Nurul Huda Maarif

Renungan Tahun Baru Islam 1430 H: Menuju Kemanusiaan Berbasis Tauhid

2008-12-29T17:37:00.001-08:00

Oleh Nurul H. Maarif*

Kalender Islam (KI) kini telah menapaki usia ke-1430, tepat pada 29 Desember 2008. Itu berarti, peristiwa hijrah Nabi Muhammad Saw (terjadi pada 24 September 622 M) sebagai pijakan dimulainya KI telah terjadi 14 abad silam (perihal terbentuknya KI, lihat: MM Azami, 65 Sekretaris Nabi, 2008, hal. 24-29). Peristiwa hijrah ini memang klasik lantaran telah lama terjadi. Namun kandungan nilainya terus mengalami kebaruan dan kontektualitasnya tak pernah lapuk dimakan zaman.

Uraian demi uraian yang menggali nilai-nilai adiluhung hijrah terus dilakukan, hatta oleh akademisi nonmuslim. Mutiara dan hikmah kehidupan pun terkuak dengan berbagai cahaya kemilaunya. Sampai-sampai Muhammad Husain Haikal dalam Hayat Muhammad (1972) menyebut peristiwa ini sebagai “pembuka pintu baru dalam kehidupan politik.” Pasalnya, paska hijrah ini Nabi Saw mencanangkan dasar peradaban yang menghormati martabat dan HAM.

Nabi Saw misalnya, mengakui kebebasan beragama, menyatakan pendapat, jaminan keselamatan harta benda, larangan tindak kejahatan, dan sebagainya. Ini terbukti dengan diterbitkannya Piagam Madinah (Mitsaq Madinah) yang berisi kesepakatan hidup bersama antar berbagai ragam komunitas. Tahapan baru kehidupan Nabi Saw ini, oleh Guru Besar Sosiologi Universitas California AS Robert N Bellah, malah disebut sebagai kosmopolitanisme peradaban. Menurutnya, ini terlalu modern untuk ukuran Timur Tengah kala itu.

Ini baru satu sisi mutiara hijrah Nabi Saw. Masih banyak sisi lain yang tak kalah menarik diulas. Namun toh samudera inspirasi itu tak pernah kering. Bahkan terus menyemburkan nilai-nilai baru. Ibarat mutiara, peristiwa hijrah akan memancarkan cahaya berbeda-beda tergantung siapa yang memandangnya.

Dan benar saja, hijrah baik dalam pengertiannya yang leterlek maupun metaforis tak pernah mati. M. Abdullah al-Khatib dalam karyanya, Makna Hijrah Dulu dan Sekarang, mengisahkan sahabat yang sowan pada Nabi Saw dan berkata: “Ya Rasulullah, saya baru mengunjungi kaum yang berpendapat hijrah telah berakhir.” “Sesungguhnya hijrah tidak ada hentinya, hingga terhentinya tobat. Tobat pun tidak ada hentinya, hingga matahari terbit dari barat,” respon Nabi Saw.

Kemanusiaan Berbasis Tauhid
Diantara nilai adiluhung hijrah Nabi Saw, adalah pengajaran prinsip “kemanusiaan berbasis tauhid”. Maksudnya, prinsip yang mengedepankan kepedulian pada sisi kemanusiaan (kemiskinan, pendidikan kaum lemah, kesehatan kaum papa, dll), namun berpijak pada ketauhidan yang kukuh. Bukan kemanusiaan yang kering nilai ketauhidan.
Misalnya, sebelum Nabi Saw dan para sahabatnya eksodus ke Yatsrib (yang lantas menjadi Madinah), sisi ketauhidan lebih dulu ditancapkan di Makkah selama + 13 tahun. Di bumi spiritual Makkah – karena sebagai kiblat shalat dan poros haji – ayat-ayat ketauhidan yang banyak diturunkan. Ayat-ayat ini diniatkan sebagai landasan pacu mengarungi kehidupan ini.

Setelah ketauhidan ini kukuh, barulah Nabi Saw dan para sahabat dititahkan mengelola Madinah sebagai bumi kemanusiaan. Di sana, mereka harus berbaur dengan komunitas yang heterogen, baik agama maupun etnis. Ada Yahudi, Nasrani, Watsani (penyembah berhala) dan sebagainya. Lantas dicanangkan tata kehidupan bermasyarakat melalui Piagam Madinah. Di sinilah peran khalifah fi al-ardh begitu nyata, ketimbang di Makkah.

Di Madinah yang + 10 tahun ini, ayat-ayat tentang hubungan sosial, hubungan antar agama, kepedulian pada si lemah, termasuk ayat wajib zakat diturunkan. Ini karena orientasi kehidupan di Madinah lebih pada nilai humanisme ketimbang spiritualisme an sich. Namun, nilai kemanusiaan ini baru terlaksana setelah nilai ketauhidan tertanam kukuh. Karenanya, menjadi “tak ada makna” bahkan kering, nilai kemanusiaan yang tak dipondasi nilai ketauhidan. Hambar rasanya orang berzakat tanpa percaya wujud Allah SWT. Begitupun “tak ada nilai” orang yang percaya wujud Allah SWT tapi acuh pada nilai kemanusiaan.

Dengan demikian, keduanya – baik ketauhidan maupun kemanusiaan – harus berjalan beriringan, kendati ketauhidan tetap diletakkan sebagai pondasinya. Allah SWT berfirman: “Orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta dan diri mereka, lebih tinggi derajatnya di sisi Allah. Itulah orang-orang yang beroleh kemenangan”. (Qs. at-Taubah: 20). Beriman dulu, berhijrah, dan baru berpikir tentang nilai kemanusiaan baik dengan harta maupun diri. Inilah orang yang beroleh kemenangan. Dan inilah altruisme, sifat mementingkan orang lain berbasis ketauhidan.

Peristiwa hijrah juga menunjukkan, kendati Makkah sebagai bumi spiritual sangat dicintai Nabi Saw dan bahkan berat ditinggalkan, tetap saja realitas sosial Madinah tak lantas diabaikannya. Kendati Makkah adalah tempat yang sungguh-sungguh menenteramkan batin, realitas kehidupan Madinah tetap harus diurus. Tak boleh berlama-lama di menara gading Makkah dengan acuh pada kondisi kemanusiaan di Madinah. Atas dasar itu, sudah seharusnya kita mengaca pada hijrah Nabi Saw; dalam konteks menuju kemanusiaan Madinah berbasis ketauhidan Makkah.

Pun demikian, tentu saja “fitrah”nya, spiritualisme akan lebih diimajinasikan oleh umat manusia ketimbang humanisme. Nabi Saw sendiri selalu ingin kembali ke bumi spiritual Makkah. Hingga akhirnya terjadilah Fathu Makkah pada 12 Ramadhan 8 H. Tapi sebagai khalifah di bumi yang ditugasi mengurus hal-ihwal kemanusiaan, Nabi Saw tidak lantas menetap di Makkah melainkan kembali ke Madinah hingga akhirnya meninggal di sana, di tengah tugas-tugas kemanusiaannya.

Akhirnya, marilah kita berhijrah menuju kemanusiaan dengan pondasi ketauhidan yang kukuh. Letakkanlah Allah SWT sebagai dasar dan orientasi kehidupan ini. “Siapa berhijrah karena Allah dan Rasul-Nya, maka hijrahnya menuju Allah dan Rasul-Nya. Siapa berhijrah karena dunia atau wanita, maka hijrahnya menuju yang ia inginkan.” (HR al-Bukhari dan Muslim). Wa Allah a’lam.[]

Jakarta, 24 Desember 2008
*Pengajar YPI Qothrotul Falah Cikulur Lebak Banten

Surat Terbuka untuk Bupati Lebak Terpilih 2009-2013

2008-11-24T20:09:00.000-08:00

Oleh Nurul H. Maarif
Salam. Tuan Bupati Mulyadhi Jayabaya yang terhormat. Semoga Tuan senantiasa diberi kesehatan oleh Allah SWT untuk mengemban amanah sebagai pelayan masyarakat Lebak periode 2009-2013. Kemenangan Tuan, yang telak itu (62 % lebih), menunjukkan dukungan dan harapan yang begitu besar dari rakyat Tuan. Jagalah kepercayaan mereka dan tunaikanlah janji Tuan untuk mensejahterakan mereka, baik secara ekonomi, pendidikan, kesehatan maupun lainnya. Apalagi ini kali kedua Tuan dipercaya menduduki posisi yang sama.

Semoga pula, motivasi Tuan merebut posisi Bupati bukan lantaran thalab al-jah (mencari pangkat/kedudukan), melainkan karena panggilan dan tanggungjawab kemanusiaan. Yakinlah, jika motivasi pertama yang diniatkan, maka tak akan ada dukungan bagi Tuan. Dan mari renungkan kembali baik-baik firman Allah SWT, “Katakanlah (Muhammad)! Wahai Tuhan pemilik kekuasaan, Engkau berikan kekuasaan kepada siapapun yang Engkau kehendaki dan Engkau cabut kekuasaan dari siapapun yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan siapapun yang Engkau kehendaki dan Engkau hinakan siapapun yang Engkau kehendaki.” (Qs. Ali Imran ayat 26).

Semua nikmat ini, wahai Tuan, pertama-tama tak lain atas kehendak-Nya, disamping usaha Tuan dan tim Tuan yang sungguh-sungguh berjuang siang dan malam itu. Kami semua berharap, melalui “tangan” Tuan, Allah SWT menghendaki dan hendak menjadikan Lebak sebagai daerah yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ini harapan kami semua, yang sudah semestinya juga menjadi harapan dan cita-cita Tuan. Semoga!

Wahai Tuan, Tuan kini milik kami semua, warga Lebak. Kendati mulanya Tuan diusung partai tertentu (karena ini persyaratan Pilkada), tak pelak lagi Tuan sekarang milik rakyat Lebak. Tuan bukan lagi milik partai pengusung. Tuan telah melebur dalam diri rakyat Lebak. Tuan adalah rakyat Lebak dan rakyat Lebak adalah Tuan. Pun, kendati ada diantara kami yang tidak memilih Tuan pada 16 Oktober 2008 lalu, karena kami memiliki pilihan, keyakinan, kreteria dan harapan sendiri, tapi Tuan kini pemimpin kami dan kami wajib menaatinya.

Bukalah tangan Tuan lebar-lebar untuk menerima siapapun yang mulanya tidak memilih Tuan. Bukalah juga tangan Tuan untuk “musuh-musuh” Tuan yang lain. Tak boleh ada ruang dendam di hati Tuan kendati sekecil dzarrah. Karena membangun daerah ini, mustahil berhasil jika Tuan sendirian, hanya dimiliki dan untuk segelintir orang/kelompok. Kita semua kini kawula Tuan, yang seluruhnya harus dan berhak diberi keadilan, karena hak dan kewajiban sebagai warga sama belaka dengan hak dan kewajiban para pengikut setia Tuan sebagai warga.

Wahai Tuan, pepatah lama mengatakan, sayyidul qaumi khadimuhum (pemimpin umat adalah pelayan mereka). Dengan menjadi Bupati, Tuan telah menyerahkan diri untuk menjadi pelayan rakyat Lebak yang sesungguhnya. Kewajiban Tuan melayani kami dan kewajiban kami menaati Tuan. Hajat hidup yang kami butuhkan, perbaikan ekonomi, pendidikan, kesehatan dan lainnya, karenanya hendaklah Tuan tunaikan dengan sebaiknya. Jangan sekali-kali Tuan lupa hakikat diri Tuan sebagai pelayan. Jika Tuan lupa sedikit saja, maka kealpaan akan terus menimpa Tuan. Ujungnya, harapan dan cita-cita seluruh warga Lebak tak akan terwujud. Tuanpun akan menjadi pecundang. Dan kami yakin, Tuan bukanlah tipe pemimpin yang demikian. Tuan adalah harapan sekaligus pelita kegelapan kami semua.

Tuan, besar harapan kami Tuan bisa meneladani lelaku Baginda Muhammad SAW yang tak mau makan atau minum sebelum seluruh sahabatnya makan dan minum. Di akhir masa kerasulannya, Beliau masih terus memikirkan nasib umatnya: ummati…ummati…. Pernah suatu ketika Beliau menyepelekan dan acuh pada sahabatnya yang buta, Abdullah bin Ummi Maktum, karena Beliau ingin mengambil hati para punggawa Kafir Quraisy. Beliau lantas ditegur keras oleh Allah SWT atas sikapnya yang “sok” elitis. Beliau bahkan dicap oleh-Nya sebagai “yang bermuka masam”. (Qs. ‘Abasa: 1-11). Beliapun insyaf dan senantiasa menyapa Abdullah dengan ucapan: marhaban biman atabani rabbi (Selamat datang wahai orang yang menyebabkan aku ditegur Allah SWT). Rasulpun sadar, orang kecil dan seakan tak berharga, yang lebih sering disepelekan, sesungguhnya mereka itulah yang lebih membutuhkan perhatian dan belaian kasih sayang pemimpin, termasuk Tuan.

Tuan, besar harapan kami Tuan bisa meneladani lelaku Baginda Abu Bakar al-Shiddiq yang tegas pada orang-orang yang merusak tatanan kehidupan berbangsa. Para pengingkar zakat yang diyakini akan merusak perekonomian dan tatanan negara, Beliau tak segan-segan menumpasnya. Bukan karena benci. Bukan pula karena dendam. Namun untuk menjaga stabilitas masyarakat dan untuk kepentingan kesejahteraan mereka.

Tuan, besar harapan kami Tuan bisa meneladani lelaku Baginda Umar bin al-Khattab yang rela bersusah-payah menggendong sekarung gandum untuk rakyatnya yang kelaparan. Beliau juga sosok yang mengayomi semua rakyatnya, termasuk mereka yang berbeda keyakinan atau agama sekalipun. Siapapun yang berada di wilayahnya, mereka adalah rakyatnya yang berhak mendapat perlindungan selayaknya sebagai warga.

Tuan, besar harapan kami Tuan bisa meneladani lelaku Baginda Usman bin ‘Affan yang zuhud pada harta dan tak tamak. Kendati Tuan dikelilingi tumpukan harta, hendaklah Tuan menempatkan harta-harta itu di luar hati Tuan. Jangan ia disimpan di dalam hati Tuan. Apalagi sampai lengket di hati. Inilah perilaku zuhud, yang saat ini jarang kita dapati dari para pemimpin di negeri ini. Kita tidak ingin, Tuan bernasib sama seperti sebagian pemimpin dan anggota dewan, yang karena ketamakan dan kerakusannya, lantas sisa umurnya dihabiskan di dalam jeruji besi yang pengap dan jauh dari kehormatan. Kami percaya Tuan bukan tipe pemimpin yang demikian.

Tuan, besar harapan kami Tuan bisa meneladani lelaku Baginda Ali bin Abi Thalib, yang begitu ketakutan ketika mendengar seekor Keledai (benar, cuma seekor Keledai yang “dungu”) terpeleset di sebuah jalan di wilayah kekuasaannya. Sebagai pemimpin yang bertanggungjawab pada kemaslahatan rakyat, Beliau begitu ketakutan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah SWT baik di dunia maupun di akhirat atas cederenanya seekor Keledai. Mari kita renungkan! Keledai saja begitu diperhatikan oleh Beliau, apalagi manusia? Lalu, apa yang akan Tuan perbuat ketika melihat kondisi jalan-jalan dan sekolah-sekolah reot siap roboh di wilayah Tuan yang tidak hanya bisa mencederai hewan atau manusia, tapi bahkan bisa membunuh mereka?

Tuan, besar harapan kami Tuan bisa meneladani lelaku Baginda Umar bin Abdul Aziz yang tak mau menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi dan keluarga. Suatu ketika, puteranya datang untuk membincangkan masalah keluarga. Lampu penerang ruangan lantas Beliau matikan. Gelap gulita. Beliau beralasan, yang dibicarakan adalah urusan keluarga, sehingga tidak seharusnya menggunakan fasilitas negara. Ini memang lelaku tingkat tinggi yang tidak mudah diteladani, Tuan. Tapi, tidak ada yang mustahil di dunia ini, jika kita berniat.

Alangkah senang dan bahagianya, Tuan dipercaya melayani rakyat Lebak selama dua periode berturut-turut. Jarang yang punya kesempatan seperti Tuan. Karenanya, kami yakin, Tuan sangat tahu mana-mana hajat hidup masyarakat Lebak yang musti ditunaikan. Tuan juga sangat tahu, kebijakan Tuan haruslah senantiasa diorientasikan untuk kemaslahatan mereka (tasharruf al-imam ‘ala al-ra’iyyah manuth bi al-mashlahah). Tuan, jika kepemimpinan Tuan “hari ini” lebih buruk dari “kemarin”, maka Tuan dan rakyat Lebak celaka. Jika kepemimpinan Tuan “hari ini” sama dengan “kemarin”, maka Tuan dan rakyat Lebak merugi. Jika kepemimpinan Tuan “hari ini” lebih baik dari “kemarin”, maka Tuan dan rakyat Lebak beruntung. Tentu saja ini yang kita semua harap dan nantikan. Kami berdoa, semoga Tuan dan kita semua bisa menggapainya.

Tuan, yakinlah apa yang kami sampaikan ini bukanlah nasihat. Ini semata menunaikan tanggungjawab untuk saling mengingatkan sebagai sesama makhluk Allah SWT (tawashau bi al-haqq wa tawashau bi al-shabr). Harapan kami, Tuan termasuk pemimpin yang dikehendaki baik oleh Allah SWT, bukan sebaliknya. Dalam riwayat Sayyidah ‘Aisyah, Rasulullah SAW bersabda: Jika Allah SWT menghendaki kebaikan bagi seorang pemimpin, maka Allah SWT akan menjadikan baginya wazir shidqin (menteri atau tangan kanan yang jujur). Jika sang pemimpin salah/luput, wazir akan mengingatkannya dan jika sang pemimpin telah ingat, wazir lantas akan membantunya. Sebaliknya, jika Allah SWT menghendaki keburukan bagi seorang pemimpin, maka Allah SWT akan menjadikan baginya wazir su’in (menteri atau tangan kanan yang tidak jujur). Jika sang pemimpin salah/luput, wazir tidak akan mengingatkannya dan jika sang pemimpin telah ingat, wazir tidak akan membantunya. (HR Abu Dawud).

Untuk itu Tuan, sering-seringlah tengok pembantu-pembantu Tuan: apakah mereka ini termasuk wazir shidqin atau sebaliknya wazir su’in? Jika saja ada yang tidak beres dari mereka, segeralah ambil tindakan karena semua ini akan berdampak pada kepemimpinan Tuan, yang akhirnya juga berdampak pada rakyat. Lalu carilah wazir-wazir yang jujur dan berkomitmen tinggi mensejahterakan rakyat Lebak. Dan, tentu saja kami semua di belakang Tuan.

Akhirnya, bagi calon yang “kebetulan” belum menang, kami berharap mereka bisa legowo dan bisa merenungi ucapan bijak calon presiden Partai Republik, John McCain, yang kalah bersaing dengan Barack Husein Obama dari Partai Demokrat. “Dia (Obama) lawan utama saya semasa kampanye berlangsung. Sekarang dia presiden saya. Saya meminta seluruh warga AS mengucapkan selamat kepada Obama dan berharap AS di masa mendatang menjadi negara yang sejahtera, kuat, dan anak-anak kita aman, terhindar dari segala marabahaya.”

Sekarang, pilkada telah usai. Tidak ada lagi lawan dan tidak ada lagi musuh. Semua adalah kawan yang semestinya bersinergi dan bahu-membahu membangun Lebak hingga mewujud menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, sesuai harapan kita semua. Sekian, mohon maaf, dan wa Allah a’lam. Wasalam.[]

*Penulis adalah rakyat Cikulur Lebak dan Pengajar YPI Qothrotul Falah Cikulur

Jum’at, 14 Novemver 2008

Pemimpin Berkarakter Thalut

2008-09-24T00:55:00.000-07:00

Oleh Nurul H. Maarif

Melalui Qs. al-Baqarah [2]: 247, Allah SWT menceritakan penolakan Bani Israil atas penunjukan Thalut sebagai pemimpin, karena ia dinilai berasal dari keluarga miskin dan bukan darah biru. Cara pandang umat saat itu (dan bahkan saat ini), masih melihat seseorang dari aspek “harta” dan “keturunan”nya. Keduanya acapkali dianggap penentu sukses kepemimpinan seseorang, dan karenanya lebih dipentingkan dari karakter kepemimpinan itu sendiri.

Siapa sesungguhnya Thalut, yang hidup setelah zaman Nabi Musa AS? Menurut ‘Abd al-Razzâq al-Qasyânî, Thalut adalah rajulan faqiran la nasaba lahu wa la mala (lelaki miskin, bukan keturunan darah biru dan tak berharta). (Tafsir Ibn ‘Araby, 2001, jilid I, h. 81). Dalam Tafsir al-Thabari, Ibn Jarir al-Thabari menukil riwayat dari Ikrimah menyatakan, Thalut adalah penjual air – profesi yang dianggap mewakili strata kelas bawah.

Menurut al-Thabari, berdasarkan riwayat Qatadah, Thalut adalah keturunan Bunyamin, kelompok yang tidak memiliki darah kenabian dan kerajaan. Dalam tradisi Bani Israil, seorang pemimpin harus muncul dari latar belakang keturunan nabi dan raja (sabt nubuwwah wa sabt mamlakah). Itu sebabnya, ketika dua syarat ini tak terpenuhi, mereka lantas menolaknya. Dan Thalut, ditakdirkan bukan dari kelompok ini. Bani Israel pun ramai-ramai menolaknya. Mereka heran, kenapa orang “tak berharga” seperti Thalut justru dikirim sebagai pemimpin mereka.

Sesungguhnya, di balik “kekurangan”nya itu, Allah SWT memberi Thalut kelebihan berupa keunggulan intelektual dan tubuh yang perkasa (basthah fi al-‘ilm wa al-jism). (Qs. al-Baqarah [2]: 247). Diceritakan al-Thabari misalnya, Thalut mendapat karunia wahyu dari Allah SWT dan memiliki ukuran tubuh tinggi-besar, ukuran yang tidak pernah dimiliki orang pada masa itu. Inilah kelebihan Thalut; berwawasan luas sebagai prasyarakat manajerial kepemimpinannya dan berfisik tangguh sebagai prasyarat keperwiraannya sekaligus simbol keberanian dan ketegasannya. Dalam kokteks Thalut, ketangguhan fisik ini tak lain untuk mengalahkan Raja Jalut yang tiran dan represif pada rakyatnya.

Untuk itu, ‘Abd al-Razzâq al-Qasyânî menyatakan, seharusnya yang ditekankan bagi calon pemimpin adalah al-ruhaniyyah atau aspek spiritual berupa al-‘ilm (pengetahuan) dan al-badaniyyah atau aspek fisik berupa keperkasaan dan ketangguhan (ziyadah al-qawi, syiddah al-binyah/fithrah, dan al-basthah). Hal inilah yang tampaknya diabaikan Bani Israil. Mereka hanya menekankan aspek material dan mengabaikan aspek spiritual (yang justeru) sebagai ruh seorang pemimpin.

Karena pentingnya substansi kepemimpinan ini, tak heran jika suatu ketika seorang budak bernama Ibnu Abzi diberi amanat menggantikan sementara posisi Gubernur Makkah pada masa Khalifah Umar bin al-Khattab. Gubernur yang definitif, Nafi’ bin Harist al-Khuza’i, kala itu tengah keluar kota. Kenapa budak yang dipilih oleh Umar? Alasannya karena ia menguasai al-Qur’an dan Ilmu Faraidh. Penguasaan kedua hal ini melayakkannya dipilih sebagai pemimpin. Sama sekali Umar tak melirik latar belakang “harta” dan “keturunan”nya.

Dari peristiwa di atas, banyak hal yang dapat kita jadikan pelajaran terkait prosesi pilih-memilih dan angkat-mengangkat pemimpin. Pertama, sudah menjadi “tradisi” kita menggugat atau menyoal latar belakang calon pemimpin. Baik latar belakang “harta” atau “keturunan”. Tradisi ini telah berlangsung sepanjang masa. Malah sekarang ada tambahan “tradisi baru”, yaitu menggugat ijazah/latar belakang formal pendidikannya. Yang sarjana “diyakini” lebih baik dan jaminan kesuksesan dibanding yang non-sarjana. Gugatan ini biasanya dilakukan kelompok tertentu yang tidak setuju. Lagi-lagi yang dituntut bukan yang substansi, melainkan yang sampingan.

Kedua, point pokok kepemimpinan adalah basthah fi al-‘ilm wa al-jism. Tipe inilah yang berprinsip tasharruf al-imam ‘ala al-raiyyah manutun bi al-mashlahah (kebijakannya berorientasi untuk kemaslahatan umat). Tipe ini tak pandang agama dan latar belakang lainnya. Karenanya, Taqiyuddin bin Taimiyyah konon berpendapat, pemimpin/penguasa muslim yang zalim akan hancur, namun penguasa kafir yang adil akan langgeng. Titik tekannya “keadilan” bukan yang lainnya.

Ketiga, yang tak kalah penting, kepemimpinan itu tergantung izin Allah SWT. Hanya Allah SWT lah yang bisa mengangkat dan menurunkan seseorang dari posisi pemimpin. Thalut yang ditentang habis oleh umatnya, bisa jadi pemimpin atas kehendak-Nya. Kenyataan ini sekaligus untuk mengingatkan para pemimpin, bahwa kepemimpinannya tak datang dengan sendirinya. Sebab itu, kepemimpinannya harus disadari akan dimintai-Nya pertanggungjawaban, sehingga perilaku yang tidak diridhai-Nya akan dijauhi.

Keempat, berkat iman yang kokoh, komitmen, dedikasi yang tinggi, praktik hidup yang lurus, disiplin serta diiringi keridhaan Allah SWT, kelompok kecil yang dipimpin Thalut sanggup menggulingkan kelompok Jalut yang besar lagi tiran dan represif terhadap rakyat. Karenanya, tak boleh ada kesombongan pemimpin, bahwa dirinyalah yang besar dan kuat sehingga berhak sewenang-wenang pada rakyatnya. Jika bibit kesombongan ini telah muncul, maka tunggulah kehancurannya.

Itulah beberapa pelajaran penting terkait terpilihnya si penjual air Thalut sebagai pemimpin. Semoga kita tidak seperti Bani Israil yang gemar menggugat calon pemimpin hanya karena tidak sesuai “selera” kita. Semoga kita mendapatkan pemimpin yang berkarakter; unggul di bidang intelektual, manajerial dan tangguh. Detik demi detiknya untuk melayani umat beroleh keadilan dan kesejahteraan. Wa Allah a’lam.[]

Jakarta, 13 September 2008

Keadilan dalam Islam*

2008-09-13T00:08:00.000-07:00

Oleh Nurul H. Maarif

1. Terma-terma Keadilan

al-Qur’an, setidaknya menggunakan tiga terma untuk menyebut keadilan, yaitu al-‘adl, al-qisth, dan al-mîzân.

al-‘Adl, berarti “sama”, memberi kesan adanya dua pihak atau lebih; karena jika hanya satu pihak, tidak akan terjadi “persamaan”.

al-Qisth, berarti “bagian” (yang wajar dan patut). Ini tidak harus mengantarkan adanya “persamaan”. al-Qisth lebih umum dari al-‘adl. Karena itu, ketika al-Qur’ân menuntut seseorang berlaku adil terhadap dirinya, kata al-qisth yang digunakan. Allah SWT berfirman: Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak al-qisth (keadilan), menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri...(Surah al-Nisa’/4: 135).

al-Mîzân, berasal dari akar kata wazn (timbangan). al-Mîzân dapat berarti “keadilan”. al-Qur’an menegaskan alam raya ini ditegakkan atas dasar keadilan. Allah SWT berfirman: Dan langit ditegakkan dan Dia menetapkan al-mizan (neraca kesetimbangan). (Surah al-Rahman/55: 7).

2. Makna-makna Keadilan

Beberapa makna keadilan, antara lain;
Pertama, adil berarti “sama”

Sama berarti tidak membedakan seseorang dengan yang lain. Persamaan yang dimaksud dalam konteks ini adalah persamaan hak. Allah SWT berfirman: “Apabila kamu memutuskan perkara di antara manusia, maka hendaklah engkau memutuskannya dengan adil...” (Surah al-Nisa'/4: 58).

Manusia memang tidak seharusnya dibeda-bedakan satu sama lain berdasarkan latar belakangnya. Kaya-papa, laki-puteri, pejabat-rakyat, dan sebagainya, harus diposisikan setara.

Kedua, adil berarti “seimbang”

Allah SWT berfirman: Wahai manusia, apakah yang memperdayakan kamu (berbuat durhaka) terhadap Tuhanmu Yang Maha Pemurah? Yang menciptakan kamu lalu menyempurnakan kejadianmu, dan mengadilkan kamu (menjadikan susunan tubuhmu seimbang). (Surah al-Infithar/82: 6-7).

Seandainya ada salah satu anggota tubuh kita berlebih atau berkurang dari kadar atau syarat yang seharusnya, pasti tidak akan terjadi keseimbangan (keadilan).

Ketiga, adil berarti “perhatian terhadap hak-hak individu dan memberikan hak-hak itu pada setiap pemiliknya”

“Adil” dalam hal ini bisa didefinisikan sebagai wadh al-syai’ fi mahallihi (menempatkan sesuatu pada tempatnya). Lawannya adalah “zalim”, yaitu wadh’ al-syai’ fi ghairi mahallihi (menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya). “Sungguh merusak permainan catur, jika menempatkan gajah di tempat raja,” ujar pepatah. Pengertian keadilan seperti ini akan melahirkan keadilan sosial.

Keempat, adil yang dinisbatkan pada Ilahi.

Semua wujud tidak memiliki hak atas Allah SWT. Keadilan Ilahi merupakan rahmat dan kebaikan-Nya. Keadilan-Nya mengandung konsekuensi bahwa rahmat Allah SWT tidak tertahan untuk diperoleh sejauh makhluk itu dapat meraihnya.

Allah disebut qaiman bilqisth (yang menegakkan keadilan) (Surah Ali ‘Imram/3: 18). Allah SWT berfirman: Dan Tuhanmu tidak berlaku aniaya kepada hamba-hamba-Nya (Surah Fushshilat/41: 46).

3. Perintah Berbuat Adil

Banyak sekali ayat al-Qur’an yang memerintah kita berbuat adil. Misalnya, Allah SWT berfirman: Berlaku adillah! Karena adil itu lebih dekat kepada takwa. (Surah al-Ma-idah/5: 8).

Dijelaskan ayat ini, keadilan itu sangat dekat dengan ketakwaan. Orang yang berbuat adil berarti orang yang bertakwa. Orang yang tidak berbuat adil alias zalim berarti orang yang tidak bertakwa. Dan, hanya orang adil-lah (berarti orang yang bertakwa) yang bisa mensejahterakan masyarakatnya.

Dalam ayat lain, Allah SWT berfirman: Katakanlah, "Tuhanku memerintahkan menjalankan al-qisth (keadilan)" (Surah al-A’raf/7: 29). Sesungguhnya Allah memerintahkan berlaku adil dan berbuat ihsan (kebajikan) (Surah al-Nahl/16: 90). Sesungguhnya Allah telah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan (menyuruh kamu apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil). Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-sebaiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. (Surah al-Nisa/4: 58).

Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang-orang yang benar-benar menegakkan Keadilan, menjadi saksi karena Allah, biarpun terhadap dirimu sendiri ataupun ibu bapakmu dan keluargamu. Jika ia kaya ataupun miskin, Allah lebih mengetahui keadaan keduanya, maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, sehingga kamu tidak berlaku adil. Jika kamu memutar balikkan, atau engggan menjadi saksi, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan. (Surah al-Nisa’/4:135).

Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! Tapi kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. Kalau dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil; sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. (Surah al-Hujurat/49: 9).

4. Bidang-bidang Keadilan

Beberapa bidang keadilan yang wajib ditegakkan, antara lain,
Pertama, keadilan hukum

Ayat-ayat yang telah disebutkan di atas, itulah ayat-ayat yang memerintahkan untuk menegakkan keadilan hukum, kendati pada diri dan keluarga kita sendiri. Ketegasan tanpa pandang bulu inilah yang juga diteladankan Nabi Muhammad Saw.

Diriwayatkan, pada masa beliau, seorang perempuan dari keluarga bangsawan Suku al-Makhzumiyah bernama Fatimah al-Makhzumiyah ketahuan mencuri bokor emas. Pencurian ini membuat jajaran pembesar Suku al-Makhzumiyah gempar dan sangat malu. Apalagi, jerat hukum saat itu mustahil dihindarkan, karena Nabi Muhammad Saw sendiri yang menjadi hakim-nya.

Bayang-bayang Fatimah al-Makhzumiyah akan menerima hukum potong (Surah al-Ma’idah/5: 38) tangan terus menghantui mereka. Dan jika hukum potongan tangan ini benar-benar diterapkan, mereka akan menanggung aib maha dahsyat, karena dalam pandangan mereka seorang keluarga bangsawan tidak layak memiliki cacat fisik. Lobi-lobi politis pun digalakkan supaya hukum potong tangan itu bisa diringankan atau bahkan diloloskan sama sekali dari Fatimah al-Makhzumiyah. Uang berdinar-dinar emas dihamburkan untuk upaya itu.

Puncaknya, Usamah bin Zaid, cucu Nabi Muhammad Saw dari anak angkatnya yang bernama Zaid bin Haritsah, lantas dinobatkan sebagai pelobi oleh Suku al-Makzumiyah. Kenapa Usamah? Karena Usamah adalah cucu yang sangat disayangi Nabi. Melalui orang kesayangan Nabi ini, diharapkan lobi itu akan menemui jalan mulus tanpa rintangan apapun, sehingga upaya meloloskan Fatimah dari jerat hukun bisa tercapai. Apa yang terjadi?

Upaya lobi Usamah bin Zaid, orang dekatnya, itu justru mendulang dampratan keras dari Nabi Muhammad Saw, bukannya simpati. Ketegasan Nabi dalam menetapkan hukuman tak dapat ditawar sedikitpun, hatta oleh orang dekatnya. Untuk itu, Nabi lantas berkata lantang: “Rusaknya orang-orang terdahulu, itu karena ketika yang mencuri adalah orang terhormat, maka mereka melepaskannya dari jerat hukum. Tapi ketika yang mencuri orang lemah, maka mereka menjeratnya dengan hukuman. Saksikanlah! Andai Fatimah bint Muhammad mencuri, niscaya aku sendiri yang akan memotong tangannya.” Itulah ketegasan Nabi dalam menegakkan hukum, hatta pada orang yang paling disayanginya sekalipun.

Kedua, keadilan ekonomi

Islam tidak menghendaki adanya ketimpangan ekonomi antara satu orang dengan yang lainnya. Karena itu, (antara lain) monopoli (al-ihtikar) atau apapun istilahnya, sama sekali tidak bisa dibenarkan. Nabi Muhammad Saw misalnya bersabda: Tidak menimbun barang kecuali orang-orang yang berdosa. (HR. Muslim). Orang yang bekerja itu diberi rizki, sedang orang yang menimbun itu diberi laknat. (HR. Ibnu Majah). Siapa saja yang menyembunyikan (gandum atau barang-barang keperluan lainnya dengan mengurangi takaran dan menaikkan harganya), maka dia termasuk orang- orang yang zalim.

Larangan demikian juga ditemukan dalam al-Qur’an. Allah SWT berfirman: Apa saja harta rampasan (fay’) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan; supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya di antara kalian saja. Apa saja yang Rasul berikan kepada kalian, terimalah. Apa saja yang Dia larang atas kalian, tinggalkanlah. Bertakwalah kalian kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukuman-Nya. (Surat al-Hasyr/59: 7).

Umar bin al-Khattab (khalifah Islam ke-2) pernah mengumumkan pada seluruh kawulanya, bahwa menimbun barang dagangan itu tidak sah dan haram. Menurut riwayat Ibnu Majah, Umar berkata, “Orang yang membawa hasil panen ke kota kita akan dilimpahkan kekayaan yang berlimpah dan orang yang menimbunnya akan dilaknat. Jika ada orang yang menimbun hasil panen atau barang-barang kebutuhan lainnya sementara makhluk Tuhan (manusia) memerlukannya, maka pemerintah dapat menjual hasil panennya dengan paksa.”

Dalam kaca mata Umar, pemerintah wajib turun tangan untuk menegakkan keadilan ekonomi. Sehingga ketika ada oknum-oknum tertentu melakukan monopoli, sehingga banyak pihak yang terugikan secara ekonomi, pemerintah tidak bisa tinggal diam apalagi malah ikut menjadi bagian di dalamnya. Mebiarkan dan atau menyetujui perbuatan mereka sama halnya berbuat kezaliman itu sendiri.

Ketiga, keadilan politik

Nabi Muhammad SAW bersabda: “Ada tujuh golongan yang bakal dinaungi oleh Allah di bawah naungan-Nya pada hari yang tidak ada naungan kecuali naungan-Nya, yaitu: Pemimpin yang adil (imamun adil), pemuda yang tumbuh dengan ibadah kepada Allah (selalu beribadah), seseorang yang hatinya bergantung kepada masjid (selalu melakukan shalat berjamaah di dalamnya), dua orang yang saling mengasihi di jalan Allah, keduanya berkumpul dan berpisah karena Allah, seseorang yang diajak perempuan berkedudukan dan cantik (untuk bezina), tapi ia mengatakan: "Aku takut kepada Allah", seseorang yang diberikan sedekah kemudian merahasiakannya sampai tangan kirinya tidak tahu apa yang dikeluarkan tangan kanannya, dan seseorang yang berdzikir (mengingat) Allah dalam kesendirian, lalu meneteskan air mata dari kedua matanya.” (HR Bukhari)

Pemerintah atau pemimpin yang adil akan memberi hak pada yang berhak, yang komitmen bertanggungjawab pada warganya. Tidak mudah menjadi pemimpin adil. Karena itu, kita tidak seharusnya berebut menjadi pemimpin. Inilah sebabnya Umar bin al-Khattab menolak usul pencalonan anaknya, Abdullah bin Umar, sebagai penggantinya. Namun prinsipnya, Islam memandang siapapun berhak menjadi pemimpin tanpa melihat latar belakangnya, hatta orang Habasyah (Etiopia sekarang) yang rambutnya kriting laksana gandum sekalipun. Dan, sebagaimana pesan Nabi Muhammad SAW, kepemimpinannya harus ditaati.

Keempat, keadilan berteologi/berkeyakinan

Islam memberikan kebebasan penuh bagi siapapun untuk menjalankan keyakinan yang dianutnya. Termasuk keyakinan yang berbeda dengan Islam sekalipun. Konsekuensinya, kebebasan mereka ini tidak boleh diganggu-gugat. Bahkan Muhammad Syahrûr menyatakan, percaya pada kekebasan manusia adalah satu dasar akidah Islam yang pelakunya dapat dipercayai beriman pada Allah SWT. Sebaliknya, kufr adalah tidak mengakui kebebasan manusia untuk memilih beragama atau tidak beragama.

Bukti kebebasan ini, antara lain: Allah SWT berfirman: Allah lebih tahu siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dia lebih tahu siapa yang mendapat petunjuk. (Surah al-Nahl/16: 125). Redaksi yang mirip bisa ditemukan juga pada Sûrah al-Najm/53: 30 dan Sûrah al-Qalam/68: 7.

Dan katakanlah: kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu. Maka siapa yang ingin beriman, hendaklah ia beriman, dan siapa yang ingin kafir, biarlah ia kafir…. (Sûrah al-Kahf/18: 29).

Tidak ada paksaan untuk memasuki agama. Sesungguhnya telah jelas-jelas jalan yang benar dari jalan yang sesat. Karena itu, siapa yang ingkar kepada taghut dan yang beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (Sûrah al-Baqarah/2: 256).

Yang penting diperhatikan, adalah bahwa pilihan kepercayaan apapun yang kita anut, semua memiliki konsekuensinya masing-masing. Kesadaran untuk memilih keyakinan harus pula dibarengi oleh kesadaran akan konsekuensinya. Sehingga, pilihan kita betul-betul sebagai “pilihan yang bertanggungjawab” dan “bisa dipertanggungjawabkan.”

Kelima, keadilan kesehatan

Abu Hurairah meriwayatkan, Nabi Muhammad SAW bersabda: Sesungguhnya Allah SWT berfirman pada hari kiamat: Wahai bani Adam, Aku sakit dan kamu tidak menjenguk-Ku. Bani Adam bertanya: Wahai Rabbku, bagaimana bisa aku menjenguk-Mu sedang Engkau adalah Tuhan sekalian Alam? Allah menjawab: Tidakkah kamu melihat seorang hamba-Ku sedang sakit dan kamu tidak menjenguknya? Tidakkah kamu mengetahui, andaikata kamu menjenguknya, kamu mendapati-Ku di sisinya? (HR. Imam Muslim).

Hadis kudsi di atas menunjukkan, jika kita “menjenguk” – dalam pengertiannya yang luas – tetangga kita yang sakit, maka kita akan menemukan Allah SWT di sana. Tidak “menjenguk”nya berarti tidak menemukan-Nya. Apa maknanya? Kita bisa merenungkannya masing-masing. Yang jelas, dalam hal ini pemerintah juga wajib “menjenguk” warganya yang sakit. Siapapun dia dan apapun latar belakangnya. Cara “menjenguk”nya? Bisa saja dengan pengobatan geratis, dan sebagainya.

Keenam, keadilan pendidikan

Allah SWT berfirman: Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. (Surah al-Mujaadilah: 11). Nabi Muhammad SAW bersabda: “Tholabul ilmi farîdhotun 'alâ kulli muslim” (HR. Ibnu Majah). (Setidaknya) dua argumen ini, memberikan pengertian bahwa menuntut ilmu atau mendapatkan pendidikan, adalah hak bagi siapapun tanpa pandang latar belakang.

5. Universalisme Keadilan Islam

Keadilan dalam Islam itu universal dan tidak mengenal boundaries (batas-batas), baik batas nasionalitas, kesukuan, etnik, bahasa, warna kulit, status (sosial, ekonomi, politik), dan bahkan batas agama sekalipun. Pada orang yang berbeda keyakinan dan bahkan hewan sekalipun, keadilan harus ditegakkan.

Allah SWT berfirman: Dan apabila kamu berkata, maka hendaklah kamu berlaku adil, kendatipun ia adalah kerabat(mu), dan penuhilah janji Allah. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat. (Surah al-An’am/6: 152).

Sesungguhnya Kami telah mengutus rasul-rasul, dengan membawa bukti-bukti nyata, dan telah Kami turunkan bersama mereka al-Kitab dan neraca (keadilan) agar manusia dapat melaksanakan keadilan. (Surah al-Hadid/57: 25).

Hai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, biar pun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kerabatmu. Jika ia (yang tergugat atau terdakwa) kaya atau miskin, maka Allah lebih utama dari keduanya... (Surah al-Nisa'/14: 135).

Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu menjadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil dan janganlah sekali-kali kebencian kamu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk tidak berlaku adil. Berlakulah adil, karena adil itu lebih dekat kepada taqwa. Dan bertaqwalah kepada Allah, seungguhnya Allah Maha Mengetahui apa-apa yang kamu kerjakan. (Surah al-Maidah/5: 8)

Orang berbeda agama pun wajib diberi keadilan. Allah berfirman: Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan tuqsithu (berlaku adil) terhadap orang-orang (kafir) yang tidak menerangimu karena agama, dan tidak mengusirmu dari negerimu atau membantu orang lain untuk mengusir kamu... (Surah al-Mumtahanah/60: 8).

Kisah (a)
Seorang pria Mesir beragama Kristen Koptik (salah satu aliran Kristen yang berkembang di Mesir) mendatangi Umar bin al-Khattab di Madinah, yang kala itu sebagai pemimpin kaum muslim, untuk mencari keadilan.

Pria Mesir itu berkata, “Wahai Amirul Mukminin, aku mencari perlindunganmu dari penindasan.” “Kamu telah mencari perlindungan d imana ia seharusnya dilindungi,” jawab Umar.

“Ketika aku sedang berlomba dengan putra Amr bin Ash, aku berhasil mengalahkannya. Namun kemudian dia memukuli aku dengan cambuknya dan berkata: ‘aku adalah putra bangsawan’!” cerita pria Mesir mengadu.

Mendengar pengaduan itu, Umar yang dikenal adil dan bijaksana itu berang. Ia ingin memberikan keadilan pada orang Kristen Koptik itu. Umar lalu menulis surat untuk Amr bin ‘Ash (gubernur Mesir saat itu) dan memerintahkannya segera menghadap beserta putranya.

“Ke mana Pria Mesir itu? Suruh dia ambil cambuk dan pukul putra Amr!” pinta Umar. Pria Mesir itu pun menuruti perintah Umar. Ia memukuli putra Amr bin Ash dengan cambuk.

Anas berkata, “Maka dia memukuli putra Amr. Demi Allah, ketika pria Mesir itu memukulinya, kami kasihan dan meratapinya. Dia tidak berhenti sampai kami menghentikannya.”

Kemudian Umar berkata pada Pria Mesir itu, “Sekarang pukulkan cambuknya ke kepala Amr yang botak itu.”

Pria Mesir itu bingung dan menjawab, “Ya Amirul Mukminin, yang menganiaya aku itu putranya, dan aku telah menyamakan kedudukanku dengannya.”

Umar lantas bertanya pada Amr bin ‘Ash, “Sejak kapan kamu telah memperbudak rakyatmu, padahal ibu-ibu mereka telah melahirkan mereka sebagai orang-orang merdeka?”

“Ya Amiral Mukminin, aku telah lalai dan pria Mesir itu tidak mendatangiku untuk mendapatkan keadilan,” jawab Amr.

Kisah (b)
Ali bin Abi Thalib (Khalifah Islam ke-4), pernah menemukan baju besinya di rumah seorang Yahudi. Maka Ali mengadukan Yahudi itu ke pengadilan karena diduga mengambil bajunya. Sayangnya, Ali tidak bisa membuktikan bahwa baju besi itu miliknya. Maka hakim memutuskan, yang salah adalah Ali dan yang berhak atas baju itu adalah Yahudi. Ali pun menerima keputusan pengadilan itu, kendati posisinya sebagai kepala negara dan yang dihadapi rakyatnya sendiri.

6. Pelaksana Keadilan

Islam hanya menekankan prinsip keadilan dan pentingnya keadilan bagi semua. Perihal bagaimana cara mendapatkan keadilan, itu sepenuhnya diserahkan pada umatnya. Termasuk bagaimana membangun negara yang akan menjadi sarana tercapainya keadilan, itu juga tidak diatur oleh Islam. Mau berasas Islam, sekuler, demokrasi, teokrasi, teodemokrasi, dan apapun namanya, yang penting ditekankan adalah KEADILAN.

Yang jelas, siapapun kita, baik sebagai individu maupun pemerintah, harus menjadi martir penegakan keadilan sesuai jangkaun wilayah kita. “Kalian semua adalah pemimpin, dan kalian semua akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinan kalian/kullukum ra’in wa kullukum mas’ulun ‘an ra’iyyatih,” pesan Nabi Muhammad SAW.

7. Buah Keadilan

Keadilan, dalam hal apapun, akan membuahkan kedamaian dan kesejahteraan. Inilah inti kemaslahatan bagi umat. Dan ini lebih mungkin dilaksanakan oleh para pemimpin atau pemerintah. Untuk itu, tasharruf imam ala al-ra’iyyah manuthun bi al-maslahah (kebijakan pemimpin bagi warganya harus diorientasikan untuk kemaslahatan mereka). Sayyidul qaum khadimuhum (pempimpin umat adalah pelayan bagi mereka). Pemimpin harus melayani umatnya untuk mendapatkan keadilan ini. Karena itu, keadilan yang berujung pada kedamaian dan kesejahteraan harus dikejar terlebih dahulu ketimbang urusan pribadi ataupun golongan.

Ada kisah, khalifah Harun al-Rasyid pernah disindir sufi-pembanyol Nasruddin Hoja. “Kamu pilih keadilan atau harta?” tanya khalifah. “Harta!,” jawab Nasruddin tegas.

Khalifah marah bukan kepalang. “Harusnya yang kamu pilih keadilan. Itu juga yang saya pilih,” kata khalifah berang. “Orang memang akan menginginkan apa yang tidak dimilikinya,” jawab Nasruddin ringan.

Nasruddin punya keadilan, tapi tak punya harta, makanya ia menginginkan harta. Khalifah punya harta, tapi tak punya keadilan, makanya ia menginginkan keadilan. Bagaimana kita di negeri ini? Bahkan kita tidak punya dua-duanya! Inilah cermin masyarakat yang bangkrut. Wa Allah a’lam bi al-sawab.[]

*Makalah disampaikan dalam diskusi terbatas di Yayasan PADMA Indonesia, Tebet Jakarta, Kamis, 5 Juni 2008.

Rasulullah dan Tetangga Non-muslimnya

2008-04-22T23:13:00.000-07:00

Oleh Nurul H. Maarif

Rasulullah Saw adalah teladan kebaikan atau uswah hasanah (Surah al-Ahzab [33] : 21). Ibarat mata air, aneka kebaikan terus menyembur dari dirinya, tiada habis-habisnya. Dan, tak sebutir keburukanpun yang muncul darinya.

Akhlak beliau adalah cermin keagungan. Perangainya cermin kemuliaan. Maka tak heran, jika permaisuri tercintanya, 'Aisyah binti Abi Bakr berucap takjub; kana khuluquhu al-Qur'an/akhlak beliau adalah al-Qur'an. (Ahmad bin Hanbal, Musnad Ahmad bin Hanbal, jilid V, h. 163). Akhlak al-Qur'an, tak syak lagi, adalah seagung-agung dan semulia-mulia akhlak.

Itulah teladan paling agung (sekaligus paling berat untuk ditiru) dari Rasulullah Saw. Beliau, seperti diakuinya, memang diberi mandat oleh Allah Swt li utammima makarim al-akhlaq/untuk menyempurkan moralitas (HR al-Hakim dan al-Baihaqi).

Karena itu, sebagai umatnya, sudah seharusnya kita menimba banyak-banyak mata air akhlak itu dari Rasulullah Saw, untuk diamalkan dalam keseharian kita di tengah masyarakat. Inilah sejatinya inti bi'tsah beliau ke dunia fana ini, untuk mewujudkan misi rahmatan lil 'alamin/kerahmatan bagi semua makhluk (Surah al-Anbiya' [21] : 107).

Diantara kemuliaan akhlak Rasulullah Saw, adalah tata krama atau etikanya dalam menjalin hubungan sosial dengan para tetangganya. Diceritakan, suatu ketika Aisyah r.a. menyelenggarakan kenduri dengan menyembelih kambing.

Seusai matang, oleh Aisyah r.a., masakan daging kambing itu lantas dibagi-bagikan pada tetangga dekatnya. (Ini sesuai anjuran Rasulullah Saw, jika kita memasak, hendaklah diperbanyak kuahnya, supaya para tetangga juga turut merasakannya/HR Muslim dan al-Darimi).

"Isteriku, apakah Si Fulan juga telah dikirimi masakan?" tanya Rasulullah Saw memastikan.

"Belum! Dia itu Yahudi dan saya tidak akan mengiriminya masakan," jawab Aisyah r.a. tegas.

Apa reaksi Rasulullah Saw? Beliau tetap meminta Aisyah r.a. untuk mengiriminya. "Kirimilah! Walaupun Yahudi, ia adalah tetangga kita," pinta Rasulullah Saw beralasan.

Itulah etika bertetangga Rasulullah Saw. Beliau "mengritik" sikap isterinya sendiri yang memilih-milih dan memilah-milah tetangga berdasarkan latar belakang agamanya. Bagi beliau (dan seharusnya bagi umatnya), tetangga tetaplah tetangga sampai kapanpun, tiada peduli latar belakang suku, agama, ras, golongan dan sebagainya. Karena itu, pada kesempatan lain, beliau mengategorikan tetangga menjadi tiga.

Pertama, tetangga yang memiliki satu hak. Inilah tetangga yang paling rendah haknya. Mereka ini tetangga yang musyrik dan tidak memiliki tali atau darah kekeluargaan. Mereka memiliki hak sebagai tetangga.

Kedua, tetangga yang memiliki dua hak. Mereka ini tetangga yang beragama Islam. Mereka memiliki hak sebagai tetangga dan memiliki hak sebagai muslim.

Dan ketiga, tetangga yang memiliki tiga hak. Inilah tetangga yang paling tinggi haknya. Mereka ini tetangga yang beragama Islam sekaligus memiliki tali atau darah kekeluargaan. Mereka memiliki hak sebagai tetangga, muslim, dan keluarga. (HR al-Bazzar dari Jabir bin Abdillah).

Anjuran berbuat baik pada tetangga, dengan tanpa melihat apapun latar belakangnya, juga kita temukan dalam Surah al-Nisa' [4]: 36. Tetangga, dalam ayat ini, dibedakan menjadi dua: al-jar dzi al-qurba (tetangga dekat) dan al-jar al-junub (tetangga jauh).

Abu al-Fida' Isma'il bin Katsir, dalam Tafsir al-Qur'an al-'Adhim, (Kairo: al-Maktab al-Tsaqafi, 2001 M, jilid I, h. 483), menukil beberapa penafsiran untuk mejelaskan hal ini. Misalnya, penafsiran Ibn 'Abbas yang menyatakan, al-jari dzi al-qurba adalah mereka yang memiliki hubungan kekerabatan dengan kita. Sedang al-jar al-junub, adalah mereka yang tidak memiliki hubungan kekerabatan dengan kita.

Penafsiran lainnya dari Nauf al-Bukali, al-jar dzi al-qurba adalah al-jar al-muslim (tetangga yang muslim). Sedang al-jar al-junub adalah al-Yahudi wa al-Nashrani (Yahudi dan Kristen).

'Abd al-Rahman bin 'Ali bin Muhammad al-Jauzy, dalam Zad al-Masir fi 'Ilm al-Tafsir (Beirut: al-Maktab al-Islami, 1404 H, jilid II, h. 78-79) juga menukil riwayat yang kurang lebih sama. Namun ditambahkannya, al-jar dzi al-qurba itu terjadi karena faktor ke-Islam-an itu sendiri.

Tiada Sekat
Kategorisasi tetangga yang diberikan Rasulullah Saw di atas, menyiratkan pelajaran dan keteladanan sangat peting bagi kita. Bagi beliau, kebertetanggaan tidak seharusnya disekat oleh latar belakang apapun.

Hatta pada tetangga yang musyrik sekalipun, beliau tidak lantas menjauhinya. Bagi beliau, mereka tetap memiliki satu hak sebagai tetangga dan hak itu harus ditunaikan. Untuk itu, komunikasi, relasi sosial dan hubungan kemasyarakatan tetap penting di jalin dengan mereka. Dan itu dibuktikannya melalui traktat Piagam Madinah.

Satu hal yang terlarang dijalin bersama mereka adalah akidah. Soal akidah ini, harus ada garis demarkasi yang jelas dan tegas. Kita adalah kita dan mereka adalah mereka. Tidak boleh ada pencampurbauran.

Dalam al-Qur'an disebutkan dengan terang, lakum dinukum wa liya din/bagimu agamamu dan bagiku agamaku (Surah al-Karifun [109] : 6). Akibatnya pun harus ditanggung masing-masing di hadapan Allah Swt kelak.

Pertanyaannya kini; jika demikian agung dan mulianya etika bertetangga Rasulullah Saw, sudahkah kita meneladaninya? Sudahkah kita hidup berdampingan secara rukun dan damai dengan tetangga kita yang non-muslim?

Tampaknya tidak mudah menjawab pertanyaan itu. Karena alih-alih dengan tetangga yang non-muslim, dengan tetangga muslim yang beda riual qunut subuh, tahlil, wirid, ziarah kubur atau maulid saja, kita acapkali masih saja 'berantem' tiada henti. Seakan tiada kata damai diantara kita.

Lantas, kapan kita akan mulai meneladani etika bertetangga a la Rasulullah Saw, untuk mewujudkan misi rahmatan lil 'alamin itu? Wa Allah a'lam.[]

Banten, Selasa, 17 Maret 2008

Dakwah Islam di Dunia Digital

2008-04-09T01:57:00.000-07:00

Oleh Nurul H. Maarif

"Tiga puluh tahun lagi, tidak akan ada koran dan buku," demikian kata seorang kawan, beberapa waktu lalu. Pernyataan yang mengagetkan, sekaligus mengkhawatirkan ini, ujarnya didasarkan pada analisis para pakar media. Koran dan buku, katanya, akan tergantikan oleh teknologi digital. Para penerbit pun ditaksir akan gulung tikar.

Saudara sepupu penulis, yang kini tengah menekuni Program Studi Ilmu Komputer Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, juga menyatakan hal yang kurang lebih sama. "Ini mungkin agak bodoh. Saya ingin mendirikan pesantren tahfidh, dengan basis skill ilmu komputer. Islam harus lebih digital," kata Santri Ponpes Sunan Pandan Aran Kaliurang Yogyakarta, yang tengah menghafal al-Qur'an ini.

Keinginan yang disebutnya "agak bodoh" ini, juga didasarkan pada prediksi jauh ke depan. Dunia kelak akan kian mengglobal. Semua serba berteknologi canggih. Tak menguasai teknologi, berarti ketinggalan kereta. Pertarungan dakwahpun akan lebih hebat terjadi di dunia maya (digital), bukannya di media cetak.

Untuk menghadapi era seperti ini, Islam -- terutama Islam pesantren -- harus bersiap diri. Inilah "masa depan" Islam. Al-hamdulillah, kini muncul kesadaran baru di kalangan santri. Banyak di antara mereka yang serius menekuni bidang eksakta di berbagai universitas, baik di dalam maupun luar negeri.

Program Studi Ilmu Komputer, Teknik Informatika, Sistem Informasi, dan seterusnya, yang biasanya dinilai tabu bagi kaum sarungan, kini menjadi santapan mereka. Santapan yang sama lezatnya dan sama bergizinya dengan kitab kuning. Dikotomi ilmu dunia dan ilmu akhirat yang dilontarkan Imam al-Ghazali (w. 505 H/1111 M), tengah mereka "terobos".

Baiknya lagi, Depag RI lekas menyadari kebutuhan ini. Melalui program Beasiswa Santri Berprestasi, Depag menggelontorkan miliaran rupiah untuk menguliahkan para santri di bidang eksakta � kendati penerimanya kebanyakan dari pesantren besar dan pesantren kecil di kampung-kampung, seakan tak berkesempatan dan terlupakan.

Islam Digital
Pertanyaannya, benarkah semua akan berubah menjadi digital? Melihat perkembangan yang ada, tidak mustahil ini jadi kenyataan. Jika kita mau meluangkan waktu sebentar untuk berselancar (browsing) di dunia digital, betapa informasi keislaman dari berbagai bidang tersedia di sana. Ibarat menu makanan, apapun yang ingin kita santap telah tersaji. Situs-situs keislaman -- dari yang bervisi keras, lunak, bahkan liberal -- semua ada.

Keserbatersediaan ini, pada gilirannya bisa menggulung eksistensi perpustakaan reguler yang ada. Juga mengancam eksistensi kitab kuning yang sehari-hari ditelaah para santri. Kitab kuning, yang khas dengan bau kertasnya, akan menjadi kenangan (semoga tidak pernah terjadi). Apalagi, kini telah muncul program canggih "literatur digital" semisal al-Maktabah al-Syamilah (berisi ribuan e-book kitab tafsir-ilmu tafsir, hadis-ilmu hadis, fikih-ushul fikih, teologi, akhlak, spiritual, bahkan aneka kamus Arab dan sebagainya).

Ada juga Maktabah al-Fiqh wa Ushulihi (berisi ribuan kitab fikih dan ushul fikih dari berbagai mazhab) dan al-Maktabah al-Alfiyyah li al-Sunnah al-Nabawiyyah (berisi ribuan kitab hadis), dan masih banyak lagi. Menggunakan "literatur digital" ini, dengan sangat mudah dan cepat, kita akan menemukan tema keislaman apapun yang kita inginkan. Inilah yang disebut era Islam digital.

Respon Santri
Bagaimana pesantren, yang kebanyakan ada di kampung-kampung, merespon hal-hal yang barangkali belum disadari, apalagi dibayangkannya ini?

Pertama, suka tidak suka, hal ini akan terjadi cepat atau lambat. Siapapun, termasuk pesantren, tidak bisa berkelit. Inilah konsekuensi zaman serba global dan modern. Di satu sisi, hal ini perlu dikhawatirkan karena alasan-alasan di atas. Di sisi lain, ia akan memudahkan kerja dakwah Islam. Pesantren mesti mengambil sisi positifnya, dengan membuang sisi negatifnya. Ini sesuai kredo pesantren: al-muhafadhah ala al-qadim al-shalih wa al-akhdzu bi al-jadid al-ashlah (melestarikan tradisi lama yang baik, dan mengadopsi tradisi baru yang lebih baik).

Kedua, kitab kuning harus tetap dilihat sebagai aset keislaman yang penting, terutama bagi pesantren, yang karenanya harus dipertahankan hingga "titik darah penghabisan". Tanpanya, kekhasan pesantren akan pudar. Ia tidak seharusnya tergantikan oleh apapun juga.

Ketiga, pesantren harus mengupayakan penanaman skill teknologi pada santri. Mungkin serba perlahan, karena ini membutuhkan ongkos tidak murah; baik materiil maupun moril (apalagi mungkin masih ada pesantren yang mengharamkan teknologi). Tapi tidak ada yang mustahil bagi pesantren. Dan tentu saja, negara harus mendukungnya. Melalui Depag misalnya, negara bisa memberi fasilitas teknologinya.

Keempat, pesantren harus mulai memikirkan dakwah Islam damai di dunia digital; dunia tanpa batas ruang dan waktu. Jangkauan aksesnya tak bisa dibatasi apapun. Jika pesantren bisa berdakwah melalui jalur ini, masa depan Islam dan pesantren tak lagi suram. Pesantren niscaya bisa bersaing dengan siapapun, untuk tujuan li i'lai kalimah Allah (untuk mengunggullkan kalimat Allah).

Dan al-hamdulillah, kini banyak pesantren besar, baik yang modern maupun tradisional, memiliki perhatian serius soal dakwah digital ini. Bahkan mereka punya situs sendiri. Sebut saja Ponpes Sidogiri Pasuruan, Ponpes Modern Gontor, Ponpes Buntet dan Ponpes Dar al-Tauhid Cirebon, Ponpes Darul Ulum Jombang, Ponpes Nurul Jadid Paiton, Ponpes Sunan Pandan Aran Yogyakarta, dan masih banyak lagi.

Mereka telah mulai menapaki kerja dakwah di dunia digital. Siapa menyusul? Wa Allah a'lam.[]

al-Farabi dan Gagasan Negara Ideal

2008-03-02T18:49:00.000-08:00

Oleh Nurul H. Maarif

Abu Nashr bin Audagh bin Thorhan al-Farabi (w. 339 H/950 M), biasa disebut al-Farabi, adalah salah satu cendekiawan muslim (filosof) yang memiliki konsep kenegaraan cukup baik. Konsep ini dikemas dengan bungkus al-madinah al-fadhilah, the best country atau juga negara ideal. Bagaimana penjelasan konsep ini?

Inti filsafat kenegaraan al-Farabi, seperti diuraikannya dalam karya Ara' Ahl al-Madinah al-Fadhilah, berupa autokrasi dengan seorang raja (kepala negara) berkuasa mutlak mengatur tatanan negara. Karenanya, sebagaimana Plato sang idolanya, al-Farabi mengecam negara yang dibangun di atas landasan demokrasi. Menurut al-Farabi, negara yang baik adalah negara yang rakyatnya tunduk patuh pada kepala negara. Ini seperti posisi para shahabat di depan Nabi Muhamamd SAW sebagai pemimpin mereka.

Dalam hal ini, al-Farabi membedakan negara menjadi lima kategori, yakni; Pertama, negara utama (al-madinah al-fadhilah). Ia merupakan cermin negara yang memperjuangkan kemakmuran dan kesejahteraan warga negaranya. Segala kebijakan yang ditetapkan, senantiasa diorientasikan demi kemaslahatan rakyat, bukan kepentingan golongan apalagi pribadi.

Di negara ini, tidak dikenal hukum rimba yang kuat memangsa yang lemah. Penguasa tidak bertindak sebagai macan yang mencaplok rakyat jelata. Bila kepentingan rakyat berhasil ditempatkan di atas segalanya, serta-merta akan tercipta negara utama yang penuh ketenteraman, kedamaian, dan kesejukan. Rakyat akan merasa terlindungi hak-haknya. Supremasi hukum akan dapat ditegakkan. Rasa aman menyelimuti warganya dan perekonomianpun berkembang pesat.

Kedua, negara sesat (al-madinah al-dhalalah), yaitu negara yang berdiri congkak di atas kebodohan rakyat tentang kebenaran. Rakyat akan berbuat semaunya, tanpa ada kontrol dan etika kebenaran. Kebebasan benar-benar menjadi trend nomor wahid. Kehidupan kacau, karena tidak terikat perilaku kebenaran. Tatanan norma tidak berlaku sama sekali. Bahkan tindakan-tindakan mereka lebih mengarah pada perilaku destruktif dan anarkis.

Ketiga, negara jahil (al-madinah al-jahilah), yakni negara yang rakyatnya selalu mengikuti jalan kejahatan. Negara ini berbeda dengan negara sesat yang rakyat tidak menyadari kejahatannya. Rakyat dalam negara jahil sadar atas kejahatan yang diperbuat. Mereka sadar menyimpang, tapi tidak malakukan pertaubatan. Mereka malah buru-buru mencari kebahagiaan dan kenikmatan lain yang fana. Menurut al-Farabi, negara jahil dapat dicirikan dengan, 1) rakyatnya melulu berusaha memenuhi kebutuhan jasmani, 2) berdagang untuk menumpuk kekayaan (kapitalis), 3) terpesona oleh kenikmatan keji, 4) gila hormat, 5) haus (rakus) kekuasaan, dan 6) membiarkan hawa nafsu terumbar secara liar. Dapat dibayangkan, apa yang bakal menimpa sebuah negara yang berdiri di atas kepentingan-kepentingan fana ini?

Keempat, negara imoril (al-madinah al-al-fusqah), yakni negara yang rakyatnya telah mengenal kebenaran mengenai tuhan, akhirat, dan kebahagiaan sejati. Hanya saja, mereka hidup di luar konsep-konsep itu. Padahal, kebahagiaan sejati hanya akan dicapai melalui kebaikan dan pengamalan terhadap konsep-konsep itu. Karenanya, mereka tidak akan pernah mengenyam kebahagiaan sejati.

Kelima, negara massa (al-madinah al-jami'ah). Dalam negara bentuk ini, rakyat cenderung serba bebas untuk berbuat semau gue. Semua unsur masyarakat sama rasa sama rata. Warga pribumi dan non-pribumi disamakan secara mutlak. Pemimpin yang 'baik' dan 'ideal' dalam pandangan mereka, adalah yang paling cakap menyediakan kesempatan untuk melampiaskan nafsu. Bahkan lebih jauh lagi, rakyat tidak perlu mentaati perundang-perundangan yang diberlakukan pemerintah.

Kepala (otak) silahkan pandai dan pintar, namun tidak berhak memerintah orang lain. Mereka juga tidak memberikan perhatian terhadap pendidikan kepemimpinan, sehingga calon-calon pemimpin yang ideal (bukan menurut selera mereka, tapi benar-benar ideal) pun tak pernah ada. Pemimpin tidak ada artinya sama sekali, kecuali pemimpin yang seide dalam membuat kerusakan. Bila ini terjadi, negara akan terjerumus pada tindakan destruktif dan anarkis.

Dalam kaitannya dengan lima bentuk negara di atas, al-Farabi memandang bentuk negara pertamalah, al-madinah al-fadhilah, yang dapat disebut sebagai negara ideal. Menurutnya, dalam negara ini, kepala negara adalah satu-satunya person yang memegang peranan penting sekaligus sebagai person terpenting. Kepala negara dituntut berasal dari sosok yang paling sempurna dan cakap -- baik moril, intelektual, maupun menejerial -- diantara masyarakat yang ada. Kepala negara dituntut berani, tegas, dan cepat dalam mengambil keputusan. Ia tidak boleh tergiur oleh iming-iming duniawi. Apalagi hobi korupsi.

Bakat menjadi panglima perang juga menjadi prasyarat pemimpin negara tipe ini. Bakat ini bukan berarti harus militer. Siapapun dan dari latar belakang apapun, yang mempunyai kemampuan mengatur siasat keamanan, perekonomian, dan politik, perlu disokong sebagai kepala negara. Dan yang tidak boleh dilupakan, menurut al-Farabi, kepala negara harus zahid (tidak gila harta) dan jauh dari tindak korupsi. Sebab, jika faktor cinta dunia mendominasi ambisinya, penindasan demi penindasan, ketimpangan demi ketimpangan, kebrutalan demi kebrutalan, kerusuhan demi kerusuhan, akan terjadi di mana-mana. Akibatnya, cita-cita mewujudkan negara idealpun akan terbengkalai.

Menurut pembaca, Indonesia termasuk kategori negara yang mana? Wa Allah a'lam.[]

(Radar Banten, Jum'at, 29 Februari 2008)

Ramai Santri Tekuni Eksakta

2008-02-24T20:35:00.000-08:00

Oleh Nurul H. Maarif

Dulu santri identik dengan kitab klasik. Dinilai gagap teknologi. Kini, mereka ramai menekuni bidang eksakta. Memajukan pesantren alasan utamanya.

Sebagai santri kampung, Taufiq begitu kagum pada komputer. Piranti itu mampu menjawab apa saja, bahkan menampilkan gambar. Rasa penasaran terus menggelayuti benaknya. Kursus komputer pun ditekuninya sembari nyantri. Tapi malang, saat ujian kursus, Taufiq gagal. Nilainya di bawah standar.

"Dari situlah saya 'dendam'. Saya betul-betul ingin mempelajari komputer lebih jauh dan mendalam," ungkap pria bernama lengkap Taufiq Masyriqan mengisahkan awal perkenalannya dengan komputer saat menjadi santri Ponpes Darul Iman Kadupandak, Pandeglang Banten.

Setelah enam tahun nyantri dan lulus dari MTs MA Darul Iman, putera kelahiran Pasir Waru Lebak, Banten, ini lantas mengambil Program Studi (Prodi) Teknik Informatika UIN Jakarta. Kuliah pun dijalaninya sambil nyantri di Pesantren Luhur Darus-Sunnah Jakarta.

Menekuni dua bidang ilmu berbeda, tak mudah bagi mahasiswa semester VII ini. "Jurusan saya di MA, itu Bahasa Arab. Minim ilmu eksakta," kata Taufiq. Untuk mengejar ketertinggalan, ia dibantu kawan-kawan sekelasnya di kampus.

Taufiq tetap semangat. Ini karena cita-citanya ingin mengembangkan dakwah berbasis komputer. Misalnya, dengan memblock situs-situs mesum, supaya tidak bebas akses. Diakuinya, situs-situs itu sulit ditembus. "Tapi insya Allah saya tidak patah semangat. Ini jihad saya di dunia maya," katanya optimis.

Menurutnya, santri tidak hanya harus piawai kitab kuning, tapi juga teknologi. Dakwah santri pun tidak bisa terpaku pada media ceramah, tapi juga internet. "Dunia maya itu lebih global," jelasnya.

Taufiq tidak seperti kebanyakan santri yang lebih memilih program agama ketika melanjutkan ke perguruan tinggi. Namun dia tidak sendirian. Ada juga Saidatul Husna yang kuliah di Prodi Teknologi Pangan Institut Pertanian Bogor (IPB).

Motivasi mahasiswi semester II ini memilih jurusan itu, karena penilaian negatif masyarakat terhadap gizi para santri. Makanan santri dinilai miskin gizi, tidak sehat, dan kotor karena diolah sembarangan. "Saya akan berusaha menata ulang makanan di pesantren," kata alumni Ponpes Darul Ulum Jombang Jatim ini.

Menurut dara asal Bangil, Pasuruan Jatim ini, kesan negatif itu akan luntur jika santri mumpuni di bidang pangan. Kendati berasal dari pesantren, Saida tidak kerepotan mengikuti kuliahnya. Bahkan dari ratusan mahasiswa penerima Beasiswa Santri Berprestasi Depag RI, hanya ia yang memperoleh IPK 3,72. "Saya kaget, kok dapat IPK tertinggi. Ini tertinggi seangkatan mahasiswa Depag saja," kata Saida.

Motivasi serupa diungkapkan Zayini Nahdhoh, mahasiswi semester IV Prodi Teknik Pangan dan Hasil Pertanian Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta. Ia ingin meningkatkan kadar gizi di pesantrennya. "Setidaknya saya bisa memperbaiki kekurangan itu," harap alumni MTs dan MA Sunan Pandan Aran Kaliurang Yogyakarta ini.

Dara asal Cisurupan, Garut Jabar, yang kini masih nyantri di Pesantren Sunan Pandan Aran, ini juga ingin meningkatkan hasil pertanian di desanya. Caranya dengan memperbaiki teknologi pengolahan hasil pertanian.

Zayini punya penilaian sendiri terhadap rekan-rekan santri yang mengambil prodi eksakta. "Mereka umumnya kendel (berani), tidak minder dan mentalnya lebih kuat," ungkapnya. Kendati sempat kerepotan, kini nilai akademisnya bisa bersaing dengan kawan-kawannya yang berasal dari non pesantren. Semester II dan III, akunya, ia jalani dengan nikmat.

Gito Waluyo, mahasiswa semester IV Prodi Ilmu dan Industri Peternakan UGM, punya motivasi tak beda. Peternakan, kata alumni Pesantren Darul Ulum, Kulonprogo, Yogyakarta ini, adalah bidang berprospek besar untuk meningkatkan taraf ekonomi pesantren, juga masyarakat.

Peternakan, imbuh putera asli Girimulyo Kulonprogo ini, akrab dengan kehidupan santri. Jadi memajukan perekonomian santri bisa dilakukan melalui bidang ini. "Saya bercita-cita menjadi pengusaha dan pendidik, untuk memajukan dunia pesantren," harapnya.

Memang, agar tidak dilibas jaman, pesantren harus akrab dengan teknologi. Karena itulah Helvea Rezano mengambil Prodi Sistem Informasi Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya.

Helvea yang kini duduk di semester II, ingin mengembangkan program kitab kuning berbasis teknologi. "Ini untuk memajukan pesantren," terang alumni Pesantren al-Rahmah, Dahu Malang ini.

Demikian juga Doli Rizky Panggabean. Mahasiswa Prodi Teknik Geologi UGM asal Tanjung Balai Sumut ini menyatakan, santri tidak boleh hanya menguasai bidang agama. Dengan menekuni bidang ini, alumni Pesantren Darunnajah Jakarta ini mengaku mendapat banyak bukti kekuasaan Tuhan tentang fenomena alam.

Lulusan MA Darunnajah ini berharap, ilmunya bisa diterapkan di negeri ini, mengingat lokasi negeri ini yang rawan bencana. "Saya juga ingin memperkaya ilmu pesantren dengan ke-geologi-an," katanya.

Ada juga santri yang menekuni kedokteran. Rifki Zakariyya, mahasiswa Prodi Kedokteran UGM misalnya. Dengan menjadi dokter, alumni SMA Darul Ulum, Jombang, Jatim ini berharap bisa menginjeksikan nilai-nilai agama pada masyarakat. "Basis agama dokter dari umum kan tidak sebesar santri," terang pria asal Blitar, Jatim ini.

Sedang Edo Abdullah Fakih, alumni Pesantren Candangpinggan, Indramayu, Jabar mengambil Prodi Matematika UIN Jakarta. Dengan menekuni bidang ini, Edo ingin mengubah persepsi masyarakat bahwa hitung-menghitung bikin puyeng santri. "Santri juga mampu kok. Saya sendiri nggak terlalu kerepotan," aku pria asal Arjawinangun Cirebon. Edo kini tengah memikirkan metode mudah menekuni Matematika.

Keluarganya yang berlatar santri tidak mempermasalahkan. "Mereka terserah saja. Yang penting sesuai otak dan kemampuan," ungkap putera almarhum KH. Syathori Salim -- pendiri Pesantren Mas Maliman Arjawinangun ini.

Kisah di balik kesuksesan mereka menembus prodi eksakta beragam. Para penerima beasiswa Depag, misalnya harus menjalani ujian Depag dan universitas yang diinginkan. "Kami ujiannya normal dan bahkan dobel. Karenanya, penyaringan menjadi lebih ketat," ujar Rifki.

Sedang Taufiq melalui PMDK. Ketika ujian, ia nyaris tidak ditanyai pernik-pernik rencana prodinya. "Ini barangkali yang membuat saya lulus," selorohnya. Di PMDK, ia menempati ranking ke-8 dari ratusan pendaftar lainnya.

Saidatul Husna mengaku tidak mempersiapkan diri secara khusus menghadapi SPMB. "Persiapan biasa-biasa saja, tidak ngoyo," katanya. "Les juga sih, tapi tidak intensif, karena waktu itu sambil nyantri," imbuhnya.

Kini banyak santri menggeluti bidang eksakta. Apalagi setelah Depag RI membikin program Beasiswa Santri Berprestasi. Mereka tergabung dalam Community of Santri Scholar (CSS), yang dibentuk di Grand Hotel Lembang Jawa Barat, 10-13 Desember 2007. Namun program yang telah berjalan tiga tahun ini perlu dievaluasi.

Zayini berharap penyebaran informasi yang merata, termasuk pada pesantren kecil di kampung-kampung. "Di sana kan ada santri berbakat, yang punya hak sama," katanya. "Pesantren juga banyak di belahan Indonesia Timur," imbuh Rifki. Rifki melihat, penerimanya kebanyakan dari Jawa, Sumatera dan Kalimantan.

Para santri ini seolah menyusuri jejak Ibn Sina (w. 1037 M) yang begelar Bapak Dokter Dunia. al-Khawarizmi (w. 850 M) dikenal sebagai ahli matematika, astronomi, astrologi, dan geografi. al-Jabar, adalah buku pertamanya yang membahas solusi sistematik dari linear dan notasi kuadrat. Ia juga dijuluki Bapak Aljabar. Al-Battani (w. 929 M), menemukan pengganti busur dengan sinus, tangen dan kotangen. Abu al-Wafa (w. 997 M) menemukan metode membuat tabel sinus, memperkenalkan sekan dan kosekan.

Perkembangan sains di masa Islam klasik adalah buah persinggungan para ilmuwan Islam masa lalu dengan berbagai peradaban. Mereka tak alergi bersinggungan dengan yang lain.[]

*Suplemen the WAHID Institute Edisi 17 di Majalah TEMPO, 25 Februari-2 Maret 2008

Ahmad ShalahuddinMerancang Islam Digital

2008-02-24T20:14:00.000-08:00

Oleh Nurul H. Maarif

Di sela padatnya jadual kuliah, tekadnya menghafal al-Qur'an tak pernah luntur. Targetpun ditetapkan. Dalam sehari, setidaknya sekaca halaman al-Qur�an dihafal. Itupun dijalaninya di sela waktu istirahat kuliah, yang tak lebih 2 jam sehari.

Hafalan itu lantas disetorkan pada gurunya di Ponpes Sunan Pandan Aran Kaliurang Yogyakarta, tempatnya nyantri sejak kelas 1 Madrasah Aliyah (MA), setiap usai Maghrib dan Shubuh, kecuali Jum'at. "al-Hamdulillah, sekarang saya sudah hafal enam juz al-Qur'an," ujar Ahmad Shalahuddin, yang juga pernah ngaji di Ponpes Dar al-Tauhid Arjawinangun Cirebon.

Di luar setoran al-Qur'an, bersama santri lainnya ia me-ngaji berbagai kitab kuning khas pesantren. Misalnya, al-Adab an-Nabawi, Mukhtar al-Ahadits an-Nabawiyyah, Irsyad al-'Ibad, Jam' al-'Ulum wa al-Hikam, Mabahits fi 'Ulum al-Qur'an, dan sebagainya.

Itulah aktifitas Sholah -- sapaan akrab Ahmad Shalahuddin -- yang sehari-hari menjadi santri sekaligus mahasiswa semester empat Program Studi (Prodi) Ilmu Komputer Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta.

Ketertarikannya pada Ilmu Komputer, ujar remaja kelahiran Arjawinangun Cirebon, 8 April 1988 ini, bukan disengaja. Awalnya ia ingin mengambil Program Studi Matematika. "Tapi ibu saya nyeplos, kok nggak Ilmu Komputer saja?" kata putra pertama dari empat bersaudara pasangan M. Zainal Muttaqien dan Roghibah Zainuddin ini beralasan.

Karena waktu pendaftaran tersisa dua hari lagi, Sholah lantas menuruti ceplosan ibunya, kendati dengan basis keilmuan pas-pasan. Maklum, kebanyakan pesantren kurang memperhatikan ilmu eksakta. "Dulu di pesantren, saya belajar komputernya konyol," ujarnya berseloroh.

Kendati serba pas-pasan, bukan berarti ia tak mampu mengikuti mata pelajaran yang disajikan di bangku kuliah. Menurutnya, tidak ada pelajaran yang sulit. Hanya Matematika ia sedikit keteteran, terutama di semester pertama dan kedua.

Bergelut di dua bidang berbeda tidak mudah buat Sholah. Ini ibarat menerobos tembok kokoh tradisi. Apalagi ia dari keluarga santri totok. Kedua orang tuanya alumni Ponpes Tebuireng Jombang Jawa Timur. Ayahnya alumni Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya. Sedang ibunya alumni Fakultas Tarbiyah STAIN Sunan Gunung Djati Cirebon.

Namun, menguasai keduanya secara bersamaan, bukanlah hal mustahil. "Insya Allah saya bisa menggapai itu. Of course, saya akan mengejarnya dengan semangat," janji mahasiswa yang memperoleh Beasiswa Santri Berprestasi Departemen Agama (Depag) RI 2006/2007 ini. Ia adalah penerima beasiswa angkatan pertama bagi UGM. Ia berhasil menyisihkan ratusan santri lainnya dari berbagai pesantren.

Di Prodi Ilmu Komputer, ia mempelajari berbagai bahasa pemrograman. Tak heran jika bersama empat kawannya, ia berhasil membuat game untuk HP. Slider Puzzle, demikian nama game ini. "Ini kerja kelompok dan sebagai program kampus. Ini pakai bahasa pemrograman Java," ujarnya.

Usai studi kelak, selain mengajarkan Ilmu Komputer, ia berangan-angan membikin program komputer yang bisa dipakai untuk mendeteksi benda-benda yang hilang. Lingkupnya, ujarnya, untuk sementara hanya di sekitar rumah saja. "Ini masih angan-angan," ujarnya tanpa mau memerinci lebih jauh.

Angan lainnya adalah membikin virus yang bisa mempengaruhi psikologi para netter. "Lebih tepatnya mempengaruhi tingkat spiritualitasnya," jelasnya. Sistem dan cara kerjanya sudah terekam di benaknya, tinggal direalisasikan.

Ia juga punya cita-cita lain, yaitu mengubah kekolotan kaum santri di bidang teknologi. Caranya, dengan mendirikan pesantren tahfidh (hafalan al-Qur'an, red.) yang didukung kemampuan teknologi informasi. "Sepertinya ini keinginan yang agak bodoh. Tapi saya ingin pesantren bisa menyongsong masa depan Islam yang digital," harap Sholah.[]

*Suplemen the WAHID Institute Edisi 17 di Majalah TEMPO, 25 Februari-2 Maret 2008

Pesantren dalam Ancaman Narkoba

2008-02-10T20:39:00.000-08:00

Oleh Nurul H. Maarif

Sinyal atau alarm tanda bahaya bagi pesantren telah dibunyikan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Sekretaris Jenderal PBNU, Endang Turmudi, dalam sambutan pembukaan Pelatihan Peningkatan Kemampuan dalam Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Narkoba yang diikuti 12 pesantren se-Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi dan Yogyakarta, di Hotel Sari Pan Pacific Jakarta, Kamis (31/01/2008), menyatakan, beberapa survei mensinyalir adanya segelintir santri yang terbukti mengonsumsi narkoba.

Statemen ini begitu menghentakkan, terutama bagi warga pesantren. Betapa tidak, narkoba yang lumrahnya identik dengan perilaku nakal remaja kota, kini mulai menjadi bagian dari kehidupan santri. Padahal, pesantren identik dengan "surga", sedang narkoba identik dengan "neraka". Karenanya, sungguh menggelikan jika dua simbol yang berbeda ini bertemu, justru di lingkungan pesantren. Jika demikian, apa yang salah dengan pesantren? Tidak mudah menjawabnya. Namun ada beberapa catatan yang penting diajukan terkait kenyataan ini.

Pertama, pesantren acap disebut sebagai "penjara suci", karena kentalnya nilai-nilai relijiusitas di dalamnya. Namun jika terbukti ada narkoba yang masuk ke dalamnya, ini tak lepas dari efek pasar bebas yang mampu menembus batas ruang dan waktu. Siapapun yang diyakini akan menghasilkan keuntungan, mereka akan menjadi korbannya, tak terkecuali para santri. Bandar memang tak peduli siapa korbannya. Pun tak peduli runtuhnya benteng moralitas mereka.

Kedua, banyak ahli meyakini, kecanduan narkoba bermula dari kebiasaan merokok. Ini bukan kesimpulan yang benar 100 persen, namun banyak yang membenarkannya. Dan, santri adalah tipe perokok hebat. Kadang ada gurauan di kalangan santri; "siapapun belum sah disebut santri jika nggak merokok". Ini bukti bahwa merokok telah menjadi bagian dari kesantrian itu sendiri, termasuk menjadi tradisi para kiai yang tak mudah dihentikan.

Menurut hemat penulis, jika benar ada keterkaitan erat antara narkoba dengan kebiasaan merokok, maka tidak ada alasan sedikitpun untuk mentolerir para santri melakukannya secara bebas. Diakui memang, keharaman merokok masih debatable. Sebagian ulama melarang dan sebagian lain membolehkan. Yang pasti, dalil keharaman merokok tak pernah ditemukan dalam doktrin Islam.

Kendati demikian, pintu apapun yang (diduga) akan mengantarkan pada narkoba, maka seharusnya ia ditutup rapat-rapat. Dalam tradisi pesantren, dikenal adagium amrun bi al-syai� amrun bi wasailih (perintah mengerjakan sesuatu, berarti perintah mengerjakan perantaranya). Jika narkoba harus dihindari, maka perantara yang akan mengantarkan padanya juga harus dihindari. Simpelnya, jika rokok diyakini sebagai pintu masuk pada narkoba, maka rokok juga harus dihindari. Ini logika sederhana para santri, yang biasa disebut sadd al-dzari'ah (menutup pintu terjadinya kerusakan).

Ketiga, hubugan kiai-santri yang mungkin agak renggang, karena kesibukan kiai dan sebagainya, perlu dirajut dan dieratkan kembali secara lebih intensif. Kiai dan stake holder lainnya, kini memiliki tanggungjawab baru untuk memantau perkembangan demi perkembangan para santrinya secara serius; baik perkembangan pendidikan, pergaulan, moralitas atau tingkah laku. Dengan pantauan ini, diharapkan penyimpangan-penyimpangan dapat terhindarkan. Pesantren pun betul-betul berjalan sesuai fungsinya, yaitu membentuk jiwa-jiwa relijius nan jauh dari jejaring setan.

Keempat, pengelola pesantren mulai kini perlu menginjeksi informasi sebanyak-banyaknya seputar bahaya narkoba. Sebab bukan tidak mungkin, segelintir santri yang kedapatan mengonsumsi narkoba, itu lantaran mereka tidak memahami bahaya zat yang dikonsumsinya. Penginformasian ini bisa disisipkan di sela-sela pengajian kitab kuning, muhadharah, atau pengadaan seminar kecil dengan menghadirkan ahli atau mantan pecandu narkoba. Taburan informasi ini diharapkan bisa meminimalisir peredaran narkoba di lingkungan pesantren.

Kelima, genderang perang terhadap narkoba harus ditabuh dari pesantren dengan menjadikan pesantren sebagai basis penanggulangan narkoba. Ini tak lain karena pesantren adalah benteng terakhir umat Islam di negeri ini. Jika benteng ini jebol, narkoba dipastikan membanjir di mana-mana. Karena itu, pesantren harus memiliki kepedulian dan keseriusan mengatasi ancaman ini.

Jika point-point di atas bisa dilaksankan, sinyal bahaya narkoba bagi pesantren akan segera padam. Pesantrenpun akan kembali pada fungsi awalnya. Dan mudah-mudahan, pesantren bisa meloloskan dirinya dari intaian orang-orang jahat �bandar� narkoba. Syukur-syukur, pesantren bisa menjadi lembaga penyembuhan bagi para pecandu narkoba (seperti Ponpes Suryalaya di Tasikmalaya Jawa Barat asuhan Abah Anom), bukannya lembaga yang malah subur dihuni para pecandu narkoba. Amin! Wa Allah a'lam.[]

(Radar Banten, Senin, 11 Februari 2008)

Kikisnya Budaya Dialog Kita

2008-02-07T22:08:00.000-08:00

Oleh Nurul H. Maarif

Benarkah budaya dialog/musyawarah dalam diri kita kian hari kian terkikis? Siapapun tidak akan mudah menjawab pertanyaan ini. Namun jika melihat berbagai peristiwa yang terjadi pada bulan pertama 2008 ini, di berbagai wilayah negeri ini, tampaknya kita sulit membantah pertanyaan itu. Semuanya seakan justru membenarkannya.

Umpamanya, tindak anarkisme hebat yang dilakukan aremania (suporter Arema Malang). Lantaran menilai wasit pertandingan Arema Malang vs Persiwa Wamena (1-2) tidak adil dan diskriminatif, karena menganulir 3 gol yang dilesakkan Arema, mereka lantas memporak-porandakan Stadion Brawijaya milik Persik Kediri. Kursi-kursi dihancurkan. Gawang dibakar. Fasilitas stadion lainnya diobrak-abrik. Kerugian ditaksir mencapai miliaran. Wasit dan asistennya pun dikeroyok.

Di Mataram terjadi bentrok antar mahasiswa IAIN Mataram dengan aparat kepolisian. Pemicunya adalah kebijakan rektorat menaikkan biaya smester. Karena dinilai memberatkan, mahasiswa lantas menggelar aksi penolakan dengan berdemonstrasi. Akibatnya, tiga mahasiswa ditangkap. Efek dominonya, demonstrasi tidak hanya dilakukan untuk menolak kebijakan rektorat, tapi juga untuk meminta pembebasan tiga rekan mereka.

Di Jawa Timur juga terjadi bentrok antara masyarakat yang menolak pengoperasian PT Petrochina, dengan aparat kepolisian. Seorang warga mengalami luka serius di kepala, sehingga harus dirawat. Dari luar Jawa tersiar kabar, mahasiswa sebuah perguruan tinggi yang sedang menggelar aksi demonstrasi terlibat bentrok dengan pengiring jenazah. Seorang pengiring jenazah dikeroyok hingga babak belur.

Yang terbaru, ribuan guru dan siswa di Meringin Jambi, mogok belajar-mengajar (hingga artikel ini ditulis, mereka telah menjalankan aksinya selama empat hari). Mereka berdemo menuntut 20 % alokasi APBD untuk kepentingan pendidikan, sesuai amanat Undang-undang. Nyatanya Pemda hanya menganggarkan 4,3 % dari jumlah APBD Rp 900 M. Inilah pemicu kekecewaan mereka.

Kikisnya Dialog
Melihat peristiwa-peristiwa di atas, disamping berbagai peristiwa serupa lainnya yang tidak terekspos media masa, tampaknya kita cenderung membenarkan bahwa budaya dialog diantara kita kian hari kian terkikis, terkikis dan terkikis. Dalam menyelesaikan persoalan, bahasa dialog tidak lagi kita lirik, kalah oleh bahasa anarkisme, demonstrasi, ngotot-ngototan, bentrok dan seterusnya. Jika ini terus terjadi, tidak mustahil budaya dialog akan betul-betul pudar. Predikat sebagai penjunjung asas "musyawarah untuk mufakat" pun akan luntur dari diri kita.

Diakui atau tidak, perubahan budaya ini dipantik oleh banyak hal: kemiskinan yang kian menggila, perpolitikan yang carut-marut, ketidakadilan dan penindasan terjadi di mana-mana, dan seterusnya. Namun, begitu mudahnyakah semua ini mengikis budaya dialog kita yang telah tertanam begitu lamanya? Atau ada hal lain yang salah dalam diri kita, misalnya terkait penghayatan kita pada ajaran agama?

Dalam doktrin agama apapun, tak terkecuali Islam, dialog atau musyawarah sangat dipentingkan untuk dijadikan alat menyelesaikan berbagai persoalan; keagamaan, sosial, politik maupun ekonomi. Tentu dialog yang betul-betul dilakukan dengan kesadaran bersama untuk mencari kemufakatan, ditempuh dengan kesabaran, kerendahhatian, dan tanpa emosi. Jika hal-hal ini dijalankan, peristiwa anarkisme di atas tidak seharusnya terjadi.

Karena pentingnya budaya ini, Allah SWT berfirman, "Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu" (Qs. Ali Imran: 159). Melalui ayat ini, Allah SWT melarang kita berbuat kasar pada musuh sekalipun dan menyuruh kita menjalankan musyawarah jika ada persoalan. Karenanya, tidak seharusnya emosi dikedepankan, lebih-lebih jika yang kita hadapi adalah saudara sendiri, yang hidup di tanah air yang sama.

Dalam ayat lain, Allah SWT juga berfirman, "Sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka," (Qs. al-Syura: 38). Dialog inilah yang senantiasa dijalankan Ras�lull�h SAW, dalam hal apapun. Ketika suatu saat beliau menempatkan pasukan perangnya di daerah yang tandus-kering tak berair, beliau lantas meminta pandangan para sahabat. al-Hubbab bin al-Mundzir, lantas memberi masukan. Tempat itu, menurutnya, tidak strategis, sehingga akan menyulitkan pasukan muslimin. Atas usulan sahabatnya ini, beliau menerima dan mengubah posisi pasukannya. (Sangat banyak contoh lain terkait sikap Rasul ini).

Firman Allah SWT dan sikap Rasulullah SAW itu menunjukkan betapa urgennya dialog. Karena dialog adalah naluri kita. Kehilangan semangat dialog, berarti terkikisnya naluri kemanusiaan kita. Namun kami yakin, siapapun (di kedalaman hatinya) setuju akan pentingnya dialog untuk mengatasi berbagai persoalan. Hanya saja masalahnya, kesadaran untuk menjalankan dialog ini acapkali terkalahkan oleh ego dan emosi, sehingga dialog dianggap tidak penting dan tidak bermanfaat.

Jika hal ini yang terjadi, tidak malukah kita disandangi predikat sebagai masyarakat yang menjunjung tinggi-tinggi asas "musyawarah untuk mufakat" Karena hal itu sesungguhnya bukanlah budaya kita. Budaya kita adalah dialog, musyawarah, kekeluargaan, guyub, gotong-royong dan seterusnya.

Akhirnya, semoga dialog atau musyawarah tidak kehilangan fungsi dan manfaatnya di negeri ini. Wa Allah a'lam.[]

Jurang Mangu, Sabtu, 26 Januari 2008

(Dimuat di Radar Banten)

Harlah NU ke-82NU, Organisasi Papan Nama?

2008-01-30T21:02:00.000-08:00

Oleh Nurul H. Maarif

Kamis, 31 Januari 2008 ini, Nahdlatul Ulama (NU) genap berusia 82 tahun. Usia yang cukup matang dan mapan untuk sebuah organisasi muslim tradisional dengan jumlah pengikut puluhan juta ini. NU memang telah mengecap aneka pengalaman hidup: manis-getir, pasang-surut, dan seterusnya. Karenanya tak heran, di usianya ini, pujian dan kritikan terus hadir silih berganti. Baik dari internal NU (terutama anak mudanya) maupun dari eksternal NU (pengamat dan peneliti).

Kritikan itu, utamanya, lebih banyak disasarkan pada aspek hubungan NU dengan politik praktis. Polarisasi lantas terjadi; sebagian menyayangkan jalinan kemesraan NU-politik yang menyebabkan tak terurusnya persoalan riil keumatan, sebagian menilainya perlu karena politik itu bagian dari amar ma'ruf nahy munkar yang menjadi tugas NU, dan sebagian lagi cenderung netral.

Termasuk yang menyayangkan, adalah pengamat dan peneliti NU Laode Ida. Dalam Refleksi 82 Tahun NU, Membangun NU Berbasis Umat (Rabu, 16/01/2008) yang digelar Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor di Jakarta, ia menyatakan, sejak 1970-an NU telah kehilangan karakter keumatannya, karena begitu larut dalam arus utama politik.

Pergeseran orientasi ini, menurut Laode, kian kental dan nyata setelah era reformasi. Semua berebut kue kekuasaan, tak ketinggalan orang NU. Hanya segelintir ulamanya saja yang masih konsen pada program keumatan. Jika ini dibiarkan, kuatir Laode, NU akan menjadi "organisasi papan nama" karena ditinggalkan umat. Kegagalan calon dari NU memenangi pilkada di wilayah berbasis NU, seperti di Bojonegoro, Jawa Timur, adalah contoh nyata betapa ikatan emosional warga nahdliyyin dengan NU kian melonggar.

Pertanyaannya kini: bagaimana sesungguhnya khittah politik NU? Menurut pengasuh Ponpes Raudhatut Thalibin Rembang Jawa Tengah, KH. Ahmad Mustofa Bisri, makna khittah politik itu sangat jelas, sehingga tidak memerlukan "tafsir jalan lain." Setidaknya, ada tiga jenis politik dalam pemahaman NU.

Pertama, politik kebangsaan. Politik ini untuk tujuan keutuhan NKRI. Sejak berdirinya, NU telah menjalankan politik jenis ini. Munculnya resolusi jihad pada Oktober 1945, penetapan waliy al-amr al-dharuri bi al-syaukah untuk Bung Karno pada 1952 dan sebagainya, menjadi bukti sahih dalam hal ini.

Kedua, politik kerakyatan. Ini implementasi dari amar ma'ruf nahy munkar untuk membela umat. Menurut Gus Mus -- sapaan akrab KH. Ahmad Mustofa Bisri, peran ini kini banyak diambil-alih generasi muda NU melalui LSM-LSM, karena mereka melihat NU secara struktural tidak lagi peduli terhadap aspek kerakyatan ini.

Ketiga, politik kekuasaan. Politik jenis inilah, lazim disebut politik praktis, yang paling menyilaukan orang NU. Menurut Gus Mus, ini karena sukses luar biasa NU pada 1950-an. Dalam waktu singkat, Partai NU menduduki peringkat ketiga setelah PNI dan Masyumi. Sejak saat itu, analisis Gus Mus, kemaruk politik merebak di sekujur urat nadi NU. Efeknya, persoalan pendidikan, ekonomi, sosial, dan dakwah, terbengkalai.

Karena itu, penulis berfikir, untuk mengembalikan kejayaan NU, tak ada jalan lain kecuali menjauhkan NU sejauh-jauhnya dari hiruk-pikuk politik praktis. Apalagi - seperti sindiran banyak pengamat - NU tak ubahnya pendorong mobil mogok. NU ditinggalkan jika mobil itu telah berjalan. Kalaupun NU mesti berpolitik, dan ini wajib sesungguhnya, maka jenis politik kebangsaan dan kerakyatan lah yang seharusnya menjadi perhatian, bukan politik kekuasaan. Politik inilah yang akan menghadirkan maslahah dan menjauhkan mafsadah.

Ini sesuai pernyataan Abu al-Wafa' Ibn Aqil. Menurutnya, politik tak lain berarti segala perbuatan yang membawa manusia lebih dekat pada kemaslahatan dan menjauhkannya dari kemafsadatan, kendati tidak berlandaskan syara' dan tidak didasarkan wahyu. Maka, perilaku apapun yang mendatangkan kebaikan dan menghilangkan kerusakan, itulah politik. Inilah politik amar ma'ruf nahy munkar itu.

Jadi, elegan sekali jika NU berpolitik di luar sistem politik praktis. Ini yang penulis sebut "berpolitik tanpa partai"; politiknya para kiai NU. Dan, ini jauh lebih penting ketimbang harus masuk dalam gelanggang politik praktis. Toh, kebenaran tetap bisa ditiupkan dari manapun. Dengan politik ini, para kiai juga bisa mendidik santrinya di pesantren menjadi umara' yang bermental ulama; membangun negara dengan kejujuran dan keikhlasan, tidak korupsi, hanya takut pada Allah SWT, tidak zalim dan sewenang-wenang pada rakyat, dan seterusnya. Menciptakan umara seperti ini juga politik. Maka akan tercipta kebangkitan umara' (nahdhatul umara').

Selain itu, NU harus diposisikan sebagai pengawal moral masyarakat secara umum, termasuk para politikus, sampai kapanpun. Konsekuensinya, NU harus menjadi milik umum, milik siapa saja, dan bukan milik partai politik tertentu. Netralitas posisi ini penting, karena ghayah (tujuan) utama politik kebangsaan dan kerakyatan hanya akan terwujud melalui posisi ini.

Atas dasar alasan-alasan di atas, sekali lagi, NU harus dinetralkan dari virus politik praktis. Dan akhirnya, jika semua ini betul-betul diperhatikan dan dilaksanakan para petinggi NU, maka kekuatiran NU akan menjadi organisasi papan nama, tidak perlu terjadi, bukan? Wa Allah a�lam.[]

(Radar Banten, Kamis, 31 Januari 2008)

Ghirah Membantu Si Lemah

2008-01-28T19:42:00.000-08:00

Oleh Nurul H. Maarif dan Gamal Fedhi

Untuk membantu yang lemah, masyarakat punya cara sendiri. Mereka mengorganisir diri melakukan simpan-pinjam. Dananya dari kocek pribadi sampai patungan. Ada yang dikelola secara kekerabatan hingga profesinal. Keuntungan bukan tujuan.

Siti Mukaromah kaget bukan kepalang. Saat hendak berbelanja, dompetnya tertinggal di lemari rumahnya. Sedihnya lagi, kunci lemari terbawa suaminya ke kantor. Mau tidak mau, ia harus pinjam tetangga. Namun tak satupun yang memberi.

"Mau minjem saja susah banget. Bukan karena mereka nggak punya uang lho," kata Siti Mukaromah, ibu rumah tangga di Jl. Semanggi II Ciputat Tangerang mengenang peristiwa tujuh belas tahun silam.

Dari peristiwa itu, Bu Joko, panggilan akrab Siti Mukaromah, menyadari betapa sulit dan sedihnya tidak punya uang. Dia pun menerapkan simpan-pinjam kecil-kecilan di kelompok pengajian al-Qur'an tiap Sabtu yang dipimpinnya.

Awalnya, 12 anggota pengajian itu dalam seminggu menabung Rp 500. Seiring waktu, kini tabungan mereka berkembang hingga Rp 100 ribu sampai Rp 125 ribu. Simpanan itu kemudian disepakati sebagai modal pokok anggota yang tidak boleh diambil. Di luar itu, ada anjuran menabung per-minggu minimal Rp 5 ribu.

Uang yang terkumpul terus bertambah, yang puncaknya dijadikan modal simpan-pinjam, terutama bagi anggota pengajian. Dari gethok tular antar tetangga, anggota bertambah jadi 30 orang. Di luar anggota, simpan-pinjam tidak berlaku.

Kini dana yang terkumpul mencapai Rp 30 juta. Jumlah yang besar bagi kelompok pengajian sekecil itu. Pengajian itu juga tidak membatasi jumlah pinjaman. "Ada yang pinjem Rp 3 juta dengan mudah," imbuh alumni Universitas Muhammadiyah Klaten ini.

Prosedur peminjaman pun tak berbelit. Tidak perlu perjanjian dan prasyarat formal lainnya. Lantaran tujuannya untuk meringankan beban anggota kelompok yang sedang membutuhkan dana. Misalnya, untuk bayar semesteran atau menyekolahkan anak, modal usaha, atau pengobatan mendadak. Saling percaya adalah modal dan jaminannya.

Kelompok ini memberlakukan kelebihan bagi peminjam sebesar lima persen dari pinjaman. Tapi proses pengembaliannya tidak mengikat, dengan mencicil antara tiga sampai lima kali, dalam jangka waktu 3-5 bulan.

"Tapi ini juga nggak kaku. Kadang ada yang gampang pinjem, tapi susah ngembaliin, karena memang belum punya," ujar perempuan asal Klaten ini.

Karena faktor kepercayaan dan keanggotaan yang jelas, hingga kini belum ada kasus peminjam yang kabur. "Lagian pinjamnya juga nggak banyak," kata ibu dua putra ini.

Terkait peningkatan ekonomi anggotanya, Bu Joko punya ukuran yang unik. Jika yang meminjam makin sedikit, berarti taraf ekonomi mereka kian baik. "Ukurannya itu saja, nggak usah susah-susah," tegas Bu Joko.

Namun diakuinya, peningkatan ekonomi ini bukan berkat pinjaman itu. Itu murni usaha mereka sendiri. "Pinjaman ini tidak untuk meningkatkan ekonomi. Tapi untuk memudahkan saja," terangnya.

Pengajian ini juga mengumpulkan iuran perminggu Rp 500, khusus untuk membantu warga yang sakit di luar kelompok pengajian, juga pengurusan jenazah.

Menurut Bu Joko, peduli pada yang sakit, yang meninggal, dan yang kesusahan, itu diajarkan Islam. Karena itu, apa yang dilakukan bersama kelompok pengajiannya, tak lain untuk itba' (mengikuti, red.) Rasulullah SAW. "Walaupun tidak ada seberapanya," akunya.

Simpan-pinjam juga dijalankan Majelis Taklim al-Maksumy Prajegan Bondowoso Jawa Timur pimpinan Ny. Hj. Ruqayyah Maksum. Anggotanya, lebih dari 200 kaum ibu, umumnya tulang punggung keluarga. Profesi mereka, antara lain, pedagang kecil dan buruh tani.

Awalnya pada 2004, banyak anggota majelis itu yang membutuhkan dana untuk modal usaha. Mereka lantas pinjam ke pihak tertentu dengan bunga besar. Belum lagi, pinjaman baru bisa turun jika ada agunan. Padahal mereka tidak punya apapun untuk dijaminkan. Kalau pinjam ke koperasi atau lembaga keuangan, mereka harus menjadi anggota terlebih dahulu dan dikenai biaya administrasi.

Keluhan demi keluhan, akhirnya sampai ke telinga Ruqayyah. "Bermula dari niat kami membantu anggota Majelis Taklim al-Maksumy, walaupun tidak banyak," ujar Ruqayyah kepada Subhi Azhari dari the WAHID Institute.

Dengan uang pribadi sebesar Rp 10 juta, Ruqayyah meminjami anggotanya sejak empat tahun lalu. Jumlah pinjaman tidak besar, mengingat modal yang terbatas dan skala usaha anggota majelisnya yang juga kecil. Awalnya, paling banyak Rp 500 ribu. Jika mengembalikan pinjaman tepat waktu, selambatnya 10 bulan, dia boleh meminjam lagi Rp 1 juta.

Pengembalian dibayar mencicil, pada pertemuan pengajian seminggu dua kali. Besar cicilan terserah peminjam. Tidak ada ketentuan khusus. Ada yang Rp 50 ribu, Rp 20 ribu, bahkan Rp 5 ribu. Bahkan peminjam yang kebanyakan pedagang bahan makanan pokok, ini tidak dikenai kelebihan sepeserpun.

"Pinjam Rp 1 juta, ya kembalinya Rp 1 juta. Niatnya memang betul-betul untuk meringankan mereka," ujar Ruqayyah.

Kepercayaan dan ikatan emosional dengan jemaah pengajian, adalah jaminannya. Prosedurnya juga tidak formal. "Saya yakin mereka tidak akan lari," katanya yakin. Namun kendala tetap ada. Misalnya, ada yang lebih 10 bulan belum mengembalikan pinjaman. "Itu beberapa orang saja, karena memang tidak punya," imbuh ibu seorang putra ini.

Sebelum uang pinjaman dikucurkan, dilakukan survei kecil agar tepat sasaran. "Mereka itu kan tidak punya sumber penghasilan lain," kata Ruqayyah.

Kini Ruqayyah gembira melihat peningkatan usaha anggota majelisnya. Indikatornya, jumlah peminjam kian menurun. "Atau setidaknya usaha mereka masih bertahan. Karena kalau pinjam ke rentenir, usahanya pasti akan merosot," ujarnya.

Selain meminjami, Ruqayyah juga menganjurkan anggotanya menabung. Di setiap pertemuan, mereka menyimpan seadanya, mulai dari Rp 500 hingga Rp 10 ribu.

Djudju Zubaidah, koordinator LSM Nahdina di Cipasung, Tasikmalaya juga menerapkan tabungan bagi 40 anggota pengajiannya sejak empat tahun silam. "Kami masih merintis. Belum sampai pinjam-meminjam, karena baru untuk menabung saja Rp 1.000 per hari," katanya.

Simpanan itu untuk kebutuhan lebaran, kurban, atau modal usaha. Sisanya, akan dipinjamkan untuk modal usaha kecil masyarakat sekitar.

Usaha simpan-pinjam dalam skala yang lebih besar dan profesional dijalankan Baitul Maal wat Tamwil (BMT) al-Amin di Pasar Wangon, Banyumas, Jawa Tengah. Lembaga keuangan mikro ini, selain memberikan kredit lunak kepada pedagang dan pengusaha kecil, juga menerapkan tabungan bagi anggotanya.

Kholis, seorang pedagang sandal dan sepatu di Pasar Wangon, merasa terbantu dengan kredit murah yang diberikan BMT al-Amin. Sebelumnya, Kholis menjadi anggota BMT lain di Kecamatan Wangon. Tapi, ia kecewa lantaran pengajuan pinjamannya sebesar Rp 1 juta ditolak. Padahal, telah setahun ia menjadi anggota.

Pinjaman itu sangat berarti buat bapak tiga anak ini. Kios sandal dan sepatunya memerlukan suntikan modal untuk menghadapi lebaran yang kian dekat. Karena kecewa, Kholis mencabut keanggotaannya dari BMT itu.

Untuk mencukupi kebutuhan modal yang kian mendesak, Kholis mengajukan pinjaman ke BMT al-Amin. Pengurus pun mengabulkannya.

Itulah kisah awal Kholis menjadi anggota BMT al-Amin pada 2004. "Sekarang kalau aku butuh modal, tinggal bilang. Prosedur peminjamannya mudah," ungkapnya.

Kholis merasakan manfaat besar menjadi anggota BMT al-Amin. Usahanya kian berkembang. Kios di Pasar Wangon yang dulu berstatus kontrak, kini menjadi miliknya. Selain meminjam, ia pun menabung. Bahkan Kholis dan kelompoknya juga menitipkan tabungan qurban.

"Selain dekat dari tempat usaha, BMT al-Amin memang yang paling kami percaya," katanya kepada Gamal Ferdhi dari the WAHID Institute.

Kepercayaan jugalah yang membuat Jumanto menitipkan hasil jerih payahnya ke BMT al-Amin. Ayah tiga anak yang sehari-hari menarik becak dan memulung barang bekas ini, menjadi anggota sejak BMT ini berdiri.

Ia mengaku beruntung menjadi anggota BMT ini. Di akhir tahun, selain mendapat sisa hasil usaha (SHU), Jumanto mendapat bantuan sembako. Anak laki-lakinya, juga ikut khitanan masal yang digelar BMT ini.

BMT al-Amin didirikan sastrawan cum pendakwah Ahmad Tohari bersama karibnya H. Iwan pada 2001. "Lembaga ini memang kami niatkan untuk beramal lewat kredit bagi para pengusaha kecil," katanya.

Karena niat itulah, para anggota BMT dapat memperoleh kredit lunak tanpa prosedur yang njelimet. "Para anggota yang sudah lama dapat meminjam tanpa agunan. Ngomong sekarang, dikabulkan sekarang bisa. Karena kita sudah percaya pada mereka," kata Manajer BMT al-Amin, Widia A. Tohari.

Ghirah atau semangat mulia ini terus tumbuh tanpa campur tangan pemerintah.[]

*Suplemen the WAHID Institute XVI di Majalah TEMPO, Senin, 28 Januari 2008

Shahabat Ali dan Kebijakan Transportasi

2008-01-21T20:17:00.000-08:00

Oleh Nurul Huda Maarif*

Di masa kepemimpinannya, yang tak lebih dua tahun, khalifah keempat Ali bin Abi Thalib dikenal sangat memperhatikan kualitas sarana transportasi di wilayahnya, terutama jalan umum. Perhatian ini tak lepas dari fungsinya sebagai penghubung berbagai gerak kehidupan masyarakat: ekonomi, politik, sosial, budaya dan sebagainya.

Lebih dari itu -- ini yang paling ditakutkan Ali --, baik-buruknya kualitas sarana transportasi terkait erat dengan nyawa rakyatnya. Jika sarana transportasinya baik, masyarakat akan nyaman dan tenang melaju di atasnya. Sebaliknya, jika kualitasnya buruk, tak mustahil nyawa mereka justru terancam dan atau menjadi taruhan.

Karena hal inilah, ayah Hasan dan Husein ini begitu ketakutan seandainya saja ada keledai yang terperosok di jalan berlobang yang ada di wilayahnya. Beliau begitu memuliakan makhluk Allah SWT, hatta keledai sekalipun. Apalagi, jika yang terperosok itu manusia, tentu ketakutan menantu Rasulullah SAW ini akan kian menjadi-jadi.

Kenapa ia ketakutan sedemikian hebatnya? "Inni lakhasyitu an yas'alani Allah/sungguh aku takut, kelak Allah SWT akan meminta pertanggungjawabanku," ujar suami Fatimah al-Zahra ini. Bagi Ali, kepemimpinannya tidak hanya dipertanggungjawabkan kepada rakyat, melainkan (terutama) kepada Allah SWT di hari kemudian.

Inilah karakteristik kepemimpinan Ali. Ia meyakini, segala kebijakannya senantiasa dalam pantauan dan pengawasan Allah SWT, yang karenanya tak seorangpun dapat berkelit dari pengadilan-Nya. Untuk itu, hendaknya segala kebijakan penguasa pertama-tama diorientasikan untuk kemaslahatan rakyat (tasharruf al-imam ala al-rai'yyah manuthun bi al-mashlahah, bukan untuk popularitas, keuntungan pribadi, kelompok dan seterusnya. Apalagi dengan mengorbankan rakyat banyak.

Bagaimana Transportasi Kita?
Apa yang diteladankan Ali dalam kepemimpinannya -- termasuk juga Abu Bakar al-Shiddiq, 'Umar bin al-Khattab, 'Usman bin 'Affan, dan 'Umar bin 'Abd al-'Aziz -- sudah seharusnya menjadi cambuk bagi para pemimpin di negeri ini untuk lebih mementingkan kemaslahatan rakyat. Karena sesungguhnya, pemimpin adalah pelayan bagi rakyatnya (sayyid al-qaum khadimuhum). Termasuk, tentunya, melayani kemaslahatan mereka di bidang transportasi.

Tapi, bagaimana perhatian para pemimpin kita di bidang ini? Sudahkah kebijakan mereka mencerminkan orientasi kemaslahatan bagi rakyatnya? Jawabnya menyesakkan dada dan belum melegakan; baik pemimpin di tingkat nasional maupun lokal, belum banyak yang memiliki orientasi memadai soal ini.

Memang harus diakui, ada beberapa pemimpin lokal yang serius memperhatikan soal ini. Namun jumlahnya sangat terbatas. Selebihnya cenderung sepele dan menyepelekan hal yang sangat penting bagi rakyat ini. Lihat saja misalnya, kecelakan kereta api, mobil, pesawat, dan seterusnya, masih terus beruntun terjadi. Tak sedikit nyawa yang melayang sia-sia. Ini tentu bukan murni kesalahan para pemimpin, namun dengan kebijakan mereka, seharusnya ada kontrol yang baik dalam hal ini.

Pada musim penghujan ini, sarana transportasi banyak yang rusak, bahkan kadang sangat parah. Jika kita lihat jalan-jalan di ibu kota Jakarta saja umpamanya, lubang menganga yang mengancam nyawa bertebaran di mana-mana. Tidak hanya sekali-dua kali penulis melihat pengendara motor terjerembab, tanpa ada kesempatan menghindar sama sekali. Herannya, pemerintah setempat "tampak acuh" dengan tak lekas membenahinya. Padahal pajak motor tak pernah alfa ditarik setiap tahunnya. Tapi balasan apa yang mereka dapatkan?

Selain jalan, sarana angkutan umum juga banyak yang tidak memadai. Misalnya, yang sering disoal banyak orang; kualitas perkeretaapian di negeri ini. Masih terngiang di telinga dan terbayang di mata, KA Rangkas-Jakarta yang atapnya runtuh (dengan mudahnya), karena usianya yang telah lanjut. Ini cerminan fasilitas yang ada cenderung apa adanya.

Tak selesai di situ, berjubelnya penumpang di kereta ini juga menjadi tambahan masalah. Terjadinya penyanderaan KA Rangkas-Jakarta di Parung Panjang beberapa waktu lalu oleh penumpangnya sendiri, mencerminkan hal ini; tidak ada keseimbangan antara jumlah angkutan dengan jumlah penumpang. Membludaknya penumpangpun mustahil terhindarkan.

Bahkan, dalam sebuah kesempatan naik kereta ini, penulis melihat langsung seorang ibu muda yang tengah hamil, pingsan lantaran kekurangan asupan oksigen. Anak-anak kecil pun banyak yang menangis tak kuat menahan panasnya suasana gerbong. Belum lagi banyaknya copet (di setiap gerbong), yang leluasa mencomot dompet para penumpang. Semua ini terjadi karena begitu berjubelnya penumpang. Rasa amanpun lantas hilang sama sekali. Siapa yang mesti bertanggungjawab?

Jika melihat kondisi riil ini, semestinya para pemimpin, baik di tingkat nasional maupun lokal, prihatin dan mulai serius memikirkan solusinya. Pun, para calon pemimpin yang hendak bergelut memperebutkan kursi kekuasaan melalui Pemilu atau Pilkada, harus ikut serius memikirkannya. Tak etis rasanya, jadi pemimpin tanpa peduli masalah sekrusial ini.

Akhirnya, seperti diyakini Ali bin Abi Thalib, yakinlah bahwa kepemimpinan itu tidak selesai di dunia belaka, melainkan ada pertanggungjawabannya di akhirat kelak. Sanggupkah kita menghadapinya? Wa Allah a'lam.[]

Kp. Sarian, Sabtu, 19 Januari 2008
(Radar Banten, Selasa, 22 Januari 2008)

Toleransi Berangkat dari Rumah

2008-01-17T00:10:00.000-08:00

Oleh Nurul H. Maarif

Ini kisah persahabatan dua bocah cilik. Nilna (perempuan, 16 bulan) dengan tetangga ciliknya Christopher (lelaki, 2 tahun). Keduanya dari keluarga dengan latar belakang agama berbeda. Nilna dari keluarga muslim dan Christopher dari keluarga Kristen. Itu nyata tersirat dari pilihan nama bagi keduanya.

Namun, bukan soal pilihan nama ini yang menarik diperbincangkan. Menurut sebagian orang, apa sih arti sebuah nama? Di samping itu, toh keduanya juga belum tahu apa itu 'nama islami' dan apa itu 'nama kristiani'. Apalagi untuk memilih sebuah agama dengan kesadaran, tak pernah terpikirkan oleh anak sebelia itu. Orang tuanyalah yang nantinya memilihkan (tepatnya 'memaksakan') agama mana yang musti mereka anut.

Lebih dari itu, imanpun belum mereka miliki, kecuali iman primordial yang dibawa sejak dari rahim bundanya. Iman hasil perjanjian suci antara calon jabang bayi dengan Tuhannya. Itupun, untuk anak seumuran mereka, belum mewujud sebagai identitas. Namun justru lantaran ketidakmengertian mereka tentang agama dan iman itulah, persahabatan mereka menjadi alami dan unik -- setidaknya menurut saya sendiri.

Suatu ketika, bunda Si Nilna (saya menggunakan Si untuk menunjukkan kebeliaannya) memembelikan sepotong roti untuknya. Tak dinyana, roti itu dibelahnya menjadi dua bagian. Sebagian dimakan sendiri dan sebagian diulurkan buat Si Christopher, yang keluarganya Kristen dari Batak itu. Kendati tanpa perbincangan sedikitpun, karena keduanya belum bisa bercakap, toh keakraban diantara mereka tetap tampak nyata.

Kisah persahabatan dua bocah cilik ini memberikan beberapa pelajaran penting. Pertama, persahabatan memang tidak musti dinyatakan melalui ucapan. Yang jauh lebih penting adalah tindakan nyata. Berbagi, sebagai simbol persahabatan yang ditunjukkan Si Nilna misalnya, tak perlu dimediasi oleh ucapan apapun. Apalagi perlu sorotan dan publikasi berbagai media massa. Cukup dengan tindakan nyata. Tangan kanan memberi, tangan kiri pun tak perlu mengetahuinya. Itulah sejatinya inti dari ajaran agama; tindakan. Karenanya, agama tak bermakna apa-apa jika hanya dikhutbahkan melulu di bibir, tanpa ada tindakan nyata untuk kemanusiaan. Jika hanya di mulut, agama menjadi kecil dan kerdil.

Kedua, persahatan tidak seharusnya disekat oleh perbedaan, baik perbedaan suku, agama, ras, dan sejenisnya. Persahabatan itu universal. Karenanya, jika ada kelompok tertentu memilih-milih dan memilah-milah sahabat, seorang muslim hanya memilih dan memilah kawan dari muslim lainnya, yang Kristen pun demikian, maka substansi persahabatan menjadi hilang. Bahkan nyaris tak ada gunanya.

Ketiga, persahabatan dua bocah cilik itu mengisyaratkan bahwa konflik antar agama atau antar iman, itu tidak pernah (setidaknya jarang) terjadi di tingkat bawah. Bahkan, ketika Si Nilna dan banyak anak-anak muslim di lingkungannya sakit, (sebut saja) Bidan Manurung yang Kristen Batak menjadi rujukan penyembuhan. Ini soal kepercayaan, bukan keterpaksaan, karena masih banyak dokter muslim di sana. Tapi bahwa kerja medis bidan ini lebih cocok bagi pasien, itu tidak bisa dipungkiri. Sekat keimananpun menjadi lebur, karena kesalingpercayaan.

Yang tak kalah penting, yang membuat pasien muslim kerasan, adalah keramahan dan ketelatenan Nenek (ia menyebut dirinya) menjawab keluhan pasien yang tak direka-reka. Dan, tak ada satu pasien muslimpun yang menyoal latar belakang imannya. Mereka datang untuk mengobati fisik yang luka, bukan mengobati iman yang koyak. Mereka datang bertanya resep kesehatan, bukan bertanya akidah. Kesehatan adalah kesehatan dan akidah adalah akidah. Keduanya terpisah jelas. Soal akidah misalnya, lakum dinukum wa liya din. Ternyata orang di bawah 'lebih paham' pemisahan ini.

Jika nyatanya di bawah no problem, jangan-jangan benar belaka dugaan bahwa wacana konflik antar agama atau antar iman itu sejatinya melulu problem elit: 'masalah orang pinter' atau 'yang dipermasalahkan orang pinter'. Saking pinternya, termasuk yang bukan masalahpun dipermasalahkan. Kalaupun ada masyarakat bawah yang turut meributkannya, saya yakin sekali itu lantaran pengaruh atau bahkan hasil komporan 'orang pinter' itu.

Keempat, persahabatan dua bocah cilik itu -- secara tidak langsung -- juga bisa dimaknai sebagai kritik bagi para penggiat dialog antar agama. Jujur saja, tingkat keberhasilan dialog jenis ini -- termasuk melalui munculnya Trilogi Umat Beragama oleh Menteri Agama Alamsyah Ratu Prawiranegara -- masih perlu uji lebih jauh. Apalagi dialog ini lumrahnya hanya melibatkan orang dewasa yang telah memiliki 'prasangka laten' pada 'yang lain'.

Sebaiknya, dialog itu lebih dicurahkan untuk anak-anak kecil yang belum memiliki paradigma apapun tentang 'yang lain'. Anak-anak yang bersih ini perlu dibekali perjumpaan dan perkenalan dengan umat agama lain. Biarkan pengalaman lapangan yang berbicara dan menjadi guru mereka, bukan dialog wacana yang acap hanya ada di kepala. Dengan 'toleransi lapangan' sejak dini itu, 'prasangka laten' yang menjadi faktor utama konflik antar agama sangat mungkin dikikis. Tentu saja, setelah itu tetap penting diinjeksi wacana-wacana yang damai dan toleran.

Dengan ujaran lain, janganlah dialog antar agama digelar dengan mengabaikan keluarga dan anak-anak. Toleransi dan keterbukaan yang sesungguhnya, hanya akan terwujud jika sedari dini keluarga dan anak-anak telah merasakan arti sesungguhnya toleransi dan keterbukaan itu. Untuk itu, toleransi dan keterbukaan harus diberangkatkan dari rumah. Dan, tentu saja, ini butuh kerja keras dengan durasi waktu panjang. Tujuan mulia memang butuh kesungguhan! Wa Allah a'lam.[]

(Radar Banten, Kamis, 17 Januari 2008)

Ijtihad Kang Husein tentang Presiden Perempuan

2008-01-14T02:36:00.000-08:00

Oleh Nurul H. Maarif

KH Husein Muhammad, yang akrab disapa Kang Husein, lahir di Arjawinangun Cirebon, 9 Mei 1953. Setelah menyelesaikan pendidikan di Pondok Pesantren Lirboyo Kediri Jawa Timur, tahun 1973, ia melanjutkan studi ke Perguruan Tinggi Ilmu al-Qur'an (PTIQ) Jakarta, tamat tahun 1980. Ia kemudian melanjutkan belajar ke Universitas al-Azhar Kairo, Mesir. Kembali ke Tanah Air pada tahun 1983 dan memimpin Pondok Pesantren Dar al-Tauhid Arjawinangun Cirebon Jawa Barat.

Kang Husein aktif dalam berbagai kegiatan, diskusi dan seminar keislaman, terutama seminar-seminar yang membincangkan seputar persoalan agama dan jender, serta isu-isu perempuan lainnya. Ia juga aktif menulis di sejumlah media massa dan menerjemahkan sejumlah buku. Bukunya yang paling sakral adalah Fikih Perempuan; Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender.

Ia juga aktif di pengembangan wacana LSM Rahima, Puan Amal Hayati, dan sekarang menjabat direktur Fahmina Instutute Cirebon. Bersama teman-temannya, ia juga mendirikan Klub Kajian Bildung. Dan barangkali, karena aktivitasnya yang akrab dengan persoalan keperempuanan, julukan Kiai Yang Pembela Kaum Perempuan memang layak disematkan padanya.

Soal Fikih Presiden Perempuan
Menurut Kang Husein, sampai hari ini belum diketahui pendapat para ahli fikih terkemuka yang membenarkan perempuan menjabat kepala negara (setingkat presiden). Syah Waliyullah al-Dahlawi menyatakan, syarat-syarat seorang khalifah adalah berakal, baligh (dewasa), merdeka, laki-laki, pemberani, cerdas, mendengar, melihat, dan dapat berbicara. Semua ini telah disepakati seluruh umat manusia di mana dan kapanpun.

Sementara itu, menurut Kang Husein, Wahbah al-Zuhaili mengatakan, laki-laki sebagai syarat seorang imam (kepala negara) sudah menjadi kesepakatan (ijma') para ulama ahli fikih. Wahbah acap menyatakan; "Tidak sah perempuan menduduki jabatan al-imamah al-uzhma (kepala negara) dan gubernur. Nabi Saw, Khulafa ar-Rasyidin, dan penguasa-penguasa sesudahnya juga tidak pernah mengangkat perempuan menjadi hakim dan gubernur (wilayah al-balad)."

Menurut Kang Husein, argumen untuk seluruh persoalan peran perempuan di atas, pertama-tama mengacu pada QS al-Nisa' ayat 34. Laki-laki adalah qawwamun atas perempuan, karena Allah Swt telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain dan karena mereka (laki-laki) memberikan nafkah dari harta mereka.

Para ahli tafsir menyatakan, qawwamun berarti pemimpin, pelindung, penanggung jawab, pendidik, pengatur, dan lain-lain yang semakna. Selanjutnya, mereka mengatakan, kelebihan yang dimiliki laki-laki atas perempuan adalah karena keunggulan akal dan fisiknya.

Sebagai misal, ar-Razi mengatakan, kelebihan itu meliputi dua hal: ilmu pengetahuan (al-'ilm) dan kemampuan fisik (al-qudrah). Akal dan pengatahuan laki-laki, menurut ar-Razi, melebihi akal dan pengetahuan perempuan dan bahwa untuk pekerjaan-pekerjaan keras, laki-laki lebih sempurna. al-Zamakhsyari, pemikir Mu'tazilah terkemuka mengatakan, kelebihan laki-laki atas perempuan adalah karena akal (al-'aql), ketegasan (al-hazm), tekadnya yang kuat (al-'azm), kekuatan fisik (al-qudrah), secara umum memiliki kemampuan menulis (al-kitabah) dan keberanian (al-furusiyyah wa ar-ramyu).

al-Thabataba'i berpendapat, kelebihan laki-laki atas perempuan adalah karena laki-laki memiliki kemampuan berfikir (quwwat al-ta'aqqul) yang, karena itu, melahirkan keberanian, kekuatan, dan kemampuan mengatasi berbagai kesulitan. Sementara perempuan lebih sensitive dan emosional.

Para penafsir lain, al-Qurthubi, Ibnu Katsir, Muhammad 'Abduh, Muhammad Thahir bin Asyur, al-Hijazi, dan lain-lain mempunyai pendapat yang sama. Mereka juga sepakat, kelebihan-kelebihan laki-laki tersebut merupakan pemberian Tuhan, sesuatu yang fitri, yang alami, yang kodrati. Atas dasar semua ini, mereka berpendapat perempuan tidak layak menduduki posisi-posisi kekuasaan publik dan politik, lebih-lebih kekuasaan kepemimpinan negara.

Menurut Kang Husein, dewasa ini pandangan tentang kelebihan-kelebihan tersebut di atas telah terbantahkan dengan sendirinya melalui fakta-fakta riil. Realitas sosial dan sejarah modern membuktikan, telah banyak perempuan yang bisa melakukan tugas-tugas yang selama ini dianggap sebagai hanya menjadi monopoli kaum laki-laki. Kita juga telah menyaksikan sejumlah perempuan yang menjadi kepala negara, kepala pemerintahan, gubernur, ketua parlemen, ketua partai politik, dan sebagainya. Demikian juga dengan pekerjaan dan profesi.

Realitas ini tentu saja memperlihatkan, bahwa pandangan yang meyakini kealamiahan dan kekodratiahan sifat-sifat di atas tidaklah benar. Yang benar adalah bahwa ia merupakan produk bangunan sosial yang sengaja diciptakan. Pada sisi lain, kenyataan itu juga memperlihatkan adanya sebuah proses kebudayaan yang kian maju. Kehidupan tidak lagi bergerak dalam kemapanan dan stagnasi. Ada dialektika sosial yang bergerak terus-menerus, dari kehidupan nomaden ke berperadaban, dari kerangka berpikir tradisionalis ke berpikir rasionalis, dari pandangan tekstualitas ke pandangan substansialis, dari ketertutupan ke keterbukaan, dan seterusnya.

"Dengan demikian, bagaimana kita menyikapi ayat di atas?" tanyanya. Menurutnya, ayat di atas kudu dipahami sebagai bersifat sosiologis dan kontekstual. Posisi perempuan yang ditempatkan sebagai subordinat laki-laki sesungguhnya muncul dan lahir dari sebuah bangunan masyarakat atau peradaban yang dikuasai laki-laki, yang secara popular dikenal dengan peradaban patriarki. Pada masyarakat seperti ini, perempuan tidak diberikan kesempatan untuk mengaktualisasikan dirinya dan berperan dalam posisi-posisi yang menentukan.

Menurutnya pula, ayat al-Qur'an yang menempatkan perempuan pada posisi itu dalam masyarakat demikian adalah tepat dan maslahat. Bahkan penyebutan perempuan oleh Tuhan dalam ayat suci merupakan kemajuan luar biasa, jika dibandingkan dengan bagaimana orang-orang Arab pra-Islam memperlakukan kaum perempuan. Perempuan dalam pandangan masyarakat jahili sama sekali tidak mempunyai hak untuk disebut-sebut. Mereka sama sekali dianggap tidak berharga. Ini dengan jelas dinyatakan Umar bin al-Khattab: "Kami dahulu sama sekali tidak mempedulikan kaum perempuan. Ketika Islam datang dan Tuhan menyebut mereka, kami baru tahu bahwa mereka memiliki hak atas kami."

Adalah watak al-Qur'an bahwa ia memutuskan segala sesuatunya berdasarkan langkah-langkah tertentu yang strategis dan ini hanya bisa dilakukan secara gradual. Karena itu, akan menjadi kesalahan besar apabila kita selalu ingin memposisikan perempuan dalam setting budaya seperti itu ke dalam setting sosial dan budaya modern seperti sekarang ini. Hal ini juga berlaku pada kondisi sebaliknya. Artinya, perempuan dalam masyarakat modern tidak selalu dapat diberikan legitimasi hukum sebagaimana yang diberikan kepada masyarakat masa lalu itu. Yang menjadi tuntutan al-Qur'an adalah kemaslahatan dan keadilan. Kemaslahatan dan keadilan adalah apabila kita mampu memposisikan sesuatu secara proporsional dan kontekstual. Jadi, menurut kang Husein, QS al-Nisa ayat 34 itu tidak lain merupakan bentuk atau petunjuk mengenai penerapan kemaslahatan pada situasi dan kondisi riil yang terjadi saat ayat itu diturunkan.

Kenyataan sosial dewasa ini, sekali lagi, memperlihatkan bahwa pandangan mengenai kehebatan laki-laki dan kelemahan perempuan dari sisi intelektualitas dan profesi tengah digugat dan diruntuhkan, meskipun tangan-tangan hegemonik laki-laki masih berusaha -- melalui kesadaran atau tidak -- untuk mempertahankan superioritas dirinya. Kehebatan intelektual dan profesi adalah dua hal yang menjadi syarat sebuah kepemimpinan dalam berbagai wilayahnya, domestik maupun publik. Dengan syarat seperti ini, terbuka kesempatan yang luas bagi perempuan untuk menduduki posisi-posisi kepemimpinan publik, termasuk menjadi presiden.

Kang Husein juga berpendapat, argumen yang kedua bagi mereka yang tidak menghendaki jabatan publik dipegang perempuan adalah Hadis Rasulullah Saw: "Tidak akan pernah beruntung bangsa yang diperintah perempuan." (HR al-Bukhari). Menurutnya, Ibn Hajar mengatakan, Hadis ini melengkapi kisah Kisra yang telah merobek-robek surat Nabi Saw. Suatu saat ia dibunuh oleh anak laki-lakinya. Anak ini kemudian juga membunuh saudara-saudaranya. Ketika dia mati diracun, kekuasaan kerajaan akhirnya berada di tangan anak perempuannya, Bauran bint Syiruyah bin Kisra. Tidak lama kemudian kekuasaannya hancur berantakan, sebagaimana doa Nabi Saw.

Hadis ini, tegasnya, jelas diungkapkan dalam kerangka pemberitahuan, sebuah informasi yang disampaikan Nabi Saw semata dan bukan dalam kerangka legitimasi hukum. Tegasnya, Hadis dari Abu Bakrah ini tidak memiliki relevansi hukum. Menurutnya juga, makna Hadis ini sama sekali tidak dapat dipertahankan jika dihadapkan pada fakta-fakta sejarah yang ada. Sejumlah perempuan telah terbukti mampu memimpin bangsanya dengan sukses gemilang. Pada masa sebelum Islam, kita mengenal Ratu Bilqis, penguasa negeri Saba', seperti diceritakan al-Qur'an. Kepemimpinannya dikenal sukses gemilang dan negaranya aman sentosa. Kesuksesan ini antara lain karena Bilqis mampu mengatur negaranya dengan sikap dan pandangannya yang demokratis.

Indira Gandi, Margaret Tatcher, Srimavo Bandaranaeke, Benazir Butho, Syekh Hasina Zia, menurut Kang Husein, adalah beberapa contoh saja dari pemimpin bangsa di masa modern yang relatif sukses. Sebaliknya, terdapat sejumlah besar kepala negara/pemerintahan berjenis kelamin laki-laki yang gagal memimpin bangsanya. Kesuksesan atau kegagalan dalam memimpin suatu bangsa, dengan demikian, tidak ada kaitan sama sekali dengan persoalan jenis kelamin, tetapi lebih pada sistem yang diterapkan dan kemampuannya memimpin.

Jika demikian, maka Hadis itu harus dipahami dari sisi esensinya dan tidak bisa digeneralisasi untuk semua kasus, tetapi lebih bersifat spesifik untuk kasus bangsa Persia pada saat itu yang kepemimpinannya boleh jadi bersifat sentralistik, tiranik, dan otokratik. Hal paling esensial dalam kepemimpinan adalah kemampuan dan intelektualitas; dua hal yang pada saat ini dapat dimiliki oleh siapa saja, laki-laki maupun perempuan.

Jadi sekali lagi, tegasnya, tidak ada persoalan apakah seorang presiden harus laki-laki atau perempuan. Perempuan dapat menjadi presiden jika kemaslahatan bangsa menghendakinya. Sebaliknya, seorang laki-laki tidak layak menjadi presiden, apabila ia dapat membawa kesengsaraan dan penderitaan rakyatnya. Wa Allah a'lam.[]

Irfan Amalee: Ngomong Terus, Pendengar Ngantuk

2007-12-26T22:27:00.000-08:00

Santri bikin film dinilai tabu. Padahal film bisa dipakai sebagai media dakwah. Bahkan menurut film maker Biru Darahku, Irfan Amalee, kini seorang dai harus bisa bikin film. "Kalau ngomong terus nanti mustami'-nya ngantuk. Kalau diajak nonton film kan seger," ujar pria kelahiran Bandung, 28 Februari 1977, yang kini menjabat General Manager Pelangi Mizan ini.

Alumni Ponpes Darul Arqam Muhammadiyah Garut dan Jurusan Tafsir-Hadis IAIN Sunan Gunung Djati Bandung ini menyatakan, pesantren kaya nilai yang bisa disampaikan melalui film. Di tengah gencarnya film komersil yang tanpa nilai dan tuntutan, film karya santri bak emas di tengah timbunan lumpur.

Demikian petikan wawancara Ketua Bidang Hikmah dan Advokasi Pimpinan Pusat Ikatan Remaja Muhammadiyah (2000-2002) dan Pemimpin Redaksi Majalah Pesantren PESAN TReND (1993-1995), itu kepada Nurul Huda Maarif dari the WAHID Institute:

Apa intisari film Biru Darahku karya Anda?
Film ini bercerita tentang Fahri, santri Ponpes Darul Arqam Muhammadiyah Garut, yang gila bola, fans berat Persib Bandung. Karena di Garut, setiap Persib bertanding di Bandung, ia kesulitan nonton. Ia pun berniat keluar dari pesantren dan sekolah di Bandung. Tapi orang tuanya ingin ia tetap mesantren. Ayahnya membujuk agar ia tetap nyantri, dengan memberi garansi: setiap Persib bertanding, ayahnya akan mengirim sopir untuk menjemput dan mengantarnya ke stadion. Maka selama bertahun-tahun, ayah dan anak ini bersekongkol menjalankan misi rahasia ini tanpa diketahui pihak pesantren.

Film ini pernah dilombakan?
Film ini diikutsertakan dalam festival KONFIDEN, festival tahunan film independen di Indonesia. Festival ini jadi barometer perkembangan film independen Indonesia. Saya sangat puas film ini terseleksi. Meski tidak juara, setidaknya film ini menjadi satu diantara sedikit film yang layak diputar di festival itu. Film ini juga diputar di Sling Short Film Festival yang skalanya Asia Tenggara.

Pesan apa yang ingin Anda sampaikan melalui film ini?
Pesantren dan bola adalah tema yang seksi; global versus lokal. Saya mau memperlihatkan potret masyarakat muslim, diwakili komunitas pesantren, yang banyak disalahfahami sebagai komunitas yang tidak konek pada isu global. Padahal di sana kita akan melihat pertemuan arus budaya global dengan tradisi lokal. Ini sisi lain pesantren.

Bagaimana respon masyarakat?
Nggak nyangka, dalam waktu singkat vcdnya menyebar dari tangan ke tangan. Saya kaget mendengar kabar anak-anak SMU di Garut banyak yang telah menonton film ini. Bahkan saya diundang oleh sebuah komunitas video Kudeta di Bandung untuk pemutaran film ini. Film ini juga diputar di acara launching Tim Persib di Pendopo Kota Bandung, disaksikan semua pemain Persib dan official. Tapi ada juga respon yang kurang mengenakkan. Fahri bercerita, ada seorang ustadz yang keki padanya, karena Fahri telah melakukan "kebohongan" secara kontinyu. Setiap ke Bandung, ia selalu beralasan ada acara keluarga. Setelah film ini diputar di hadapan 700 santri dan dewan ustadz, mereka baru tahu jika selama ini Fahri izin untuk nonton Persib. Ha..ha..

Bisa diceritakan proses kreatif di balik pembuatan film ini?
Awalnya saya mengajar Sosiologi di pesantren. Di akhir semester saya meminta mereka membuat diary yang menceritakan diri mereka. Saya menemukan diary Fahri yang unik. Isinya bercerita tentang Persib. Dia bercita-cita jadi dokter, tapi dokter Persib. Atau jadi jurnalis, agar bisa meliput Persib. Pokoknya serba Persib. Sepertinya Persib menjadi agenda terpenting dalam hidupnya. Menurut saya, ini sangat layak untuk diangkat jadi film. Dari sana saya menulis skenario, mengambil gambar dan edit hingga jadi. Bersama Fahri dan teman-teman, kami juga memproduksi cd, pin, dan t-shirt Biru Darahku. Semua laris manis. Oh ya, Fahri kebetulan punya grup band, Zink, alirannya British punk. Mereka membuat soundtrack lagu khusus untuk film ini. Pokoknya digarap seperti film beneran!

Peralatan apa saja yang Anda gunakan dalam pembuatan film ini?
Saya menggunakan kamera yang lumayan high end, pakai HDV. Waktu itu, kamera ini termasuk yang mahal dan masih jarang dipakai. Kamera ini milik organisasi. Saya diberi izin menggunakannya. Saya juga menggunakan komputer pribadi. Rekaman suara dilakukan di studio sewaan. Saya juga pakai handy cam pribadi untuk back up.

Selain Biru Darahku, apalagi film karya Anda?
Lebih lima film. Ada film animasi Anak Siaga Bencana dan Jambu Batu Merah. Juga Cepat Pulang Kucingku Sayang, yang diangkat dari kisah nyata putri saya yang kucingnya dibuang ayahnya, yaitu saya. Film ini pernah diputar di STV, tivi lokal, dan banyak yang memberi respon positif. Tapi yang menurut saya paling laku di pasaran adalah Danau Bandung, film dokumenter tentang Danau Purba yang sekarang jadi Kota Bandung. Film ini menjadi juara ke-3 Festival Film Dokumenter Bandung 2005. Dari film ini saya mulai banyak "difitnah" sebagai film maker.

Kenapa Anda menggunakan media film?
Saya lebih senang menyebut diri media maker; nulis buku, bikin desain, bikin film, ngomong di training atau seminar. Film cuma salah satu media yang saya pilih. Saya beruntung hidup di masa ketika kita mudah menggunakan teknologi. Kita bisa membuat apapun ASAL KITA MAU BELAJAR. Modal saya cuma suka nonton film, terus belajar adobe premiere editing film, dan beli handy cam. Dengan begitu saya sudah bisa menjadi film maker. Hidup ini terlalu sayang untuk tidak didokumentasikan.

Bagaimana sih awal mula ketertarikan dan keterlibatan Anda membikin film?
Setiap nonton film, saya suka berfikir: bagaimana yah cara bikin film? Saya pengagum Garin Nugroho, Riri Riza dan Majid Majidi. Setiap nonton film mereka, saya selalu pelajari gambar-gambar yang mereka ambil. Saya sendiri keturunan guru SD. Tapi kakek dari ibu seorang seniman. Mungkin dari beliau saya mewarisi darah seni.

Anda punya komunitas yang bergerak di bidang per-film-an?
Saya kerja personal sama teman-teman yang aktiv di organisasi. Tapi kemudian karya-karya itu memperkenalkan saya pada sejumlah komunitas. Banyak komunitas film yang mengundang, sehingga saya kenal mereka.

Saat ini film apa yang sedang Anda rancang?
Saya sedang menggarap film 2 Days without Wall, film dokumenter tentang anak-anak bule di sekolah international di Bandung, yang berkunjung ke pesantren di Garut untuk bertanding basket. Anak-anak bule itu punya stereotype tentang pesantren: teroris, kumuh, dan terbelakang. Sampai-sampai orang tua dan beberapa guru mereka tidak mengizinkan mereka ke pesentren. Terlalu berbahaya kata mereka. Demikian juga anak-anak pesantren punya stereotype tentang orang Barat: sombong, suka menjajah, bebas, dan sebagainya. Nah, film ini memperlihatkan bagaimana ketika mereka bertemu, sedikit demi sedikit prejudice mereka luntur. Saya sendiri tetap konsisten membuat film tentang pendidikan, multikultur, dan perdamaian.

Ada beberapa santri yang berhasil membuat film dengan fasilitas seadanya. Apa komentar Anda?
Saat ini membuat film bukan monopoli profesional. Semua orang bisa menjadi film maker. Dan bikin film bukan masalah profit atau popularitas, tapi masalah mendokumentasikan hidup yang sangat berharga. Jadi kita harus mendukung mereka.

Tidak tabu bagi mereka bergerak di bidang ini?
Kesan itu ada. Waktu saya mulai terlibat dalam dunia film, banyak yang aneh. Nggak biasa. Tapi setelah mereka melihat hasilnya, mereka tahu bahwa film itu nggak melulu seperti film di bioskop atau sinetron. Film bisa juga jadi media dakwah. Bahkan menurut saya, sekarang seorang dai harus bisa bikin film. Kalau ngomong terus nanti mustami' (pendengar, red.)-nya ngantuk. Kalau diajak nonton film kan seger. Orang pesantren punya nilai dan konten yang bisa disampaikan melalui film. Kalau kita nggak setuju dengan film-film yang nggak punya nilai, ya kita sebagai santri harus bikin dong yang bernilai. Jangan cuma kritik. Action dong!

Di salah satu tv swasta ada senetron Rubiah dan Santriwati Gaul. Apa komentar Anda?
Wah sori, saya bukan penonton tv yang baik. Belum pernah menonton sinetron ini. Menurut saya, acara tv itu kan perlu rating untuk dapat iklan. Untuk itu, acaranya harus mengikuti selera publik. Sialnya, selera publik kadang-kadang nggak bisa dipertanggungjawabkan. Misalnya, konon sinetron Si Entong laku karena anak-anak suka banget sama Si Entong yang suka kentut. Banyak anak menganggap kentut di depan publik itu oke-oke saja karena Si Entong mengajarkan begitu. Menurut saya sinetron yang bagus cuma sedikit, diantaranya karya Dedi Mizwar (Lorong Waktu, PPT, dan KSD) dan Dedi Setiadi (Keluarga Cemara).

Apa harapan Anda ke depan?
Semoga semakin banyak film maker yang mengangkat isu lokal dan multikultur. Kita kaya akan hal itu. Biarkan sinetron dan film bioskop ngangkat tema komersil. Itu garapan mereka. Kita harus menggarap tema yang nggak mungkin tampil di bioskop, tapi penting untuk disampaikan pada masyarakat.[]

Biodata :
Nama :
Irfan Amalee

TTL :
Bandung, 28 Februari 1977

Alamat :
Komplek Margawangi bandung

Status :
Menikah, 2 orang anak

Pendidikan :
1. 1983-1989 SD Kresna II Bandung
2. 1990-1996 Pondok Pesantren Darul Arqam Muhammadiyah Garut
3. 1996-2000 IAIN Sunan Gunung Djati Bandung Fak. Ushuludin Jurusan Tafsir & Hadis

Pekerjaan :
General Manager Pelangi Mizan

Karya tulis :
1. Ensiklopedi Bocah Muslim DAR! Mizan, 2003 (Editor kepala)
2. Islam for Kids, DAR! Mizan, 2003 (Penulis)
3. Nabiku Idolaku DAR! Mizan, 2002 (Editor)
4. Tafsir Al-Quran untuk Anak DAR! Mizan, 2001 (Editor)
5. Fun Diary Olin (Penulis)
6. 12 Nilai Dasar Perdamaian untuk guru dan siswa (penulis)\
7. Boleh Dong Salah DAR! Mizan 2005 (penulis)

Karya Film :
1. Danau Bandung (film dokumenter terbaik festival film Bandung 2005)
2. Cepat Pulang Kucingku Sayang (STV 2006)
3. Film Animasi Anak Siaga Bencana
4. Biru Darahku (2006)
5. Jambu Batu Merah
6. dll

Pengalaman Organisasi
1. Ketua Bidang Hikmah dan Advokasi Pimpinan Pusat Ikatan Remaja Muhammadiyah. (2000-2002)
2. Dewan Redaksi Majalah RETAS (2000-2002)
3. Pemimpin Redaksi koran kampus SUAKA IAIN Bandung (1998-1999)
4. Pendiri dan Pemimpin Redaksi Majalah Pesantren PESAN TReND (1993-1995)
5. 1998 Reporter of FOKUS tabloid Bandung
6. 1999 Chairman of publishing departement at SOPHIA Foundation, Bandung.
7. 1998-1999 Executive member of Alternative Literary Forum Bandung.
8. 2003-pres Director PEACEntre, Bandung.

*Suplemen the WAHID Institute di Majalah TEMPO, 31 Desember 2007

KH Maman Imanul Haq Faqih: Ibadah Ritual Tak Cukup Membangkitkan Kemanusiaan

2007-12-18T20:10:00.000-08:00

Oleh Nurul H. Maarif

Pengasuh Ponpes al-Mizan, Ciborelang, Jatiwangi, Majalengka, Jawa Barat, KH Maman Imanul Haq Faqih tak canggung untuk mendakwahkan gagasan keberagamaan melalui kesenian.

�Padahal ada pesantren yang memusuhi kesenian. Katanya seniman itu setan, sedangkan pesantren itu surga,� tutur Kang Maman, panggilan akrab kiai berusia 34 tahun ini.

Sebab itu, di pesantren yang didirikannya pada 1998 itu, selain mengajarkan kitab kuning dan tradisi khas pesantren lainnya, ia juga mengembangkan berbagai kesenian, baik kesenian tradisional maupun modern. Kepada 700-an santrinya, misalnya, ia mengajarkan tari kontemporer, musik, gamelan shalawat bahkan debus.

�Kekerasan hanya cukup kita jadikan tontonan menghibur dan sebagai ibrah (teladan, red.) moral, seperti pertunjukan debus itu. Tidak ada korban. Tidak ada yang disakiti,� ujarnya mengomentari kesenian debus.

�Ini membuat kita berfikir supaya tidak melakukan kekerasan yang sebenarnya pada orang lain,� imbuhnya.

Melalui pertunjukan seni, kata Kang Maman, dirinya dan para santri ingin melakukan kritik terhadap ibadah ritual banyak kaum muslim di negeri ini. Menurutnya, ibadah ritual seolah tidak cukup untuk membangkitkan rasa kemanusiaan.

�Kalau tadi dipertontonkan pecahan beling atau kaca yang dibasuhkan ke muka, itu sebagai peringatan. Bangsa kita kalau wudhu sudah tidak cukup dengan air, tapi harus dengan beling atau kaca, karena hari ini air sudah tidak bisa masuk ke pori-pori ruhani kita. Banyak orang yang ber wudhu , tapi tidak punya rasa malu. Banyak orang yang ber wudhu , tapi wajahnya masih terlihat kelam dan karatan. Mari kita ber wudhu untuk membersihkan muka-muka kemanusiaan kita, menguatkan tangan-tangan kemanusiaan kita, dan itu semua demi kita,� ajaknya.

Bahkan kiai muda kelahiran Sumedang, 8 Desember 1972 ini menyatakan, pesantren harus mampu mempertemukan tradisi keilmuan dan transformasi budaya. Kalau bisa, imbuhnya, pesantren harus menyusun strategi kebudayaan.

�Ini sebagai ikhtiar menerobos ide-ide untuk mempertemukan sejumlah pemikiran yang emansipatif, eskploratif, dan membumikan nilai keberagamaan dalam konteks kemanusiaan,� katanya suatu ketika dalam acara Halaqoh Budaya Pesantren dan Seni Tradisi: antara Relasi dan Hegemoni , di Cipasung Tasikmalaya Jawa Barat.

Tentang group gamelan shalawatnya yang dinamai Qi Buyut misalnya, alumni Ponpes Bantar Gedang, Tasikmalaya, Jawa Barat, Ponpes Raudlotul Mubtadi�in Pekalongan Jawa Tengah, dan Ponpes Ar-Raudloh Tambak Beras Jombang Jawa Timur ini mengungkapkan, nama itu diambilnya dari kosa kata Arab.

�Qi Buyut itu dari bahasa Arab. Qi terambil dari kata waqa yaqi yang artinya jaga. Dan buyut artinya rumah. Jadi maksudnya, jagalah rumah hati, rumah kemanusiaan, rumah agama dan sebagainya,� katanya. �Qi Buyut ini personilnya adalah santri seniman,� tambahnya.

Yang menarik, melalui seni ini, ia mampu menghadirkan tokoh-tokoh lintas agama, baik Islam, Kristen, Hindu, Budha, Penghayat Kepercayaan, Jemaah Ahmadiyah dan sebagainya, tanpa ada sekat apapun. Ini tak lain karena seni atau budaya mampu melembutkan kekakuan sikap dan menampilkan penghargaan terhadap perbedaan.[]

*Suplemen WI di Majalah Gatra

Mariana Amiruddin: Tobat dari Ideologi Negara Islam

2007-12-03T23:53:00.000-08:00

Oleh Nurul H. Maarif

"Saya pernah 9 tahun di bawah Negara Islam Indonesia Komandemen Wilayah IX (NII KW IX), yang meliputi Bekasi dan Banten."

Sepenggal kalimat di atas meluncur dari bibir Mariana Amiruddin, perempuan mantan aktivis Darul Islam (DI)/Negara Islam Indonesia (NII), yang bertobat dan telah kembali ke jalur kebenaran. Bahkan kini ia menjadi aktivis Jurnal Perempuan, dengan segala kebebasannya.

Awalnya, militansi keislaman Mariana muncul lantaran ketidaksukaannya pada pergaulan anak-anak muda di lingkungannya. "Waktu masih SMA, saya betul-betul tidak mengerti kenapa banyak anak muda yang lebih memilih kegiatan duniawi, gank, dan sebagainya," katanya. "Salahnya di mana? Sistem pendidikannya?" imbuhnya bertanya.

Tanpa pikir panjang, Mariana lantas memutuskan bergabung dengan organisasi intra sekolah Rohis (Rohani Islam). "Saya berfikir, kayaknya di sana ada jalur radikal untuk merubah anak-anak muda itu, sehingga saya perlu bergabung di sana," ujarnya yang waktu itu sangat fanatik mengenakan jilbab lebar a la akhwat.

Di sela-sela kesibukannya sebagai aktifis Rohis, Mariana masih menyempatkan diri ikut lomba menulis yang diselenggarakan Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI). "Saya Juara I. Bisa ketemu Pak BJ Habibie, dikasih jam, dan hadiah lainnya," katanya bangga.

"Saat itulah seseorang mengintai saya. Dia bukan dari ICMI, tapi nongkrong di ICMI," katanya. "Dia ngajak ngobrol. Bilang saya pinter dan sebagainya. Akhirnya, orang inilah yang menarik saya menjadi bagian dari Darul Islam atau NII KW IX," sambungnya mengenang.

Diakuinya, dirinya tertarik bergabung lantaran di Rohis ia tidak menemukan apa yang selama ini dicarinya. "Oleh orang itu, saya diajari tentang sistem negara Islam dengan merujuk al-Qur'an. Hebatnya, dia mampu membuat nalar saya yang penuh mitos menjadi sangat realistis," ujarnya sambil menyebut orang yang dimaksudnya sebagai Abu Ridho.

Mariana-pun mulai aktif sebagai bagian dari gerakan bawah tanah itu. Hari-harinya diisi dengan melanglang buana ke seluruh pelosok Jakarta, untuk merekrut jemaah baru sebanyak-banyaknya. Uang dikumpulkannya dengan berbagai cara. Tujuannya satu: melakukan futuh atau revolusi dengan mendirikan Negara Islam Indonesia.

"Namun sebetulnya bukan revolusi Islam yang saya lakukan waktu itu, tapi menggali kuburan untuk Islam itu sendiri," ujarnya setelah menyadari kekeliruannya.

Di atas semuanya, Mariana menyatakan dengan jujur, dirinya bangga memiliki pengalaman sebagai bagian dari kelompok garis keras pimpinan AS Panji Gumilang alias Abu Toto itu.

"Saya tidak menyesal. Saya bisa memetik pelajaran dari militansi, strategi, cara berpolitik, dan sebagainya. Juga ada keberanian dan kemandirian," ujar alumni Jurusan Hubungan Internasional Universitas Jayabaya ini.

Dikisahkannya, dirinya dulu tanpa rasa takut sedikitpun berani pulang jam 4 pagi dengan jalan kaki 10 km, dari Pulo Gadung Jakarta Timur sampai Pramuka Matraman, di saat-saat ia masih getol mencari "korban". "Militansi ini luar biasa. Itulah perjalanan spiritual yang membuat saya bisa bercerita seperti ini," imbuhnya.

"Semoga ini tidak dialami kawan-kawan yang lain," katanya buru-buru berpesan.

Diceritakan Mariana, awal mula keinsafannya dilatari bukti-bukti banyaknya ajaran NII yang sulit diterima nalarnya. "Soal sedekah yang mencekik, tak perlu shalat, ngaji, janji-janji futuh (revolusi, red.) yang tak kunjung hadir, perempuan juga terdiskriminasi. Semua ini menjadi titik tolak pemberontakan saya," akunya lugas.

Menurut Mariana, kelompok NII juga memiliki cara pandang hitam putih; siapapun yang di luar kelompoknya adalah kafir dan darahnya halal alias harus diperangi. "Gerakan-gerakan semacam ini sangat inkonstitusional dan akan selalu tidak sepakat dengan apa yang disebut sebagai demokrasi," ujarnya.

Selain itu, imbuhnya, apa yang terjadi di lingkungan NII sangat militeristik. Dicontohkannya soal 9 point dalam bai'at kelompok itu. "Gerakan ini sangat fasis, seperti NAZI. Orang digerakkan seperti mesin, dibikin multy level marketting (MLM) atau sel, supaya antar individu tidak saling mengenal," katanya geram.

Karenanya, master Kajian Wanita Pascasarjana Universitas Indonesia ini punya kekuatiran, suatu saat kelompok bawah tanah ini dapat menggulingkan pemerintah Indonesia yang sah. "Saya kuatir mereka berhasil. Karena sudah mulai masuk ke wilayah politik melalui beberapa partai. Mereka juga dekat dengan Malaysia, yang konon ada latihan militer di sana," kuatirnya.

Mariana, karenanya, sangat berharap pada dua organisasi massa terbesar di negeri ini, Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah, untuk terus mengawal Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

"Itu tantangan berat bagi NU dan Muhammadiyah. Karena sekarang gerakan-gerakan fundamentalisme keagamaan sudah dianggap hal yang wajar. Sedangkan pemerintah takut menindak mereka," kata Fatimah Azzahra, nama bai'at Mariana sewaktu di NII.[]

*Warta the WAHID Institute, Edisi IV/Deseember 2007.

Ketulusan di Balik Bencana

2007-11-26T02:09:00.000-08:00

Oleh Nurul H. Maarif

Melewati jalan berlubang, retak-retak dan naik turun, rombongan itu akhirnya tiba di Kabupaten Mukomuko, Propinsi Bengkulu tepat pukul setengah sepuluh malam, Selasa (18/9). Walau seminggu berlalu, namun belum banyak bantuan untuk penduduk daerah terparah yang diguncang gempa berkekuatan 7,9 SR itu.

Rombongan yang dipimpin Avianto Muhtadi itu ternyata dari Community Based Disaster Risk Management (CBDRM) PBNU. Bersamanya, turut serta sejumlah relawan NU, GP Ansor, IPNU, IPPNU, Banser, dan tim dokter. Mereka datang untuk menyalurkan bantuan bagi para korban gempa. Terpal, beras, mie instant, air mineral, susu bayi, pembalut wanita, pengobatan gratis, dan banyak lagi, mereka berikan.

Komitmen kemanusiaan NU pada korban bencana alam diwujudkan dengan merancang program CBDRM pada 2006. "Lembaga ini bermula dari inisiatif Lembaga Penanganan Kesehatan NU (LPKNU) yang ingin mengurangi resiko bencana," ujar Program Manager CBDRM PBNU Avianto Muhtadi kepada Nurun Nisa dari the WAHID Institute.

Awalnya, tutur Avianto, diadakan seminar perihal CBDRM pada 2005. Kiai dari 18 pengurus NU propinsi, 18 satkorlak, dan 18 ponpes se-Indonesia, diundang sebagai peserta. Saat itu muncul keinginan membentuk gerakan yang secara kelembagaan mengurusi bencana. "Usulan ini kemudian menjadi program satu tahun, 2006-2007, yang disponsori AusAid. Para pengusaha NU sendiri belum pernah (memberi dana melalui CBDRM, red.)," terangnya.

Lembaga ini juga bekerja sama dengan the UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA) badan PBB yang mengurus masalah kemanusiaan dan perusahaan-perusahaan yang peduli kemanusiaan.

Program yang ditanganinya, memberi pelatihan manajemen pananggulangan bencana. Tiga pilot project dipilih, yaitu Ponpes Nurul Islam Jember, Ponpes Ash-Shiddiqiyyah Jakbar, dan Ponpes Darussalam Watucongol Magelang. "Dipilihnya tiga pilot project itu karena di Jember dan Jakarta rawan banjir. Di Magelang rawan letusan gunung Merapi. Mereka juga berbasis NU," ujarnya.

Melalui program ini, pihaknya telah merekrut 1500 Santri dan Masyarakat Siaga Bencana (SMSB). Untuk 2008, katanya, direncanakan ada lima pilot project lagi. Dan pada 2009 akan merambah luar Jawa. "Kita akan melatih mitigasi atau penanggulangan bencana berupa pemetaan daerah, penanaman pohon, dan membuat tanggul secara berkelanjutan," ujarnya.

Avianto punya alasan sendiri kenapa program ini penting dibentuk. Menurutnya, NU itu organisasi besar, tapi belum sistematis mengurusi bencana. "Ini terlihat dari respon mereka ketika ada bencana," ungkapnya.

Aviantopun diminta PBNU mengonsep CDBRM, untuk diajukan ke ajang muktamar yang akan datang supaya menjadi lembaga khusus.

Muhammadiyyah juga memiliki tim khusus yang menangani korban bencana, yaitu Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC). Menurut Wakil Sekretaris MDMC, Husnan Nurjuman, embrio MDMC adalah Muktamar Muhammadiyah pada 2000.

Waktu itu, ujarnya, bernama Badan Penanggulangan Bencana dan Masalah Kemanusiaan. Badan ini lantas disubkan di bawah pengurus Majelis Kesehatan dan Layanan Kesejahteraan Muhammadiyah. "Baru pada 2007, MDMC resmi berdiri mandiri membawahi urusan bencana dan kemanusiaan," terangnya.

Melalui ribuan relawan, MDMC membantu korban di Aceh, Yogyakarya, Bengkulu, dan Jakarta. Dananya digalang dari masyarakat, termasuk LAZIS Muhammadiyah. Pun dari hasil kerja sama dengan Direct Relief International Santa Barbara, AusAID, dan UNICEF.

Ketika terjadi gempa Bengkulu misalnya, MDMC menangani 1000 keluarga pengungsi. Dengan dukungan 7 dapur umum, setidaknya 2 ton beras dimasak setiap hari. Mereka juga disertai tim medis dari RSI Cempaka Putih Jakarta.

Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) pun memiliki program serupa. Namanya Humanity First Indonesia (HFI). Didirikan pada 2004, HFI menginduk pada HF di London Inggris yang berdiri pada 1994. "HF sifatnya antar benua dan telah ada di 20 negara," kata Ketua HFI Basyiruddin Pontoh, kepada M. Subhi Azhari dari the WAHID Institute (lihat: Wadah Khidmat untuk Kemanusiaan).

Misi HFI memberantas kemiskinan, kebodohan, membantu di bidang kesehatan, dan membantu korban bencana alam. "Kalau ada bencana, HFI memberi pengobatan, dapur umum, membangun sarana prasarana, dan bantuan pasca bencana," ujarnya.

Menggunakan jasa relawan, HFI turut membantu korban tsunami Aceh, Merapi, gempa Yogja dan Jateng, tsunami Pangandaran, banjir Jakarta, dan sebagainya. "Bantuan datang dari siapa saja. Kita tidak membatasi. Ada yang sifatnya rutin dan ada yang sifatnya insidentil," katanya.

Selain ormas, ketika terjadi gempa Yogyakarta dan Jawa Tengah misalnya, sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) mendirikan Posko Gus Dur untuk Kemanusiaan. "Posko ini didirikan sebagai bentuk tanggungjawab dan kepedulian terhadap para korban gempa," kata Ahmad Suaedy yang terlibat mendirikan posko ini.

Posko ini telah menyalurkan dana, tenda, tikar, genset, kasur, baju, masker, selimut, sarung, susu, sembako, mie instan, biskuit, air mineral, obat-obatan, perlengkapan shalat, kompor, pembalut wanita, peralatan mandi, dan sebagainya.
Posko yang juga beroperasi di Aceh dan Porong Sidoarjo, ini bahkan membangun 270 unit rumah transisi seluas 4x6 meter bagi para korban gempa Yogyakarta, yang diserahkan langsung oleh Gus Dur. "Sebanyak 100 unit di Kecamatan Piyungan, 90 unit di Kecamatan Wonokromo, dan 80 unit di Kecamatan Bambanglipuro," kata Direktur the WAHID Institute Yenny Wahid.

Posko ini juga menyumbangkan crusher (mesin penghancur puing). "Tidak hanya mesinnya, tapi juga dibarengi pelatihan. Puing-puing itu akan dicetak menjadi batako," jelas Yenny.

Di Porong Sidoarjo, 18 kiai mendirikan Posko Independen -- populer disebut Posko Kiai. "Banyak rakyat sengsara akibat Lumpur Lapindo. Semua rusak. Akhirnya kita fokus memberikan bantuan pada korban," ujar koordinator lapangan Posko, KH. Hasyim Ahmad.

Menurut pengasuh Ponpes al-Islamiyah Kludan Sidoarjo ini, pendirian Posko memiliki tiga tujuan. Pertama, mencarikan bantuan makan. Kedua, membantu di bidang kesehatan, bekerja sama dengan RS Siti Hajar dan IDI. Ketiga, memberikan keamaan ruhani. "Kita sering kumpul untuk sharing masalah dan istighatsah," terangnya.

Crisis Center Gereja Kristen Indonesia (CC-GKI) juga giat membantu korban bencana. Saat gempa Yogyakarta dan Jateng misalnya, pihaknya bekerja sama dengan Ponpes al-Muttaqien Pancasila Sakti, Klaten, pimpinan KH. Muslim Imampuro. "Semua itu karena empati yang mendalam pada para korban," jelas Ketua CC GKI Pendeta Albertus Patty.

Bantuan makanan, minuman, susu bayi, pakaian, selimut, obat-obatan, pelayanan kesehatan, pendirian rumah sederhana, peralatan sekolah, masker, perahu karet dan sebagainya, digalang secara swadaya dari umat Gereja Kristen Indonesia (GKI).

Kendati berlatar Kristen, katanya, tuduhan kristenisasi relatif jarang dialaminya. Mungkin karena lembaganya melibatkan dokter dan suster muslim, bahkan kiai dan ustadz sebagai pelayan spiritual para korban.

Namun diakuinya, di lapangan ada saja masalah kecil. Saat membantu korban gempa di Sragen, bendera Tim GKI diturunkan kelompok Islam radikal. "Setelah mereka pergi, masyarakat korban sendiri yang memasang bendera itu. Ternyata para korban tidak mempermasalahkan," terangnya.

Di Katolik ada Pelayanan Advokasi untuk Keadilan dan Perdamaian (PADMA) Indonesia. Diantara programnya membantu korban bencana alam, yang telah dilakoni sejak 2002. Saat tsunami Aceh misalnya, PADMA Indonesia bekerja sama dengan Forum Kepedulian untuk Aceh (Forka) turut membangun mushalla dan asrama pesantren. "Ada dua pesantren putera dan puteri yang kita bangun di Aceh," ujar aktivis PADMA Indonesia Theo Tulasi.

Isu kristenisasi tak luput menerpa. Di Aceh, ujar Theo, pihaknya diusir dari posko oleh kelompok radikal. Operasipun terhenti sepekan. Diakuinya, PADMA Indonesia memang Katolik, tapi setiap tugasnya tidak mengatasnamakan agama. "Saya tegaskan, PADMA Indonesia tidak bermaksud mengkristenkan orang. Ini kemanusiaan," terangnya.

Tanpa memandang sekat-sekat agama, Romo Sandyawan Sumardi selalu hadir dalam tiap bencana, membantu para korban yang tidak berdaya.

"Di Aceh, saya mencarikan ratusan al-Qur�an," kata Romo Sandy (baca: Kemanusiaan, Refleksi Iman yang Sesungguhnya).

Bencana yang terjadi beruntun di negeri ini, tampaknya menggugah kelompok-kelompok agama untuk lebih fokus pada urusan kemanusiaan.[]

*Pencarian data dibantu oleh Nurun Nisa dan M. Subhi Azhari.
**Suplemen the WAHID Institute XIV di Majalah TEMPO, Senin, 26 November 2007.

Isi Lebih Toleran Ketimbang Kulit

2007-11-22T02:41:00.000-08:00

Prof. Dr. Kautsar Azhari Noer
Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Ajaran yang menekankan isi akan lebih toleran, ketimbang yang mengedepankan kulit atau formalitas. Berikut pernyataan Guru Besar UIN Jakarta Prof. Dr. Kautsar Azhari Noer kepada Nurul H. Maarif dan J. Widhi Cahya dari the WAHID Institute:

Bagaimana pandangan tarekat di Indonesia terhadap perbedaan agama?
Umumnya toleran. Tapi kita tidak bisa menggeneralisir, karena aliran tarekat itu bermacam-macam. Itupun sangat tergantung gurunya. Ada guru yang sangat toleran dan ada yang kurang.

Mengapa tarekat bisa toleran?
Umumnya yang toleran itu menganut doktrin wahdat al-wujud Ibn Araby. Doktrin ini sangat menekankan aspek esoteric dan tidak peduli bentuk. Bukan berarti bentuk itu tidak ada. Bentuk itu otomatis. Naqsabandiyyah, Syatariyyah, atau yang lain, yang menganut paham ini, mereka toleran.

Mereka tidak pernah mempersoalkan agama formal?
Saya tidak berani mengatakan seperti itu. Yang jelas, mereka toleran pada non muslim. Sehingga non muslimpun bisa masuk ke sana. Ini banyak terjadi di Barat, kendati tidak semua. Di sana, ada beberapa tarekat yang mempersilahkan non muslim ikut berzikir atau berdoa bersama, tanpa menanyakan agamanya. Misalnya tarekat Maulawiyyah. Tarekat ini anggotanya banyak dari non muslim.

Alasan filosofisnya apa?
Saya kira karena kelompok itu lebih menekankan esensi atau esoteric. Bentuk apa saja, Yahudi, Islam, Kristen, dan sebagainya, tapi toh esensinya sama. Orang bertauhid, itu tunduk pada Tuhan dan selalu merasakan kehadiran-Nya. Ini esensi yang perlu ditekankan. Waktu di Skotlandia, saya punya kawan dari Jerman. Dia mengaku ikut Tarekat Naqsabandiyyah di Eropa. Menariknya, dia agamanya Katolik dan dia tidak masuk Islam.

Amalannya sama dengan yang muslim?
Sama saja!

Anda pernah belajar tasawuf di Beshara Skotlandia. Bagaimana lembaga ini?
Ini lebih esoteric lagi. Di situ bentuk tidak diutamakan. Yahudi, Islam, Kristen, sekuler, atau apa saja, itu yang penting intinya. Jadi arahnya man 'arafa nafsahu fagad 'arafa rabbah. Beshara ini tidak ada silsilahnya. Ini pendidikan esoteric saja. Pendidikan spiritual yang tidak ada baiat dan tidak ada mursyid. Ini universal untuk siapa saja.

Kitab apa yang diajarkan di sana?
Fushush al Hikam karya Syeikh al-Akbar Muhyidin Ibn Araby. Disamping itu juga dipelajari karya Jalaluddin Rumi, Tao dan Bhagavad-Gita. Orang kalau memahami Ibn Araby akan mudah memahami Upanishad dan Tao. Itu ketemu!

Apakah lembaga spiritual modern (non tarekat) juga banyak yang toleran?
Tasawuf itu tidak harus punya lembaga. Intinya kan mendekatkan diri sedekatnya pada Allah. Tapi memang, orang akan lebih mudah melalui guru atau organisasi ketimbang belajar sendiri. Ibn Araby sendri punya guru sampai 70 orang lebih. Bahkan gurunya ada yang perempuan. Orang yang bisa menjalaninya tanpa guru itu punya bakat yang luar biasa.

Anda pernah menulis, lembaga spiritual modern cenderung seperti lembaga bisnis?
Memang bisnis itu nggak haram. Itu terhormat. Sufi itu banyak yang pedagang. Saya mengritik, itu karena ada kecenderungan bisnisasi tasawuf. Tapi saya tidak pernah menuding lembaga atau orang yang membisniskan tasawuf. Itu kritik untuk hati-hati saja.

Siapa tokoh tarekat di Indonesia yang toleran?
Kalau zaman dulu, itu banyak. Ada Abdus Shamad al-Palimbangi, Syamsuddin al-Sumatrani, dan banyak lagi. Pokoknya kalau yang diutamakan itu isi, itu lebih toleran ketimbang yang kulit. Hanya saja, biasanya orang lebih setia pada kulit ketimbang isi. Akibatnya membunuh orang atas nama agama.

Dengan pengajaran tasawuf, Anda yakin konflik antar agama bisa selesai?
Bisa! Bisa! Cuma tidak semua orang bisa belajar tasawuf. Dan umumnya, orang berantem itu karena simbol. Abdul Karim Soroush menyatakan, Islam itu ada dua. Islam kebenaran dan Islam identitas. Islam kebenaran itu yang didakwahkan para nabi. Itu membawa kebenaran, bukan identitas. Kalau kita membawa Islam sebagai identitas, itu akan lebih mudah menyulut konflik antara sesama muslim, atau dengan non muslim. Masing-masing akan menonjolkan identitas.

Harapan Anda?
Yang terpenting menghormati perbedaan. Kadang kita lupa, bahwa kita harus menghormati perbedaan.

*Suplemen the WAHID Institute III di Majalah TEMPO, 25-31 Desember 2006

Yang Diperkosa, Yang Dicambuk

2007-11-22T00:05:00.000-08:00

Oleh Nurul H. Maarif

Kabar memilukan tersiar dari Jeddah. Diberitakan Sydney Morning Herald, Kamis (22/11/2007), seorang wanita berusia 19 tahun dari Suku Syiah di Kota Qatif, Arab Saudi, diculik dan diperkosa 7 pria. Saat penculikan terjadi, ia sedang berdua-duaan bersama seorang pria yang bukan mahram-nya. Atas dasar ini, Dewan Pengadilan Tinggi Saudi memutuskan hukuman untuknya; cambuk 200 kali dan penjara 6 bulan. Sedang para pemerkosa hanya divonis antara 2 tahun dan 9 tahun penjara, tanpa hukuman cambuk secuilpun. Adilkah?

Ada beberapa hal yang penting dibaca dari peristiwa ini. Pertama, hukum seharusnya (lebih) disasarkan pada pelaku bukan korban. Apalagi hukuman di atas, jelas sangat berat bagi korban dan sangat ringan bagi pelaku. Mungkin para pengadil di sana berasumsi, wanita itulah "penyebab" atau "pemancing" terjadinya perkosaan itu. Dan, "penyebab" atau "pemancing" tak seharusnya luput dari hukuman. Asumsi ini seharusnya dihilangkan dalam kontek ini, karena berarti memojokkan perempuan. Seakan-akan perempuan adalah biang kejahatan, hingga dalam keadaan terjepitpun masih saja dianggap salah. Ini jelas paradigma bias yang perlu dikoreksi.

Kedua, soal berdua-duaan dengan lawan jenis non-mahram yang juga dijadikan dasar penghukuman, itupun debatable. Ketentuan di Saudi Arabia, barangkali juga di Serambi Makkah Aceh, orang yang ketahuan berdua-duaan dengan non-mahram sudah mengharuskannya kena hukuman. Pertanyaannya: apakah ketentuan ini ada presedennya dalam hukum Islam? Memang Rasulullah SAW pernah menyatakan, "la yakhluwanna ahadukum (sebagian riwayat: rajulun) bi imratin illa ma'a dzi mahramin/jangan kalian bersepi-sepian dengan perempuan kecuali beserta mahram-nya" (HR. al-Bukhari). Adakah preseden hukum, cambuk misalnya, di dalam sabda Nabi Muhammad SAW ini? Bukankah ini tak lebih sebagai "warning" untuk kehati-hatian belaka?

Ketiga, wanita itu berlatar suku Syiah di Kota Qatif, Arab Saudi, sedang pengadil berlatar kelompok Sunni. Jangan sampai, apa yang terjadi pada wanita malang ini tersebab faktor primordialitas aliran keagamaan! Yang dianggap "berbeda" -- kendati belum klir kesalahannya -- dikenai hukuman sekerasnya dan yang dianggap "kelompok" -- kendati telah klir kesalahannya -- dikenai hukuman seringannya. Kira-kira, apa alasan para pelaku tidak dikenai hukuman cambuk, padahal hukum di sana mengharuskan demikian atau bahkan lebih berat dari sekedar cambuk?

Seharusnya, keadilan ditegakkan di atas kepentingan apapun. Allah SWT berfirman, "I'dilu huwa aqrab li al-taqwa/berbuat adillah, karena keadilan lebih dekat pada ketakwaan" (Qs. al-Maidah: 8). Jika tidak, umat ini niscaya rusak, sebagaimana sinyalemen Rasulullah SAW terkait rusaknya umat terdahulu; jika yang melanggar hukum kelompok sendiri (orang kuat) maka akan diringankan hukumannya, tapi jika yang melanggar hukum kelompok lain (orang lemah) maka akan diberatkan hukumannya. Inilah, antara lain, tercermin dari kisah Fatimah al-Makhzumiyyah si bangsawan pencuri bokor emas, yang membuat Nabi Muhammad SAW murka.

Keempat, tidak seharusnya pengadilan memutuskan hukuman bagi orang yang belum tentu bersalah. Ada adagium, "lebih baik salah melepas penjahat, daripada salah memenjarakan orang yang benar" atau "lebih baik salah memberi pemaafan, ketimbang salah menjatuhkan hukuman". Bahkan kisah Maiz bin Malik, menunjukkan betapa Rasulullah SAW sangat berat memutuskan hukum, hatta kepada pelaku kejahatan yang mengakuinya dengan jujur.

Dikisahkan, Maiz bin Malik, meminta Rasulullah SAW untuk membersihkan dirinya dari dosa. Berkali-kali permintaannya ditolak. Baru pada yang keempat kalinya, pengakuan jujurnya telah berbuat zina dipertimbangkan oleh baginda. Itupun Rasulullah SAW tak serta-merta menghukumnya. Masih ada keraguan, benarkah pengakuan valid? Atau hanya sensasi? Karena itu, kondisi kejiwaan, saksi, apakah coitus itu betul-betul terjadi dan sebagainya, diperiksa dengan super teliti oleh baginda, sampai akhirnya hukuman rajam dijatuhkan.

Kisah yang diriwayatkan Muslim bin al-Hajjaj al-Naisaburi dalam Shahih Muslim-nya itu memberi pelajaran penting; kepada orang yang jelas-jelas mengaku berbuat kejahatan dan meminta dihukum saja sanksi tidak bisa serta-merta dijatuhkan, apalagi kepada orang yang baru diduga bersalah. Hakim haruslah hati-hati, karena satu kakinya tergantung di surga dan satu kakinya lagi tergantung di neraka.

Untuk itu, hendaknya semua ini menjadi pelajaran. Jangan sampai korban yang seharusnya mendapat perlindungan hukum, justru menerima sanski atas tuduhan yang tidak jelas. Sudah jatuh tertimpa tangga! Wa Allah a'lam.[]

*www.gusdur.net, Kamis, 22 November 2007.

Fatwa untuk Kemaslahatan Publik

2007-09-21T02:32:00.000-07:00

Oleh Nurul H. Maarif

Dingin malam yang menusuk tulang, tak mampu memadamkan semangat seratusan kiai NU dari beberapa wilayah Jawa Tengah yang tengah serius membolak-balik lembaran kitab kuning.

Mereka berkumpul dalam Bahtsul Masail (BM) yang digelar PCNU Jepara bersama Pengurus Wilayah Lajnah Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama (PW LBM NU) Jawa Tengah, di Gedung Nahdlatul Ulama Cabang Jepara Jawa Tengah, 1 September silam.

Satu hal yang mereka cari: hukum fikih mengenai Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) Muria. Perdebatan sengit kerap muncul dalam forum itu. Mubahatsah (pembahasan) hukum PLTN Muria, yang dijadwalkan selesai pukul 22.30 WIB, akhirnya molor hingga dini hari.

Berkat kegigihan dan kesabaran para kiai itu, keputusan final dicapai: PLTN Muria hukumnya haram. Dalam sejarah NU, ini fatwa pertama tentang PLTN. "Awalnya semua peserta disodori beberapa persoalan. Lalu mereka menggali maraji' atau referensi dari berbagai ayat, hadis dan kitab-kitab klasik," ungkap Ketua PCNU Jepara KH. Nuruddin Amin, yang akrab dipanggil Gus Nung. "Maraji' yang paling kuat dijadikan landasan untuk mengambil keputusan bersama," imbuhnya.

Bahtsul masail adalah forum resmi yang berwenang memfatwa dan menjawab permasalahan yang dihadapi warga nahdliyin. Termasuk rencana pembangunan PLTN Muria yang meresahkan ribuan warga nahdliyin di kawasan itu.

Fatwa ulama NU memang selalu bersinggungan dengan kepentingan warganya. Seperti fatwa hukuman bagi koruptor. "Hukuman yang layak bagi koruptor adalah potong tangan sampai hukuman mati," tegas keputusan yang diambil dalam Munas Alim Ulama NU di Jakarta pada 2002 itu.

Menurut para ulama NU, dalam pandangan syariat, korupsi adalah pengkhianatan berat (ghulul) terhadap amanat rakyat. "Dilihat dari cara kerja dan dampaknya, korupsi dapat dikategorikan pencurian (sariqah) dan perampokan (nahb)."

Selain korupsi, NU yang sebagian besar warganya berdiam di pelosok-pelosok daerah merasa perlu menjaga lingkungan. Untuk itulah muncul fatwa haram mencemarkan lingkungan pada Muktamar NU ke-29 di Tasikmalaya. "Mencemarkan lingkungan, baik udara, air maupun tanah, apabila menimbulkan dharar (kebahayaan), maka hukumnya haram dan termasuk perbuatan kriminal (jinayat)," tegas fatwa itu.

Bahkan waktu itu muncul usulan, perusak hutan dihukum seberat-beratnya. "Sampai hukuman mati," kata KH. Imam Ghazali Said mengisahkan muktamar itu (baca: Majalah Sudah Menggantikan Kitab).

Selain lingkungan, kasus tanah kerap menjadi masalah bagi warga NU. Maka wajar jika forum bahtsul masail Muktamar NU ke-30 di Kediri Jawa Timur, menelurkan fatwa pembebasan tanah rakyat.

"Pembebasan tanah rakyat dengan harga tidak memadai dan tanpa kesepakatan kedua belah pihak, tergolong perbuatan zalim dan hukumnya haram serta tidak sah."

Di luar fatwa yang dibuat dalam forum resmi, kiai-kiai NU juga banyak membuat fatwa swasta. Maksudnya, fatwa tidak dibuat oleh NU secara organisatoris, tapi oleh kiai-kiai NU yang peduli terhadap suatu masalah. Fatwa swasta biasanya akan dituruti para santri dan alumni pesantren kiai-kiai tersebut.

Misalnya, KH. Thantowi Jauhari Musaddad beserta kiai-kiai di Garut Jawa Barat, pernah mengadakan bahtsul masail untuk menghasilkan fatwa lingkungan. Mereka memutuskan, memelihara dan melestarikan lingkungan hukumnya wajib. Sebaliknya, perusakan alam dan lingkungan hukumnya haram.

Penanaman pohon untuk penghijauan, pelestarian lingkungan dan pencegahan banjir, adalah sedekah jariyah yang akan mendapat limpahan pahala dari Allah SWT.

Bahsul masail swasta lainnya adalah Forum Pesantren-Petani di Ponpes Sunan Pandanaran, Yogyakarta pada 2005. Forum yang membahas Perpres 36/2005 ini, diikuti 150 perwakilan pesantren dan kelompok tani di Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Yogyakarta, Kalimantan Selatan, Lampung, Ampenan NTB, dan Sulawesi Selatan.

"Para kiai sepakat meminta presiden untuk membatalkan Perpres tersebut karena tidak sah dan haram hukumnya," kata Ketua Panitia BM, KH. Abdullah Hasan.

Menurut Kiai Hasan, putusan tidak sah dan haram itu karena Perpres tidak mengakomodasi kepentingan pemilik tanah dan kepentingan rakyat secara keseluruhan. "Sedang ganti rugi oleh pemerintah yang dititipkan lewat pengadilan, itu disertai pemaksaan," tuturnya.

"Disamping itu, Perpres tidak mengatur penyelesaian yang adil antara pihak-pihak yang bersengketa," imbuhnya.

Forum juga memutuskan, pembelian tanah secara paksa, hukumnya haram. Bahkan saat itu, banyak kiai yang menilai hal ini sebagai ghashab (memanfaatkan barang milik orang lain tanpa izin).

Adanya legitimasi spiritual yang kuat, membuat bahsul masail banyak dijalankan agamawan dan cendekiawan non NU. Misalnya, bahsul masail lintas iman yang membahas Lumpur Lapindo. Forum yang diikuti agamawan Muslim, Kristen, dan Katolik, ini dihelat di Pasar Baru Porong Sidoarjo Jawa Timur, akhir Agustus lalu.

Dalam fatwanya, forum tidak membenarkan pemberian uang oleh Lapindo terhadap masyarakat korban sebagai akad jual beli. "Tidak benar! Dalam kasus ini, Lapindo wajib akad ganti rugi, bukan jual beli. Lapindo wajib mengganti untung seluruh kerusakan akibat dampak luapan lumpur berdasarkan kesepakatan dengan korban," tulis keputusan itu.

Uniknya, untuk menguatkan keputusannya, forum tidak hanya merujuk kitab fikih klasik, tapi juga referensi dari agama non Muslim. Selain al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu, juga dikutip referensi Katholik dalam Gaudium et Spes part. 27.

Banyak fatwa NU lainnya yang bertujuan membebaskan warganya berekspresi. Umpamanya, fatwa Muktamar NU ke-10 di Surakarta Jawa Tengah. Di sana, antara lain, diputuskan perempuan boleh berpidato keagamaan di depan laki-laki, karena suaranya bukanlah aurat.

Ada juga fatwa wanita menjadi anggota DPR/DPRD. Konferensi Besar Syuriah NU di Surabaya Jawa Timur, 19 Maret 1957 memutuskan, menurut hukum Islam wanita diperbolehkan menjadi anggota DPR/DPRD, jika telah memenuhi syarat yang ditentukan.

Ada juga fatwa hasil Munas Alim Ulama NU, di Asrama Haji Sukolilo Surabaya, pada Juli 2006, yang memutuskan keharaman trafficking dan kewajiban mencegah terjadinya trafficking.

Forum serupa bahsul masail juga dimiliki Muhammadiyah. Lembaga yang berwenang membuat putusan hukum atau fatwa bagi warga organisasi ini bernama Majlis Tarjih.

Majlis Tarjih pernah memfatwakan wanita boleh memberi pengajaran agama di hadapan laki-laki. Dalam Himpunan Putusan Majelis Tarjih Muhammadiyah disebutkan, wanita mengajar pria dibolehkan, karena tidak ada larangan yang mencegahnya. Tentu saja, lanjutnya, disyaratkan adanya keamanan, seperti memejamkan mata hati dan tidak ber-khalwat (menyendiri atau berdua-duaan).

Mukmatar Tarjih Muhammadiyah ke XX di Garut Jawa Barat, 18-23 April 1976, membuat putusan tentang Tuntutan Adabul Mar'ah fi al-Islam. Diantara pointnya, itu perihal Wanita Islam dalam Bidang Politik. "Peranan yang langsung berupa praktik politik dalam badan-badan legislative atau DPR dari pusat sampai ke daerah-daerah, dalam hal ini kaum wanita harus ikut serta dan berjuang untuk mencapai jumlah perwakilan memadai," tegas putusan itu.

Ada juga putusan yang membolehkan wanita menjadi hakim, direktur sekolah, direktur perusahaan, camat, lurah, menteri, walikota, dan sebagainya. "Agama tidak memberi alasan bagi yang menolak dan menghalang-halanginya," hasil putusan itu menegaskan.

Bahkan pada Munas XXIII di Banda Aceh 1995, Majlis Tarjih Muhammadiyah membuat keputusan tentang Hubungan Kerja dan Ketenagakerjaan dalam Perspektif Islam. Dalam Bab Kesimpulan/Rekomendasi dan Keputusan point 5, diputuskan bahwa "Islam memberikan kebebasan kepada setiap orang, baik pria maupun wanita, untuk memilih jenis pekerjaan/profesi yang disukainya".

Para ulama dua organisasi Islam terbesar di Indonesia ini tentu berfikir, bahwa fatwa apapun harus memihak pada kemaslahatan umatnya. Bukan untuk kepentingan golongan atau pribadi. Apalagi untuk mendiskreditkan kelompok tertentu.[]

*Suplemen the WAHID Institute di Majalah TEMPO, Senin 24 September 2007.
**Pencarian data dibantu oleh Nurun Nisa.

KH. Imam Ghazali Said, MA: Majalah Sudah Menggantikan Kitab

2007-09-21T02:22:00.000-07:00

Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama (LBM NU), adalah lembaga resmi di bawah PBNU yang berwenang mengkaji keputusan-keputusan hukum atas berbagai persoalan kemasyarakatan. Menurut KH. Imam Ghazali Said, tema dominan yang diangkat LBM adalah sosial. Ada juga tema lingkungan. Editor buku Ahkam al-Fuqaha' fi Muqarrarat Mu'tamar Nahdlatil Ulama': Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Muktamar, Munas, dan Konbes NU (1926-1999 M), ini mengusulkan LBM harus mempertimbangkan metode istiqra'i - penelitian lapangan, supaya kontekstual dengan zaman.

Berikut pernyataan Pengasuh Ponpes An Nur Wonocolo Surabaya Jawa Timur itu kepada Nurul H. Maarif dari the WAHID Institute:

Tema apa yang paling banyak di-Bahtsul Masail (BM)-kan?
Saya melihat, tema-tema sosial yang banyak dibahas dalam Bahtsul Masail NU. Misalnya masalah perkawinan dan banyak lagi.

Selain masalah sosial?
Ada juga masalah sosial-politik. Misalnya tentang presiden perempuan atau peran perempuan, baik sebagai kepala desa, anggota parlemen, pengisi pengajian, dan sebagainya. Itu yang terbanyak.

Mengapa trennya tema sosial?
Itu sejak Bahtsul Masail awal. Tentang perempuan mengisi pengajian di depan umum, apakah suaranya aurat atau tidak, karena pendengarnya laki-laki semua, itu sudah dibahas tahun 1928. Berdasarkan hasil keputusan, itu boleh saja karena suara perempuan bukan aurat. Di dalam kitab acuan NU, ada dua pendapat; yang menyatakan suara perempuan aurat dan yang menyatakan bukan aurat. Tapi keputusan saat itu memilih yang tidak aurat.

Adakah perubahan dalam tradisi Bahtsul Masail?
Sebetulnya, pada 1926 sudah dirumuskan secara metodologis bagaimana mengambil keputusan dalam Bahtsul Masail. Misalnya, bagaimana kita bermazhab dan pendapat siapa yang diunggulkan. Hirarkinya itu sudah ada mulai Muktamar NU pertama. Hanya dalam perjalanannya, menurut saya kok 'menyimpang' dari metodologi yang ditetapkan sebelumnya.

Misalnya, ketika ada masalah asuransi. Ini kan persoalan baru. Pada zaman kitab klasik itu ditulis, kan nggak ada soal arusansi. Rupanya para kiai tidak menemukan kitabnya. Akhirnya mereka menukil Majalah Hidayah Islamiyyah, al-Manar, dan fatwa beberapa mufti Timur Tengah. Yang dirujuk, itu bukan kitab lagi, tapi majalah.

Berarti Bahtsul Masail sekarang lebih terbuka pada kitab di luar NU?
Ya. Tapi itu banyak menuai kritik. Contohnya ketika Muktamar ke-27 di Situbondo muncul wacana memasukkan Tafsir al-Maraghi karya Muhammad Mustafa al-Maraghi. Pada 1960-an ketika NU menjadi partai politik, PKI mengampanyekan pembagian tanah atau land reform. Waktu itu NU banyak merujuk buku-buku baru karya Abdul Qadir Audah dan Yusuf Musa dari al-Ikhwan al-Muslimun. Itu kan kitab-kitab modern.

Soal Tafsir al-Maraghi, waktu itu KH. MA. Sahal Mahfudh mengatakan tidak apa-apa. Bahkan kitab apa saja bisa dimasukkan. Kiai Sahal sangat maju. Karena, yang namanya karya ilmiah, bisa saja satu sisi tidak cocok dengan NU, tapi sisi yang lain cocok. Yang cocok ya ambil, sedang yang tidak cocok ya nggak usah. Tapi ternyata, alasan Tafsir al-Maraghi ditolak sebagai rujukan NU, itu karena penulisnya tidak mengakui tawasul dalam menafsirkan Qs al-Maidah ayat 35. Penafsirannya bertentangan dengan amaliah NU. Makanya ditolak! Tapi umumnya, isi kitab ini justru bermazhab Syafii. Hanya tawasul yang tidak cocok. Karena itu, Kiai Sahal menyatakan, kitab itu diterima saja, tapi soal tawasul nggak usah diambil. Ketika terjadi voting, Kiai Sahal kalah. Akhirnya tafsir ini ditolak sebagai rujukan.

Hal itu mencederai kekhasan NU?
Nggak juga. Karena kalau mencari ke kitab-kitab yang lama, kita kesulitan. Problemnya kan waktu itu belum ada. Makanya, saya kira itu positif saja.

Bagaimana tren fatwa tentang lingkungan?
Itu baru muncul pada Muktamar NU di Cipasung tahun 1994. Waktu itu isunya tentang hutan.

Hasilnya?
Perusak hutan harus dihukum seberat-beratnya. Bahkan ada usulan sampai hukuman mati. Ini fenomena baru dalam Bahtsul Masail. Karena pada masa awal nggak sampai ke sana. Mungkin isunya belum mengemuka.

Bagaimana soal Fatwa Haram PLTN Muria dari PCNU Jepara?
Saya sudah ketemu dengan mereka dan saya diberi makalah hasil keputusannya. Saya melihat, isinya ada ketidakpercayaan pada pemerintah. Ada beberapa kasus yang tidak bisa diatasi pemerintah, seperti soal lumpur Lapindo di Sidoarjo. Lapindo memang ada mashalih (kemanfaatan)-nya. Tapi ketika terjadi mafasid (kerusakan), pemerintah tidak bisa mengatasi hingga berlarut-larut. Lha kalau ini terjadi pada PLTN, terus bagaimana?

Tapi yang menarik, bagaimana mereka mengambil kitab lama sebagai acuan membahas masalah PLTN. Saya kira itu menggunakan ilhaq al-masail (membuat hukum baru dengan membandingkannya pada persoalan lama yang sudah diputuskan hukumnya, red.)

Seharusnya?
Kitab lama itu kan tidak berbicara tentang PLTN. Memang ada yang berbicara tentang orang berobat ke dokter. Pengobatan itu ada efek negatifnya. Kalau efek negatifnya tidak bisa diatasi, ya jadinya haram. Demikian juga dengan PLTN. Namun saya kira, lebih baik tidak mengutip dari situ. Tapi mengutip dari metodologinya. Di NU kan ada dua cara pengambilan hukum. Ada manhaji atau mengambil metodenya. Ada juga qauli atau mengambil pendapatnya. Merujuk ke pendapat, itu menurut saya tidak sesuai. Lebih baik manhaj-nya. Memang keduanya perlu dikemukakan. Tapi mengutip pendapat saja tidak relevan.

Ada Bahtsul Masail tentang Lumpur Lapindo yang melibatkan banyak tokoh agama. Pandangan Kiai?
Saya tahu itu. Yang mengadakan bukan NU, tapi LSM. Karena Bahtsul Masail kiai-kiai NU, itu mendapat legitimasi di masyarakat. Dan NU sudah punya rambu-rambu atau pakemnya. Jadi saran saya jangan pakai istilah Bahtsul Masail. Pakai saja istilah yang lain. Tapi, karena namanya lintas agama, saya kira Bahtsul Masail seperti itu tidak apa-apa. Asal jangan mengatasnamakan NU.

Bisa dijelaskan kelebihan dan kelemahan Bahtsul Masail yang ada selama ini?
Menurut saya, kelebihannya, pertama, tidak bisa menganggap orang yang duduk di PBNU, itu lebih hebat. Pengetahuan kiai-kiai di daerah itu sebetulnya berimbang. Makanya, dalam hirarki keputusan Bahtsul Masail NU, itu tidak boleh saling membatalkan antara tingkat cabang, wilayah atau pusat. Bahtsul Masail itu bukan berfungsi seperti pengadilan. Itu hanya kekuatan moral saja.

Kedua, para kiai mampu mengekplorasi teks-teks kitab klasik untuk dikontekstualisasikan sesuai zaman sekarang. Walaupun, ini mungkin ada kelemahan juga, kadang tidak pas atau tidak relevan. Ketiga, ada pergeseran perujukan. Karena teks kitab klasik tidak seluruhnya bisa dipakai untuk mengatasi problem sosial, maka mengambil metodologinya saja bukan teksnya. Itu kelebihannya.

Sedang kelemahannya, pada masa Bahtsul Masail awal, kita tidak diperkenankan merujuk pada al-Quran dan Hadis secara langsung melainkan harus lewat al-kutub al-mu'tabarah di kalangan NU. Jadi, itu serupa kutipan dalam kutipan. Dan sekarang, kelemahan itu diatasi dengan mengambil metodologinya sesuai keputusan Munas Alim Ulama NU di Bandar Lampung 1992. Hanya saja yang Lampung tidak dilaksanakan, sampai keputusan Muktamar Boyolali. Di sana, hasil keputusannya, setiap jawaban, dalilnya harus ada al-Quran, Hadis, aqwal al-shahabah atau fatwa shahabah dan aqwal al-ulama' atau fatwa ulama.

Harapan untuk Bahtsul Masail ke depan?
Menurut saya, cobalah memadukan antara tekstual dan kontekstual. Selama ini kan ada hegemoni tekstual yaitu kitab klasik. Itu yang disebut dalam ushul fiqh sebagai sistem istidlali. Mestinya sekarang pakai sistem istiqra'i, berdasarkan penelitian lapangan. Dari penelitian lapangan itu lalu ditentukan hukumnya. Keduanya dipakai, tapi tidak dominan istidlali-nya. Tetap mendominankan istiqra'i-nya.[]

*Suplemen the WAHID Institute di Majalah TEMPO, Senin 24 September 2007

Sama Takutnya, Beda Fatwanya

2007-09-21T02:09:00.000-07:00

Oleh Nurul H. Maarif dan Gamal Ferdhi

Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Jepara bekerjasama dengan Lajnah Bahtsul Masail (LBM) Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jateng memfatwa haram pembangunan PLTN di Semenanjung Muria, Jawa Tengah. Fatwa yang digodok kiai-kiai NU melalui forum Bahtsul Masail, 1 September 2007, itu sontak mendulang pro kontra.

Reaksi keras datang dari Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). "Bagi kami, itu berlebihan. Kami belum membahas. Tapi, keputusan PCNU Jepara kami nilai sebagai masukan atau rekomendasi," ujar Ketua PBNU Ahmad Bagja.

Hal senada dinyatakan Ketua Umum PBNU KH. Hasyim Muzadi. Ada pihak lain, katanya, yang menunggangi PCNU Jepara. "Itu mungkin disokong oleh kepentingan bisnis yang merasa dirinya dirugikan. Melihat kenyataan seperti itu, banyak yang tertarik untuk cari simpati baik politik, LSM, maupun Pilkada Jateng. Situasi seperti itu tambah meriah dengan adanya tokoh nasional dan internasional," ujar Hasyim dalam penggalan SMS-nya yang beredar luas.

"Biaya demo dan pertemuan itu sangat besar yang tidak mungkin ditanggung PCNU Jepara," tegas Hasyim dalam sambutan pembukaan Rapat Kerja Nasional Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama (Rakernas LBMNU), di Gedung Dewantoro, Taman Wiladatika, Cibubur, Jakarta Timur, Rabu (5/9/2007). "Problem nuklir di Jepara sudah masuk angin," imbuhnya.

Tak berhenti di situ. Rakernas LBMNU menjadikan fatwa PCNU Jepara sebagai agenda pembahasan. Hanya saja, keputusan final belum dihasilkan. Isu ini pun akan dibahas pada kesempatan lain. "Hal terpenting, bahtsul masail harus berbasis riset yang mendalam," kata Ketua Panitia Rakernas LBM HM Kholil Nafis seolah 'menuding' fatwa haram PLTN NU Jepara tak berbasis riset mendalam.

Bantahan datang dari Ketua PCNU Jepara KH. Nuruddin Amin. Dia mengatakan, kemunculan fatwa itu melalui berbagai informasi yang diserap para kiai. Ulama, katanya, mengedepankan kaidah fikih dar' al-mafasid muqaddam 'ala jalb al-mashalih (menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan).

"Para kiai tak hanya melakukan refleksi kaidah-kaidah fikih, tapi juga sejarah panjang PLTN di dunia dan wacana di Indonesia, hingga sikap-sikap pemerintah yang kurang responsif terhadap persoalan ini, utamanya pada masyarakat lapisan bawah," ujar pria yang akrab dipanggil Gus Nung ini.

Gus Nung mengakui, dalam sebuah perkara seringkali ada mafsadah (keburukan) dan maslahah (manfaat). al-Quran mencontohkan khamr (minuman keras) dan maisir (judi), yang diakui ada manfaatnya, tapi dampak negatifnya lebih hebat atau dalam bahasa al-Quran disebut sebagai itsmuhuma akbaru min naf'ihima (dosanya lebih besar daripada manfaatnya), sehingga hukumnya haram.

"Ketentuan al-Quran ini menjadi rujukan utama kami dan dirumuskan dalam berbagai kaidah fikih," kata Gus Nung.

Selama merumuskan fatwa itu, kata Sekretaris Tim Perumus KH. Ahmad Roziqin, pihaknya memegang prinsip ahlussunnah wal jamaah; tawassuth, i'tidal, tasamuh, dan tawazun. "Hukum haram ini melalui kajian panjang dari masing-masing kiai. Jadi mereka telah memiliki bekal informasi seputar PLTN, termasuk pandangan dari sisi fikih," katanya.

PCNU Jepara menilai, secara nyata rencana pembangunan PLTN telah menimbulkan tarwi' al-muslimin (keresahan umat). "Jadi, pembangunan PLTN Muria lebih banyak mudarat ketimbang manfaatnya. Karena itu, kami memutuskan haram!" imbuh Kiai Roziqin.

Mantan Ketua Umum PBNU KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) mendukung pengharaman PLTN Muria. Menurutnya, keputusan PCNU Jepara telah sesuai metodologi berfatwa, karena melandaskan dalilnya pada al-Quran. "Yang dipakai para ulama di Jepara untuk menyatakan bahwa reaktor nuklir itu membahayakan, itu al-Quran al-Karim," katanya.

Kalangan muda NU Jepara justru mengkhawatirkan perdebatan di internal kaum nahdliyin ini. "Jangan-jangan nanti Fatwa Haram PLTN Muria oleh PCNU Jepara dibatalkan PBNU," kata Koordinator Garda Muria Zakariyya el-Anshori.

Kekhawatiran Zakariyya mungkin tak akan terjadi. Sejatinya Hasyim Muzadi pun menolak pembangunan PLTN. "Wong gardu listrik saja njeblug (meledak, red.), lalu bagaimana nantinya kalau ada kebocoran nuklir? Ini yang dikhawatirkan oleh masyarakat Jepara," tuturnya di PBNU, Senin (3/9).

Benar saja. Seminggu kemudian, laboratorium milik Badan Teknologi Nuklir Nasional (Batan) di Serpong pun njeblug. Walau para pejabat garda depan pembangunan PLTN itu mengatakan tidak ada reaktor yang bocor, namun semangat penolakan seperti kembali menemukan momentumnya. Dan roman-romannya PBNU akan segera menyusul PCNU Jepara.[]

*Suplemen the WAHID Institute di Majalah TEMPO, Senin 24 September 2007

Koordinator Garda Muria Zakariyya el-Anshori: "Ini Gerakan Warga NU"

2007-09-13T21:13:00.000-07:00

Ketua Umum Dewan Syura DPP PKB KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) serius menolak rencana pembangunan PLTN Muria. Sabtu, 1 September 2007, di halaman Gedung DPRD Jepara, Gus Dur mendeklarasikan berdirinya Garda Muria. Di hadapan ribuan warga Jepara dan sekitarnya, aktivis muda NU Jepara, Zakariyya el-Anshori, dibaiat sebagai Koorditaor Garda Muria.

Berikut petikan wawancara dengan Zakariyya el-Anshori, yang juga penggubah Shalawat anti-PLTN itu, dengan Nurul H Maarif dari www.gusdur.net:

Bisa Anda ceritakan awal mula munculnya gagasan pembentukan Garda Muria (GM)?
Saya sebetulnya nggak tahu. Tiba-tiba saja muncul gagasan Garda Muria. Yang saya tahu, ketika terjadi perbincangan dengan Mbak Yenny, dia bilang sebaiknya ini (gerakan penolakan PLTN, red.) diorganisir.

Setidaknya kan ada kerangka pemikiran awalnya. Itu bagaimana?
Kerangkanya untuk menyelamatkan situs-situs bersejarah. Ada Sunan Kudus, Sunan Muria, Sunan Kalijaga, sampai yang sangat lokal di Balong yaitu petilasan Syeikh Siti Jenar di Lemah Abang. Semua itu harus diselamatkan. Ide awalnya itu.

Mengapa idenya sangat kultural dan khas NU?
Ya, idenya sangat NU. Karena kalau kita bertengkar dengan BATAN soal teknis, saya kira kita pasti kalah. Bertengkar soal krisis energi misalnya, ya angka itu bisa dimain-mainkan. Tapi kalau kita masuk ke ranah kultur seperti ini, kita bisa melawan. Karena yang saya tahu, 90 % lebih masyarakat Balong itu NU. Bukti yang paling gampang, di masjid Balong yang digunakan untuk Jum�atan, jam dinding yang dipasang itu dari NU. Makanya, kita harus cari gerakan supaya masyarakat Balong ini percaya, bahwa gerakan mereka akan banyak yang mendukung.

Ide kulural itu kan kemasannya. Sejatinya, kemunculan GM ini dilatari faktor apa?
Sebenarnya, bahasa paling sederhananya, itu kita ingin mandiri energi. Karena selama ini, yang dijadikan alasan pendirian PLTN kan krisis energi. Atau karena harganya murah. Mungkin masyarakat bisa mempercayai itu, tapi orang yang sedikit belajar tidak akan percaya. Kalau memang krisis energi, kenapa kok migas kita diekspor ke luar negeri dan tiba-tiba kita import PLTN serta tehnologinya? Kita kan nggak bisa memurnikan uranium sebagai bahan bakar PLTN. Nanti kita beli. PLTN-nya beli. Bahan bakarnya beli. Tenaga ahlinya saya kira juga beli.

Konsep gerakan GM ke depan bagaimana?
Kita tidak punya konsep yang operasional. Namun ke depan, selesai Ramadhan, kita harus merekrut 99 orang. Akhir tahun menjadi 999 orang. Tujuannya, supaya masyarakat Jepara yang mayoritas NU, itu percaya betul bahwa gerakan ini tidak hanya oleh orang NU Jepara, tapi sekian banyak orang akan mendukung.

Langkah selanjutnya bagaimana?
Kita mengacu pada ring 1, 2 dan 3, milik BATAN. Ring 1, itu jarak 0 km s.d. 30 km dari lokasi PLTN. Di situ, kita akan bikin sebanyak mungkin relawan Garda Muria, dengan membentuk posko-posko. Di Balong saja akan ada beberapa posko. Kemudian ring 2 di sekitar Jepara, Kudus, Demak, dan Pati, juga akan kita koordinasikan.

Selain bikin posko?
Selain membuat posko, yang paling mungkin kita lakukan adalah sosialisasi tiga hal melalui stiker atau kaos. Tiga hal itu, pertama, tolak PLTN. Kedua, selamatkan situs sejarah. Ketiga, lindungi rakyat dari intimidasi. Diharapkan, ini menjadi ikon dan spirit bersama.

Tapi beratnya, kita tidak tahu konsepnya kayak apa untuk mengawal tiga hal ini. Kalau pendampingan rakyat, kita sudah biasa lah. Kalau menyelamatkan situs, apakah kuburane dibangun sing apik atau bagaimana? Yang jelas, sesuai amanat Gus Dur, semua itu kita lakukan dengan cara yang baik. Kita tidak melawan dengan kekerasan.

Apa reaksi BATAN ketika mengetahui pendeklarasian GM?
Saya kira BATAN tidak berkomentar tentang Garda Muria, tapi lebih berkomentar tentang Fatwa Haram PLTN. Fatwa ini sangat mereka khawatirkan akan meracuni banyak orang NU di Jepara khususnya dan Pantura Jawa Tengah umumnya, yang "agama"-nya NU. Masyarakat Jepara, Kudus, Demak, dan Pati, itu mayoritas NU. Bagaimanapun, fatwa itu mengikat warga NU Jawa Tengah.

Secara struktural, GM ada di bawah siapa?
Saya kira dengan dibaiat KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur), strukturnya langsung di bawah Sekjen DPP PKB. Saya kira begitu (tertawa, red.). Yang jelas, ini amanat dan tanggungjawab.

Berapa orang yang dibaiat?
Sarat idiom NU, yaitu 9 orang. Dibaiat dengan sederhana; bismillahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Sudah! Baiat yang hanya tiga kata, itu justru menyadarkan kita pada titik yang paling hakiki.

Strukturnya seperti apa?
Kalau ditanyakan strukturnya, saya juga bingung. Yang penting ada dulu. Nanti kita akan merekrut kawan-kawan Garda Bangsa, Banser, Anshor, CBP (Corp Brigade Pembangunan) IPNU, dan sebagainya.

PLTN kan dibekingi negara yang sangat kuat. Apa target GM?
Saya kira kalau di Jepara, untuk grass root, itu sudah sangat siap menghadapi hal-hal yang sifatnya represif. Kalau di tingkat kebijakan, bagaimana kita bisa main-main di DPR RI.

Ketua PBNU pernah menyatakan, gerakan penolakan PLTN Muria bukan khas NU, tapi lebih khas LSM. Komentar Anda?
Mereka menggunakan cara-cara nahdliyyin. Sebelum pertemuan misalnya, diadakan tahlil atau puji-pujian. Makanya saya terkaget-kaget dengan statemen Pak Hasyim, yang mengatakan itu gerakan LSM, bukan NU. Bagaimana tidak NU, ketika kita mengorganisir masyarakat selalu menggunakan tahlil? Yang kita takutkan misalnya, petilasan Sunan Muria, Sunan Kudus, Sunan Kalijaga, dan Syeikh Siti Jenar, itu hilang. Ini khas LSM?

Kalau gerakan kita dikatakan khas LSM, saya sangat menyesalkan. Itu sangat menyakitkan kita. Lalu kita, warga NU, kepada siapa mengadu kalau PBNU-nya begitu? Bagi kami di Jepara, pernyataan itu provokasi PBNU pada masyarakat kita. Kalau cara-cara semacam itu tidak dianggap cara NU, maka nanti yang muncul justru lebih anarkis lagi. Itu kan mengkhawatirkan. Apalagi kita juga menduga, ke depan pasti ada upaya-upaya belah bambu. Ini juga harus disikapi NU secara lebih arif.

Harapan Anda pada PBNU?
Saya kira kalau Pak Hasyim Muzadi mau datang ke Balong dan berdialog langsung dengan masyarakat NU Balong, itu jauh lebih baik daripada berbicara di Jakarta. Karena kalau hanya di Jakarta, kita tidak akan melihat yang riilnya di sana. Dia juga tidak bisa melihat bagaimana orang-orang itu long march dari Balong ke Jepara yang jaraknya 35 km. Betapa mereka kecapean sehingga ketiduran di jalan-jalan.

Karenanya, saya kira, ke depan jangan sampai pernyataan-pernyataan orang NU sendiri bertabrakan dengan massanya. Kalau ini terjadi, maka saya akan katakan, jika PBNU sudah tidak bisa melindungi rakyatnya, toh bagi kami, ada atau tidak adanya PBNU, tradisi-tradisi NU tetap jalan. Tahlil, ziarah, barzanji, dan yang lain, tetap jalan. Pokoknya ini gerakan warga NU.

Bagaimana tanggapan Anda atas kritik KH. Ma'ruf Amin, bahwa fatwa harus didasarkan dalil yang kuat?
Saya kira, dalil-dalil yang dinukil oleh PCNU Jepara bobotnya tidak kalah seru dengan yang digunakan dalam Muktamar NU. Ini sepanjang yang saya ikuti di muktamar NU. Bahkan saya kira, Bahtsul Masail di Jepara itu sangat adil, karena ada nara sumber yang pro dan kontra. Yang pro dari BATAN dan BAPEDAL. Sedang yang kontra itu Iwan Kurniawan dan Lilo Sunaryo. Lalu ada tim perumus, ada mustasyar, dan sebagainya. Jadi, saya kira itu cukup representative dan maraji� kitabnya juga yang dipakai di muktamar NU. Itu sudah standar Bahtsul Masail.[]

(www.gusdur.net, 11/9/2007)

Kitab Gundul Bukan Lagi Hantu

2007-08-23T02:48:00.000-07:00

Oleh Nurul Huda Maarif

Kitab berhuruf gundul atau tanpa harakat, adalah referensi utama bagi keilmuan pesantren khususnya dan dunia Islam umumya. Menguasai kitab, yang sering disebut kitab kuning, ini berarti menguasai keilmuan Islam.

Namun, tidak banyak yang mampu membacanya dengan baik, lantaran dibutuhkan persyaratan njelimet. Para santri harus paham nahw (tata bahasa Arab, red.), sharf (bentuk-bentuk dan perubahan kata dalam bahasa Arab, red.), harus mengeram lama di pesantren, hafal ribuan bait Alfiyyah Ibn Malik dan sebagainya. Kitab gundul pun seolah menjadi �hantu� mengerikan, tidak hanya bagi kaum muslim awam, bahkan para santri pesantren sekalipun.

Kenyataan itu menggelisahkan Pengasuh Ponpes Darul-Falah, KH. Taufiqul Hakim. Untuk menyiasatinya, pria kelahiran Sidorejo, Bangsri, Jepara 14 Juni 1975 ini, menciptakan metode pembelajaran kitab kuning secara cepat, tepat, dan menyenangkan. Metodenya diberi nama Amtsilati, terinspirasi metode belajar cepat membaca al-Quran Qira�ati karya KH. Dachlan Salim Zarkasyi.

"Terdorong dari metode Qira'ati yang mengupas cara membaca yang ada harakatnya, saya membuat tuntunan yang bisa digunakan untuk membaca kitab yang tidak ada harakatnya," ujarnya saat ditemui Rumadi dari the WAHID Institute di kediamannya.

Diceritakannya, sejak 27 Rajab 1421 H, dirinya terus merenung mencari solusi problem ini."Setiap hari saya melakukan mujahadah (usaha-usaha spiritual, red.) terus-terusan sampai 17 Ramadlan," kata ayah M. Rizqi al-Mubarok (9 tahun) ini.

Bertepatan waktu Nuzulul Qur�an itu, seakan-akan ada dorongan kuat dalam dirinya untuk menulis. "Siang malam saya ikuti dorongan itu dan akhirnya pada 27 Ramadlan selesailah penulisan Amtsilati dalam bentuk tulisan tangan. Amtsilati tertulis hanya 10 hari," terangnya.

Kini, kata alumni Ponpes al-Manshur Popongan Klaten Jawa Tengah, karyanya yang tujuh jilid tipis-tipis itu, telah tersebar ke berbagai penjuru negeri. Tidak hanya di Jawa, tapi juga di Kalimantan, Batam dan bahkan di luar negeri seperti Malaysia. "Sampai saat ini Amtsilati telah diterbitkan tidak kurang dari 5 juta eksemplar," ungkapnya.

Bahkan tawaran metodenya telah dijadikan skripsi oleh Abdul Rosyid, dengan judul Metode Amtsilati dalam Proses Penerjemahan: Studi Analisis Buku "Program Pemula Membaca Kitab Kuning" Karya H. Taufiqul Hakim, di Jurusan Tarjamah Fakultas Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta.

Kelebihan metode Amtsilati, yang merupakan "rangkuman" Alfiyyah Ibn Malik, ini yaitu meletakkan rumus-rumus dan gramatikal Arab secara sistematis. Rumus-rumus itu lantas diikat melalui hafalan yang terangkum dalam dua buku khusus, yaitu Rumus Qaidati dan Khulashah Alfiyyah.

Menurut kesimpulan Kiai Taufiq, sebetulnya tidak semua bait kitab Alfiyyah karya Ibn Malik, kitab induk yang berisi cara membaca kitab gundul, digunakan untuk membaca kitab kuning. "Hanya 100 sampai 200 bait yang sangat penting dan prioritas. Selainnya hanya penyempurna," ujarnya mengomentari ribuan bait dalam Alfiyyah.

Diharapkannya, untuk menguasai kitab gundul secara mumpuni, siapapun tidak perlu bersusah-payah mempelajarinya selama bertahun-tahun, tapi cukup 3 sampai 6 bulan saja.

Untuk menunjang metodenya, Kiai Taufiq juga menulis karya sejenis. Misalnya, Qaidati: Rumus dan Qaidah; Shorfiyah: Metode Praktis Memahami Sharaf dan I'lal; Tatimmah: Praktek Penerapan Rumus 1-2; Khulashah Alfiyah Ibnu Malik, dan sebagainya.[]

*Suplemen the WAHID Institute di Majalah TEMPO, Senin 27 Agustus 2007

Metode Cepat Membaca Kitab

2007-08-23T02:17:00.000-07:00

Oleh Nurul Huda Maarif

Juara pertama Lomba Baca al-Qur'an tingkat Taman Pendidikan al-Qur'an se-Kabupaten Batang, Jawa Tengah, dalam rangka Hari Amal Bhakti Departemen Agama ke-45, itu akhirnya digondol Muslihin Rozi.

Padahal pada saat mengikuti lomba, yang digelar pada 15 Desember 1990 itu, Muslihin belum genap berumur 10 tahun. Dia masih duduk di kelas 4 Madrasah Ibtidaiyah.

Namun kemampuan siswa Taman Pendidikan al-Qur'an (TPA) Darus-Salam Kemiri Subah Batang, Jateng, membaca al-Qur'an tidak diragukan. Di bawah gemblengan Ustadz Mudha'af Adam, Muslihin kecil -- yang kini menginjak dewasa -- begitu lancar dan fasih melafalkan ayat-ayat al-Qur'an.

"Itu berkat metode Qiraaati yang kita ajarkan," ujar pengurus Ponpes Darus-Salam Syamsul Maarif Syahid, yang kala itu turut mendampingi Muslihin kecil.

Metode baca al-Quran Qira'ati ditemukan KH. Dachlan Salim Zarkasyi (w. 2001 M) dari Semarang, Jawa Tengah. Metode yang disebarkan sejak awal 1970-an, ini memungkinkan anak-anak mempelajari al-Qur'an secara cepat dan mudah.

Hal ini diakui pengajar metode Qira'ati, yang juga asisten Ketua Dewan Masjid Indonesia, Abdullah Syafii Damanhuri. Menurutnya, ini lantaran Qira'ati menawarkan pengajaran yang sistematis dan mendetail.

"Misalnya, metode ini mengajarkan bacaan gharib (bacaan langka, red.) dalam al-Qur'an, yang tidak diajarkan metode lain," ujar peraih syahadah (sertifikat) Qira�ati dari Ustadz Abu Bakar Zarkasyi, putera KH. Dachlan Salim Zarkasyi.

Kiai Dachlan yang mulai mengajar al-Qur'an pada 1963, merasa metode baca al-Qur'an yang ada belum memadai. Misalnya metode Qa'idah Baghdadiyah dari Baghdad Irak, yang dianggap metode tertua, terlalu mengandalkan hafalan dan tidak mengenalkan cara baca tartil (jelas dan tepat, red.)

Saat itu juga, terbetik di benak Kiai Dachlan keinginan menyusun metode yang mudah dan digemari anak-anak, dengan orientasi bacaan tartil. Bertahun-tahun dengan penuh ketekunan dan kesabaran, Kiai Dachlan mengamati dan meneliti majlis pengajaran al-Qur'an di banyak mushalla, masjid, dan majlis tadarus al-Qur'an.

Ia pun kecewa. Karena dari hasil pengamatannya, murid-murid pengajian tidak mengindahkan mad (bacaan panjang pendek, red.). Itu membuatnya lebih serius untuk menemukan metode yang mujawwad murattal (mengajarkan tajwid dan cara baca tartil, red.). Kiai Dachlan kemudian menerbitkan enam jilid buku Pelajaran Membaca al-Qur'an untuk TK al-Qur'an untuk anak usia 4-6 tahun pada l Juli 1986.
Usai merampungkan penyusunannya, KH. Dachlan berwasiat, supaya tidak sembarang orang mengajarkan metode Qira'ati. Tapi semua orang boleh diajarkan Qira'ati.

"Dalam 100 siswa/santri hanya 1 orang yang kurang pandai. Jika ada lebih dari 1 orang yang kurang pandai, maka yang perlu dipertanyakan gurunya," pesan pendiri TPA Roudhatul Mujawwidin Semarang ini.

Untuk mengajarkan buku jilid 1-2 metode ini, guru diharuskan telaten mengajari murid seorang demi seorang. Ini supaya guru mengerti kemampuan anak-anak didiknya. Untuk jilid 3-6 dilakukan secara klasikal, yaitu beberapa murid membaca dan menyimak bersama dalam satu ruangan.

Dalam perkembangannya, sasaran metode Qiraati kian diperluas. Kini ada Qiraati untuk anak usia 4-6 tahun, untuk 6-12 tahun, dan untuk mahasiswa.

Setelah metode Qira'ati, lahir metode-metode lainnya. Sebut saja metode Iqra' temuan KH. As'ad Humam dari Yogyakarta, yang terdiri enam jilid. Dengan hanya belajar 6 bulan, siswa sudah mampu membaca al-Qur'an dengan lancar.

Iqra' menjadi populer, lantaran diwajibkan dalam TK al-Qur'an yang dicanangkan menjadi program nasional pada Musyawarah Nasional V Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (BKPRMI), pada 27-30 Juni 1989 di Surabaya.

Tiga model pengajaran metode ini, adalah; pertama, Cara Belajar Santri Aktif (CBSA). Guru tak lebih sebagai penyimak, bukan penuntun bacaan. Kedua, privat, yaitu guru menyimak seorang demi seorang. Ketiga, asistensi. Jika tenaga guru tidak mencukupi, murid yang mahir bisa turut membantu mengajar murid-murid lainnya.

Keprihatinan akan banyaknya masyarakat yang buta huruf Arab, menggugah Otong Surasman menemukan metode al-Bayan. Al-Bayan, yang hanya satu jilid dengan 71 halaman, ini disusun sejak 1994.

Sarjana Perguruan Tinggi Ilmu al-Qur'an Jakarta ini mulai menuangkan penelitiannya dalam tulisan tangan pada 1995. Awalnya, penemuan itu dinamai metode Insani. Setelah dievaluasi, metodenya dipadatkan, dan namanya diubah menjadi al-Bayan. Dengan belajar enam bulan, murid mampu melafalkan ayat al-Qur'an secara baik.

Hattaiyyah adalah metode baca al-Qur'an yang paling fantastis. Dengan metode penemuan Muhammad Hatta Usman, ini anak didik mampu membaca al-Qur'an dalam waktu 4,5 jam. Metode ini akan lebih mudah diterapkan bagi anak didik yang telah mampu baca tulis huruf latin. Karena metode ini menggunakan pendekatan Bahasa Indonesia.

Caranya, 28 huruf Arab dicari padanannya dalam aksara Indonesia. Tanda baca pun diperkenalkan dalam rumus-rumus bahasa Indonesia. Sehingga, hanya dengan enam kali pertemuan, masing-masing 45 menit, anak didik bisa membaca al-Qur'an.

Walau kurang dikenal, metode al-Barqy dapat dinilai sebagai metode cepat membaca al-Qur'an yang paling awal. Metode ini ditemukan dosen Fakultas Adab IAIN Sunan Ampel Surabaya, Muhadjir Sulthon pada 1965. Awalnya, al-Barqy diperuntukkan bagi siswa SD Islam at-Tarbiyah, Surabaya. Siswa yang belajar metode ini lebih cepat mampu membaca al-Qur'an. Muhadjir lantas membukukan metodenya pada 1978, dengan judul Cara Cepat Mempelajari Bacaan al-Qur'an al-Barqy.

Uniknya, metode ini memadukan ho-no-co-ro-ko (aksara Jawa) dan huruf Arab. Hanya saja, untuk alasan efektifitas, aksara Jawa yang tersusun dari lima suku kata dipadatkan menjadi empat suku kata.

Terinspirasi Qira'ati, Pengasuh Ponpes Darul Falah Jepara Jawa Tengah, KH. Taufiqul Hakim membuat Amtsilati pada 2001. Bedanya, Qira'ati untuk memudahkan membaca al-Qur'an, Amtsilati untuk memudahkan membaca kitab gundul (kitab tanpa harakat, red.) atau kitab kuning.

"Terdorong dari metode Qira'ati yang mengupas cara membaca yang ada harakatnya, saya ingin menulis yang bisa digunakan untuk membaca yang tidak ada harakatnya," kata Kiai Taufiq (baca: Kitab Gundul Bukan Lagi Hantu).

Jauh sebelum Amtsilati, Pengasuh Ponpes Salafiyyah Seblak Jombang Jawa Timur almarhum KH. Muhammad Ma'shum bin Ali, menggubah metode canggih memahami sharf (bentuk dan perubahan kata dalam Bahasa Arab, red.).

Metodenya itu disusun dalam karya berjudul al-Amtsilah al-Tashrifiyyah, cetakan CV Pustaka al-Alawiyah Semarang. Di sana diuraikan bentuk-bentuk dan perubahan kata; kata kerja lampau, sekarang, akan datang, kata benda, subjek, dan seterusnya, hingga sangat mendetail.

Saking pentingnya, metode gubahan menantu Hadhratusy Syaikh KH. Muhammad Hasyim Asyari ini digunakan di hampir seluruh pesantren di negeri ini. Santri-santri wajib menghafalnya, jika ingin mumpuni menguasai kitab kuning.

"Di pesantren Sunda kitab ini juga digunakan," ujar Pengasuh Ponpes al-Ikhwan Cigadung Bandung, yang juga Ketua Tanfidziah PCNU Kota Bandung KH. Maftuh Kholil.

Karya ini juga telah diuji Tim Penilai Buku Ditjen Binbaga Islam Tahun 1991/1992. Hasilnya, berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam No. 58/E/1992, tanggal 5 September 1992, karya ini dinilai memenuhi syarat sebagai bahan bacaan pelajaran keislaman.

Ada juga karya lain berjudul Murad al-Awamil Mandaya karya Syeikh Nawawi bin Muhammad Ali bin Ahmad, dari Mandaya Carenang Serang, Banten. Karya ini mengulas masalah nahwu dengan latar Bahasa Arab yang ringan. Di pesantren wilayah Banten, karya ini menjadi menu wajib bagi santri pemula.

Metode-metode itu tak lapuk di makan zaman. Bahkan hingga kini masih diterapkan di mana-mana.[]

*Suplemen the WAHID Institute di Majalah TEMPO, Senin 27 Agustus 27

al-Huda, Tafsir Lokal Beraroma Orba

2007-08-12T22:50:00.000-07:00

Oleh Nurul H. Maarif

Tak banyak karya tafsir al-Qur'an, termasuk di Indonesia, yang berani keluar "pakem". Karena yang beda dianggap salah dan menyalahi. Juga dinilai sesat dan menyesatkan.

Namun ada satu dua karya tafsir yang berani "melanggar"nya. Misalnya, al-Huda: Tafsir Qur'an Bahasa Jawi karya Brigadir Jenderal Purnawirawan Drs. H. Bakri Syahid, cetakan Bagus Arafah Yogyakarta 1979

Tafsir utuh 30 juz berbahasa Jawa-Latin ini, sebelum naik cetak diperiksa ulang oleh penghulu Keraton Yogyakarta KRTH Wardanipaningrat dan Ustadz Rahmat Qasim.

Karya pria kelahiran Yogyakarta, 16 Desember 1918, ini banyak memasukkan penafsiran bernada mendukung pemerintah Orde Baru Soeharto, dengan segala program-programnya.

Tentu saja, ini tak terlepas dari aktivitasnya sebagai Kepala Staf Batalion STM-Yogyakarta, Kepala Pendidikan Pusat Rawatan Ruhani Islam Angkatan Darat, Wakil Kepala PUSROH Islam A.D. dan Asisten Sekretaris Negera RI.

Umpamanya, ketika menafsirkan Qs. al-Nisa' ayat 83 perihal Ulu al-Amri. Bakri Syahid menulis, "Untuk kontek sekarang, Ulu al-Amri itu pemerintah yang menjalankan sistem demokrasi, seperti pemerintah Indonesia yang menerapkan sistem Demokrasi Pancasila."

Terkait Qs. Yunus ayat 7, Bakri Syahid menulis, "Paham sekularisasi itu berlawanan dengan ajaran Agama Islam dan juga tidak bisa diterapkan di negeri Pancasila Indonesia. Sebab, falsafah dan ideologi Pancasila itu menetapkan di Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, Bab IX Pasal 29, bahwa 'Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa.'"

Artinya, tulis Bakri Syahid, masyarakat atau negara yang dicita-citakan pemerintah Indonesia adalah sosialis-relijius. Yaitu masyarakat adil makmur yang mencakup materiil dan spirituil, lahiriah dan batiniah, dan dunia dan akhirat. Inilah masyarakat yang diridlai Allah SWT.

"Negara Republik Indonesia itu Negara Kesatuan, Negara Hukum, serta Negara ber-Ketuhanan Yang Maha Esa. Bukan negara ateis, negara sekuler, atau negara Islam," sambungnya di dalam karya setebal 1411 halaman ini.

"Bangsa Indonesia tidak memiliki cita-cita membangun masyarakat sekuler (masyarakat tanpa agami), melainkan masyarakat Pancasila," tulisnya ketika menafsiri Qs. al-Nur ayat 28.

Bakri Syahid juga menguraikan Sumpah Pemuda ketika menafsirkan Qs. al-Ra'd ayat 21. Menurutnya, Sumpah Pemuda berawal dari perjumpaan atau silaturahim anak-anak muda waktu itu yang peduli nasib bangsa. "Lalu menjadi ikrar: Satu Nusa, Satu Bahasa, dan Satu Bangsa. Jujur saja, ini syarat mutlak kekuatan Ketahanan Nasional," tulisnya.

Yang tak kalah menarik, adalah ketika Bakri Syahid menafsirkan Qs. al-Hujurat ayat 6. "Intelijen negara dan stabilitas keamanan itu kewajiban pemerintah dibantu masyarakat," tulisnya.

Qs. al-Hujurat ayat 6-7 ini, tulis Bakri Syahid, di zaman modern berbicara perihal Badan Koordinasi Intelijen Negara (BAKIN) untuk kontek NKRI. Di Negara Pancasila ini, intelijen negara dan stabilisasi keamanan adalah tanggungjawab bersama dengan komando pemerintah.

"Inilah inti kekuatan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI, kini Tentara Nasional Indonesia, TNI, red.). Sebab UUD 1945 Pasal 30 menyebutkan, setiap warga negara wajib dan berhak membela negara," tulisnya.

Inilah cermin kontektualisasi tafsir karya Bakri Syahid. Melalui gaya dan caranya, Bakri Syahid ingin masyarakat lebih memikirkan nasib bangsa ke depan.

"Diharapkan, dengan tafsir ini, pembaca bisa lebih mengerti, memahami dan juga prihatin atas nasib bangsa," mantan Rektor IAIN Sunan Kalijaga (1972-1976) ini berharap.[]

*Suplemen the WAHID Institute IX/Tempo 25 Juni-2 Juli 2007.

Pewaris Nabi, Pelestari Lingkungan*

2007-06-29T02:49:00.000-07:00

Oleh Nurul H. Maarif, Gamal Ferdhi, Rumadi

Kerusakan lingkungan yang kian parah membangkitkan kepedulian para pemimpin agama. Para kiai dan aktivis bersatu dengan rakyat menentang rencana PLTN di Muria Jawa Tengah dan mengadvokasi korban lumpur Lapindo.

Semangat ribuan orang yang hadir di Lapangan Ngabul Tahunan, Jepara tak luluh disengat terik matahari. Mereka, adalah tokoh agama, aktivis parpol, aktivis LSM, petani, buruh, nelayan, masyarakat, bahkan santri pondok pesantren.

Berbagai poster diacungkan tinggi-tinggi; Nuklir Bikin Kere, PLTN Ora Sudi, Ngurus Lapindo Wae Ora Becus Arep Ngurus PLTN. Satu tekad mereka; menolak pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN)!

Itulah suasana Aksi Akbar dan Doa Bareng Tolak PLTN Muria yang dihelat Forum Masyarakat Muria (FMM). Aksi ini berlangsung bertepatan peringatan Hari Lingkungan Hidup, 5 Juni silam.

Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PC NU) Jepara KH. Nuruddin Amin saat didaulat menyampaikan sambutan mengajak hadirin membaca Shalawat Anti-PLTN. "Kita semua baca shalawat ini minta syafaat Rasulullah SAW. Semoga kita dijauhkan dari bencana PLTN," ujar Gus Nung, sapaan akrab Nuruddin.

Syair shalawat itu digubah Zakariyya el-Anshori pada 1997. "Shalawat ini saya buat dalam tulisan latin maupun Arab pegon (aksara Arab berbahasa Jawa, red.). Asumsi saya, 80 persen rakyat Jepara "beragama" NU. Jadi ini cukup efektif untuk menggerakkan massa," kata Iyank, sapaan akrab Zakariyya (baca: Melawan Nuklir dengan Shalawat).

Menurut Iyank, tujuan shalawat itu untuk mengingatkan rakyat akan bahaya PLTN. Bahaya proyek itu juga disampaikan Gus Nung. Menurutnya, manfaat PLTN sebatas pengetahuan tentang teknologi nuklir. Tapi dampak negatifnya lebih besar.

"PLTN rentan radiasi. Ini akan menghancurkan kondisi sosial ekonomi masyarakat Kudus dan Jepara," jelas Gus Nung.

Gus Nung menilai, PLTN lebih banyak mudarat ketimbang manfaatnya. "Apapun yang diharamkan, itu karena mudharatnya lebih besar dari manfaatnya," jelasnya kepada Nurul H. Maarif dari the WAHID Institute.

Ketua Jamaah Hubburrasul Habib Abdullah al-Hinduwan punya pandangan unik. Sembari mengutip Qs. Al-Baqarah: 219, ia mengiaskan PLTN dengan maysir (judi, red).
"Kita semua yang jadi korban. Yang dapat untung siapa? Ini namanya maysir. Kita harus tolak!," tegasnya disambut persetujuan hadirin.

Penolakan masyarakat itu dituangkan dalam Petisi 13 untuk Penolakan PLTN. Petisi itu ditandatangani 13 organisasi terdiri dari aktivis lingkungan, politisi, perkumpulan agama dan masyarakat. Bahkan segera dilayangkan ke DPR.

Dua pekan sebelum aksi itu, sekitar 150 tokoh masyarakat kawasan Muria menggelar dialog publik. "PLTN itu makhluk. Makhluk pasti rusak. Jika PLTN rusak, yang jadi korban rakyat. PLTN itu malapetaka yang tertunda," tegas mantan Ketua PCNU Jepara H. Muhammady Kosim saat Dialog Penjaringan Aspirasi Warga Jepara terhadap Rencana Pembangunan PLTN di Kawasan Muria, di Jepara.

Usulan membangun PLTN di Semenanjung Muria muncul sejak 1978, ketika Badan Tenaga Atom Nasional (BATAN) melakukan kajian awal bersama Pemerintah Italia. Pembangunannya direncanakan pada 1997. Tapi batal karena krisis moneter.

Rencana diubah. Pelaksanaan tender dan penetapan pembangunan PLTN ditargetkan mulai 2007-2008 dan konstruksinya selesai pada 2010. Rencana inipun tak terwujud. Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)-Jusuf Kalla (JK) mencanangkan pembangunan pada 2010 dan beroperasi pada 2016.

Rencana ini pun tak mudah diwujudkan. Gelombang penolakan masyarakat kian terbuka. Apalagi banyak tokoh yang peduli lingkungan turut bersuara. Bahkan mantan Presiden Gus Dur juga melontarkan penolakan atas rencana ini.

"Keinginan SBY-JK membangun pembangkit nuklir di wilayah Gunung Muria, Jepara, itu tidak disertai pertimbangan matang," kritiknya saat memberi sambutan pada Konferensi Internasional Antaragama di Bali dua pekan silam.

Penolakan Gus Dur ini bukan baru sekarang. Pada 1995, Gus Dur niat berpuasa di tempat bakal PLTN sebagai protes. Alasannya sangat NU. Karena di sana ada makam wali. Pembangunan PLTN akan merusak lingkungan dan makhluk Tuhan.

Secara agama siapapun dibolehkan memanfaatkan hasil alam dengan leluasa. "Tapi juga harus menghormati alam, termasuk manusia. Dan, jangan sampai membawa dampak mudarat," kata Pengasuh Ponpes al-Islamiyah Tanggulangin, Jawa Timur KH Hasyim Ahmad (baca: "Posko Kiai" untuk Korban Lapindo).

Kiai Hasyim Ahmad bersama 18 kiai di Sidoarjo, mendirikan Posko Independen untuk korban lumpur lapindo Sidoarjo. "Kini banyak rakyat di sini sengsara akibat lumpur Lapindo," tegas Kiai Hasyim.

Penyebab tragedi ini, kata Kiai Hasyim, karena tidak adanya penghormatan para pengambil manfaat kepada alam. "Mbok orang yang mau menggali potensi alam yang sudah diizinkan Allah SWT ini juga menghormati alam, termasuk manusia," kata alumni santri Sayyid Alawi al-Maliki di Mekah ini.

Pandangan senada datang dari KH. Nasruddin Anshori. "Bagi yang masih tinggal di atas bumi, sudah menjadi kewajiban kita untuk eling (ingat) dan mawas diri, sehingga hanya pikiran, ucapan dan tindakan kebaikanlah yang kita lakukan," kata Pengasuh Pesan Trend Ilmu Giri Bantul, Yogyakarta ini saat peringatan Hari Bumi di pesantrennya akhir April silam.

Pesan Trend bervisi membebaskan masyarakat setempat dari keterbelakangan, kemiskinan dan kebodohan, juga melestarikan lingkungan dan memelihara alam. Oleh sebab itu, KH Nasruddin yang pernah menjadi aktivis LP3ES ini, mencanangkan penanaman ribuan pohon jati dan cendana di lahan seluas 200 hektar. Hasilnya dimanfaatkan 400 kepala keluarga (KK) yang tinggal di kawasan itu.

"Setiap KK kita minta menanam 80 pohon cendana. Untuk keluarga 30 pohon dan untuk simpanan bersama 50 pohon. Dalam 15 tahun, dengan asumsi 15 persen mati, tumbuh 20 ribu cendana yang melahirkan 5000 sarjana dan 5000 tiket haji," papar Kiai Nasruddin.

Bahkan Ilmu Giri menawarkan konsep baru pelestarian lingkungan. Ketika seorang remaja hendak menikah, saksinya bukan hanya manusia, juga pohon. Pada saat akad nikah, pihak lelaki dan perempuan masing-masing menyediakan 20 pohon sebagai saksi.

"Setelah akad nikah selesai, ada prosesi kecil menanam 40 pohon itu," ujar Kiai Nasruddin kepada Subhi Azhari dari the WAHID Institute.

Kiai Nasruddin punya penilaian sinis kepada para perusak lingkungan. "Betapa culas dan tidak bermoralnya manusia jika menjadikan bumi hanya sebatas objek eksploitasi, pemuasan diri, keserakahan dan ketamakan yang tak habis-habis," katanya.

Para pemegang kekuasaan dan pemodal harus hati-hati mengeksplorasi alam. Karena ketika ketamakan yang diutamakan, maka rakyat akan bangkit melawannya.[]

*Suplemen WAHID Institute di Majalah TEMPO, Senin, 25 Juni 2007

Melawan Nuklir dengan Shalawat*

2007-06-29T01:51:00.000-07:00

Oleh Nurul Huda Maarif

Eling-eling sira manungsa,
PLTN gawe sengsara,
Mumpung durung diputusna,
Mula sira padha mikira

Eling-eling sira manungsa,
PLTN bisa cilaka,
Mumpung durung ditutugna,
Mula sira padha nolak'a

Nuklir ora kaya mebel ukir,
Nuklir beda karo lampu senthir,
Nuklir uga dudu untir-untir,
Proyek Nuklir mara'ake fekir.
(Proyek Nuklir mara'ake kenthir)

Melawan kekuasaan tidak mesti menggunakan kekuatan fisik. Shalawat pun bisa jadi alternatif kekuatan yang tak kalah ampuh. Inilah yang ditempuh aktivis muda dari Jepara, Zakariyya el-Anshori, untuk menentang rencana pemerintah membangun Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) di Muria Jepara Jawa Tengah.

Hingga kini, rencana yang telah berjalan sejak masa Orde Baru tahun 1978, itu belum juga terlaksana. Penolakan datang bergelombang dari berbagai lapisan masyarakat. Salah satunya penolakan melalui Shalawat Anti-PLTN yang diciptakan pada 1997 oleh aktivis Lakpesdam NU Jepara itu.

"Saya berasumsi, 80 % masyarakat Jepara itu "beragama" Nahdhatul Ulama. Makanya saya ciptakan shalawat ini, baik dalam tulisan latin maupun Arab pegon (tulisan beraksara Arab namun berbahasa Jawa, red)," terang pria kelahiran Jepara pada 1970 ini. "Yang Arab pegon ini cukup efektif untuk menggerakkan massa," imbuhnya.

Mengapa memilih shalawat sebagai media perlawanan? "Karena massa di Jepara itu mayoritas NU, maka saya harus menyederhanakan istilah tehnologi yang rumit dengan istilah lokal yang bisa diterima," jawab ayah seorang putera ini.

"Hanya saja, awalnya shalawat ini ditujukan untuk ibu-ibu majelis taklim. Mereka kan sulit memahami istilah-istilah PLTN. Maka harus dibahasakan lebih sederhana," alumni beberapa pondok pesantren di Jepara dan Yogjakarta ini berargumen.

Dikatakannya, shalawat ternyata memiliki efek yang tidak bisa dipandang sebelah mata. "Kalangan sepuh atau tua, memang banyak diam. Tapi anak-anak muda kian berani bersuara lain terhadap PLTN," terang "jebolan" Universitas Gajah Mada (UGM) Yogyakarta ini.

Menurut Yankz - sapaan akrabnya - shalawat ini acapkali dibaca pada pertemuan-pertemuan budaya. Misalnya, pada pembacaan puisi, pertunjukan teater, dan sejenisnya, termasuk pada peringatan Hari Lingkungan Hidup 5 Juni 2007 lalu.

"Saya juga pernah membacanya di perlombaan teater, menjelang kejatuhan Soeharto," ujarnya. "Baru sebatas wilayah itu. Tidak seperti shalawat Nabi, yang bisa dibaca menjelang shalat wajib," imbuhnya.

Selain mengkriya Shalawat Anti-PLTN itu, Yankz juga aktif masuk ke lembaga-lembaga pelajar NU, guna mensosialisasikan dampak negatif PLTN. "Nanti yang mendominasi kan kiai-kiai muda. Makanya para gus atau "ma'syaral gawagis" ini perlu digarap. Beberapa pesantren yang nantinya diharapkan melakukan gerakan perlawanan juga kita organisir," katanya.

Yankz memang tidak mengenal lelah menolak PLTN. Dua pekan sekali, Yankz yang kini menetap di Ibu Kota Jakarta, menyempatkan diri pulang ke kampungnya guna memantau perkembangan isu PLTN. Yankz melihat, PLTN lebih banyak mendatangkan kemadharatan ketimbang kemanfaatan, baik bagi masyarakat maupun bagi lingkungan.

"Alasan agamanya kan selalu dar' al-mafasid muqaddam 'ala jalb al-mashalih (menolak kerusakan harus diutamakan ketimbang mengambil kemanfaatan, red). Dan, dampak yang akan ditimbulkan PLTN ini sangat mengerikan," ujarnya.

Selain itu, kata Yankz, di wilayah Jepara sebetulnya banyak alternatif lain yang bisa dimanfaatkan sebagai sarana pembangkit listrik yang ramah lingkungan. "Kita bisa memanfaatkan Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB), Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS), Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA), dan sebagainya. Kenapa bukan ini yang dikembangkan?" tanyanya kritis.

"Saya yakin, 100 % ini karena untuk kepentingan ekonomi, kendati dengan mengorbankan banyak pihak," jelasnya.

Kekuatirannya kian bertambah. Ternyata di negeri ini belum tersedia praktisi atau ahli nuklir khusus untuk urusan PLTN. "Sekedar ahli atau teoritisi, itu banyak. Tapi mereka ahli nuklir dalam kapasitas laborat bukan skala besar," ungkapnya. "Belum lagi soal pembiayaan yang sangat banyak. Dan ini pasti dari uang rakyat," imbuhnya.

"Makanya, walaupun seluruh masyarakat Jepara menerima PLTN, bahkan KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) yang saya panuti sekalipun menerimanya, saya tetap akan menolaknya. Saya tidak ingin anak cucu saya diberi warisan utang dan kerusakan lingkungan. Inilah ideologi saya," tegasnya.

Gus Dur sendiri, jauh-jauh hari telah menyuarakan penolakannya atas rencana ini. Dituturkan Yankz, sekitar 1995, Gus Dur menyatakan, dirinya hendak menjalankan ritual puasa di tapak PLTN Ujung Watu. "Alasannya sangat NU. Karena di sana ada makam tokoh spiritual. Setelah saya cek, ternyata memang ada. Sikap Gus Dur ini menginspirasi penolakan saya pada PLTN," tandasnya.[]

*Suplemen the Wahid Institute di Majalah TEMPO, Senin, 25 Juni 2007

Prof. Dr. Udin Saripudin Winataputra: Civic Education Baru Knowing, Belum Doing

2007-06-12T02:37:00.000-07:00

Puluhan tahun menggeluti civic education (CE), menjadikan Prof. Dr. Udin S. Winataputra sangat berkompeten berbicara soal ini. Menurutnya, CE di Indonesia baru sebatas knowing belum doing. Indikatornya jelas! Mahasiswa yang telah dibekali prinsip-prinsip CE, ketika demo tetap saja tidak tertib. Malah tak jarang anarkis. Berikut tuturannya pada Gamal Ferdhi dan Nurul H. Maarif dari the WAHID Institute:

Bisa Anda jelaskan tentang CE?
CE itu nomenklatur yang dikenal di AS dan negara-negara yang berkiblat padanya.

Apa tujuan awal diciptakannya CE?
Di AS, CE itu program kulikuler yang dirancang untuk sekolahan. Tujuannya membangun warga negara AS yang cerdas, demokratis dan bertanggungjawab. Atau smart dan good citizens. Warga itu hypothetical citizen kata Aristoteles. Semua orang baru bisa menjadi warga negara kalau ada upaya khusus mendidiknya. Tidak bisa dengan berharap, lalu akan tumbuh warga negara yang baik. Jadi harus ada upaya sistemik yang dilakukan pemerintah untuk membangun masa depan bangsanya. Salah satunya dengan melakukan pendidikan kewarganegaraan (CE).

Apa beda CE di Indonesia dengan negara lain?
Negara lain mengembangkan CE dengan menempelkannya pada mata pelajaran tertentu. Dan mereka kesulitan jika CE hanya ditempelkan saja. Di Indonesia, CE itu menjadi mata pelajaran tersendiri dan independent. Ini plusnya. Minusnya ketika sudah menjadi mata pelajaran sendiri, maka ada tendensi lantas itu menjadi pengetahuan saja, karena diajarkan.

Adakah akar CE untuk konteks Indonesia?
Kita memang punya tradisi sendiri. Upaya membangun bangsa itu tidak lahir sejak reformasi. Awal abad 20 kita mencatat ada semangat berbangsa Indonesia yang oleh orang Barat ditengarai sebagai indikator bangkitnya kesadaran orang-orang Timur. Puncaknya pada 28 Oktober 1928. Ini historis yang paling menonjol terkait pembangunan bangsa. Saat itu sejumlah anak muda berikrar �berbangsa satu bangsa Indonesia, bertumpah darah satu tumpah darah Indonesia dan berbahasa satu bahasa Indonesia.� Ini semangat untuk menjadi banga yang satu, hidup di tanah tumpah yang satu dan berbahasa yang satu bahasa Indonesia. Ini kian mengkristal ketika Indonesia merdeka pada 1945.

Jadi kesadaran bernegara itu telah ada sejak dini?
Betul! Persoalannya bagaimana mewujudkan itu? Salah satu alatnya pendidikan sebagai sarana membangun bangsa ini lewat generasi mudanya. Student today leader tomorrow. Inilah latar belakang historis dan filosofis mengapa kita harus punya program pendidikan yang dirancang khusus untuk membangkitkan kesadaran berbangsa. Maka pada 61-an dikembangkanlah mata pelajaran Civic.

Pelopornya siapa?
Buku yang berpengaruh waktu itu ditulis Sopardo SH, berjudul Civic; Manusia dan Masyarakat Baru Indonesia. Tapi waktu itu civic diisi bahan-bahan yang sangat indoktrinasi. Lewat mata pelajaran ini kita dicekoki bagaimana seharusnya menjadi warga negara dengan memahami doktrin politik kenegaraan waktu itu. Bahkan civic bukan lagi menjadi alat bagi bangsa dan negara, tapi menjadi alat pemerintah untuk mengindoktrinasi rakyat. Padahal sesungguhnya civic itu untuk membangun warga yang pro negara bukan pro pemerintah. Kalau perlu kritis terhadap pemerintah.

Itu berlangsung hingga tahun berapa?
Tahun 68 civic berubah menjadi Pendidikan Kewargaan Negara (PKN). Itu mirip dengan CE juga. Doktrin pemerintahnya mulai dikurangi dan muncul doktrin negara. Yang dominan masuk ke situ UUD �45 dan Pancasila. Ini doktrin negara. Ini berlangsung sampai tahun 74. Tahun 75, nama PKN berubah PMP. Tahun 94 menjadi Pendidikan Pancasilan dan Kewarganegaraan (PPKn). Barulah beberapa tahun silam, muncul wacana baru tentang pendidikan kewarganegaraan sebagai pendidikan demokrasi dalam arti generic. Pendidikan kewarganegaraan harus menjadi wahana pendidikan demokrasi.

Apa kelemahan CE yang ada?
CE yang ada di Asia baru teaching about democracy (pelajaran tentang demokrasi) yang lebih ke wacana. Dengan kata lain baru how to know democracy dan belum how to build democracy seperti di AS, Inggris dan New Zeland. Di Indonesia kita harus bergerak ke tengah dulu. Jangan dulu melompat ke building.

Bukankah CE sudah cukup lama diajarkan di Indonesia?
We cannot build democracy without culture. Demokrasi itu selalu ada kulturnya. Apakah kita tidak punya akar demokrasi? Hampir sebagian besar orang mengatakan, iya, kita tidak punya akar demokrasi. Karena sejarah kita itu sejarah kerajaan atau monarki lokal. Budaya kita bukan budaya mengindonesiakan Indonesia, tapi budaya komuniter. Saya sering dialog dengan orang DPR. Dalam benak mereka bukan Indonesia nomor satu, tapi partai. Apalagi kalau sudah menjelang Pemilu. Sekarang hanya sedikit orang yang masuk partai karena ideology. Saya setuju orang mengatakan, politikus itu lebih mencerminkan pekerja-pekerja politik. Ini beda dengan Syahrir yang sekali sosialis, sampai mati tetap sosialis. Moh. Rum yang sekali Masyumi tetap Masyumi. Meraka berpartai dengan keyakinan.

Jadi seakan politikus itu musuh CE?
Karena orang politik itu keberpihakannya terlalu pragmatis. Sebenarnya politisi harus diajarin slogan mereka sendiri. Mereka hafal, loyalitas pada partai itu selesai ketika loyalitas pada bangsa itu mulai. Begitu anggota DPR dilantik dan disumpah sebagai wakil rakyat, maka selesailah loyaliti pada partai.

Selain politikus, apa lagi tantangan yang dihadapi CE?
Tantangannya banyak dan sangat berat, termasuk system multipartai dan otonomi daerah. Misalnya sejarah lahirnya UUD 45 pasal 33 tentang bumi, air, dan kekayaan laut dipelihara oleh negara, itu yang merumuskan Hatta dan Syahrir. Mereka pemuda Sumatra yang tahu di bawah alam ada kekayaan. Tapi dengan Otda, ada kabupaten bertengkar soal laut. Nelayan bisa berkelahi rebutan lahan. Ini menyebabkan Indonesia terkapling-kapling. Akibatnya, yang terbentuk bukan orang yang punya jiwa keindonesiaan, tapi orang yang lokalis, primordial dan sangat egosentris.

Itu memang ironis. Lalu capaian apa yang telah diraih CE?
Yang paling kelihatan hanya knowing saja. Orang banyak tahu demokrasi. Itupun pada tingkat akademisnya. Jadi banyak pekerjaan yang harus kita lakukan. Karena itu seluruh komponen yang konsen dalam soal ini harus menyatukan pikiran. Dan yang konsisnten menyebarkan hal ini justru media massa. Kita juga harus membangun kesadaran bersama. Misalnya apa kesadaran orang Aceh, Jawa, Sunda, Manado dan sebagainya. Sama lahir di Indonesia, sama punya kepentingan. Bangunlah kesamaan itu. Jangan tonjolkan perbedaannya. Simbol-simbol Indonesia harus dikedepankan, seperti simbol budaya atau yang lain. Kalau simbol politik itu terlalu dipaksakan.

Perhatian pemerintah sendiri soal ini bagaimana?
Pemerintah harus mencermati dan mendorong soal ini.

Terkait standar isi, bagaimana Anda menilainya?
Saya prihatin dengan standar isi pendidikan kewarganegaraan untuk SD, SMP, dan SMA karena sangat dominan kontennya. Ini berarti anak sekolah hanya akan diperkuat knowing-nya. Untuk SMP misalnya, ada bunyi kompetensi, siswa mampu menganalisis suasana kebatinan perundangan-undangan yang berlaku. Celaka! Kalau anak SMP harus dicekoki untuk menganalisis apa sih suasana kebatinan itu? Ini untuk mahasiswa fakultas hukum jurusan hukum tata negara.

Perkembangan CE saat ini bagaimana?
CE sekarang sedang diperbaiki lewat BSNP. Ini tim nasional yang menyiapkan standar isi, standar pembelajaran, dan standar guru yang nantinya akan diajarkan dari SD sampai PT.

Evaluasinya seperti apa?
Itulah! Karena knowing, evaluasinya hanya testing. Itu resikonya! Kalau sudah doing, evaluasinya bukan lagi testing, tapi juga doing. Jadi upaya merubah atau menyempurnakan program pendidikan kewarganegaraan, itu juga harus disertai menata lingkungan belajar, metode pembelajaran dan kualifikasi guru-gurunya. Saya banyak bergaul dengan guru-guru PPKn. Yang ada dalam pikiran mereka hanya menuang buku pelajaran. Ini kan problem. Jadi masih sangat berat.

Jadi Anda mengakui CE baru sebatas knowing?
Di kita masih dominan itu. Doing-nya ada, tapi kalau dipresentasi mungkin knowing-nya 75 %. Buktinya anak-anak sekolahpun kalau demo nggak bisa tertib. Indikatornya itu saja lah. Mereka tahu demokrasi, tapi belum bisa mempraktikkannya.

Bukankah banyak orang beranggapan CE telah berhasil?
Itu sering bikin saya malu hati. Saya katakan, itu hanya lips service. Saya sendiri merasa, kita belum banyak beranjak secara signifikan. Dalam pemikiran memang banyak berubah.[]

Kiai Husein: "Memulung" Kebenaran Terpinggirkan

2007-06-12T02:30:00.000-07:00

Oleh Nurul H Maarif

KH Husein Muhammad, 52 tahun, adalah segelintir kiai yang miris menatap tindak ketidakadilan terhadap perempuan. Lebih miris lagi, ternyata "agama" turut terlibat dalam arus besar budaya tidak adil itu.

"Tanpa disadari, ternyata telah terjadi tarik-menarik yang sulit dipisahkan antara sistem budaya dan "agama" yang memberikan kekuatan besar bagi terciptanya subordinasi dan ketertindasan bagi kaum perempuan," ujar Pengasuh Ponpes Dar al-Tauhid Arjawinangun Cirebon ini tercengang.

Tapi itulah, imbuhnya, realitas yang tengah terjadi di masyarakat, kendati sesungghunya agama maupun agamawan tidak menghendakinya. "Ada kesenjangan dan ketimpangan antara idealitas agama dan realitas sosial," jelas pendiri Fahmina Institute ini.

Kang Husein -- sapaan akrabnya -- melihat, ketidakmampuan memilah mana teks agama yang mencerminkan makna humanitas universal dan mana yang mencerminkan humanitas kontekstual, menjadi akar tunggal kesenjangan dan ketimpangan itu. "Saya melihat kenyataan di atas dan saya merasa terganggu. Saya lalu mencoba mencari-cari jawabnya melalui kajian terhadap teks-teks keagamaan klasik yang kebetulan menjadi basis intelektual saya," ujarnya. Hasilnya, apa yang tertera dalam kitab klasik merupakan interpretasi dan responsi ulama terdahulu terhadap kebudayaan setempat.

Sebab itu, satu-satunya jalan agar kitab klasik dapat dijadikan rujukan, adalah dengan menafsir ulang sesuai konteks kekinian. "Misalnya perlakuan tak adil dan kekerasan terhadap perempuan harus diluruskan, meski pandangan itu terdapat dalam kitab klasik," ujar penulis buku Fiqh Perempuan (LKiS: 2001) ini. Untuk itu, pada lokasi dan waktu berbeda, harus ada penafsiran berbeda. "Menutup peluang adanya penafsiran atas teks-teks kitab suci merupakan penghinaan terhadap kitab suci itu sendiri," katanya.

Alumni Pesantren Lirboyo Kediri Jawa Timur 1973 ini menambahkan, dalam ajaran tauhid kedudukan manusia diletakkan sejajar. Hanya ketakwaan yang bisa mendudukkan manusia pada tingkat yang tinggi. "Merujuk pada tauhid ini, mestinya tak ada penindasan atau pensubordinatan terhadap perempuan," ujar penulis buku Islam Agama Ramah Perempuan (LKiS: 2004) ini.

Sejarah membuktikan, imbuhnya, melalui Alquran Nabi Muhammad SAW justru telah melakukan perjuangan menegakkan keadilan jender di tengah budaya patriarki yang akut. "Nabi sedang melakukan transformasi sosial-kultural Arab secara bertahap. Dan ternyata perempuan kala itu mulai mendapatkan perlakuan yang adil. Ketika ada perempuan lahir kemudian dibunuh secara diam-diam, Alquran mengkritiknya dengan nada sinis dan pengingkaran," ujarnya seraya mengutip QS At-Takwir [81]: 8-9. "Malah ketika masyarakat jahiliah tak memberikan hak waris pada perempuan, Alquran memberikannya meski separuh," imbuhnya lagi.

Fatwanya yang membolehkan perempuan menjadi imam shalat bagi laki-laki, menjadi bukti keberaniannya menerabas arus mayoritas itu. "Sejauh ini pandangan saya cukup jelas. Perempuan dibolehkan menjadi imam salat bagi siapa saja, baik bagi perempuan maupun laki-laki," tandas pendiri Balkis Women's Crisis Centre ini.

"Saya kira (pikiran Kang Husein, red) yang paling berani adalah soal kepemimpinan dalam shalat," ujar Indonesianis Andree Feillard mengakui. Kang Husein, imbuh Andree, selalu berusaha mencari makna esensial yang tertanam dalam satu ayat atau hadis menyangkut jender. "Sebagai seorang yang memiliki latar belakang tradisi kitab kuning cukup kuat, Kiai Husein mampu membaca dan memetakan berbagai ketimpangan hubungan laki-laki dan perempuan melalui berbagai ragam referensi secara teliti dan kritis," kata Rais Syuriah PBNU KH A Sahal Mahfudh kagum.

Itulah Kang Husein, yang oleh Mantan Koordinator JIL Ulil Abshar-Abdalla digelari "pemulung� wacana terpinggirkan. "Ada yang bilang al-khata' al-masyhur khairun min al-shawab al-mahjur/kesalahan yang populer lebih baik dari kebenaran yang dimarjinalkan. Dan saya "pemulung" wacana al-shawab al-mahjur itu," kata Mantan Direktur Wacana Rahima ini.[]

Jejak Agamawan Organik

2007-06-12T02:24:00.000-07:00

Oleh Nurul H Maarif, Gamal Ferdhi, dan Subhi Azhari

Lambaian nyiur diiringi semilir angin menemani Imron Anwar Mu'in Yusuf, 33 tahun, yang tengah melepas lelah di beranda rumahnya, di komplek Pesantren al-Urwatul Wustqo, Sidenreng Rappang (Sidrap), Sulawesi Selatan. Ia baru pulang dari menghadiri workshop nasional The WAHID Institute, di Kota Padang. Tiga hari acara ditambah dua hari perjalanan udara, benar-benar membuatnya capek.

Waktu santai selalu dimanfaatkan kyai muda penuh semangat ini untuk me-recharge ilmunya. Pada hari itu misalnya, di tangannya tampak sebuah kitab karya mantan pemimpin tertinggi Universitas Al-Azhar, Mesir Syaikh Muhammad Mutawalli al-Sya'rowi berjudul al-Fatawa al-Kubra (Fatwa-fatwa Agung, red). Dengan teliti, lembar demi lembar buku berbahasa Arab itu ditelaahnya.

Di Sulawesi Selatan, Imron dikenal sebagai keturunan "darah biru". Ia cucu salah satu ulama besar di sana, Anre Gurutta H Abdul Mu'in Yusuf, mantan Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sulawesi Selatan periode 1987-1997, yang digelari Kali Sidenreng (hakim agama di Sidenreng, red).

Meski kakeknya mantan ketua MUI Sulawesi Selatan, ia tetap bersikap kritis terhadap lembaga itu. Bahkan, dengan tegas ia menyatakan keluar dari keanggotaan MUI Sidrap, karena tidak setuju dengan fatwa hasil Musyawarah Nasional (Munas) MUI ke-7 2005 lalu. "Fatwa-fatwa itu tidak lagi menunjukkan Islam sebagai agama rahmatan lil 'alamin", tandasnya berargumen.

Gurutta Imron, begitu ia biasa disapa santri-santrinya, memang tidak punya banyak waktu untuk sekedar bersantai. Selain menjadi pengasuh pesantren Al-Urwatul Wustqo, yang berlokasi di Kabupaten Sidrap Sulawesi Selatan dengan 400 orang santri, ia juga aktif dalam berbagai kegiatan di luar pesantren. Misalnya diskusi, seminar, advokasi kebijakan pemerintah, hingga pendampingan masyarakat lokal. Ia tidak pilah-pilih mana aktifitas sosial yang harus dilakukan dan mana yang kudu ditinggalkan. "Tidak ada persoalan. Karena kita ini khadimul ummah (abdi rakyat, red)" ujarnya.

Karena dedikasinya itu, pantas jika Imron menjadi figur agamawan muda muslim dambaan masyarakat. Ia memiliki karakter keberagamaan kuat, kemampuan intelektual mumpuni, pun tak abai membaca situasi sosial politik yang berlangsung di sekelilingnya. Agamawan saat ini memang dituntut untuk mampu mengartikulasikan realita dan menjadikan spirit-spirit ketuhanan sebagai alat kritik sosial serta respon terhadap berbagai bentuk ketidakadilan di masyarakat.

Meminjam istilah Antonio Gramsci, agamawan seperti ini disebut sebagai "intelektual organik", yakni intelektual yang melakukan perubahan bersama dan melebur dengan masyarakat. Mereka tidak asyik masyuk sendirian di "menara gading" dengan ide-ide besarnya. Itulah intelektual sejati.

Para agamawan organik ini, menurut pemikir progresif Moeslim Abdurrahman, tak sebatas membimbing ritualitas dan spiritualitas masyarakat melalui lembaga pendidikan yang mereka pimpin, tapi juga menumbuhkan kesadaran kolektif agar masyarakat memiliki kesadaran tentang asal-muasal atau sumber penindasan dan bagaimana menyikapinya. Karenanya, isu-isu ketidakadilan, Hak Asasi Manusia (HAM), masalah buruh, petani, persoalan gender, pemberantasan korupsi, permberdayaan ekonomi, penyelamatan lingkungan dan masalah pendidikan, merupakan lahan kerja intelektual organik ini.

Itu pula yang diteladankan Gurutta Imron. Ia berjibaku membela hak-hak Komunitas Agama Tolotang, yang oleh pemerintah dilabeli sebagai pemeluk Hindu. "Mereka juga bagian dari masyarakat Sidrap yang hak-hak publiknya harus dijamin" alumnus Universitas Al Azhar Kairo ini berargumen. Dan apa yang dilakukannya berhasil melahirkan kesadaran baru, bahwa ternyata ada motif-motif ekonomi para penguasa di balik semua itu.

Sikap kritis agamawan, semisal Gurutta Imron, memang sangat diperlukan masyarakat untuk menjelajahi kenyataan hidup yang terus berubah. Sikap seperti itu pula yang ditampakkan Tuan Guru Haji Syamsul Hadi Muhsin, 40 tahun, di Lombok Tengah, dengan aksinya memanfaatkan lahan tidur untuk kepentingan masyarakat sekitar.

Syamsul Hadi merupakan agamawan muda yang tidak hanya memiliki penguasaan ilmu-ilmu keislaman klasik mendalam. Jebolan Universitas Al-Azhar Mesir 1994 ini mampu meracik pendekatan-pendekatan yang datang dari khazanah klasik (Islam) dan modern (Barat) dengan sangat baik. Selain piawai mengelola pesantren, ia juga lihai mengelola lahan pertanian. Keterbelakangan ekonomi dan pendidikan masyarakat Lombok misalnya, menjadi inspirator pengasuh Pondok Pesantren Nusrusshobah, Batunyale Praya, Lombok Tengah yang hobi bertani ini, untuk menyulap lahan tidur menjadi produktif. Semua diorientasikan untuk kepentingan masa depan ekonomi dan pendidikan masyarakat setempat.

Berbekal jaringan yang dimiliki, Syamsul lantas mengontak rekan-rekannya di beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Mataram untuk dicarikan bibit jahe. Tanpa diduga, panen jahe kelompok binaannya sangat menggembirakan. Itu memancing belasan kelompok petani lain untuk berbondong-bondong mengikuti jejaknya.

"Antusiasme ini muncul, karena inilah yang mereka harapkan. Selama ini mereka sudah muak dengan para cendekiawan yang hanya bisa ngomong", jelasnya. Untuk itu, bersama The WAHID Institute, ia mendirikan Koperasi Sejahtera untuk mewadahi animo para petani di daerahnya.

Seperti halnya Gurutta Imron dan Tuan Guru Syamsul, jejak keberpihakan agamawan organik kepada masyarakat ini juga dapat temui dalam diri Bahruddin, 40 tahun. Pria sederhana yang lahir di Desa Kalibening, Salatiga, ini memiliki gairah keagamaan begitu tinggi. Ia santri sekaligus pengasuh Pondok Pesantren Edi Mancoro, Gedangan, Salatiga pimpinan KH. Mahfud Ridwan yang dikenal sebagai tokoh yang sangat dekat dengan masyarakat akar rumput. Meskipun jauh dari kesan sebagai "tokoh pendidik", justru lulusan Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo Semarang ini adalah Direktur SLTP Alternatif Qoryah Toyyibah Desa Kalibening, Salatiga, Jawa Tengah, salah satu sekolah yang berbasis pada komunitas dengan prinsip pendidikan murah.

Tidak hanya itu. Dari pergumulannya dengan masyarakat setempat, Bahruddin melahirkan kelompok tani yang dinamakan Al-Barokah, yang diartikannya berkah dari alam. Paguyuban petani itu tidak hanya memberikan penyuluhan bagaimana cara mengatasi hama dan irigasi, melainkan juga menanamkan pentingnya pertanian organik sebagai sistem pertanian terpadu.

"Saya mendirikan lembaga pendidikan dan berbagai lembaga itu bersama masyarakat, dengan hasil yang luar biasa. Itu menunjukkan bahwa mereka punya kemandirian dan kearifan," jelas ayah tiga putera ini.

Ia rajin mengkritisi para aktivis yang hanya bisa menempatkan masyarakat sebagai obyek perubahan. "Masyarakat itu memiliki potensi yang tidak pernah terekspos. Hanya saja, seringkali kita tidak menyadari hal itu," keluhnya.

Sosok lain dalam deretan agamawan organik yang tak kalah penting adalah KH. M Dian Nafi', 41 tahun, pengasuh Pondok Pesantren Al Muayyad, Windan, Makamhaji, Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. Lahir dari lingkungan pesantren yang kental dengan tradisi keagamaan, tak membuatnya sempit dalam memandang Islam.

Spirit agama, menurutnya, justru merupakan pendorong paling kuat untuk melahirkan perdamaian, persaudaraan dan rekonsiliasi antar umat manusia. Prinsip itu ia tanamkan pada para santrinya. Bahkan suami Murtafiah Mubarokah ini mempraktekkan prinsip itu dengan terjun langsung membantu rekonsiliasi di Maluku yang dilanda konflik sejak tahun 1999.

"Jika kita berhasil memfasilitasi rekonsilliasi, maka kita tidak berhak atas pujian, karena merekalah yang telah bersedia melakukan rekonsiliasi. Itu adalah hak mereka," ungkap Dian mengenang pengalamannya di Maluku.

Itulah fenomena agamawan organik yang, antara lain, terjadi di lingkungan Nahdhatul Ulama. Walau mereka acap disebut generasi hibrida NU, namun kemunculan mereka tidak bisa dilepaskan dari pengaruh generasi sebelumnya. Mereka bukanlah si Malin Kundang yang terkutuk. Mereka datang bukan tanpa preseden dalam sejarah.

KH. Abdurrahman Wahid di Nahdlatul Ulama dan Prof. Dr. Ahmad Syafi'i Ma'arif di Muhammadiyah adalah sosok-sosok besar yang punya andil luar biasa bagi kelahiran generasi hibrida di dua organisasi Islam terbesar itu. Bahkan "jalan hidup" generasi tersebut tak terputus dari ghirah pendiri Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah KH. Hasyim Asy'ari dan KH. Ahmad Dahlan.

Kehadiran agamawan organik itu menjadi lebih bermakna. Mereka seolah muncul dari kubangan para agamawan yang terjun ke dunia politik tanpa visi transformatif, melainkan visi material. Ironisnya, setelah "godaan politik material" semakin telanjang, kiprah mereka ditenggelamkan kecenderungan agamawan (Islam) yang semakin jauh dari gerakan pastoral.[]

Djudju Zubaidah: Pembebasan Itu Misi Rasulullah

2007-06-12T02:18:00.000-07:00

Kesetaraan perempuan di pesantren tidak terbatas pada perdebatan wacana dalam buku dan pidato, melainkan advokasi dan konseling secara berkesinambungan. Salah satunya dilakukan Forum Kajian dan Sosialisasi Hak-hak Perempuan Nahdina yang didirikan 21 April 2002 di Cipasung, Tasikmalaya. Ketua Nahdina Cipasung Djudju Zubaidah menyampaikan kiprah lembaganya kepada Nurul Huda Maarif dari the WAHID Institute.

Apa kegiatan Nahdina?
Nahdina fokus pada kajian kesetaraan jender. Hasilnya kita sosialisasikan saban pengajian, melalui majelis taklim. Kita juga memberikan pengertian bagaimana membangun paradigma baru tentang relasi lelaki dan perempuan, kesehatan reproduksi dan sebagainya.

Selain itu, kita mengadakan pelatihan untuk guru-guru yang ada di lingkungan Pesantren Cipasung, Tasikmalaya yang diasuh KH. Ilyas Ruhiat, mantan Rais 'Am Syuriyah PBNU, juga guru-guru di sekitar pesantren. Ini ajang untuk berkomunikasi, advokasi, dan sosialisasi gagasan kita tentang isu Islam dan hak-hak perempuan.

Sekarang kami sedang berusaha bagaimana agar mata pelajaran atau kurikulum itu punya perspektif jender. Pelajaran Biologi atau Fikih misalnya, itu dijelaskan dulu bagaimana perspektif jendernya. Semua ini kita masukkan melalui guru-guru yang tergabung dalam Musyawarah Guru Mata Pelajaran. Guru-guru ini diharapkan bisa menularkannya pada anak didik.

Pada tahap selanjutnya, karena ada masalah dan ada korban akibat relasi tidak seimbang yang selama ini berjalan, maka kita mengambil bentuk advokasi.

Advokasinya seperti apa?
Ada dua pola. Pertama, menyoroti kebijakan pemerintah daerah. Kedua, penanganan langsung korban. Jika ada peraturan daerah tidak berpihak atau diskriminatif pada perempuan, maka kita mengadakan dialog dan dengar pendapat dengan DPRD Tasikmalaya. Tujuannya supaya mereka melihat kembali bahwa sebenarnya aturan itu tidak boleh dilaksanakan begitu saja, tapi harus menampung aspirasi masyarakat yang akan diatur. Sedangkan untuk advokasi korban, kita bikin crisis center di pesantren, bekerja sama dengan PUAN Amal Hayati cabang Cipasung.

Bagaimana respon DPRD?
Ketika dialog, umumnya mereka paham. Tapi untuk mengimplementasikannya dalam bentuk peraturan daerah yang adil, mereka mikir-mikir. Ada juga yang selama ini merasa telah diuntungkan, sehingga enggan untuk berubah.

Apa penyebab lainnya?
Paradigma lama masih tetap dipakai. Apa yang kita sampaikan, tampaknya hanya untuk konsumsi pemikiran. Jadi, banyak tokoh masyarakat yang terbuka pikirannya, tapi tindakan tetap saja.

Bagaimana dengan keluarga pemimpin Pesantren Cipasung?
Mereka justru lebih terbuka. Tapi kalau di tingkat ustadz kampung, masih banyak yang memakai paradigma lama. Walau mereka muda, tapi pemikiran tetap lama.

Respon Nahdina terhadap sikap mereka ?
Memang untuk konsisten pada perjuangan itu banyak tantangannya. Namun kita akan terus mensosialisasikan bahwa perempuan itu bukan ladang diskriminasi. Kita, melalui Nahdina yang berdiri pada 21 April 2002, juga akan mensosialisasikan buku-buku baru yang mengkritisi isi kitab kuning yang mendiskreditkan perempuan, seperti 'Uqud al-Lujjayn.

Apa rencana Nahdina lainnya?
Nampaknya Nahdina harus bekerja keras. Karena faktor yang mendukung timbulnya kekerasan terhadap perempuan semakin kuat. Sedang kerja kita masih sangat minim. Keadaan ekonomi yang terpuruk, misalnya, menjadikan perempuan sebagai korban. Kadang harus nanggung biaya hidup sendiri, ada yang ditinggalkan suami sementara anak sudah ada, dan banyak lagi. Jadi, karena masalah ekonomi nasib perempuan semakin terpuruk.

Mengapa Anda dan Nahdina begitu gigih berjuang?
Islam yang dibawa Rasulullah SAW, itu agama pembebasan. Karena itu, saya harus melakukan pembebasan semampu saya, apapun resiko yang saya hadapi. Mengapa? Karena misi Rasulullah SAW diutus ke dunia itu untuk menegakkan keadilan.[]

Kritik Dijawab Kritik

2007-06-12T02:12:00.000-07:00

Oleh Nurul H Maarif

Berawal dari realitas kehidupan yang terus berubah, kitab Syarh 'Uqud al-Lujjayn fi Huquq al-Zaujayn, mendulang banyak pertanyaan dan bahkan gugatan. Kitab karya Muhammad bin �Umar al-Bantani (1813 M-1898 M), yang hingga kini masih menjadi "buku wajib" bagi perempuan dalam membina hubungan dengan lelaki, ini dinilai mengandung banyak unsur ketidakadilan, utamanya terkait kedudukan perempuan di hadapan laki-laki. Penilaian seperti ini, antara lain, dinyatakan Forum Kajian Kitab Kuning (FK3).

FK3, yang diketuai Ny. Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid, dan beranggotakan cendekiawan dan feminis muslim, seperti KH Husein Muhammad, Lies Marcoes Natsir, Badriyah Fayumi, Syafiq Hasyim, Farcha Cicik, Faqihuddin Abdul Kodir, dan Juju Zubaidah, ini merasa bertanggungjawab menelaah ulang kitab -- yang menurut KH Bisri Mustofa Rembang membuat laki-laki besar kepala -- ini secara kritis dan akademis. Telaah ini berupa takhrij -- penelusuran terhadap riwayat-riwayat hadis yang menjadi sandaran buku ini -- dan ta'liq -- pemberian komentar atas beberapa pandangan pengarang.

"Dengan telaah ini diharapkan muncul pembacaan yang kritis dan proporsional, yang memberikan nuansa dan pemahaman baru bagi penciptaan hubungan laki-laki dan perempuan, suami-isteri," tulis tim FK3.

Setelah bekerja selama tiga tahun, hasil telaahan atas kitab yang kadung mengakar di dunia pesantren ini terbit pada 2001 dengan judul Wajah Baru Relasi Suami Isteri; Telaah Kitab 'Uqud al-Lujjayn. Dunia pesantren yang selama ini adem-ayem pun terusik. Keterusikan ini memantik sejumlah "kiai muda" dari Pasuruan Jawa Timur yang tergabung dalam Forum Kajian Islam Taradisional (FKIT) untuk membuat buku bantahan berjudul Menguak Kebatilan dan Kebohongan Sekte FK3 dalam Buku Wajah Baru Relasi Suami Isteri, Telaah Kitab 'Uqud al-Lujjayn, yang terbit pada 2004.

Dalam kata pengantarnya, Ketua Rabithah Ma'ahid Islamiyyah Kab. Pasuruan, KH Abdulhalim Mutamakkin menyatakan, FKIT merasa terpanggil untuk meluruskan hasil telaah FK3 yang mereka nilai "tidak lurus".

"Mengritisi sebuah karya memang perbuatan yang terpuji dalam rangka mencari suatu kebenaran. Akan tetapi apabila dilakukan dengan cara dan tujuan yang tidak benar atau oleh orang yang tidak memiliki cukup ilmu untuk memahami karya bersangkutan, maka harus diluruskan," terang KH Abdulhalim.

"Risalah ini adalah benar-benar menegakkan kebenaran ajaran Rasulullah Saw dan meluruskan paham orang yang salah, melenceng dari tuntunan ulama'una al-salaf," tulis KH Muhammad Subadar dalam sambutannya.

FKIT yang dibentuk oleh Rabithah Ma'ahid Islamiyyah Kab. Pasuruan ini beranggotakan, antara lain, Muhhibbul Aman Ali, Baihaqi Juri, M. Idrus Ramli, Nur Hasan, Bahrul Widad Sayuthi, Bahrullah Shadiq, dan banyak lagi.

Di bukunya masing-masing, dua kelompok ini selalu berseberangan. Misalnya perihal kebolehan suami memukul isterinya yang nusyuz (membangkang). Menurut FK3, Nabi Saw tidak pernah memukul isterinya dan bahkan melarang melakukannya. "Bagaimanapun juga, pemukulan itu akan menimbulkan dampak psikologis yang kurang baik. Lebih-lebih bila sampai diketahui anak-anak, maka dampaknya akan kian tidak baik lagi. Karena itu, pemukulan harus dihindarkan," tulisnya (h. 52).

Mengomentari kesimpulan di atas, FKIT menyatakan, Qs. al-Nisa'i ayat 34 dengan jelas menolerir pemukulan untuk tujuan mendidik. "Yang jelas, dalam al-Qur'an perintah memukul sebatas pada hukum mubah, bukan wajib. Bahkan yang terbaik menurut para ulama, tidak melakukannya," tulisnya (h. 51).

Inilah ciri khas tradisi pesantren. Kritik selalu dijawab dengan pembelaan atau kritik balik, namun tetap dalam koridor saling menghormati satu sama lain.[]

KH Ahmad Sobri: Mengawal Tradisi Dengan Bedug

2007-06-12T02:08:00.000-07:00

Bedug di masjid-masjid kota besar banyak disingkirkan, lantaran dinilai bid'ah (menyimpang dari ajaran Islam) oleh kelompok Islam tertentu. KH. Ahmad Sobri khawatir, tradisi luhur peninggalan Wali Songo itu hilang ditelan sejarah. Bedug berukuran besar-besarpun dibuatnya sebagai perlawanan. Berikut petikan wawancara Pengasuh Pondok Pesantren al-Falah Tinggarjaya Mangunsari Jatilawang Banyumas Jawa Tengah itu dengan Nurul H. Maarif dari the WAHID Institute:

Kenapa yang ditiru bedugnya Wali Songo?
Kalau meniru yang lainnya, saya kira itu nggak patek repot. Meniru soko (tiang, red) itu gampang. Tapi kalau meniru bedug, ini tidak gampang.

Filosofinya bagaimana?
Saya melihat, sepertinya bedug di masjid-masjid kota besar sudah pada punah atau hilang. Saya takut sekali dengan syiar Islam yang hampir hilang. Makanya, itulah yang saya lakukan. Saya merasa tertantang.

Hilangnya karena faktor apa?
Mereka (kelompok Islam tertentu, red) menganggap itu bid'ah.

Artinya, itu karena ideologi keagamaan kelompok tertentu?
Mungkin begitu. Betul itu! Kalau itu dibiarkan, tradisi NU atau Wali Songo akan hilang.

Melihat kreasi ini, respon masyarakat bagaimana?
Ini menjadi kebanggaan mereka.

Efeknya bagi mereka apa?
Saya melihat, masyarakat menjadi semangat ke masjid, karena ada suara bedug sebelum Jum'at misalnya. Orang yang sedang bekerja tahu, oh bedugnya sudah berbunyi. Dan mungkin kalau nggak ada rumah-rumah, bunyinya bisa terdengar sampai 5 km. Itu tanpa pengeras suara.

Adakah ritual khusus dalam proses pembuatannya?
Setiap kita mulai mengerjakan tidak pernah meninggalkan hari Rabu. Kita mengerjakannya malam hari dengan didahului tahajjud. Yang kerja nggak pernah batal wudhu' sebelum pasang welulang (kulit). Kalau kentut wudhu lagi. Kenapa? Karena ini bukan untuk pameran, melainkan untuk memanggil umat menghadap Allah SWT. Jadi bukan sekedar kita bikin. Kita juga tawasulan agar bedug ini bermanfaat dan menggugah semangat umat untuk beribadah, karena ini salah satu alat memanggil atau syiar untuk mereka.

Apakah ketika Wali Songo bikin bedug juga begitu?
Kalau Wali Songo kan memang nggak pernah hadats (kotor secara ruhani, red). Kalau Wali Songo, mungkin kayunya saja dibolong pakai tangan. Itulah karamah (kelebihan kakasih Allah, red).

Kalau kulit bedugnya diambil dari hewan apa?
Sapi carol. Itu sapi yang tidak ada punuknya. Itu saja! Kelebihannya kalau tidak ada punuk, bedug itu bisa kenceng.

Bagaimana dengan kayunya?
Kayunya kita cari kayu Waru. Karena selain Waru, itu kalau di-bengkung-kan (dibengkokkan, red) semuanya patah. Kita pernah mencoba kayu Nangka, Laban, dan sebagainya, itu lempeng saja dan tidak bisa dibikin pinggul. Kayu Jati juga tidak bagus. Hanya saja, pakai Waru ini kita tidak bisa pakai satu batang. Namun hasilnya anggun karena ada pinggulnya.

Rencananya mau bikin berapa bedug?
Saya merencanakan bikin sembilan buah. Itu yang besar-besar. Yang kecil-kecil kita bikin banyak.

Kalau nama-nama bedug itu diambil dari mana?
Nama Bedug Wulung Mangunsari, itu dari Banyumas. Ini khas Banyumas. Nama yang agak angker. Kalau Mangunsari itu dari bahasa Arab ma'unatu al-sari, yang artinya pemberian Allah SWT kepada orang yang suka berjalan malam. Bukan jalan kaki, melainkan banyak memohon di waktu malam. Orang Jawa kan kangelan (kesulitan, red). Yo wis, dadine Mangunsari saja.

Bedug ini dipakai untuk acara apa saja?
Hari raya, Jum'at, muktamar, juga MTQ (Musabaqah Tilawatil Qur'an). Dan sudah dibawa ke banyak tempat, ke Langitan, Kediri, dan sebagainya.

Selain bedug, adakah kerajinan yang lain?
Sekarang belum ada.

Pak Kiai adalah pelestari tradisi NU. Ada pesan untuk generasi NU?
Waktu Gus Mus (KH. Ahmad Mustofa Bisri, red) ke sini, saya bilang; kalau di Katolik itu kan ada Katolik Ortodok di Roma. NU itu juga punya jutaan orang ortodok. Sampai sekarang, mereka ini belum tersentuh. Di sini juga ada banyak thariqah (lembaga spiritual Islam, red). Ini kekayaan NU yang belum tersentuh. Yang diemong cuma bocah-bocah (anak-anak, red) saja dengan seminar-seminar. Saya berharap, kita tidak meninggalkan tradisi yang sudah digarap sejak zaman Rasulullah SAW.[]

Wajah Islam Moderat di Dinding Kanvas

2007-06-12T01:56:00.000-07:00

Oleh Nurul H Maarif

Menampilkan wajah Islam moderat tak mesti lewat orasi atau karya ilmiah. Kanvaspun bisa dijadikan media. Itulah yang dilakukan kaligrafer Jauhari Abdul Rosyad (34 tahun).

"Saya hanya bisa menulis kaligrafi. Ngajar atau pidato nggak bisa. Yang penting saya memberikan sesuatu untuk perdamaian dunia ini," ujar alumni 1996 Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri, Jawa Timur kelahiran Jakarta 1973 ini.

Peraih juara pertama lomba kaligrafi se-Jawa Timur pada 1992 ini sengaja memilih isu pluralisme agama, keadilan sosial, juga multikulturalisme, sebagai tema karyanya. "Saya prihatin! Sekarang banyak muncul kelompok Islam radikal yang mengusung isu syariatisasi dan menafikan toleransi atau pluralisme," ujar ayah dua putera ini beralasan.

Dikatakannya, apa yang dilakukannya, itu ibarat "pembangkangan" seorang santri terhadap teks sakral leluhurnya. "Saya Islam, Nahdhatul Ulama, dan Syafi'iyyah. Dalam Syafi'iyyah misalnya, membunuh orang murtad (keluar dari Islam, red) itu kok menjadi ijma' (konsensus ulama, red)," kritiknya. "Tapi saya pikir lagi, apa iya? Dari sisi tahrim (kemuliaan, red) manusia, masak sih ketentuan ini masih relevan? Ini menimbulkan pergolakan dalam diri saya," sambungnya.

Diakuinya, menulis kaligrafi dengan tema seperti ini memakan banyak tenaga dan pikiran. "Saya capek, karena bergulat dengan pikiran, bukan hanya kreasi. Bahkan kadang menabrak teks lama," akunya. "Makanya saya telah dicap macam-macam. Keislaman saya diragukan, dibilang murtad, bahkan teman baik jadi menjauh. Ini resiko dari kebebasan pikiran saya," imbuhnya.

Melalui lukisan-lukisannya, lulusan Madrasah Aliyah (MA) ini mengingatkan pentingnya saling menghargai keragaman. "Kita harus saling menghargai. Wong kita masih sama-sama sembahyang madep ngulon kok," katanya. "Dan ini, terus terang, saya banyak terpengaruh Gus Dur. Saya baca karya-karya Gus Dur dan ngaji bulan puasa pada beliau di Pesantren Ciganjur," akunya lagi.

Akhir Mei 2007, pria yang pernah berkeliling ke masjid-masjid besar se-Jawa untuk menulis kaligrafi di dindingnya, ini menggelar pameran tunggal di Galeri Nasional Indonesia Jl. Medan Merdeka Timur No.14 Jakarta. Pameran bertema Kaligrafi Multikultural ini menampilkan 41 buah karyanya, yang ditulis tiga tahun terakhir.

"Pameran ini untuk memberikan pengertian pluralisme, multikulturalisme dan toleransi," katanya. "Dan untuk mencapai tujuan itu, pembaca harus membacanya secara runtun. Kita nggak bisa mengambil satu ayat lalu kita paksanan. Makanya, itu saya susun sedemikian rupa; kita tahu Allah dulu, di mana posisi kita, baru masuk wilayah itu," imbuhnya.

Pada pameran perdananya ini, ia menampilkan kaligrafi dengan latar tulisan dari beragam etnis. "Secara visual, jenis tulisannya memang dari beragam kultur. Ada kaligrafi Arab, Mandarin/China, Jawa, Jepang, bahkan Hirogliph," ujarnya sembari mengaku sedang menyiapkan pameran keduanya.

Bukankah kaligrafi Islam itu identik dengan tulisan Arab? "Itulah masalahnya. Islam diidentikkan dengan Arab. Islam ya Islam! Arab ya Arab! Keduanaya beda. Karena itu, kultur non-Arab saya jadikan media memahami al-Qur'an, agama dan kebenaran," tandasnya beralasan. Wa Allah a'lam.[]

Kajian Isra' Mi'raj: Cara Allah SWT Menetapkan Kebijakan

2007-04-26T03:36:00.000-07:00

Oleh Nurul Huda Maarif

Setiap 27 Rajab, memori kita selalu tersedot ke masa belasan abad silam, guna merenungi Isra' Mi'raj Nabi Muhammad Saw, sebuah "drama" maha penting sepanjang sejarah kerasulan Muhammad. Melalui "drama" inilah, beliau menerima penegasan kewajiban shalat; kewajiban yang menjadi satu-satunya pembeda kemusliman dan kekafiran, satu-satunya yang diterima langsung di haribaan-Nya, satu-satunya rukun Islam yang dikumandangkan dalam azan, dan satu-satunya yang pertama dihisab di hari kebangkitan. Inilah makna penting "drama" yang terus mendulang prokontra ini.

Dalam tradisi Sunni, rekaman Isra' Mi'raj terabadikan dalam kitab-kitab Hadis mu'tabar, seperti Shahih al-Bukhari (II/299. No. Hadis: 3887) dan Shahih Muslim (I/91-92. No. Hadis: 259 dan 263). Oleh kalangan Sunni, kedua kitab ini dinilai sebagai kitab paling otentik setelah al-Qur'an. Karenanya, "drama" Isra' Mi'raj yang tersiar di dalamnya, sepanjang sejarah tak pernah diutak-atik mereka. Baru setelah kehadiran pembaru Mesir, Muhammad Abduh, kesahihan "drama" Isra' Mi'raj dipersoalkan, karena dinilai irasional.

Pengingkaran ini tidak terlepas dari background pemikiran penulis Tafsir al-Manar ini, yang rasionalis dan senantiasa mengedepankan sisi-sisi rasionalitas sebuah peristiwa. Manakala peristiwa tidak bisa dicerna rasio, maka pada saat sama peristiwa itu diingkarinya. Sebab itu, Muhammad Abduh acap diklaim lebih Mu'tazilah (sebuah mazhab rasionalis dalam Islam) ketimbang pengikut Mu'tazilah itu sendiri.

Aspek irasional Isra' Mi'raj ini juga pernah dilontarkan cendekiawan muslim Indonesia berhaluan Syiah, Husein Shahab. Secara terang-terangan, ia menolak keotentikan riwayat itu, medio 1998, kala menjadi pembicara pada bedah buku Pergeseran Pemikiran Hadis karya M Abdurrahman yang diselenggarakan BEMJ TH IAIN (kini UIN) Jakarta. Saat itu, ia lebih spesifik menyorot dialog Nabi Muhammad Saw dengan Nabi Musa As, yang menurutnya tidak masuk akal.

Dalam kedua kitab mu'tabarah itu memang diberitakan, setelah Nabi Muhammad Saw menerima penegasan kewajiban shalat sejumlah 50 kali sehari, beliau lantas turun ke bumi. Dalam perjalanan turun dari Sidrat al-Muntaha itulah, beliau bersua Nabi Musa As. Akhirnya mengalirlah dialog, yang intinya, Musa mengusulkan agar beliau memohon dispensasi pada Allah. Sebagai rasul yang lebih dulu diutus, Musa melihat umat Nabi Muhammad Saw tidak akan sanggup menjalankan kebijakan itu.

Nabi Muhammad Saw setuju dengan anjuran Musa. Beliau lantas kembali menemui Allah Swt guna memohon dispensasi. Ending-nya, beliau mendapat dispensasi sampai hanya 5 waktu sehari, setelah 9 kali berrembug dengan Allah Swt. Dari kenyataan ini, seperti dilontarkan Husein Shahab, muncul pertanyaan; apakah Musa lebih mengerti tentang kondisi riil umat Nabi Muhammad Saw ketimbang Allah Swt sendiri, sehingga kebijakan Allah Swt itu "dipersoalkan"nya? Jika Musa lebih faham ketimbang Allah Swt, kata Husein, ini tentu irasional. Sehingga, riwayat Isra' Mi'raj tak layak dipertahankan lagi.

Benarkah "protes" Musa itu indikasi ia lebih mengerti ketimbang Allah Swt? Benarkah peristiwa ini irasional, sehingga tak layak lagi dipertahankan? Lebih jauh lagi, sebelum kita gegabah menolak atau menerima riwayat ini, adakah kemungkinan-kemungkinan lain yang justeru memberikan pelajaran penting bagi kita sehingga kian menguatkan otentisitas berita ini? Untuk mengorek kemungkinan-kemungkinan lain itulah, tulisan sederhana ini hadir. Dan, Penulis menganggap selesai perdebatan ruh atau jasad Nabi Muhammad Saw-kah yang mangkat ke haribaan-Nya.

Allah-pun Bertoleransi

Cendekiawan muslim kontemporer, Dr. Yusuf al-Qardhawi, pernah menyatakan, Hadis shahih tidak akan bertentangan dengan al-Qur'an dan akal. Bila terjadi pertentangan, hanya ada dua kemungkinan: Hadisnya yang dhaif atau pemahaman kita yang keliru. Berkaitan dengan Hadis Isra' Mi'raj yang nyata-nyata dinilai shahih (terutama) oleh kaum Sunni, maka seyogyanya Hadis itu tidak bertentangan dengan (al-Qur'an dan) akal. Dan bila pertentangan dengan akal tidak bisa dielakkan, seperti asumsi Husein Shahab, maka kita perlu memahami ulang substansi Hadis itu. Sebab, dalam pandangan penulis, Hadis itu tidak bertentangan dengan akal sama sekali.

Seperti diketahui, dalam "drama" Isra' Mi'raj itu melibatkan tiga pihak, Allah Swt, Nabi Muhammad Saw, dan Nabi Musa As. Ketiga pihak itu penulis ibaratkan sedang berada dalam sebuah negara, dengan Allah Swt sebagai penguasa (pemerintah), Nabi Muhammad Saw sebagai wakil rakyat, dan Nabi Musa As sebagai oposisi. "Drama" itu sendiri mengangkat tema utama "Penetapan Kewajiban Shalat". Dan kita akan melihat bagaimana ketiga pihak itu memainkan perannya masing-masing dengan sangat menarik.
Sebagai Penguasa Mutlak, Allah Swt sebenarnya punya otoritas penuh (hak prerogatif) untuk menetapkan kebijakan-Nya tanpa harus berdialog terlebih dahulu dengan rakyat.

Lebih dari itu, Allah Swt sangat dan sangat mampu memaksakan kebijakan-Nya tanpa bisa dibantah siapapun. Rakyat harus sam'an wa tha'atan, nggak usah rewel dan bawel. Yang menolak niscaya kena hukuman. Tapi, Allah Swt tidak menghendaki perilaku otoriter seperti ini. Karenanya, Ia mengajak Nabi Muhammad Saw "sebagai wakil rakyat" untuk berrembug. Bukankah dampak kebijakan itu akan dirasakan secara langsung oleh rakyat juga?

Sebagai Penguasa, awalnya Allah Swt menawarkan (bukan memaksakan!) kebijakan kewajiban shalat sebanyak 50 kali dalam sehari. Sebagai rakyat yang taat, Nabi Muhammad Saw menunjukkan kepatuhan tanpa membangkang sedikitpun. Tapi, kepatuhan mutlak itu diluruskan (tepatnya dikritik) Nabi Musa As yang mewakili golongan oposisi. (Musa memang dikenal sebagai rasulullah yang sangat kritis). Musa melihat, umat Nabi Muhammad Saw tidak akan sanggup memikul kebijakan berat itu, berdasarkan pengalaman umat Nabi Musa As. Sebagai umat berfisik tangguh, umat Musa tidak sanggup melakukan kebijakan itu. Lantas bagaimana mungkin umat Nabi Muhammad Saw yang nota bene berfisik lemah akan mampu memikulnya?

Karena itu, sebagai oposisi, Nabi Musa As melihat, jika kebijakan Penguasa tidak sesuai kemampuan dan kondisi rakyat, maka yang terjadi justeru kemafsadatan bukannya kemaslahatan. Untuk menjembatani masalah inilah, perlu diadakan dialog antara Pihak Penguasa dengan rakyat, untuk mencari titik temu standar kemampuan rakyat dengan beban kebijakan yang dipikulnya. Dengan ujaran lain, Penguasa tidak boleh memaksakan kebijakan yang tidak mungkin dilaksanakan oleh rakyat. Ini sesuai firman Allah Swt. Benar saja, berdasarkan saran Nabi Musa As itu, Nabi Muhammad Saw lantas "memberanikan" diri negosiasi dengan Allah Swt. Bagaimana sikap Allah Swt sebagai pemegang kebijakan? Ternyata Allah Swt tidak memaksakan kebijakan-Nya secara otoriter, kendati Ia Penguasa Muthlak.

Inilah menariknya, yang dengan segala keagungan-Nya, Allah Swt justru mendengarkan suara rakyat. Dan, di sini pula pentingnya keberadaan oposisi, yakni untuk mengontrol kebijakan Penguasa. Tentu oposisi yang beriktikad baik, bukan oposisi yang selalu sentimen pada Penguasa. Yang tak kalah dimengerti, dalam drama itu, bukan berarti Allah Swt benar-benar tidak mengerti kemampuan rakyat-Nya. Allah Swt tentu sangat mengerti. Ia melakukan semua ini, tak lain untuk meneladankan bagaimana seharusnya etika penguasa dalam menetapkan kebijakan untuk rakyatnya. Karenanya, tidak tepat kita mengatakan Nabi Musa As lebih mengerti kondisi umat Nabi Muhammad Saw ketimbang Allah Swt, sehingga riwayat itu harus ditolak mentah-mentah.

Dalam QS al-Baqarah ayat 286, Allah Swt berfirman "la yukallif Allah nafsan illa wus'aha" (Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya). Ayat ini memberikan informasi secara gamblang, bahwa Allah Swt tidak pernah menetapkan kebijakan yang memang tidak mampu dilaksanakan hamba-Nya. Allah Swt mengerti, bahkan sangat mengerti bahwa hamba-Nya tidak akan sanggup melaksanakan titah shalat 50 kali sehari dan hanya mampu 5 kali saja. Itulah cara Allah Swt mendidik kita.

Berteladan pada Isra' Mi'raj

Dengan demikian, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak meniru "drama" yang dipertontonkan dalam peristiwa Isra' Mi'raj itu. Sebelum memutuskan kebijakan, hendaknya para penguasa terlebih dahulu berdialog secara intensif dengan rakyat, minimal melalui wakil-wakilnya, kendati dialog itu harus dilakukan berkali-kali dan memakan waktu lama, sebagaimana Allah Swt berdialog dengan Nabi Muhammad Saw yang sampai 9 kali. Dialog adalah upaya terbaik untuk mencari kesepahaman. Sehingga tidak akan terjadi kebijakan yang tidak sanggup dipikul oleh dan justru akan membebani rakyat.

Jika ada pemaksaan kebijakan yang nyata-nyata tidak mampu dilaksanakan rakyat, maka saat itulah terjadi penindasan dan otoriterianisme. Padahal, kebijakan (tidak lain) haruslah dilandaskan untuk kemaslahatan rakyat bukan untuk menyengsarakan mereka. Ini sesuai kaidah fiqhiyyah, tasharruf al-imam 'ala al-ra'iyyah manuthun bi al-mashlahah (kebijakan penguasa kepada rakyat harus didasarkan pada kemaslahatan). (Mabadi' Awwaliyyah, hal. 40).

Karenanya, bila terbukti kebijakan penguasa tidak sesuai dengan tuntutan kemaslahatan rakyat, maka peran oposisi (sebagai kontrol) harus menampak, seperti yang diperlihatkan Nabi Musa As dalam "drama" di atas. Mereka harus berani malakukan kritik jika dirasa ada kebijakan yang berpotensi negatif. Makanya, kita semua berharap, para penguasa menetapkan kebijakan didasarkan untuk kebaikan mereka. Titik! Tirulah bagaimana Allah Swt menetapkan kebijakan-Nya dalam "drama" Isra' Mi'raj itu. Wa Allah a'lam.[]

Diskriminasi Hukum di Serambi Makkah

2007-04-25T23:07:00.000-07:00

Oleh Nurul Huda Maarif

Diceritakan, pada masa Nabi Muhammad Saw, seorang perempuan dari keluarga bangsawan Suku al-Makhzumiyah yang bernama Fatimah al-Makhzumiyah ketahuan mencuri bokor emas. Pencurian ini sontak membuat jajaran Suku al-Makhzumiyah gempar dan sangat malu. Apalagi, jerat hukum saat itu mustahil dihindarkan, karena Nabi Muhammad Saw sendiri yang menjadi hakimnya.

Bayang-bayang Fatimah al-Makhzumiyah akan menerima hukum potong tangan terus menghantui mereka. Dan, jika hukum potong tangan ini benar-benar diterapkan, mereka akan menanggung aib maha dahsyat, karena dalam pandangan mereka seorang keluarga bangsawan tidak layak memiliki cacat fisik apapun. Upaya lobi-lobi politis pun digalakkan dengan tujuan supaya hukum potong tangan itu bisa diringankan atau bahkan diloloskan sama sekali dari Fatimah al-Makhzumiyah. Uang berdinar-dinar emas pun dihamburkan untuk upaya itu.

Puncaknya, Usamah bin Zaid, cucu angkat Nabi Muhammad Saw dari anak angkatnya yang bernama Zaid bin Haritsah, lantas dinobatkan sebagai "pelobi" oleh Suku al-Makzumiyah. Kenapa Usamah bin Zaid? Karena Usamah adalah cucu yang sangat disayangi Nabi Muhammad Saw. Melalui orang kesayangan Nabi Muhammad Saw ini, diharapkan lobi itu akan menemui jalan mulus tanpa rintangan apapun, sehingga upaya meloloskan Fatimah al-Makhzumiyah dari jerat hukun bisa tercapai.

Namun apa yang terjadi? Upaya lobi Usamah bin Zaid, itu justru mendulang "dampratan" keras dari Nabi Muhammad Saw, bukannya simpati atau belas kasihan. Ketegasan Nabi Muhammad Saw dalam menetapkan hukuman tak dapat ditawar sedikitpun, hatta oleh orang terdekat dan kesayangannya. Untuk itu, Nabi Muhammad Saw lantas berkata lantang: "Rusaknya orang-orang terdahulu, itu karena ketika yang mencuri adalah orang terhormat, maka mereka melepaskannya dari jerat hukum. Tapi ketika yang mencuri orang lemah, maka mereka menjeratnya dengan hukuman. Saksikanlah! Andai Fatimah bint Muhammad mencuri, niscaya aku sendiri yang akan memotong tangannya."

Itulah cermin ketegasan Nabi Muhammad Saw dalam menegakkan hukum, hatta pada orang yang paling disayanginya sekalipun. Hukum adalah hukum, yang harus ditegakkan pada siapapun atas dasar keadilan, tanpa pandang kedekatan maupun kehormatan. Namun seiring berjalannya waktu, semangat dan ketegasan penegakan hukum a la Nabi Muhammad Saw itu kian hari kian memudar bahkan hilang dari kehidupan kita.

Para penegak hukum sebaliknya lebih gemar menjalankan praktik kroniisme. Penjahat yang dekat dengan kekuasaan atau hakim misalnya, akan diloloskan dari jerat hukum dengan cara apapun, kendati kejahatannya nyata-nyata merugikan jutaan jiwa orang. Tapi pencuri sandal jepit yang tidak dekat dengan kekuasaan atau hakim, tak bisa berkelit sedikitpun dan niscaya akan merasakan "nikmat"-nya jeratan hukum, padahal kejahatannya hanya merugikan satu orang. Penjahat yang bisa menyuap dalam jumlah besar juga akan diloloskan, sedang penjahat kere akan dihukum seberat-beratnya. Itulah ironisme penegakan hukum di negeri ini, karena ketidakadilan hukum kadung menjadi "tradisi" sekaligus "momok" mengerikan di negeri ini.

Ironisnya lagi, realitas ini terus kita saksikan tiada henti, hatta di bumi Serambi Makkah Nangroe Aceh Darussalam (NAD) yang masyarakatnya sedang giat-giatnya menegakkan Syariah Islam, hukum yang konon dirujukkan secara benar pada tuntunan al-Qur'an dan Sunnah Nabi Saw. Ironi ini tentu saja akan mencoreng wajah "mulia" Syariah Islam itu sendiri.

Seperti diberitakan, Kamis, 19 April 2007, seorang polisi Syariah Nanggroe Aceh Darussalam, RL (33), tertangkap basah tengah ber-khalwat dengan gadis tetangganya LN (17) di MCK umum. Namun bukannya dicambuk, keduanya, yang warga Desa Iee Masen Kecamatan Ulee Kareng, Kota Banda Aceh, itu malah akan segera dinikahkan. Komandan Polisi Syariah Kota Banda Aceh, Bahagia, menyatakan, ini sesuai permintaan masyarakat desa dan hukum adat. Padahal, dalam qanun (peraturan daerah) Syariat Islam, pelaku khalwat harus dikenai sanksi cambuk. Tapi, mana cambuk -- yang konon hukum Islam itu -- untuk sang polisi Syariah (Wilayatul Hisbah)?

Kenyataan ini berbeda 180 derajat dengan yang dialami sepasang mahasiswa yang tertangkap warga saat ber-khalwat di Lorong Flamboyan Desa Tungkop, 6 Februari 2007 lalu. Jumat, 20 April 2007 silam, keduanya -- mahasiswa Fakultas Teknik Unsyiah asal Kota Lhokseumawe dan pasangan wanitanya mahasiswi Fakultas Pertanian Unsyiah asal Bireuen -- menjalani hukuman cambuk di halaman masjid Tungkop, sesuai surat putusan Mahkamah Syariah Aceh Besar No. 02/Put.JN/04-2007/MSY JTH, tentang pelaksanaan vonis hukuman cambuk masing-masing empat kali bagi kedua pelaku yang terbukti melanggar Qanun No. 14 Tahun 2003.

Pertanyaannya kemudian; kenapa kedua pihak ini diperlakukan tidak sama padahal melanggar qanun yang sama? Sang polisi Syariah dan pasangannya disuruh nikah dengan alasan hukum adat, sementara sang mahasiswa dan pasangannya dicambuk masing-masing empat kali? Mungkinkah kedekatan sang polisi Syariah dengan kekuasaan menjadi alasannya?

Jika ini yang terjadi, maka hati-hatilah dengan kebenaran sabda Nabi Muhammad Saw; "Rusaknya orang-orang terdahulu, itu karena ketika yang mencuri adalah orang terhormat, maka mereka melepaskannya dari jerat hukum. Tapi ketika yang mencuri orang lemah, maka mereka menjeratnya dengan hukuman."

Akhirnya, siapa memainkan Syariah Islam, dia akan kena getahnya! Dan, ternyata, kendati berlabel Syariah Islam, mencari keadilan hukum di sana tetap saja laksana mencari jarum dalam tumpukan jerami. Wa Allah a'lam.[]

Standarisasi Akidah Islam?

2007-03-09T04:04:00.000-08:00

Oleh Nurul H Maarif*

Beberapa waktu lalu, di Pati Jawa Tengah, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH MA Sahal Mahfudh mengeluarkan pernyataan yang sungguh mengejutkan. Dalam sambutannya untuk Musda VII MUI, 4 Maret 2007, Rais Aam PBNU ini menyatakan, �Kurikulum yang berbeda-beda di masing-masing daerah perlu disatukan kembali.� (www.nu.or.id, Senin, 5 Maret 2007).

Dikatakannya juga, bebasnya arus informasi merupakan pendorong utama bergesernya nilai-nilai syariah Islam di Indonesia, sehingga perlu dilakukan standarisasi melalui jalur pendidikan. Inilah, katanya, cara efektif menyelamatkan akidah Islam, sehingga perlu juga diusulkan ke forum MUI pusat.

Jika KH MA Sahal Mahfudh benar menyatakan demikian, dan jika yang dimaksud �standarisasi� adalah penyeragaman, maka niatan ini sungguh patut dipertanyakan. Mengapa? Karena niatan ini telah melampaui beberapa kesunahan (sunnah Allah) yang tidak seharusnya diutak-atik. Misalnya, pertama, niatan ini nyata-nyata tidak sejalan dengan Qs. Yunus ayat 99. Allah Swt berfirman, �Dan jika Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang yang di muka bumi seluruhnya. Maka apakah kamu (hendak) memaksa manusia supaya mereka menjadi orang-orang yang beriman semuanya?�

Dalam ayat di atas, tergambar jelas bahwa Allah Swt Sang Maha dari segala maha saja �tidak berniat� menjadikan keseragaman sebagai tujuan. Padahal Ia sangat mampu melakukannya. Allah Swt tentu sangat tahu, kecenderungan dan tabiat manusia yang suka berbeda-beda. Perbedaan menjadi sesuatu yang dibiarkan-Nya dan karenanya �keseragaman� harus ditinggalkan jauh-jauh dalam kamus kehidupan kita.

Kedua, niatan ini juga tidak sejalan dengan fitrah manusia yang sedari awal tidak bisa diseragamkan. Allah Swt dalam Qs. al-Hujurat ayat 13 dengan tegas menyatakan, �Wahai manusia, Aku telah menciptakan kamu terdiri dari laki-laki dan perempuan dan Kami telah menjadikan kamu bersuku-suku dan berbangsa-bangsa, agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling unggul (mulia) di antara kamu di sisi Allah adalah yang paling bertakwa kepada-Nya.�

Ayat di atas dengan jelas menunjukkan, justru Allah Swt-lah yang menciptakan manusia itu berbeda-beda, dalam segala hal. Pertanyaannya kemudian: kenapa kita yang makhluk Allah Swt ini justru hendak menciptakan keseragaman? Apakah ini tidak berarti menyalahi ketentuan Allah Swt itu?

Ketiga, niatan ini juga �menyalahi� realitas sejarah. Dalam sejarah Islam atau sejarah yang lain, tidak pernah ada keseragaman akidah dalam pengertian sesungguhnya. Pasti ada saja kelompok atau umat lain yang berbeda. Makanya, yang kemudian muncul adalah klaim �ini akidah mayoritas� dan �ini akidah minoritas�. Yang mayoritas mendaku dirinya benar dan yang minoritas disalahkan. Namun, ini tetap saja menunjukkan bahwa keseragaman atau ketunggalan itu tak pernah ada dan tidak pernah menjadi kenyataan.

Karena itu, penyeragaman yang tidak semestinya terjadi itu, alih-alih mendatangkan mashalat, ternyata justru menghadirkan mafsadat. Misalnya, kelompok yang mayoritas � yang pandangannya kerap dijadikan sebagai mazhab negara � lantas memusuhi atau pada tahap tertentu memberangus yang minoritas. Akhirnya yang terjadi adalah menang kalah; mayoritas akan menang dan minoritas jadi pesakitan. Pemaksaan dan bahkan pembuhan juga tidak mustahil terjadi. Apakah ini tujuan kita dijadikan khalifah Allah Swt di muka bumi ini?

Lantas, apa makna semua ini? Ini menunjukkan, sekali lagi, bahwa upaya penyeragaman (dalam konteks tulisan ini penyeragaman akidah) tidak akan pernah terjadi sampai ujung dunia ini, karena itu telah menjadi �suratan takdir�. Bahkan Qs. al-Kahf: 29 menegaskan, �Katakanlah, kebenaran itu dari Tuhanmu. Siapa hendak beriman, berimanlah. Dan barangsiapa hendak kafir, kafirlah.� Ini berarti, yang tidak berakidah sekalipun tidak seharusnya dipaksa untuk berakidah. Memaksa orang untuk berakidah (baca: beragama) sama halnya memaksa orang untuk menanggalkan agama. Biarkanlah masing-masing berjalan sesuai kehendaknya dengan resiko ditanggung sendiri-sendiri tentunya.

Untuk itu, yang terpenting dikedepankan sebetulnya bukan standarisasi atau penyeragaman, melainkan sikap saling menghargai dan saling mengerti satu sama lain. Yang berbeda pandangan namun masih dalam satu wadah agama, harus menghargai dan mengerti pilihan �tetangganya� yang berbeda. Begitu pula yang beragama harus menghargai dan mengerti pilihan tidak beragma yang dipegang �tatangganya�. Pun yang tidak beragama harus menghargai dan mengerti yang beragama, dan seterusnya. Dengan cara inilah, niscaya kedamaian akan terjadi.

Ringkasnya, kedamaian tidak akan terjadi karena keseragaman, melainkan karena kesalingmengertian satu sama lain. Wa Allah a�lam.[]

*Aktivis the WAHID Institute Jakarta

Tendang Sana Tendang Sini

2007-02-13T20:46:00.000-08:00

Oleh Nurul H Maarif

Saya tidak bernyanyi atau baca puisi. Saya hanya ingin menyampaikan isi hati saya. Tiga anak saya putus sekolah, karena saya tidak mampu membayar SPP. Tunggakan saya Rp. 5.8 juta. Saya sudah kirim surat pada pemerintah. Tapi saya ditendang sana ditendang sini. Saya tidak punya harapan lagi pada pemerintah. Makanya, dengan terpaksa, saya berhadap pada kepedulian bapak-ibu yang menumpang bus ini.

Kira-kira, itulah intisari �orasi kepedihan� yang disampaikan lelaki tua berbaju hitam, yang saya dengar di atas bus patas AC 57 Ciputat-Gajah Mada, sepulang dari lembaga karitatif Eka Tjipta Foundation di Jl MH. Thamrin. Bagi yang bisa menyelami kedalaman hati wong cilik, orasi itu terasa begitu menyayat hati. Perih, laksana sayatan sembilu. Dan itu, hanyalah pucuk gunung es.

Wong cilik memang �ditakdirkan� serba susah, yang kesusahannya acapkali dijadikan �proyek� bagi wong licik. Wong cilik, juga �ditakdirkan� serba kurang. Untuk membayar biaya pendidikan saja misalnya, mereka harus berhutang kanan-kiri. Banting tulang dan peras keringat. Bahkan kadang peras darah. Ini menunjukkan, selain sadar pentingnya pendidikan, mereka juga sadar kewajibannya sebagai warga negara. Bukankah pemerintah menitahkan warganya untuk berpendidikan minimal 9 tahun?

Namun, di saat para warganya kesulitan membayar biaya pendidikan, karena memang tidak ada kemampuan sama sekali, kemana pemerintah? Lantas apa makna kewajiban pendidikan 9 tahun bagi mereka? Kemana larinya anggaran pendidikan yang (masih terlalu kecil, yaitu sejumlah) 20 % dari total APBN? Ini menjadi musykil. Pemerintah mewajibkan sesuatu yang tidak dimampui warganya.

Untungnya, banyak lembaga swasta yang merasa bertanggungjawab soal pendidikan ini, yang rela menggalang dana beasiswa. Misalnya sekolah yang dikelola SMART Dompet Dhuafa Republika, Sanggar Akar, Sanggar Ciliwung, Taring Padi dan sebagainya. Dan, wong cilik ini senang lantaran sangat terbantu. Sesuai pengakuan lelaki tua di awal tulisan ini, jika meminta pada pemerintah, maka �tendang sana tendang sini� yang didapatkan. Makanya, tidak keliru bila wong cilik tak punya harapan banyak pada pemerintah.

Apa yang seharusnya dilakukan pemerintah? Sebagai pihak yang paling bertanggung jawab soal ini, idealnya pemerintah menjalankan pesan kaidah Ushul Fiqih amrun bi al-syai� amrun bi wasa�ilih. Memerintah sesuatu, berarti juga memerintah mencari sarananya. Memerintah menambal genting bocor, secara tidak langsung, berarti memerintah mencari tangga. Demikian juga �titah wajib� berpendidikan itu. Memerintah berpendidikan, secara tidak langsung, berarti juga memerintah mencari �wasilah� mendapat pendidikan itu: yaitu biaya (baca: uang). Dalam kidah lain disebutkan, ma la yatimmu al-wajib illa bihi fahuwa wajib. Jika pendidikan tidak tercapai secara baik kecuali dengan biaya, maka mencari biaya itu menjadi wajib.

Masalahnya, bagaimana wong cilik bisa mendapat biaya pendidikan, jika lapangan pekerjaan tidak tersedia? Mungkin juga pekerjaan itu ada, tapi toh seringkali hasilnya tidak lebih sekedar untuk makan sehari-hari. Di sinilah peran pemerintah sangat ditunggu-tunggu, yaitu menciptakan lapangan pekerjaan dengan UMR yang memadai!

Itulah keharusan pemerintah, yang segala kebijakannya harus dilandaskan untuk kepentingan warganya. Tasharruf al-imam �ala al-ra�iyyah manuthun bi al-mashlahah (kebijakan pemerintah harus diorientasikan untuk kemaslahatan warga). Makanya, tidak seyogyanya pemerintah memaksakan titah wajib berpendidikan, jika masih banyak persoalan di sebaliknya yang terus menindih para warga itu.

Dalam kontek ini, ada baiknya pemerintah �meniru� kebijakan Bupati Rangkas Bitung Banten, H. Mulyadi Jayabaya. Dalam banyak kesempatan, dia selalu menyatakan, pendidikan adalah titik pijak kemajuan bangsa. Namun, jika sarana dan prasarananya tidak memadai, kewajiban pendidikan 9 tahun itu menjadi mustahil terlaksana. Untuk itu, pengusaha sukses ini lantas memperbaiki total ribuan sekolah di seluruh wilayahnya, yang ia nilai tidak layak pakai. Dan untuk sisa jabatannya beberapa tahun ke depan, sekolah geratis akan menjadi agendanya. Setelah ada sekolah geratis, semboyan �pendidikan wajib 9 tahun� tidak akan menjadi omong kosong lagi.

Pendidikan ini baru satu kasus, yang menunjukkan �ketidakberdayaan� pemerintah mengurusnya. Belum lagi soal banjir, terutama di wilayah DKI Jakarta, yang menjadi berita besar bulan ini. Banyak pihak, termasuk KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) menilai, pemerintah tidak siap dan tampak gagap menangangi problem ini.

Ini sangat berbeda dengan lembaga karitatif semisal Eka Tjipta Foundation (ETF), milik bos Sinar Mas Eka Tjipta Wijaya, Gerakan Positif yang diketuai Inayah Abdurrahman Wahid, Buana Indonesia, Kappala, Sapa Persada Indonesia, Komunitas Air Putih dan sebagainya. Lembaga-lembaga nonpemerintah ini malah tampak sangat siap, kapan dan di manapun terjadi bencana. Kendati hanya dikelola enam orang misalnya, ETF bisa menjangkau seluruh penjuru wilayah Indonesia. �Bantuan harus sesegera mungkin sampai pada para korban bencana,� tandas Direktur Eksekutif ETF, Timotheus Lesmana, suatu ketika. Prinsip seperti inilah yang seharusnya ditiru pemerintah.

Melihat semua ini, kita bertanya-tanya, mengapa pemerintah yang seharusnya bertanggung jawab langsung menangangi korban bencana, justru kalah siap dengan lembaga-lembaga swasta ini? Bahwa pemerintah telah melakukan banyak hal, itu tidak bisa dinafikan. Namun soal kesiapan, keseriusan, dan rasa kemanusiaanlah yang bisa membuat kita sigap jika terjadi bencana, itu juga tidak bisa dinafikan.

Ini persis seperti sentilan Gus Dur, saat menjadi pembicara pada Kongkow Bareng Gus Dur di Radio 68 H Jakarta, Sabtu, 9 Februari 2007 silam, terkait lambannya penanganan korban banjir di DKI Jakarta. �Ini kelalaian Pemda. Mereka nggak siap karena banyak korupsi. Kalau nggak ada untung, mereka nggak mau kerja,� kritiknya. Wa Allah a�lam.[]

Jalan Lurus

2007-02-05T20:09:00.000-08:00

Oleh Nurul H Maarif

Setidaknya, 17 kali sehari umat Islam berdoa pada Allah Swt supaya diberi petunjuk jalan lurus (baca: jalan kebenaran). Ihdina al-shirath al-mustaqim. Ya Tuhan, tunjukkanlah kami jalan lurus (Qs. al-Fatihah ayat 6). Doa ini, bahkan menjadi rukun shalat. Tidak membacanya, berarti tidak sah shalatnya. Nabi Saw bersabda, �Shalat tidak sah, kecuali dengan membaca Surah al-Fatihah.� (HR Ahmad, Abu Daud, al-Tirmizi dan Ibn Hibban). Termasuk di dalamnya, tentu saja, doa mohon pentunjuk jalan lurus itu.

Tapi, mengertikah apa yang sedang kita mohonkan itu?

Berdasarkan ayat selanjutnya, al-shirath al-mustaqim, adalah �jalannya orang-orang yang telah Engkau beri nikmat.� Yaitu jalan para nabi (al-anbiya�), para saleh (al-shalihin), atau para mati syahid (al-syuhada�). Sebagian tafsir mengaitkannya dengan al-Islam. al-Shirath al-mustaqim berarti al-Islam itu sendiri. Inilah jalan lurus, bukan jalan orang-orang yang dimurkai (al-maghdhub) dan orang-orang yang tersesat (al-dhallin).

al-Maghdhub, lumrahnya, dimaknai orang-orang yang telah mengetahui kebenaran, namun menyembunyikannya, karena tujuan-tujuan tertentu. Sedang al-dhallin, lumrahnya, dimaknai orang-orang yang tersesat lantaran tak mampu memilah mana yang hak dan mana yang batil. Keduanya sama-sama kelompok yang merugi.

Jika kita percaya ungkapan Syeikh Abdullah Darraz, bahwa al-Qur�an laksana mutiara, yang akan memancarkan cahaya berbeda-beda sesuai latar belakang pembacanya, maka penafsiran di atas, itu baru satu tetes mutiara pemahaman dari sekian banyak tetes mutiara pemahaman yang lain. Yang lain itu, misalnya, memahaminya melalui pendekatan tauhid, bukan ilmu tauhid.

Melalui pendekatan tauhid, al-shirath al-mustaqim bisa dimaknai sebagai tauhid itu sendiri. Bahwa al-shirath al-mustaqim adalah �jalannya orang-orang yang telah Engkau beri nikmat,� itu tak lain adalah jalannya orang-orang yang mendapat nikmat bisa menyaksikan dan wahdah dengan Allah Swt. Itulah Islam generic yang bermakna ketundukan dan kepasrahan hanya pada Allah Swt.

al-Maghdhub, secara tauhid, berarti orang-orang yang masih berjibaku pada lapisan duniawi atau eksoterik dan belum menyentuh kedalaman. Kalau itu kaitannya dengan agama, al-maghdhub adalah mereka yang terjebak pada formalitas/bentuk. Ini mengakibatkan pandangan mereka luput dari makna esoteric dan lepas dari makna kebenaran hakiki. Atas alasan inilah, mereka dianggap �menyembunyikan� kebenaran.

Sedang al-dhallin, secara tauhid, berarti orang-orang yang berteguh hanya pada pemikiran atau keyakinannya. Orang yang berbeda dari dirinya dianggap salah, tersesat. Padahal Qs. al-Nahl ayat 125 menegaskan, �Allah lebih tahu siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dia lebih tahu siapa yang mendapat petunjuk.� Dengan demikian, al-dhallin, yang merupakan �para penghakim� di dunia, adalah mereka yang melabrak Qs. al-Nahl ayat 125 itu.

Untuk lebih mempertegas pemaknaan al-shirath al-mustaqim sesuai kaca mata tauhid, kita tidak boleh abai pada ayat-ayat lain yang juga berbicara tentang tema ini. Misalnya, Qs. Ali Imran ayat 51 menyebutkan, �Sesungguhnya Allah itu Tuhanku dan Tuhan kalian. Maka sembahlah Dia. Inilah shirath mustaqim.� Ini menunjukkan, al-shirath al-mustaqim adalah bentuk penyembahan atau ketundukan pada Allah Swt. Siapa saja yang menyembah-Nya, dengan jalan agama apa saja, tanpa menyekutukan-Nya dengan apapun, maka dia telah menapaki al-shirath al-mustaqim. Jalan agama itu sendiri banyak; ada yang tidak komplit, ada yang semi komplit, dan ada yang sangat komplit. Silahkan pilih yang kita cocoki!

Dalam Qs. Ali Imran ayat 101 juga ditegaskan, �Siapa berpegang teguh kepada Allah, maka dia telah ditunjukkan shirat mustaqim.� Dengan gamblang, ayat ini juga menunjukkan, al-shirath al-mustaqim adalah ketika kita berpegang teguh hanya pada Allah Swt. Pasrah hanya pada Allah Swt. Berserah diri juga hanya pada Allah. Artinya, kita tidak menggantungkan persoalan pada selain Allah Swt. Dan, ini berlaku bagi siapa saja, tanpa pandang latar belakang apapun.

Karenanya, al-shirath al-mustaqim, sesuai kaca mata tauhid, adalah jalan siapa saja yang mendapat kenikmatan bertauhid, menyembah, dan berpegang teguh hanya pada Allah Swt. Siapa saja yang menjalankan tiga prinsip ini, dia telah menapaki al-shirath al-mustaqim. Inilah jalan para nabi, para saleh, dan para mati syahid.

Sebagai buahnya, orang yang telah menapaki jalan ini tidak akan mudah menyalahkan orang lain yang berbeda, tak gampang menyesatkan orang lain yang tidak sama, dan seterusnya. Ini tak lain karena, pejalan di jalan ini tidak akan memutlakkan pandangan atau pikirannya sebagai yang terbenar. Yang liberal tidak akan menganggap salah yang fundamental. Yang fundamental tidak akan menganggap keliru yang liberal. Yang Islam tidak akan menganggap kufur yang non-Islam, dan seterusnya.

Sebab, jika terjadi pembenaran dan pemutlakan, secara tauhid itu nyata-nyata syirik, yaitu penyekutuan pada Allah Swt dalam hal pembenaran dan pemutlakan pemikiran. Toh, Yang Maha Benar dan Maha Mutklak hanyalah Allah Swt. Perbedaan keyakinan dan jalan yang ditempuh, hanyalah perbedaan metode menuju-Nya. Yang penting, satu sama lain tidak saling merusak dan atau merugikan.

Inilah tauhid. Inilah al-shirath al-mustaqim, yang akan menjadi tenda besar kedamaian dunia. Dan, inilah titik temu perbedaan-perbedaan itu. Wa Allah a�lam.[]

Islam Itu Mesra, Tanpa Tapi

2007-01-25T22:34:00.000-08:00

Oleh Nurul H Maarif

Puluhan pendeta dan calon pendeta dari Gereja Kristen Indonesia (GKI), terlihat sumringah kala berkunjung ke Pondok Pesantren Cipasung Singaparna Tasikmalaya Jawa Barat, 11-12 Januari 2007 lalu. Itu lantaran mereka disambut hangat oleh pengasuh ponpes yang juga mantan Rais Am Syuriah PBNU, KH M. Ilyas Ruhiat. Keluarga besar ponpes dan santri pun tak kalah hangat menyambut mereka.

Selama dua hari live in di sana, agenda demi agenda berjalan gayeng. Diskusi dengan keluarga ponpes berjalan santai dan menyenangkan. Akrab-akraban dengan santri juga enak dinikmati. Pertunjukan seni kasidah, puisi, juga lawakan, yang dipelopori putera pengasuh ponpes, Acep Zamzam Noor, juga tak kalah gayeng-nya. Bahkan kala itu, laki-laki-perempuan, tua-muda, Islam-non Islam, penghayat kepercayaan sekalipun, semua bisa duduk sama rendah. Tak ada gesekan apapun. Tak ada saling curiga sedikitpun. Lebih jauh lagi, tak ada pikiran negative secuilpun antara satu sama lain. Kerukunan dalam perbedaan, begitu nyata terlihat. Indah!

Apa resepnya?

Pertama, mereka, yang berbeda-beda itu, tidak sedikitpun membahas, apalagi memperdebatkan persoalan keyakinannya masing-masing. Biarkan yang muslim bercinta dengan Tuhan melalui keyakinannya. Biarkan yang Kristen bercinta dengan Tuhan, juga melalui keyakinannya. Pun, biarkan yang penghayat bercinta dengan Tuhan, melalui keyakinannya. Jangan berfikir untuk mengusik, apalagi memperdebatkan keyakinan mereka yang berbeda. Mengusik berarti memantik munculnya �perang.� Semua harus berpijak pada satu titik point; semua adalah hamba Tuhan yang sedang berusaha mendekati-Nya sedekat-dekatnya, dengan caranya masing-masing. Inilah titik temu perbedaan itu. Dan, inilah yang disebut tauhid (pengesaan dan kepasrahan pada Tuhan), titik api spiritualitas agama-agama.

Kedua, mereka, yang berbeda-beda itu, ketemu dalam fokus tema kemanusiaan atau kemiskinan. Agama apapun, akan menaruh perhatian lebih pada persoalan ini. Makanya, jika terbukti ada agama yang abai pada persoalan ini, yakinlah, itu bukan agama dalam makna sesungguhnya. Mengapa? Karena prinsip sosial agama adalah menolong saudaranya, seiman atau tidak seiman, yang kemanusiaannya dirampas oleh orang lain apalagi penguasa. Juga, agama harus berdiri tegak di atas penderitaan kawula alit yang hak-haknya dirampas secara sewenang-wenang.

Misalnya saja, sebagai pemeluk agama, kita harus turut pula menyuarakan penolakan atas Peraturan Pemerintah (PP) No. 37 tahun 2006, yang nyata-nyata menguntungkan anggota dewan di seluruh wilayah Indonesia, namun merampas hak-hak rakyat kecil untuk mendapat kesejahteraan. Di kala rakyat sengsara, mencari sesuap nasi saja susahnya minta ampun, apalagi mendapatkan pendidikan dan kesehatan yang layak, di saat itulah banyak wakil rakyat yang �tanpa hati� tega menari di atas luka mereka. Menari bangga dengan saku melimpah rupiah. Kita, semua para pemeluk agama, harus menaruh memberantas ketidakadilan yang menjadi musuh bersama agama-agama ini.

Dua hal itulah, tidak memperdebatkan keyakinan dan fokus pada kemanusiaan dan kemiskinan, yang akan menjadi kunci bagi terciptanya kerukunan dan kedamaian antar perbedaan. Karenanya, fokus dan carilah titik temu itu, jika kerukunan dan kedamaian memang kita canangkan sebagai tujuan jangka panjang. Sebaliknya, fokus dan carilah titik tengkarnya, jika perang yang kita harapkan. Tinggal pilih bukan? Tapi, bijak bestari niscaya akan memilih mencari titik temu, ketimbang sibuk mencari perbedaan.

Siapapun kita, jika telah menyadari fokus titik temu ini, kita akan dapat menghadirkan agama yang ramah lingkungan. Kalau Kristen, itulah Kristen yang ramah. Kalau Hindu, itulah Hindu yang ramah. Kalau Budha, itulah Budha yang ramah. Kalau kepercayaan, itulah kepercayaan yang ramah. Kalau Islam, itulah Islam yang ramah, atau �Islam tapi Mesra,� yang dijadikan motto Komunitas Azan pimpinan Acep Zamzam Noor. Namun sejatinya, Islam itu mesra, tanpa �tapi.� Wa Allah a�lam.[]

Politisi dan Pengamen

2007-01-12T20:53:00.000-08:00

Oleh Nurul H Maarif

Ya Nabi salam �alaika
Ya Rasul salam �alaika

Ya Habib salam �alaika
Shalawatullah �alaika

Shalawat Nabi, yang tak asing di telinga kaum muslim, itu meluncur dari bibir seorang pengamen, di Bus AC 76 Ciputat-Senin. Pengamen bertopi haji putih dan berambut gondrong itu, mendendangkannya dengan suara pas-pasan plus tajwid yang berantakan. Sepintas, semuanya terlihat biasa-biasa saja. Layaknya pengamen lain, tak tampak sedikitpun tanda-tanda keistimewaan.

Tapi jika diperhatikan lebih jauh, apa yang dilakoninya, itu berbeda dengan para pengamen pada umumnya (biasanya mereka lebih suka menyebut diri musisi atau seniman jalanan). Jika umumnya mereka lebih senang menjual lagu-lagu band terkenal, semisal Ungu, Peterpan, Dewa 19, Samson, Nidji, Ada Band, Radja, Ratu, atau sejenisnya, ia justru menawarkan Shalawat Nabi. Dan, jika biasanya simbol agama ini muncul hanya pada bulan Ramadhan, kali ini muncul pada hari biasa.

Lalu, apanya yang istimewa? Dengan menyuguhkan simbol agama, dalam konteks ini Shalawat Nabi, ia sebetulnya sedang menebar jaring untuk menangkap simpati penumpang yang kebanyakan kaum muslim. Kemampuan merebut simpati, berarti keuntungan melimpah, tentu secara materi. Dan terbukti, banyak penumpang simpati. Yang awalnya berat, jadi ringan memberi. Yang awalnya berniat memberi Rp. 500, jadi Rp. 1000. Begitu seterusnya. Ini tak lain karena ada simbol suci agama Islam yang disentuh melalui shalawat itu: yaitu Nabi Muhammad Saw.

Tentu saja, tak ada larangan mendendangkan syi�ir keagamaan, apalagi Shalawat Nabi. Itu hak asasi. Tapi alangkah indahnya, jika itu dikidungkan di luar wilayah publik. Siapa tahu ada penumpang non-muslim yang tidak nyaman mendengar kidung keagamaan itu, sehingga bisa memantik munculnya fitnah yang akan merusak citra kaum muslim dan Islam itu sendiri. Lebih-lebih, jika syiir keagamaan itu didendangkan (hanya) untuk mencari keuntungan pribadi berupa materi. Ini akan dinilai sebagai �menjual� simbol keagamaan untuk kepentingan duniawi.

Di sinilah letak titik temu pengamen ini dengan sebagian (besar) politisi muslim di negeri ini. Untuk mendapat keuntungan pribadi, keluarga atau kelompok, para politisi yang pintar-pintar itu tak rikuh �menjual� agama. Di hadapan konstituen misalnya, mereka �mengamen� melalui isu penegakan Syariah Islam (SI), penerapan perda-perda SI, dan sebagainya. Simpati kaum muslim diharapkan diberikan kepada mereka, lantaran isu agama ini. Inilah yang disebut cendekiawan muslim asal Mesir, Muhammad Said al-Asymawi, sebagai gerakan Islam politik (al-islam al-siyasi).

Penulis buku al-Islam al-Siyasi ini lantas menyatakan, arada Allah lil al-Islam an yakun dinan, wa arada bih al-nas an yakuna siyasah (Allah Swt sejatinya menginginkan Islam [hanya] sebagai agama. Tapi manusia menginginkan Islam [juga] sebagai sistem politik.� Dan, katanya, Islam politik itu bukan Islam yang sebenarnya, melainkan Islam yang dipolitisasi. Ini sama halnya mengebiri atau mengerdilkan kebesaran Islam itu sendiri. Inilah bahayanya, jika sebagian (besar) politisi muslim kita meletakkan simbol-simbol Islam hanya sebagai barang dagangan, yang selalu bernuansa formalistik bukan substantif.

Lihat saja misalnya. Karena sebagian (besar) politisi di negeri ini berorientasi pada keuntungan pribadi, mereka acuh saja, atau pura-pura tidak tahu, disahkannya PP No. 37 Tahun 2006 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan Anggota Dewan. PP yang disahkan pada 14 November 2006 dan nyata-nyata menciptakan kondisi surga bagi wong elit dan neraka bagi wong alit, ini nyaris tak ada anggota dewan yang mempermasalahkannya. Ini, tak lain, karena PP ini menaikkan gaji berkali lipat bagi pimpinan dan anggota dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota di seluruh penjuru negeri ini, per awal 2007. Ini berarti keuntungan.

Inilah kenyataan yang bertolak belakang dengan kondisi masyarakat kita yang tengah diselimuti duka lara: flu burung, kelaparan jamaah haji di Arafah-Mina, hilangnya Adam Air, tenggelamnya KM Senopati, banjir, gempa, tanah longsor, banjir lumpur, angka pengangguran yang terus meningkat dan banyak lagi. Ini sungguh ironis, karena semua yang mereka tawarkan, lagi-lagi ujungnya untuk kepentingan pribadi, termasuk dengan menjual agama yang dilakukan sebagian (besar) politisi kita. Akhirnya, agama layaknya lagu bagi pengamen; didendangkan untuk mendapat keuntungan.

Makanya, betul pepeling (peringatan) yang disampaikan dalang wayang suket Ki Slamet Gundono. Para politisi kita seharusnya mengembangkan konsep politik rahmatan lil �alamin, bukan rahmatan untuk diri, keluarga, atau kelompoknya saja. Orientasi politik memang harus manuthun bi al-mashalah, berorientasi untuk kebaikan masyarakat secara umum. Inilah politikus muslim sesungghnya.

Untuk itu, jika masih ada politisi muslim yang menjual agama untuk mencari keuntungan, mereka tak ubahnya pengamen yang diceritakan di awal tulisan ini. Keduanya sama-sama menawarkan simbol agama sebagai alat mengambil simpati audiens, yang tujuannya untuk kepentingan pribadi. Bedanya, pengamen hanya mendapat sesuap atau dua suap nasi (dan ini patut dimaklumi), sedang politisi mengeruk ribuan kali lipatnya (dan ini patut disayangkan). Tapi, bahwa politisi seperti ini sebetulnya pengamen dalam arti sesungguhnya, siapa yang membantah? Wa Allah a�lam.[]

Terorisme Ekologi

2007-01-05T02:14:00.000-08:00

Oleh Nurul H Maarif

Suatu malam, saya menerima sms dari seorang pembimbing spiritual (bahasa Arab: mursyid). �Mas, aku mau ngobrol soal ekologi,� tulisnya singkat. �Pasti ada yang sangat penting disampaikan,� gumam saya dalam hati. Benar saja, ini ada kaitannya dengan bencana yang silih berganti terhampar di depan mata kita dan terus menjadi headline koran, majalah, radio, dan televisi, di negeri ini.

Ia bercerita. Banjir, longsor, gunung meletus, kecelakaan pesawat/mobil, gelombang laut yang mengganas, angin besar dan sebagainya, masih akan terus terjadi. Inilah mendung kelam yang akan mengiringi hari-hari kita, bangsa Indonesia, hingga beberapa tahun ke depan.

Ia, tentu saja, melihatnya dari kaca mata spiritual, yang oleh orang-orang tertentu bisa dianggap �ramalan belaka.� Namun sebetulnya, siapapun yang memiliki kesadaran akan pentingnya keseimbangan ekosistem, ia bisa menangkap gejala-gejala ini secara kasat mata dan gamblang. Karena semua ini tak lepas dari ulah tangan-tangan kita sendiri.

Ini sesuai sunnatullah, sebagaimana ditegaskan dalam Qs. ar-Rum ayat 41: �... Telah nampak kerusakan di darat dan di laut, karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan pada mereka sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).�

Dengan menilik ayat di atas, setidaknya ada dua isyarat penting yang bisa ditangkap. Pertama, bencana yang terjadi, itu tak lain karena ulah kita sendiri. Ada yang menyatakan, itu terjadi karena letak negeri ini yang secara geografis memang rawan bencana. Betul! Tapi perlu diingat, kerawanan itu (hanya) baru potensi, yang belum tentu terjadi. Potensi itu akan meledak jika dipicu. Dan pemicunya tergantung bagaimana cara kita berhubungan atau berinteraksi dengan alam.

Banjir bandang yang menenggelamkan tujuh kabupaten di wilayah timur Aceh beberapa waktu lalu, yang menyebabkan meninggalnya 69 jiwa, 367.752 orang mengungsi, 10.323 rumah rusak, itu karena dalam setahun terakhir, perampokan kayu di Gunung Leuser terjadi secara menggila. (Majalah Tempo, 7 Januari 2007). Penebangan kayu secara liar, dibarengi ketamakan pelakunya, itulah pemicu terjadinya ketidakseimbangan ekosistem. Akibatnya? Semua orang tentu tahu! Begitu juga yang terjadi dengan banjir di Sumatera dan tempat-tempat lain lainnya yang tak terekspos media massa

Banyaknya kecelakaan pesawat, mobil, kereta, dan sebagainya, yang berakibat melayangnya ratusan nyawa, juga meluapnya Lumpur Panas Lapindo Sidoarjo, semua tak lepas dari ulah kita sendiri. Selama ini kita hanya berfikir mengeruk keuntungan sebanyak-banyaknya demi kepentingan hedonisme, dengan abai terhadap aspek-aspek kemanusiaan dan alam yang harus dijunjung tinggi. Akhirnya ekploitasi manusia atas manusia dan ekploitasi manusia terhadap alam terjadi di mana-mana. Bahkan, ratusan ribu jamaah haji dari negeri ini, yang merupakan tamu Allah SWT, kelaparan di Padang Arafah saat wukuf. Ini juga ekploitasi manusia atas manusia. Dalam kacamata spiritual, semua ini akan memicu �kemarahan� alam.

Kedua, bencana yang terjadi, itu tak ubahnya sinyal atau peringatan awal, supaya kita menyadari bahwa ada yang salah pada diri kita, terutama terkait hubungan kita dengan alam. Kita diingatkan untuk yarji�un, kembali kepada kemanusiaan dasar kita yang ramah pada alam; tidak liar menebang pohon, tidak rakus mengeruk kekayaan laut, tidak tamak mengeruk isi perut bumi, dan sebagainya. Dengan kembali pada kemanusiaan dasar ini, �kemarahan� alam yang lebih dahsyat lagi tidak akan terjadi atau setidaknya terminimalisir.

Itulah pentingnya menjaga keseimbangan ekosistem. Karenanya, sangking pentingnya menjaga keseimbangan ekosistem ini, Allah SWT jauh-jauh hari sebelumnya telah mengingatkan dengan keras, �Dan janganlah engkau berbuat kerusakan di bumi. Sesungguhnya Allah tidak senang terhadap orang-orang yang membuat kerusakan.� (Qs. al-Qashash ayat 77). Allah SWT melarang kita berbuat kerusakan, tak lain karena akibatnya akan kembali pada diri kita sendiri. Kita sendiri, dan generasi setelah kita, yang rugi!

Dan, perusakan yang menyebabkan ketidakseimbangan alam inilah yang perlu disadari selekasnya. Inilah, yang oleh Ketua Forum Studi Kebudayaan (FSK), FSRD, Institut Teknologi Bandung, Yasraf Amir Piliang, disebut eco-terrorism atau terorisme ekologis (Kompas, 2 September 2006). Ini sebentuk �terorisme� atau ancaman penebaran kebahayaan yang dilakukan oleh alam, karena kita tidak lagi berinteraksi secara baik dengan alam. Ini dampaknya jauh lebih mengerikan ketimbang bom. Jika bom hanya melantakkan lokasi dengan radius meter tertentu, maka eco-terrorism bisa melantakkan berpuluh-puluh kabupaten/kota, bahkan sebuah negara. Jika bom hanya mampu membunuh ratusan nyawa, eco-terrorism bisa membunuh ribuan nyawa.

Untuk itu, tak ada kata lain, kecuali mari perbaiki hubungan kita dengan alam. Ramahlah pada alam, sehingga alam ramah pada kita. Tebarkanlah energi positif pada alam, sehingga alam menyinarkan energi positifnya pada kita. Inilah satu-satunya jalan yang diyakini bisa meredam �kemarahan� alam. Selanjutnya, terserah kita masing-masing, toh peringatan untuk itu selalu hadir setiap saat. Wa Allah a�lam.[]

Nabi dan Gus Dur

2006-12-24T23:45:00.000-08:00

Oleh Nurul Huda Maarif

Diceritakan, pada masa Nabi Muhammad Saw, seorang perempuan dari keluarga bangsawan Suku al-Makhzumiyah yang bernama Fatimah al-Makhzumiyah ketahuan mencuri bokor emas. Pencurian ini sontak membuat jajaran Suku al-Makhzumiyah gempar dan sangat malu. Apalagi, jerat hukum saat itu mustahil dihindarkan, karena Nabi Muhammad Saw sendiri yang menjadi hakim-nya.

Bayang-bayang Fatimah al-Makhzumiyah akan menerima hukum potong tangan terus menghantui mereka. Dan jika hukum potongan tangan ini benar-benar diterapkan, mereka akan menanggung aib maha dahsyat, karena dalam pandangan mereka seorang keluarga bangsawan tidak layak memiliki cacat fisik. Upaya lobi-lobi politis pun digalakkan dengan tujuan supaya hukum potong tangan itu bisa diringankan atau bahkan diloloskan sama sekali dari Fatimah al-Makhzumiyah. Uang berdinar-dinar emas pun �dihamburkan� untuk upaya itu.

Puncaknya, Usamah bin Zaid, cucu Nabi Muhammad Saw dari anak angkatnya yang bernama Zaid bin Haritsah, lantas dinobatkan sebagai �pelobi� oleh Suku al-Makzumiyah. Kenapa Usamah? Karena Usamah adalah cucu yang sangat disayangi Nabi Muhammad Saw. Melalui orang kesayangan Nabi Muhammad Saw ini, diharapkan lobi itu akan menemui jalan mulus tanpa rintangan apapun, sehingga upaya meloloskan Fatimah dari jerat hukun bisa tercapai. Apa yang terjadi?

Upaya lobi Usamah bin Zaid, orang dekatnya, itu justru mendulang �dampratan� keras dari Nabi Muhammad Saw, bukannya simpati. Ketegasan Nabi Muhammad Saw dalam menetapkan hukuman tak dapat ditawar sedikitpun hatta oleh orang dekatnya sekalipun. Untuk itu, Nabi Muhammad Saw lantas berkata lantang: �Rusaknya orang-orang terdahulu, itu karena ketika yang mencuri adalah orang terhormat, maka mereka melepaskannya dari jerat hukum. Tapi ketika yang mencuri orang lemah, maka mereka menjeratnya dengan hukuman. Saksikanlah! Andai Fatimah bint Muhammad mencuri, niscaya aku sendiri yang akan memotong tangannya.� Itulah ketegasan Nabi Muhammad Saw dalam menegakkan hukum, hatta pada orang yang paling disayanginya sekalipun.

Namun seiring berjalannya waktu, semangat dan ketegasan penegakan hukum a la Nabi Muhammad Saw itu kian hari kian memudar bahkan hilang dari kehidupan kita. Para penegak hukum sebaliknya lebih gemar menjalankan praktik kroniisme. Penjahat yang dekat dengan hakim misalnya, akan diloloskan dari jerat hukum, kendati kejahatannya nyata-nayat merugikan jutaan jiwa orang. Tapi pencuri sandal jepit yang tidak dekat dengan hakim, tetap akan merasakan �nikmat�nya jeratan hukum, padahal kejahatannya hanya merugikan satu orang. Penjahat yang bisa menyuap dalam jumlah besar juga akan diloloskan, sedang penjahat kere akan dihukum seberat-beratnya. Itulah ironisme penegakan hukum di negeri ini, karena ketidakadilan hukum masih menjadi momok mengerikan di negeri ini.

Di tengah kegersangan keadilan hukum itu, Mantan Presiden RI ke-4 KH Abdurrahman Wahid alias Gus Dur termasuk segelintir pemimpin yang memiliki ketegasan dan komitmen tinggi pada upaya penegakan hukum, sebagaimana Nabi Muhammad Saw. Gus Dur yang merupakan �nabi�nya warga NU dan PKB, tidak pernah pandang bulu dalam hal ini, kendati penjahat itu anak buahnya sendiri.

Ketegasan dan komitmen itu ditunjukkan misalnya, ketika pada pembukaan Kaderisasi Nasional PKB, 15 Februari lalu di Kantor DPP PKB Kalibata, Ketua Umum Dewan Syura DPP PKB ini dengan mengagetkan menyatakan, sedikitnya lima oknum punggawa DPP PKB terlibat korupsi di partai yang dipimpinnya. Gus Dur lantas meminta apa yang diucapkannya ditindaklanjuti dalam rapat gabungan antara dewan tanfidz dan dewan syura DPP PKB.
�Saya tahu persis. Mau diperpanjang atau diperdalam, kesimpulan saya tetap itu (ada korupsi di DPP PKB, red),� kata Gus Dur pada kesempatan lain saat jumpa pers tentang Diskriminasi dalam Penegakan Hukum dan Pemberantasan Korupsi di Gedung PBNU, Sabtu (18/2/06).
Kenapa Gus Dur sangat tegas dalam penegakan hukum? Ini bisa dibaca dari komitmennya yang sangat tinggi untuk menegakkan nilai-nilai demokrasi di negeri ini. Menurut Bapak Demokrasi Indonesia ini, demokrasi hanya bisa ditegakkan jika hukum juga ditegakkan secara adil. �Penegakan hukum adalah pilar demokrasi,� katanya juga. Dengan ujaran lain, jika hukum tidak dapat ditegakkan, konsekuensinya demokrasi juga tak akan mungkin ditegakkan. Untuk itu, menegakkan demokrasi tanpa menegakkan hukum terlebih dahulu, ibaratnya laksana menegakkan benang basah. Mustahil! Itulah alasan pokok mengapa Gus Dur �sangat bernafsu� mewujudkan masyarakat yang tegas dalam penegakan hukum.

Dan dalam pandangan Gus Dur, ketegasan itu harus dimulai justru bukan dari orang lain melainkan dari diri kita sendiri, termasuk dimulai dari DPP PKB yang dipimpinnya. �Bagaimana membersihkan orang lain yang tidak jujur kalau kita sendiri tidak jujur? Bagaimana nyapu dengan sapu yang kotor?� wejang Gus Dur dalam berbagai kesempatan.

Dengan ketegasan dan sikapnya yang tidak pandang bulu itu, bisa diyakini Gus Dur juga akan mengatakan seperti yang pernah Nabi Muhammad Saw katakan jika dihadapkan pada persoalan yang sama: �Saksikan! Hatta jika anak saya melanggar hukum, maka hukum tetap harus ditegakkan.� Itulah secercah harapan bagi kita demi terwujudnya iklim demokrasi yang sehat. Semoga lekas muncul Gus Dur-Gus Dur lain yang komit terhadap persoalan ini. Bravo Gus! Wa Allah a'lam.[]

Tarekat al-Ahadiyyah, Tauhid untuk Perdamaian Dunia

2006-12-17T20:43:00.000-08:00

Oleh
Nurul H Maarif

Salah satu tarekat yang berkembang di Indonesia adalah Tarekat al-Ahadiyyah. Tarekat yang sanadnya bersambung sampai Rasulullah Saw melalui jalur Syeikh al-Akbar Muhyiddin Ibn Araby ini, terbuka bagi murid non muslim.

�Kita mengajak mereka pada tauhid, pengesaan Tuhan. Dan dari awal, tarekat ini tidak bermaksud menjadikan orang lain pindah agama, tapi bagaimana mereka mengenal Tuhan dan mempersilahkan mereka menjalankan agamanya masing-masing,� jelas Mursyid Tarekat al-Ahadiyyah, KH Shohibul Faroji.

Dikatakannya, Allah Swt menyuruh kita untuk toleran pada agama lain. �Kafir dalam paradigma Ibn Araby, itu ketika hati seseorang menutup diri dari kebenaran Tuhan,� terang mahasiswa program master di ICAS Paramadina ini.

Di dalam tarekat ini, ujar KH Faroji, para murid memang diajari pemikiran Ibn Araby, melalui karya-karyanya; al-Futuhat al-Makkiyyah, Fushush al-Hikam, juga Tarjuman al-Asywaq.

Kegiatan tarekat ini berpusat di bilangan Kebayoran Jakarta dan Pesantren Mabdaul Ma�arif Jember Jawa Timur, hingga merambah ke Jawa Barat dan Jawa Tengah. Selain di Indonesia, tarekat ini berkembang di Libya, Mesir, Turki, Spanyol dan Australia.

Semua aspek tasawuf, yaitu keilmuan, ritual, dan akhlak dipadukan sang mursyid. Tarekat yang namanya diambil oleh Shadr al-Din al-Qunawi dari muqaddimah kitab Fushush al-Hikam, ini juga mengkaji semua kitab suci. �Kami melihatnya dalam perspektif tauhid, bukan untuk mencari kelemahannya,� kata pria yang mendapat ijazah kemursyidan dari kakeknya, Syeikh Bahruddin al-Robbani ini.

Para muridnya dibebaskan untuk belajar di manapun dan beraktifitas sesuai profesi masing-masing. �Masalah duniawi, kita boleh memilikinya, tapi jangan sampai ada kemelekatan,� pesannya.

Yang juga menarik, pengangkatan mursyid tarekat ini melalui perpaduan metode imamah (penunjukan, red.) dan khilafah (musyawarah, red.), dengan prinsip utama calon mursyid harus shiddiq (jujur dan membenarkan Allah), amanah (dapat dipercaya), tabligh (bisa menyampaikan kebenaran) dan fathonah (cerdas ruhani).

�Saat ini kita mengalami krisis tauhid dan akhlak. Maka, peran al-Ahadiyyah adalah memperbaiki umat ini agar memiliki tauhid yang benar dan akhlak yang mulia,� ujar KH Faroji.

Tarekat ini memiliki kurikulum sangat rapi. Bahkan ada target yang harus dicapai. Misalnya, untuk 2007-2010, tarekat ini mengusung visi Menebarkan Pencerahan Ruhani Menuju Tauhid dan Ridha Allah, Menebarkan Kasih Sayang dan Perdamaian Dunia.

�Tauhid itu universal. Dengan visi tauhid ini, kita ingin mencari benang merah berbagai macam agama dan aliran. Karenanya, kita tidak dibenarkan membicarakan masalah khilafiyyah (perbedaan, red.), kecuali sebatas sebagai wacana,� katanya beralasan.

Ia berharap, tarekat yang dipimpinnya bisa menjadi solusi konflik antar agama dan aliran. �Saya ingin al-Ahadiyyah menjadi salah satu rumah ruhani, tempat semua umat beragama berteduh dan butuh kenyamanan. Dan untuk jangka panjang, kita ingin mempersiapkan para pemimpin yang bertakwa, punya wawasan luas, dan menghargai perbedaan,� ujar penghafal al-Qur�an ini.[]

Mengedepankan Esoterisme, Mendamaikan Dunia

2006-12-17T20:06:00.000-08:00

Oleh
Nurul H. Maarif

Di bawah temaram sinar lampu hotel, tampak tokoh-tokoh dari berbagai latar belakang tengah asyik bercengkerama. Ada tokoh Islam, Kristen, Katolik, juga Konghucu. Ada tokoh TNI, politikus, budayawan, juga seniman.

Itulah suasana launching buku karya Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Prof. Dr. KH. Said Aqil Siradj, di Ballroom Hotel Borobudur Jakarta, Jum�at (8/12/2006) malam. Buku berjudul Tasawuf sebagai Kritik Sosial; Mengedepankan Islam sebagai Inspirasi, Bukan Aspirasi, itu memang berhasil menyedot perhatian banyak kalangan.

�Tasawuf itu bisa diterima oleh orang Islam maupun orang lain. Tamu di sini ada dari Kristen, Katolik, Konghucu, dan sebagainya. Dengan tasawuf, Tuhan selalu hadir bersama kita. Inilah tasawuf,� kata Kang Said, sapaan KH Said Aqil Siradj, saat memberi sambutan.

Kang Said benar. Tasawuf memang laksana tenda besar yang bisa memayungi para musafir yang datang dari berbagai penjuru dunia dan dari berbagai background. Karenanya, pengamal tasawuf bisa berdampingan mesra dengan siapapun.

�Orang beragama Islam bersaudara dengan orang beragama Islam lainnya. Dan orang beriman bersaudara dengan orang beriman lainnya,� kata pendiri Kanzus Shalawat Pekalongan dan Mursyid Tarekat Syadziliyyah Habib Luthfi bin Ali Yahya, dalam bukunya Nasihat Spiritual, Mengenal Tarekat Ala Habib Luthfi.

Melalui tasawuf ini, ajaran Islam sebagai rahmatan lil �alamin tampak nyata. �Islam itu mengajarkan keterbukaan,� kata Mursyid Tarekat Naqsabandiyyah-Khalidiyyah dari Pesantren Giri Kusumo Semarang Jawa Tengah, KH, Munif Muhammad Zuhri, saat dihubungi the WAHID Institute.

Pada perkembangannya, ajaran tasawuf ini terlembagakan dalam bentuk tarekat. Sehingga, tidak aneh jika banyak tarekat bisa menerima keanggotaan dari non muslim. Sebut saja, misalnya, Tarekat al-Ahadiyyah, yang mengajarkan pemikiran-pemikiran Syeikh al-Akbar Muhyiddin Ibn Araby.

�Kita mengajak mereka pada tauhid, pengesaan Tuhan. Dan dari awal, tarekat ini tidak bermaksud menjadikan orang lain pindah agama, tapi bagaimana mereka mengenal Tuhan dan mempersilahkan mereka menjalankan agamanya masing-masing,� jelas Mursyid Tarekat al-Ahadiyyah, KH Shohibul Faroji.
(lihat; Tauhid untuk Perdamaian Dunia).

KH Faroji berharap, tarekat yang dipimpinnya bisa menjadi solusi konflik antar agama dan aliran. �Saya ingin al-Ahadiyyah menjadi salah satu rumah ruhani, tempat semua umat beragama berteduh dan butuh kenyamanan,� ujar penghafal al-Qur�an ini.

Hal sama diceritakan murid Tarekat Naqsabandiyyah yang bermarkas di bilangan Jakarta Timur, AS Damanhuri. Mursyidnya, ujarnyanya, juga menerima murid non muslim. �Yang saya tahu, ada murid Kristen dan Konghucu. Itu no problem. Mereka yang datang sendiri kok,� katanya.

Di lain waktu, tambahnya, sang mursyid diminta berdoa di rumah non muslim. �Setelah minta petunjuk Allah Swt, beliau mau berdoa di rumahnya,� imbuhnya.

Sikap terbuka juga ditunjukkan Tarekat Kadisiyyah yang berpusat di Cilegon Banten. Tarekat pimpinan Syeikh Suprapto Kadis yang juga berkembang di Jakarta dan Bandung, ini juga menerima keanggotaan non muslim. �Siapa saja, termasuk non muslim, bisa ikut proses yang diberi nama Serambi Suluk, berupa kuliah pengenalan tentang tarekat ini,� kata anggota tarekat ini, Endang, kepada M. Subhi Azhari dari the WAHID Institute.

Dikatakan Endang, yang menjadi anggota sejak 2002, setelah mengikuti program ini, para angggota dibebaskan apakah akan menjadi salik di tarekat ini atau di tarekat lainnya. �Tarekat Kadisiyyah hanya mengarahkan,� sambungnya.

Keterbukaan di atas diakui Guru Besar UIN Sunan Kalijaga Jogjakarta, Abdul Munir Mulkhan. Menurutnya, tarekat yang merupakan tehnologisasi atau positifisasi ajaran tasawuf, itu memang bersumber pada pandangan yang haqiqiyyah substantive. �Isi seluruh ajaran tasawuf itu toleran,� ujarnya. �Dan tarekat yang dikembangkan melalui perspektif substantive, itu toleran,� imbuhnya.

Penulis buku-buku tasawuf yang mempunyai motto �bersufi tanpa tarekat,� ini lantas mencontohkan para pengamal tarekat yang toleran. �Gus Dur, walaupun saya tidak tahu tarekatnya apa, dia itu seorang sufi dan dia toleran. Juga AR Fakhruddin. Saya tidak tahu tarekatnya apa, tapi dia sufi dan toleran,� katanya. �Pendiri Muhammadiyah, KH Ahmad Dahlan, itu sufi. Itu tolerannya luar biasa. Beliau bekerja di lingkungan pusat kejawen dan bergaul dengan orang Kristen,� imbuh cendekiawan Muhammadiyah ini.

Pengakuan sama dinyatakan Guru Besar Perbandingan Agama UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Kautsar Azhari Noer. Menurutnya, pada umumnya tarekat itu toleran pada agama lain. �Tapi kita tidak bisa menggeneralisir, karena aliran tarekat itu bermacam-macam. Itupun sangat tergantung gurunya. Ada guru yang sangat toleran dan ada yang kurang,� katanya. (Lihat: Umumnya Tarekat Itu Toleran).

Menurut penulis buku Ibn Araby; Wahdat al-Wujud dalam Perdebatan, tarekat yang toleran biasanya karena menganut doktrin wahdat al-wujud Ibn Araby, yang sangat menekankan aspek esoteric. �Naqsabandiyyah, Syatariyyah, atau yang lain, yang menganut paham ini, mereka toleran, sehingga non muslimpun bisa masuk ke sana,� tegasnya.

�Tarekat Maulawiyyah anggotanya juga banyak dari non muslim. Malah saya punya kawan dari Jerman. Dia mengaku ikut Tarekat Naqsabandiyyah di Eropa. Menariknya, dia agamanya Katolik dan dia tidak masuk Islam,� imbuhnya.

Karenanya benar apa yang dikatakan sufi dari Sri Lanka MR Bawa Muhayyaddin dalam bukunya Islam & World Peace; Explanation of A Sufi. Menurutnya, semua orang yang beriman pada Tuhan harus bersatu. Dan, mereka yang mempunyai kesadaran, keadilan, kebijakan dan kasih sayang di dalam hati, harus membawa perdamaian dan persamaan untuk masyarakat dunia.

�Jika kita benar-benar orang yang beriman, maka kita tidak akan memandang perbedaan orang lain dari diri kita sendiri. Kita akan memandangnya sebagai satu kesatuan. Kita akan memandang Allah, satu ras manusia, dan satu keadilan untuk semua orang,� tegasnya.

Kearifan seperti ini, ujar sufi India Hazrat Inayat Khan, tidak hanya dimiliki oleh agama atau ras tertentu, melainkan oleh semua agama dan ras. �Siapapun yang memperoleh kearifan adalah seorang sufi, karena tasawuf itu berarti kearifan,� ujarnya.

Atas dasar ini, Abdul Munir Mulkhan yakin, paradigma sufistik bisa menjadi solusi konflik, minimal, di negeri ini. �Orang Islam bisa lebih cair atau lebih toleran, ketika mereka menaruh perhatian terhadap pandangan sufistik,� yakinnya. �Bisa! Bisa! Cuma tidak semua orang bisa belajar tasawuf. Dan umumnya, orang berantem itu karena simbol,� kata Kautsar Azhari Noer.

Sisi esoteric inilah titik temu atau benang merah agama-agama, yang akan menjadi solusi bagi terciptanya perdamaian dunia.[]

Berpolitik tanpa Partai

2006-11-14T01:49:00.000-08:00

Oleh Nurul H Maarif

TULISAN Saiful Amien Shalihin, Agamawan dan Pilihan Politik (Minggu, 22 Februari 2004), yang mengajak atau bahkan "memprovokasi" para agamawan untuk terjun ke gelanggang politik praktis secara intensif, cukup menggelitik. Di tengah-tengah berbagai kecaman kenegatifan dunia politik, para agamawan yang selama ini diklaim sebagai pengawal moral bangsa malah diajak nyemplung ke lumpur politik. Ini sama saja dengan mencelupkan sebelah kaki para agamawan ke dalam neraka.

Karena itu, pandangan Saiful yang cukup optimistis itu perlu mendapat sorotan. Jujur saja, sebagai santri, penulis tidak rela dan merasa eman-eman bila para agamawan, terutama kiai-kiai pesantren, menggadaikan urusan masyarakat yang lebih penting, untuk pindah dunia sebagai politisi praktis. Keberatan ini didasarkan beberapa alasan.

Pertama, berpolitik adalah keharusan bagi siapa pun, baik agamawan, kiai, atau masyarakat umum. Tapi, berpolitik dalam pengertian bukan politik praktis yang berkendaraan partai politik tertentu. Berkaitan dengan ini, Syaikh Ibnu ’Aqil -seperti acapkali dinukil oleh Masdar F. Mas’udi- memberikan definisi politik (bahasa agama; siyasah) secara apik. Menurut dia, politik tak lain berarti segala perbuatan yang akan membawa manusia lebih dekat kepada kemaslahatan dan menjauhkan dari kemafsadatan (kerugian), kendati tidak berlandaskan syara’ dan tidak didasarkan wahyu.

Maka, perilaku apa pun yang mendatangkan kebaikan dan menghilangkan kerusakan, itulah politik. Lebih luasnya, perilaku politik ini dikenal dengan politik amar makruf nahi munkar. Politik seperti ini yang semestinya dilakukan para agamawan. Mereka tetap harus berpolitik, tetapi di luar sistem politik praktis. Berpolitik, tetapi tak berpartai. Itu lebih penting ketimbang harus masuk dalam gelanggang politik praktis. Toh mereka tetap bisa menyuarakan kebenaran.

Hal ini sekaligus menepis pandangan Saiful yang menyatakan, "Dengan berpolitik, masuk ke salah satu parpol, tokoh agama bisa menyuarakan kebenaran….". Seakan, kebenaran hanya dapat disuarakan dengan satu jalan; masuk parpol. Padahal, sesungguhnya tidak demikian.

Kedua, para agamawan harus diposisikan sebagai pengawal moral masyarakat, sampai kapan pun. Konsekuensinya, mereka harus menjadi milik umum, milik siapa saja, dan bukan milik partai politik tertentu. Malah, melalui tugas mulia politik amar makruf nahi munkar, mereka juga berkewajiban mengontrol para pelaku politik praktis itu sendiri. Karena itu, tatkala para agamaman berbondong-bondong menjadi pelaku politik praktis, siapa yang mengontrol mereka? Masyarakat yang seharusnya dibimbing? Ini akan rancu dan lucu. Sebab, tidak seharusnya para agamawan itu dikontrol. Mereka itulah simbol kontrol yang sejati. Yang lebih penting, netralitas posisi mereka akan terjaga, sehingga dapat berinteraksi dengan masyarakat jenis apa pun.

Ketiga, betul, Khomeini dan tokoh-tokoh NU dulu banyak yang berpolitik praktis. Tapi, bukan berarti hal itu menjadi legitimasi bagi para agamawan selanjutnya untuk berpolitik praktis. Perbedaan situasi dan kondisi menuntut adanya perbedaan keputusan politik. Masuknya para agamawan pada dunia politik praktis dulu memang sangat dimungkinkan dan bagus saja. Tapi kini?

Keempat, berdasarkan pengalaman, banyak tokoh agama yang setelah pindah ke haluan politik praktis, peran kemasyarakatannya kian sempit. Sebut saja KH Zainuddin M.Z. Ruang geraknya kian memudar. Memang, beliau masih menjadi tokoh masyarakat. Tapi, tak dapat dipungkiri, masyarakat yang tidak separtai dengannya, akan menjadi alergi. Karena, walau bagaimanapun, politik praktis akan mudah memunculkan alergi bagi masyarakat yang memang tidak sehaluan.

Dengan alasan-alasan di atas, sekali lagi, peran para agamawan harus dinetralkan dari virus partai atau politik praktis. Berpolitiklah di luar sistem atau politik amar makruf nahi munkar. Berpolitiklah tanpa partai. Karena sejatinya, itulah yang lebih penting. Akhirnya; Politik yes, politik praktis no. Wa Allah a’lam.[]

*Jawa Pos, Minggu, 29 Februari 2004

Haji Minus Kesalehan Sosial?

2006-11-14T01:45:00.000-08:00

Oleh Nurul Huda Maarif

Banyak yang bilang, umat Islam Indonesia lebih gereget mengerjakan ibadah haji ketimbang berzakat. Padahal, secara hierarkis, perilaku berzakat seharusnya lebih diutamakan ketimbang berhaji.

Kesimpulan seperti di atas tidak sepenuhnya salah. Sebab, memang ibadah haji lebih menitikberatkan pada dimensi vertikal, antara al-Khaliq dengan al-makhluq saja, bukan dimensi sosial layaknya zakat. Jelas, zakat sangat bernuansa sosial karena kita langsung berinteraksi dengan masyarakat. Kita dapat membayangkan sebagian di antara kita yang punya program haji tiap tahun, misalnya. Haji dilakukan berkali-kali.

Tujuannya, apa lagi, kalau bukan untuk ibadah kepentingan pribadi. Tidak ada sejarahnya, berhaji untuk kepentingan masyarakat, misalnya supaya masyarakat menjadi makmur atau sejahtera. Bahkan, lebih jauh lagi, mereka hanya bertujuan mengoleksi titel sosial yang sama sekali tidak membantu memerangi dan mengentaskan kemiskinan yang menyedihkan di sekitar kita.

Dalam tradisi fikih, model ibadah dibedakan menjadi tiga kategori. Pertama, ibadah badaniyyah, yakni ibadah yang sepenuhnya mengandalkan aspek kekuatan badan, seperti salat dan puasa. Untuk melakukannya, kita hanya membutuhkan kekuatan fisik. Kita tidak perlu membayar upeti untuk melakukan keduanya.

Kedua, ibadah maliyah, yakni ibadah yang hanya dapat dilakukan dengan sarana uang, seperti zakat. Kita tidak memerlukan kekuatan fisik untuk melakukannya. Kita hanya membutuhkan harta (dan sebagian di antara kita yang mengerjakan haji berkali-kali pasti memiliki aspek ini).

Ketiga, ibadah maliyah-badaniyyah, yakni model ibadah yang hanya bisa dilakukan kala kita memiliki kekuatan fisik dan harta, seperti ibadah haji. Dalam Alquran disebutkan bahwa untuk menunaikan haji, disyaratkan adanya istitha’ah (kemampuan), yakni istitha’ah fisik dan harta. Tanpa adanya kesatuan antara kedua hal itu, mustahil kita dapat melaksanakannya.

Bila kita cermati tiga model ibadah di atas satu per satu, kita akan menemukan kesimpulan bahwa dimensi ibadah model pertama sangat bersifat individualistik. Yakni lebih menekankan hubungan antara Sang Khalik dan sang makhluk. Apalagi dalam kasus puasa. Firman Allah ini menunjukkan betapa sangat pribadi model ibadah tersebut.

Dimensi ibadah model kedua, zakat, jelas sekali bernuansa sosial. Sebab, dengan berzakat, berarti kita turut memikirkan dan mencoba mengentaskan kemiskinan atau minimal berbagi rasa dengan golongan wong-wong alit.

Sementara itu, ibadah model ketiga, sebagaimana model pertama, juga lebih bersifat individualistik. Manfaatnya hanya dirasakan oleh pelakunya. Orang lain tidak merasakan apa pun, kecuali nasi tumpeng, yang hakikatnya juga ditujukan hanya untuk kepentingan keselamatannya dalam menjalankan ibadah haji.

Nah, di antara tiga model ibadah di atas, manakah yang utama? Tentu ketiganya sama-sama utama. Hanya, bila kita berpikir menggunakan konsep skala prioritas, kita akan mengatakan bahwa ibadah yang berdimensi sosiallah yang paling utama. Itu tidak bisa dipungkiri.

Mengapa? Sebab, ibadah model itu, selain bernuansa sosial, juga mengandung dimensi vertikal. Sebab, mustahil kita melakukannya tanpa dilandasi unsur keimanan kepada Tuhan. Sebaliknya, nuansa sosial sulit (atau bahkan tidak dapat) ditemukan pada model ibadah vertikal, seperti salat, puasa, maupun haji. Kalaupun ada, hal itu sebatas imbas saja, tidak terjadi secara langsung.

Dalam tradisi Ushul al-Fiqh dikatakan, al-muta’addy afdhal min al-qashir (ibadah yang manfaatnya dirasakan orang lain itu lebih utama ketimbang ibadah yang manfaatnya hanya dirasakan sendiri). Ibadah model ini hanya dapat kita rasakan melalui media zakat. Syukur-syukur, idealnya, kita dapat melakukan semuanya dengan seimbang.

Karena itu, kesalehan sosial (spiritual centrifugal) sudah seharusnya kita kedepankan ketimbang kesalehan individual (spiritual centripetal). Karena itu pula, Murtadla Muthahhari, pemikir muslim terkemuka asal Iran, pernah bertanya dalam nada menggugat, "Apakah rahib-rahib atau sufi-sufi yang hanya duduk-duduk di pojok masjid seraya memutar tasbih yang akan masuk surga, padahal hal itu dilakukan hanya untuk dirinya sendiri? Sementara Thomas Alfa Edison, si jenius penemu listrik, yang hasil temuannya dimanfaatkan orang sepanjang zaman, akan masuk neraka?"

Patut kita merenungkan secara mendalam gugatan Muthahhari tersebut. Pada prinsipnya, dia menggugat tradisi keagamaan yang hanya mementingkan aspek individual, tanpa pernah menyentuh aspek sosial.

Kita ingat, Nabi Musa AS pernah bertanya kepada Tuhan. "Di manakah aku dapat menemukan Engkau, ya Allah?" tanya Musa. "Temukan diriku dalam diri orang-orang yang papa," jawab Allah. Dari situ jelas sekali bahwa kesadaran humanistis sangatlah penting dalam kehidupan kita.

Bila kita mengaitkan kenyataan di atas dengan perilaku keberagamaan kita, umat Islam Indonesia, kita patut bertanya, apa yaang terjadi dengan kita? Kenapa kita lebih mementingkan diri sendiri (individualisme) ketimbang orang lain (altruisme). Barangkali karena kita sudah sedemikian parah dininabobokan oleh simbol-simbol keagamaan yang sangat literalistik. Kita tidak pernah berpikir tentang esensi simbol-simbol itu.

Dr Komarudin Hidayat punya tamsil sendiri tentang hal itu. Dia mengibaratkan simbol keagamaan sebagai sangkar burung, sementara esensi simbol itu sebagai burungnya. Saat ini, menurut dia, kita lebih senang mengelus-elus sangkarnya ketimbang memikirkan burungnya. Karena keenakan ngurusi sangkarnya, kita pun lupa pada isinya.

Selain itu, tampaknya kita lebih senang dilihat oleh masyarakat dalam konteks strata sosial. Kita lebih bahagia dan bangga mantasarufkan harta kita untuk mengoleksi titel-titel sosial, seperti haji, ketimbang mengoleksi kebaikan-kebaikan sosial.

Padahal, dalam sejarah, Nabi SAW hanya berhaji sekali, lainnya semata umrah. Toh, memang yang wajib hanya sekali. Atau barangkali hal ini disebabkan minat traveling kita sedemikian tinggi sehingga kerap kita mendengar istilah wisata spiritual. Istilah yang mengasyikkan, tapi sebenarnya tidak lebih dari jalan-jalan semata.

Melihat kenyataan di atas, sudah saatnya kita mengubah perilaku keagamaan kita, dari perilaku individualisme menuju altruisme. Dari simbol ke esensi. Dari sangkar ke burung. Kita harus memulainya saat ini juga. Tidak bisa ditunda-tunda lagi.

Jadikan "perilaku ganjil" kita di masa lalu sebagai wahana introspeksi. Ingat, masih banyak orang-orang kecil di sekeliling kita yang sangat membutuhkan uluran tangan kita. Mereka hanya membutuhkan bantuan kita, bukan Pak Haji yang tidak sudi membantu mereka. Wallallahu a’lam.[]

*Jawa Pos, Minggu, 23 Feb 2003

Intoleransi karena Fikih Oriented?

2006-11-14T01:25:00.000-08:00

Oleh Nurul Huda Maarif

Kita acapkali mendengar statemen (baca: tuduhan) yang mencoba mencari kambing hitam terhadap pemahaman kita yang cenderung - pinjam terminologi Dr Dawam Rahardjo - legalistik dan formalistik melalui fikih. Dua model pemahaman yang berawal dari fikih oriented ini, pada akhirnya, akan menampilkan wajah Islam yang eksklusif, radikal, malah intoleran terhadap kenyataan perbedaan. Pertanyaannya kini, benarkah pangkalnya fikih oriented? Persoalan ini cukup menarik untuk ditelusuri karena setiap muncul pemahaman keagamaan yang garang, tudingan itu yang muncul.

Menurut saya, fikih itu berkarakter dinamis. Ia akan senantiasa berkembang menuruti perkembangan zaman dan budaya masyarakat. Ia akan selalu berubah secara elastis mengikuti perubahan atau geliat pola kehidupan masyarakat. Perkembangan zaman dan perubahan pola kehidupan masyarakat akan menimbulkan fikih yang baru. Begitu seterusnya.

Sebagaimana diketahui, penafsiran fikih akan selalu berbeda antara satu ulama dan ulama yang lain, bergantung pada konteks zaman dan masyarakat. Malah tak jarang, seorang ulama mengubah fatwanya karena melihat perbedaan konteks yang ada.

Sebagai misal, kita mengenal dua qaul Imam al-Syafi’i (w. 204 H), yakni al-qaul al-qadim (fatwa lama) dan al-qaul al-jadid (fatwa baru). Al-qaul al-jadid merupakan perwajahan baru dari al-qaul al-qadim. Dua qaul (fatwa hukum) itu muncul karena dua latar belakang konteks yang berbeda. Al-qaul al-qadim muncul ketika beliau tinggal di wilayah Baghdad, sementara al-qaul al-jadid muncul setelah beliau mutasi ke Mesir. Perubahan qaul ini harus dilakukan karena dia melihat konteks dan realitas yang berbeda antara dua masyarakat yang berbeda tadi, masyarakat Baghdad dan Mesir.

Bahkan, sebagaimana dinyatakan oleh Imam Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah; realitas, tradisi, dan indikasi-indikasi lain yang ada pada masyarakat menjadi bagian terpenting dalam penetapan keputusan hukum (hukum Islam). Menurut dia, bila hal-hal tersebut diabaikan dalam proses penetapan hukum, maka yang terjadi justru fatwa yang dhalalah (sesat menyesatkan), bukannya fatwa yang mengandung mashlahah. (I’lam al-Muwaqqi’in : III/78). Ini membuktikan betapa pentingnya realitas masyarakat, yang sekaligus menuntut dinamisasi fikih. Dan karena sifatnya yang dinamis itu pulalah, perbedaan-perbedaan dalam fikih yang berimplikasi pada perbedaan mazhab hukum, menjadi hal yang lumrah dan tak dapat dielakkan.

Dalam tradisi ulama fikih sendiri, ada semacam community agreement (kesepakatan bersama) yang senantiasa menjaga mereka untuk selalu bersikap terbuka dan tasamuh (toleran) dalam menghadapi perbedaan. Community agreement itu bentuknya seperti yang pernah diungkapkan oleh Imam al-Syafi’i, Ra’yuna shawab yahtamil al-khata’ wa ra’yu ghairina khata’ yahamil al-shawab (Pandangan yang kita yakini benar, mengandung kemungkinan salah. Dan pandangan orang lain yang kita duga salah, mengandung kemungkinan benar).

Prinsip seperti inilah yang mereka pegang teguh dan menjadi acuan untuk bersikap toleran dan saling menghargai antarperbedaan pandangan. Mereka merasa tidak berhak manyalahkan pendapat lain yang berbeda sebagai "yang salah" dengan mengklaim pendapat sendiri sebagai "yang benar". Mereka tidak yakin pendapat mana yang benar, mana yang salah, benar semua, atau malah salah semua.

Hal ini tak lain karena apa yang mereka lakukan masih dalam tataran ijtihad semata. Mereka sadar sepenuhnya bahwa ijtihad tidak terbebas dari dua kemungkinan di atas, benar atau salah. Hal ini sesuai dengan pernyataan Rasulullah SAW, "Siapa yang berijtihad dan hasilnya benar, maka dia akan mendapat dua pahala. Dan siapa yang berijtihad dan hasilnya salah, maka dia akan mendapat satu pahala". Pernyataan ini turut memperkuat dua kemungkinan hasil ijtihad tadi.

Imam Malik (w. 179 H) juga pernah menyatakan, "Manakala kamu menemukan pendapatku keliru, maka buanglah ia jauh-jauh. Manakala kamu mendapati pandanganku benar, maka ikutilah apa yang aku ikuti." Ini berarti bahwa beliau yang nota bene pemikir besar tidak pernah memutlakkan pendapatnya sebagai "yang terbenar". Lebih dari itu, beliau sama sekali tidak pernah memaksa orang lain untuk mengekor pendapatnya secara buta, kendati pendapat itu dianggap nyata-nyata benar. Beliau malah menyuruh mengikuti apa yang beliau ikuti (baca: Nash al-Qur’an wa al-Sunnah), bukan apa yang beliau putuskan. Beliau sadar bahwa apa yang beliau putuskan semata tawaran gagasan, yang tetap mengandung dua kemungkinan di atas, benar atau salah.

Kalau demikian, lalu siapa dan apa yang memutlakkan pendapat para ulama sebagai "yang benar" sehingga keberagamaan kita cenderung eksklusif, radikal, dan intoleran? Pun kita anti dan alergi terhadap pendapat di luar kita? Sulit menjawab pertanyaan ini dengan tepat. Tapi, ada asumsi bahwa hal ini terjadi, antara lain, karena pola pengajaran fikih yang kita terima dari guru-guru kita cenderung doktriner dan hanya satu sisi.

Doktriner dalam pengertian bahwa guru-guru kita hanya "mencekoki" (memberi secara paksa) doktrin bahwa apa yang mereka ajarkan adalah satu-satunya "yang benar", sementara yang lain salah. Hanya satu sisi dalam pengertian bahwa kita hanya diperkenalkan pada satu sisi pemikiran (baca: satu mazhab hukum), tanpa pernah diperkenalkan sisi pemikiran yang lain. Dengan pembelajaran model demikian, maka akan tertanam sebuah keyakinan bahwa pendapat yang ada dan benar hanya "itu-itu" saja. Tidak ada pendapat lain di luar yang "itu-itu" tadi. Padahal, pembelajaran model ini, yang disebut oleh Dr Harun Nasution sebagai kepincangan (Teologi Islam; h. xi), pada akhirnya justru akan memunculkan pemahaman yang -pinjam istilah Dawam- in-group feeling dan out-group feeling tadi.

Di negara kita, yang umat Islamnya mayoritas, kita hanya mengenal empat mazhab pemikiran fikih yang masyhur, itu pun paling-paling kita hanya "paham" salah satunya. Kita tidak pernah memahami keempat-empatnya secara bersamaan. Selain itu, secara umum, kitab-kitab fikih yang beredar di sekitar kita hanya terbatas pada satu pemikiran mazhab semata, seperti kitab fikih Hanafi, Maliki, Syafi’i, atau Hanbali.

Lebih-lebih di lingkungan pesantren, kita hanya disodori satu model pemikiran fikih. Kita jarang (atau malah tidak pernah) diperkenalkan pada kitab fikih model perbandingan. Hal ini diperkuat oleh hasil riset Martin Van Bruinessen yang menengarai bahwa kitab-kitab fikih yang satu arah itulah yang banyak diajarkan di dunia pesantren dan fikih biasanya malah menjadi pelajaran primadona ketimbang pelajaran-pelajaran yang lain.(Kitab Kuning; Pesantren dan Tarekat: h. 112. Lihat juga tabel kitab-kitab fikih yang diajarkan dalam dunia pesantren, h. 115).

Oleh karena itu, bila kita ingin melihat pemahaman keagamaan yang inklusif, pluralistik, dan toleran, maka jawabannya tak lain adalah kita harus mengubah pola pembelajaran kita selama ini. Sedini mungkin, kita harus mengenalkan realitas keberagaman pandangan yang ada dalam dunia fikih. Karena sejatinya, kita telah dituntun untuk memahami perbedaan itu melalui kitab-kitab fikih perbandingan. Mulai saat ini, kita harus memperkenalkan kitab-kitab fikih perbandingan, semisal Bidayah al-Mujtahid karya Ibn Rusyd atau al-Fiqh ’ala al-Madzahib al-Arba’ah karya Imam al-Jazairi.

Sebagaimana kita pahami bersama, penulisan kitab-kitab fikih perbandingan ini, antara lain, diniatkan supaya kita dapat memahami adanya perbedaan-perbedaan itu dengan penuh lapang dada. Dari sini, sebenarnya kita telah mendapatkan pelajaran yang sangat berharga, yakni bagaimana mengemas dan mengelola perbedaan-perbedaan itu dalam bingkai saling menghargai dan menghormati satu sama lain sehingga model keberagamaan yang inklusif, pluralistik, dan toleran itu dapat kita tampilkan. Hal ini jelas akan menambah keistimewaan tersendiri dalam keberagamaan kita.

Umar bin Abd al-Aziz (cucu Khalifah Umar bin al-Khattab) pernah menyatakan bahwa perbedaan dalam fikih itu tidak saja boleh terjadi, malah harus terjadi. Karena dengan demikian, wajah Islam yang rahmatan lil ’alamin akan menampak. Masyarakat yang memiliki realitas (tradisi) berbeda dapat memilih pandangan fikih yang dirasa sesuai. Imam al-Khattabi juga pernah menyatakan bahwa perbedaan dalam konteks fikih sah-sah saja terjadi, tetapi sangat berbahaya dalam konteks teologi. Oleh sebab itu pula, perseteruan yang dahsyat - yang berakibat saling bunuh dan mengkafirkan- justru terjadi dalam wilayah teologi, bukan pada fikih.

Sebab itu pula, melihat fakta-fakta di atas, seharusnya fikih oriented justru akan menyebabkan kita semakin matang, dewasa, dan terbuka dalam menyikapi dan memahami perbedaan-perbedaan pendapat yang ada. Fikih oriented tidak semestinya menjadikan kita terkungkung dalam -pinjam bahasa Harun Nasution- kepincangan. Tidak malah membuat kita semakin eksklusif, radikal, dan intoleran. Pun tidak menuntun kita dalam in-group feeling atau out-group feeling. Pada akhirnya, fikih oriented pun tidak dituduh sebagai kambing hitam penyebab model keberagamaan yang kaku. Tapi lagi-lagi, kenyataan-kenyataan keberagaman yang ada dalam dunia fikih, yang seharusnya menjadi keistimewaan itu, sering terkalahkan oleh model pembelajaran yang doktriner dan hanya satu sisi tadi. Dan di sinilah letak kekurangan kita. Wa Allah a’lam.[]

*Jawa Pos, Minggu, 27 April 2003

Gagasan Toleransi Ulama Klasik

2006-11-14T01:17:00.000-08:00

Oleh Nurul H Maarif dan Gamal Ferdhi

Kalimat demi kalimat kitab Anwar al-Tanzil wa Asrar al-Ta’wil dibacakan para santri yang bersila mengelilinginya. Ia menyimak dengan khusyu’. Kadang menyela untuk meluruskan bacaan atau memberi penjelasan dari maksud penafsiran Abu Said al Baidhawi (w. 691 H/1191 M) terhadap ayat al-Qur’an tertentu.

“Simaklah, karya al-Baidhawi ini. Dalam kitab-kitab kuning memang banyak penjelasan mengenai batasan-batasan pembalasan yang boleh dilakukan apabila terjadi kekerasan. Saya sendiri sangat menghindari terjadinya kekerasan, apalagi kok sampai pertumpahan darah,” jelas Abdurrahman Wahid pada 1 Ramadhan 1427 H lalu di Masjid al Munawarrah, Ciganjur.

Sebulan Ramadhan penuh, Gus Dur, begitu cucu pendiri Nadhdlatul Ulama (NU) KH Hasyim Asy’ari itu biasa dipanggil, ngaji pasanan (mengaji di bulan puasa, red.) kitab kuning bersama para santrinya di pesantrennya di Ciganjur, Jakarta Selatan.

Kitab kuning, adalah sebutan khusus untuk karya-karya ulama abad pertengahan yang biasa dikaji di pesantren-pesantren NU. Kitab ini membahas berbagai bidang tertentu, diantaranya tafsir, fikih, aqidah, hadits, akhlak dan tasawuf.

Sebut saja misalnya, Tafsir al-Jalalain, sebuah kitab tafsir paling terkenal di kalangan pesantren. Kitab ini sangat lunak dalam menafsirkan kebebasan berkeyakinan. Misalnya, saat mengulas Qs. Yunus ayat 99: “Dan jika Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang di bumi seluruhnya. Tetapi apakah kamu (hendak) memaksakan manusia agar mereka menjadi orang-orang yang beriman?”

Penulis Tafsir al-Jalalain, yaitu Jalaluddin al-Mahalli (w. 864 H/1459 M) dan Jalaluddin al-Suyuti (w. 911 H/1505 M) menyatakan, “Jangan (kau paksa) dengan apa yang Allah Swt sendiri tidak ingin melakukannya terhadap mereka!” Begitu juga dengan al-Baidhawi yang menafsirkan, “Sesungguhnya perbedaan keinginan/kehendak mustahil disamakan dengan jalan paksa.” Sedang Ibn Katsir (w. 774 H/1373 M) dalam Tafsir al-Qur’an al-‘Adhim-nya menyatakan, “(Hidayah) itu bukan urusanmu, malainkan urusan Allah Swt.”

Contoh lainnya, Qs. al-Nahl ayat 125, “Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, Dia-lah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalan-Nya dan Dia-lah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk.”

al-Baidhawi menafsiri ayat ini dengan; “Tugasmu hanya menyampaikan (al-balaqh) dan mendakwahkan (al-da’wah). Sedang petunjuk (al-hidayah) dan kesesatan (al-dhalal) itu bukan urusanmu. Allah Swt lebih tahu siapa yang tersesat dan siapa yang mendapat petunjuk. Allah Swt lah yang (berhak) membalas mereka.”

Ibn Katsir sendiri menyatakan, “Kamu jangan berhasrat mengarahkan orang yang tersesat (dari jalan-Nya). Itu bukan urusanmu. Tugasmu hanya menyampaikan dan hisab itu urusan Kami (Allah Swt).”
Jika kitab-kitab tafsir banyak mengapresiasi perbedaan dan toleransi pada keyakinan kelompok lain, apakah kitab fikih, yang menurut Martin van Bruinessen dalam karyanya Kitab Kuning, Pesantren dan Tarekat , sebagai “primadona” dalam pesantren, juga demikian?

Menurut Pengasuh Ma’had Aly Pesantren Salafiyah Sukorejo Situbondo Jawa Timur, KH Afifuddin Muhajir, kitab fikih juga sarat ajaran toleransi. “Berdasarkan bacaan saya. sering dijumpai hal-hal toleransi di dalam kitab fikih,” paparnya.

Kiai kharismatik ini lantas mencontohkan uraian fardhu kifayah dalam kitab Fath al-Mu’in karya Zain al-Din bin Abd al-‘Aziz al-Malibari (w. 975 H/1567 M) dari Mazhab Syafii. Menurutnya, penulisnya menguraikan, diantara fardhu kifayah adalah kiswatu ‘arin, memberi pakaian pada orang yang telanjang, termasuk kafir dzimmi (non muslim yang sudah menyerah, red). “Jadi, kalau ada kafir dzimmi telanjang, fardhu kifayah bagi umat Islam untuk memberi mereka pakaian,” ungkapnya.

Contoh lainnya, imbuh salah satu faqih NU terkemuka ini, jika umat muslim dan kafir dzimmi bersama dalam sebuah perahu yang keberatan beban, sehingga terancam tenggelam, maka harus ada barang-barang di atas perahu yang dikorbankan. Ini demi keselamatan manusia, termasuk keselamatan kafir dzimmi itu. “Kitab fikih banyak sekali bicara seperti itu,” kata Kiai Afif.

Karena itu, tegas Kiai Afif, kebodohan adalah penyebab kaum muslim mengumbar kekerasan terhadap orang yang berbeda keyakinan. “Itu karena ngaji-nya nggak tuntas. Semakin dalam ilmu agama seseorang, saya kira akan semakin toleran,” ujarnya.

“Umar bin Abd al-Aziz sendiri mengatakan, ma yasurruni lau anna umma muhammadin lam yakhtalifu. Aku tak gembira seandainya umat Muhammad ini tak berbeda. Ada perbedaan, maka ada toleransi,” jelasnya.

Penilaian sama dinyatakan Pengasuh Ponpes Nurul Islam Jember Jawa Timur, KH. Muhyiddin Abdussomad. Menurutnya, di dalam kitab Tanbigh al-Ghafilin karya Abu al-Laits al-Samarkandi (w. 373 H/983 M) dijelaskan, umat Islam harus bersikap santun baik kepada orang muslim, yahudi, nashrani, maupun yang berkeyakinan lain.

Ketika ada ayat, faqula lahu qaulan layyinan la’allahu yatadzakkaru aw yakhsya (Berkatalah, wahai Musa dan Harun, pada Fir’aun dengan halus, supaya dia sadar atau takut), sambungnya, itu ditafsirkan oleh penulis kitab ini, bahwa berkata pada Fira’un saja harus santun dan lemah lembut, apalagi pada selainnya.

“Fir’aun itu tidak hanya kafir, tapi zalim. Kepada orang kafir dan zalim kita harus sopan dan santun, apalagi pada orang yang tidak sama agama dan mereka berbaikan dengan kita. Tentunya kita salah besar jika bersifat congkak dan tidak menghormati mereka,” imbuh Kiai Muhyiddin.

Pandangan yang cenderung lunak dan toleran terhadap umat agama lain, juga disampaikan kitab Raudhah al-Thalibin karya Imam Yahya bin Sharaf An-Nawawi Ad-Dimasqi (w. 676 H/1278 M) dari Mazhab Syafii. “Imam al-Nawawi itu lahir pada masa pemerintahan telah rapuh dan hidup di komunitas yang ada Kristennya, di Damaskus, itu dia lebih lunak. Orang kafir menurutnya tidak boleh diperangi, kecuali kalau mereka melakukan hirabah (pemberontakan) pada pemerintah Islam,” kata Pengasuh Pesantren An-Nur, Surabaya, Jawa Timur KH Imam Ghazali Said.

Dari Mazhab Hanafi, kata Kiai Imam Ghazali, ada kitab al-Radd al-Mukhtar yang terkenal dengan Hasyiyah Ibn Abidin karya Muhammad Amin ibn Abidin (w. 1252 H/1836 M). “Ibn Abidin sangat toleran dalam mengapresiasi hukum-hukum non muslim, seperti asuransi,” jelas Wakil Syuriah PCNU Surabaya ini.

Karena itu, Kiai Imam Ghazali meyakinkan, kitab kuning secara keseluruhan lebih didominasi ajaran yang toleran. “Yang keras sangat sedikit. Jadi, bisa kita ambil kesimpulan, pada umumnya fikih klasik itu sangat toleran,” papar master bidang metodologi pengajaran bahasa Arab dari Khourtoum International University Sudan ini.

Kenyataan-kenyataan di atas seperti menepis Temuan Survey Nasional: Sikap dan Perilaku Kekerasan Keagamaan di Indonesia, yang dilakukan Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM), Juli 2006 silam. Salah satu pusat penelitian UIN Jakarta itu menemukan, ajaran kitab kuning berpotensi mendorong terjadinya kekerasan antar agama.

“Dalam kitab kuning ada istilah heretic atau sesat. Itu ada kan? Itu jelas mendorong kekerasan terhadap pemeluk agama lain,” tegas peneliti PPIM Jajang Jahroni.

Tapi Jajang buru-buru menampik anggapan, bahwa survey lembaganya itu menyimpulkan mayoritas kitab kuning mendorong kekerasan. “Sebetulnya kita tidak sedang meneliti kitab kuning, melainkan kekerasan atas nama agama,” jelas Jajang.

Adanya tema fikih yang agak kaku dalam merespon perbedaan keyakinan, ini diakui KH Muhyiddin Abdussomad . “Karena fikih itu doktrinnya ke dalam. Jadi prinsipnya agak kaku. Dalam hal ini toleran, tapi dalam hal lain tidak toleran. Tapi saya kira tergantung siapa yang memahaminya. Semisal Gus Dur, Gus Mus, Pak Masdar, itu semua kan produk kitab kuning. Tapi implementasi toleransi mereka begitu luar biasa, layak kita teladani,” jelas Ketua PCNU Jember ini.

Penyebab banyaknya ulama pengusung toleransi di NU, ini diungkapkan KH Mahfudz Ridwan. “Salah satu yang mendorong sikap ini, karena mereka sering membaca kitab kuning. Kitab semisal Fath al-Mu’in, Fath al-Qarib dan yang lain, kebanyakan ajarannya kan tasamuh (toleransi, red)” kata Pengasuh Wisma Santri Edi Mancoro Gedangan, Salatiga (Lihat: Teladan Pengusung Tasamuh), ini pada M. Subhi Azhari dari the WAHID Institute.

Bahkan NU menjadikan tawasuth (moderat), i’tidal (keadilan), tawazun (berimbang) dan tasamuh (toleran), sebagai prinsip organisasi Islam terbesar itu. Prinsip-prinsip itu diperkenalkan mantan Rais Syuriah PBNU almarhum KH Ahmad Shiddiq.

“Itu memang diambil dari karya kitab kuning Sunni. Maksudnya untuk melindungi semua warga negara yang tidak hanya muslim, tapi terdiri dari berbagai etnis,” jelas KH Imam Ghazali Said.

Berdasarkan bukti-bukti itu, tak salah jika Gus Dur menegaskan, “Kalau kita baca kitab-kitab kuno, jika diandaikan diri kita hidup pada zaman kitab-kitab itu ditulis, maka banyak ditemukan penafsiran yang melampaui zamannya.”

Akhirnya, ajaran toleransi yang bertebaran di dalam kitab kuning, tidak seharusnya terkalahkan oleh segelintir ajaran yang memang berpotensi memantik munculnya sikap intoleransi pada perbedaan. Inilah esensi Islam sebagai rahmatan lil ‘alamin.[]

*Suplemen TWI di Majalah Tempo, akhir November 2006

AL-QUR'N AL-KARIM WA TAFSIRUH (al-Qur'an dan Tafsirnya Depag RI)

2006-08-23T00:35:00.000-07:00

Oleh Nurul Huda Maarif

I. MUKADDIMAH
Pemerintah yang baik, adalah pemerintah yang memahami kebutuhan masyarakatnya. Mereka lapar, pemerintah paham untuk menyediakan bahan makanan. Mereka bodoh, pemerintah paham untuk menyediakan pendidikan. Mereka sakit, pemerintah paham untuk menyediakan pengobatan. Termasuk ketika mereka membutuhkan ‘alat’ praktis pentafsir al-Qur’an (baca: kitab tafsir) dengan bahasa lokal Indonesia, pemerintah juga paham untuk menyediakannya. Itulah ‘sosok’ ideal pemerintah, yang mencerminkan kaidah fikih sayyid al-qaum khadimuhum.
Dalam kontek penyediaan ‘alat’ praktis pentafsir al-Qur’an itu, pemerintah Indonesia, zaman Orde Baru, paham untuk menyediakan kitab tafsir yang akan membantu masyarakat muslim Indonesia untuk memahami kitab sucinya. Untuk itu, pada tahun 1965 diterbitkanlah al-Qur’an dan Terjemahnya yang proses pembuatan dan penerbitannya difasilitasi pemerintah melalui Departemen Agama Republik Indonesia. Kemudian tahun 1972, masih melalui tangan Departemen Agama Republik Indonesia, pemerintah membentuk Dewan Penyelenggara Pentafsir al-Qur’an yang berhasil menyusun al-Qur’an al-Karim wa Tafsiruhu atau al-Qur’an dan Tafsirnya.
Kedua upaya riil itu tentu sangat baik sebagai bagian dari program mencerdaskan bangsa. Hanya saja, dengan catatan, melalui dua karya itu pemerintah tidak lantas mendikte masyarakat muslim untuk menjadi hambanya. Setidaknya asumsi dan kekuatiran inilah yang selalu menyertai keberadaan dua karya di atas. Karya yang oleh banyak orang dinilai sebagai alat pemerintah Orde Baru untuk mendikte kelompok-kelompok muslim di negeri ini. ‘Ala kulli hal, yang pasti, upaya pemerintah itu tidak bisa dinilai sebagai tidak berguna sama sekali.
Untuk itulah, makalah sangat sederhana ini berupaya memotret sejauh mana kemanfaatan, kelebihan, kekurangan, termasuk situasi ekonomi-politik Orde Baru yang melingkupi pembuatan kedua karya itu, terutama al-Qur’an dan Tafsirnya.

II. IDENTIFIKASI FISIK
a. Judul
Karya tafsir berbahasa Indonesia yang akan menjadi pembahasan ini berjudul lengkap al-Qur’an wa Tafsiruh yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi al-Qur’an dan Tafsirnya.
b. Penyusun
Karya tafsir ini disusun oleh tim yang disebut Dewan Penyelenggara Pentafsir al-Qur’an (edisi lama) dan Tim Penyempurnaan al-Qur’an dan Tafsirnya Depag RI (edisi yang disempurnakan). Kedua tim penyusun ini perlu dibedakan, karena keduanya memiliki tugas berbeda. Tim pertama memang bertugas untuk menulis, sedang tim kedua (hanya) bertugas menyempurnakan hasil tulisan tim pertama.
c. Jilid
Baik yang edisi lama maupun edisi yang disempurnakan, seluruhnya terdiri 10 jilid dengan perincian setiap jilidnya terdiri 3 juz.
d. Pencetakan
Pencetakan pertama al-Qur’an dan Tafsirnya dilakukan pada 1975 berupa jilid I yang memuat juz 1 hingga juz 3. Setiap jilid tak kurang dari 450 halaman. Kemudian menyusul pencetakan jilid-jilid selanjutnya pada tahun berikutnya. Pencetakan secara lengkap, 30 juz, baru dilakukan pada tahun 1980 dengan format dan kualitas yang sederhana. Sementara pencetakan edisi yang disempurnakan dilakukan oleh Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama RI; dan para pengusaha penerbitan mushaf al-Qur’an di Indonesia.
Untuk saat ini, setelah diterbitkannya KMA No. 280 Tahun 2003 baru selesai dicetak 4 jilid yang setiap jilidnya berisi 3 juz. Ini sesuai target yang setiap tahun hanya akan menyempurnakan 6 juz. Dan pada saatnya nanti akan dicetak utuh pada 2007 sembari menunggu koreksian dan masukan dari masyarakat. Perinciannya sebagai berikut: tahun 2004 telah selesai dicetak 2 jilid (juz 1-6) dan tahun 2005 telah selesai dicetak 2 jilid selanjutnya (juz 7-12).
e. Penerbitan dan Pembiayaan
Untuk penerbitan perdana, sengaja dicetak dalam jumlah yang sangat terbatas oleh Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan guna memperoleh masukan yang lebih luas dari unsur masyarakat, antara lain, ulama dan pakar tafsir al-Qur’an, pakar Hadis, pakar sejarah, pakar Bahasa Arab, pakar IPTEK, dan pemerhati terjemah dan tafsir al-Qur’an.
Masukan dimaksud berupa koreksian dan tambahan penyempurnaan atas al-Qur’an dan Tafsirnya edisi 2004 ini sebelum dilakukan penerbitan secara massal oleh Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Departeman Agama RI dan pengusaha penerbitan mushaf al-Qur’an di Indonesia.
f. ISBN dan lain-lain
Masing-masing jilid memiliki ISBN tersendiri. Dan jilid yang utuh ber-ISBN 979-3843-01-2. Untuk edisi yang disempurnakan, setiap jilid terdiri dari pedoman transliterasi Arab-Latin, daftar isi, sambutan Menag RI, sambutan Kepala Litbang Agama dan Diklat Keagamaan Depag, sambutan Ketua Lajnah Pentashih Mushaf al-Qur’an Depag, kata pengantar Ketua Tim Penyempurnaan al-Qur’an dan Tafsirnya Depag dan sebagainya.

III. LANDASAN FILOSOFIS PEMBUATAN
Seperti ditulis oleh sekretaris Tim Penyempurnaan Tafsir Depag RI, M. Shohib Tahar dalam artikelnya Telaah tentang Tafsir al-Qur’an Departemen Agama RI, ide penulisan Tafsir Departemen Agama dilandasi oleh komitmen Depag untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia di bidang Kitab Suci. Setelah berhasil menyusun al-Qur’an dan Terjemahnya yang dicetak pertama kali pada tahun 1965, Depag lalu menyusun al-Qur’an dan Tafsirnya dengan harapan dapat membantu umat Islam untuk lebih memahami kandungan Kitab Suci al-Qur’an secara mendalam.
Dengan demikian, penulisan tafsir ini merupakan kegiatan atau proyek lanjutan dari penyusunan al-Qur’an dan Terjemahnya. Karenanya, kegiatan penyusunan al-Qur’an dan Tafsirnya ini, secara politik merupakan salah satu proyek pemerintah Orde Baru , dalam pembangunan lima tahun (Pelita) yang dimulai sejak pertengahan Pelita Pertama dan baru selesai pada pertengahan Pelita Kedua.
Menteri Agama RI M. Maftuh Basyuni, dalam sambutannya untuk penerbitan al-Qur’an dan Tafsirnya Depag RI edisi yang disempurnakan 2004, juga menegaskan bahwa ide penulisan tafsir al-Qur’an dalam bahasa Indonesia dilandasi oleh komitmen pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di bidang kitab suci, dengan harapan akan dapat membantu umat Islam untuk memahami kandungan Kitab Suci al-Qur’an secara lebih mendalam. Dan komitmen pemerintah itu terlaksana pada masa Menteri Agama KH Ahmad Dahlan (1967-1973).
Dikatakannya juga, kehadiran tafsir al-Qur’an sebagaimana terjemah al-Qur’an sangat penting bagi masyarakat Indonesia, karena al-Qur’an yang dalam bagasa aslinya berbahasa Arab, tidak mudah dimengerti oleh semua umat Islam di Indonesia. Padahal di sisi lain, sebagai Kitab Suci, al-Qur’an harus dapat dimengerti maksud dan kandungan isinya oleh umat Islam Indonesia agar dapat dihayati dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Atas dasar itulah, sejak semula Pemerintah Indonesia menaruh perhatian yang besar terhadap terjemah al-Qur’an dan tafsir al-Qur’an dengan terus mengusahakan terjemah al-Qur’an maupun tafsir al-Qur’an yang diterbitkan melalui Depag RI.
Diakui Menag M. Maftuh Basyuni, kendati kehadiran tafsir ini sangat membantu masyarakat muslim Indonesia untuk memahami pengertian dan makna ayat-ayat al-Qur’an, namun tetap disadari bahwa tafsir al-Qur’an dalam bahasa Indonesia tidak akan dapat sepenuhnya menggambarkan maksud sebenarnya ayat-ayat al-Qur’an. Hal ini, menurutnya, disebabkan beberapa faktor. Dan faktor yang paling utama adalah keterbatasan pengetahuan penafsir selaku manusia untuk mengetahui secara persis maksud al-Qur’an sebagai kalamullah (firman Allah).
Yang pasti, usaha apapun dan oleh siapapun, yang filosofi awalnya memang untuk membantu umat Islam di Indonesia untuk kian mendekatkan diri pada Kitab Sucinya, lebih menghayati untuk mengamalkannya, maka usaha itu sangat mulia dan patut diberi apresiasi tinggi, terlepas dari kekurangan yang ada. Sebab, kekurangan adalah bagian tak terpisahkan dari kemanusiaan pentafsir itu sendiri. Selain itu, usaha yang dirintis di tengah “ketidakpedulian” banyak pihak di negeri ini, juga menjadi point tersendiri yang tak boleh dilupakan.

IV. SITUASI POLITIK
Menurut Howard M Federspiel, dalam Kajian al-Qur’an di Indonesia, al-Qur’an dan Tafsirnya ini secara riil disusun sebagai bagian dari program rezim Orde Baru. Secara politik, masa Orde Baru itu sendiri terbagi menjadi dua periode. Periode pertama yang berakhir 1974. Periode ini ditandai dengan, 1) pemerintah melakukan negosiasi kembali tentang utangnya ke negara-negara lain. 2), badan penasehat, yaitu suatu badan parlementer yang merumuskan tujuan jangka panjang bagi bangsa Indonesia menyusun kebijakan seterusnya yang mendukung pembangunan spiritual untuk mengimbangi pembangunan fisik dalam meningkatkan tarap ekonomi. Periode kedua, sejak tahun 1978 yang ditandai oleh stabilitas politik dan keberhasilan dalam bidang infrastruktur bagi sistem ekonomi yang maju.
Beberapa waktu kemudian, Mukti Ali, yang kemudian menjadi Menteri Agama RI, mengemukakan pandangan para aktivis muslim yang menyetujui kerjasama antara pemerintah Orde Baru dengan umat Islam dalam pembangunan nasional. Dalam bukunya yang berjudul Agama dan Pembangunan di Indonesia, Mukti Ali menyuarakan pentingnya para ulama berada di barisan depan dalam gerakan moral untuk mempromosikan nilai-nilai yang positif tentang pembangunan nasional. Pandangan tersebut merefleksikan posisi pemerintah atau peranan para guru agama dalam menunjang pembangunan.
Secara ringkas juga dapat dijelaskan, pembangunan bidang keagamaan yang telah mendorong kemajuan pada periode ini merangsang pemerintah untuk terlibat secara langsung dalam penerbitan buku-buku teks. Maka ditunjuklah sebuah badan yang menghasilkan dua karya. Pertama, al-Quran dan Terjemahnya. Para anggota tim yang mempersiapkan al-Qur’an dan Terjemahnya adalah T.M. Hasbi Ash Shiddieqy, Bustami A. Gani, Muchtar Yahya, Toha Jahya Omar, A. Mukti Ali, Kamal Muchtar, Gazali Thaib, A. Musaddad, Ali Maksum, dan Busjairi Majidi. Kedua, al-Quran dan Tafsirnya. Para anggota tim penterjemah itulah yang mempersiapkan penyusunan al-Quran dan Tafsirnya.
Namun demikian, ada dugaan lain bahwa di balik “kebaikan” Orde Baru yang seakan mengerti kemauan umat Islam di Indonesia, itu ternyata ada ketakutan-ketakutan politis yang menghantuinya. Ketakutan-ketakutan itu misalnya, pertama, munculnya radikalisme Islam yang akan berjuang membentuk negara Islam Indonesia sebagaimana pernah terjadi pada masa-masa sebelumnya. Kedua, tampilnya kembali partai-partai politik Islam dalam percaturan politik nasional. Ketiga, kekhawatiran merebaknya isu primordialisme di tengah masyarakat, termasuk masalah primordialisme agama. Keempat, isu tentang negara Islam dan Piagam Jakarta.
Tentu saja, jika kekuatiran pemerintah Orde Baru itu benar-benar terjadi, maka itu akan menjadi bencana bagi kelangsungan pemerintah Orde Baru sendiri. Bahkan UUD 1945 dan Pancasila sebagai landasan keberbangsaan di negeri ini, yang sangat “didewakan” oleh Orde Baru, terancam tereliminasi untuk kemudian digantikan ideologi tunggal: Islam. Padahal sejatinya, pluralitas masyarakat Indonesia, baik agama, etnik, budaya, dan sebagainya, tidak bisa diatur oleh ideologi yang sectarian dan tunggal.
Diakui juga oleh Howard M. Federspiel, dengan berakhirnya masa Soekarno, kelompok politik muslim yang mendukung Islam sebagai dasar negara mengharapkan pemunculan kembali pembicaraan-pembicaraan tersebut. Namun, pemerintah Soeharto secepatnya menjelaskan bahwa UUD 1945 akan tetap dan bahwa Pancasila akan terus menjadi dasar dan falsafah negara. Sekalipun demikian, pemerintah Soeharto memberikan interpretasi baru atas Pancasila dan UUD 1945 yang mendukung upaya-upayanya dalam menyusun dan membangun kembali negara dan ekonomi nasional. Pada saat itu telah terjadi pembenahan partai politik dimana jumlah peserta pemilih menjadi tiga parpol.
Dengan rampungnya al-Quran dan Terjemahnya dan al-Quran dan Tafsirnya, menurut Howard M. Fiderspiel, sejumlah target telah terpenuhi. Pertama, pembuatan tafsir-tafsir tersebut menjadi bagian dari rencana pembangunan pemerintah lima tahunan dari pemerintah pusat, dan telah dianggap oleh masyarakat Islam sebagai bukti bahwa negara telah terlibat dalam menyebarluaskan nilai-nilai Islam kepada masyarakat. Kedua, para cendekiawan dari berbagai IAIN telah dilibatkan dalam penerjemahan dan penafsirannya, memperlihatkan kedewasaan dan kemampuannya sebagai para ahli tafsir. Ketiga, Departemen Agama telah merencanakan untuk menciptakan standar-standar dalam pembuatan tafsir dan terjemahnya lebh lanjut, dan kedua tafsir tersebut telah memenuhi harapan itu. Keempat, satu kelompok bangsa Indonesia dari dan luar pemerintah yang disebut “Muslim-Nasional”, telah menginginkan agar pandangan ideologi mereka akan bisa dijelaskan melalui pembuatan tafsir-tafsir tersebut.
Dituliskan oleh Adang Kuswaya, dalam makalahnya Menimbang Tafsir Depag R.I: Telaah Penafsiran Surat al-Fatihah, setelah mengamati situasi sosio-politik yang melatarbelakangi terbentuknya Dewan Penyelenggara Pentafsir al-Quran Depag, dirinya menganggap bahwa usaha itu adalah sebagai salah satu upaya pemerintah mengobati dan meredam kemarahan yang “diderita” kelompok Islam dan sekaligus ingin membuktikan bahwa pemerintah peduli pada masalah agama. Dengan kata lain, apa yang dilakukan Orde Baru itu sebenarnya upaya untuk menciptakan tafsir resmi yang dapat mengarahkan para guru dalam menyesuaikan pelajaran-pelajaran al-Quran dengan perkembangan dunia modern.

V. KMA-KMA DAN PERIODE PENYEMPURNAAN
a. KMA-KMA
Sebagai kelanjutan dari terbitnya al-Qur’an dan Terjemahnya Depag RI pada tahun 1965 (pada masa Menag KH Saifuddin Zuhri-1962-1966), Menteri Agama KH Ahmad Dahlan (1967-1973) membentuk Tim Penyusun al-Qur’an dan Tafsirnya yang disebut Dewan Penyelenggara Pentafsir al-Qur’an yang diketuai oleh Prof. R.H.A. Soenarjo, S.H. Pembentukan Tim ini didasarkan pada Keputusan Menteri Agama (KMA) No. 90 Tahun 1972.
Seiring perjalanan waktu, KMA No. 90 Tahun 1972 yang baru berjalan setahun itu direvisi oleh KMA No. 8 Tahun 1973. Melalui KMA ini, susunan Tim Penyusun al-Qur’an dan Tafsirnya mengalami perubahan, dengan ketua tim Prof. H. Bustami A. Gani. Susunan tim selengkapnya bisa disebutkan demikian: Ketua: Prof. H. Bustami A. Gani. Wakil Ketua: Prof. T.M. Hasbi Ash Shiddieqy. Sekretaris I: Drs. Kamal Mukhtar. Sekretaris II H: Gazali Thaib. Anggota: K.H. Syukri Ghozali, Prof Dr. H.A. Mukti Ali, Prof H.M.Toha Yahya Omar, K.H.M. Amin Nashir, H.A. Timur Jailani M.A., Prof. K.H. Ibrahim Hosen LML, K.H. A. Musaddad, Prof. H. Mukhtar Yahya, Prof. R.H.A. Soenarya S.H., K.H. Ali Maksum, Drs. Busyairi Majdi, Drs. Sanusi Latif, dan Drs. Abd. Rahim.
KMA ini pun selanjutnya disempurnakan oleh KMA RI No. 30 Tahun 1980 pada masa Menag Mayjen Alamsjah Ratuprawiranegara (1978-1983) – pencetus trilogi kerukunan umat beragama – dengan ketua baru Prof. KH. Ibrahim Hosen, LML. Susunan tim selengkapnya bisa disebutkan demikian; Ketua: Prof. K.H. Ibrahim Hosen, LML. Wakil Ketua: KH Syukri Ghazali. Sekretaris: R.H. Hoesein Thoib. Anggota: Prof. H. Bustami A. Gani, Prof. Dr. KH. Muchtar Yahya, Drs. Kamal Muchtar, Prof. KH. Anwar Musaddad, KH Sapari, Prof. KH. M. Salim Fachri, KH. Muchtar Lutfi el-Anshari, Dr. J.S. Badudu, KH. M. Amin Nashir, H. A. Aziz Darmawijaya, KH. M. Nur Asjik, MA, dan KH. A. Razak.
Berdasarkan tanggapan dan saran dari berbagai pihak masyarakat untuk menyempurnakan al-Qur’an dan Tafsirnya, baik isi, format, maupun bahasa, Departemen Agama lantas menerbitkan KMA RI No. 280 Tahun 2003. KMA yang dimunculkan pada masa Menteri Agama Prof. Dr. KH. Said Aqil Husein al-Munawwar ini berisi mandat Pembentukan Tim Penyempurnaan al-Qur’an dan Tafsirnya Depag RI. Susunan tim selengkapnya bisa disebutkan demikian; Pembina: Menag Agama. Penasihat: KH HA Sahal Mahfudz, Prof. KH. Ali Yafie, Prof. Drs. H. Asmuni Abd. Rahman, Prof. Drs. H. Kamal Muchtar, dan KH. M. Syafii Hadzami. Konsultan Ahli/Narasumber: Prof. Dr. H. Said Aqil Husin al-Munawwar, MA., Prof. Dr. H . M. Quraish Shihab, MA. Pengarah: Prof. Dr. HM. Atho Mudzhar (Kepala Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan), Drs. H. Fadhal AR. Bafadal M.Sc (Ketua Lajnah Pentashih Mushaf al-Qur’an). Ketua: Dr. KH. Ahsin Sakho Muhammad, MA. Wakil Ketua: Prof. KH. Ali Mustafa Yaqub, MA. Sekretaris: Drs. HM. Shohib Tahar, MA. Anggota: Prof. Dr. H. Rif’at Syauqi Nawawi, MA., Prof. Dr. H. Salman Harun, MA., Dr. Hj. Faizah Ali Sibromalisi, Dr. H. Muslih Abdul Karim, Dr. H. Ali Audah, Drs. H. Agus Salim Dasuki, M.Eng., Prof. Dr. Hj. Huzaimah T. Yanggo, Prof. Dr. HM. Salim Umar, MA., Prof. Dr. Hamdani Anwar, Drs. H. Sibli Sardjaja, LML, Drs. H. Mazmur Sya’roni dan Drs. Syatibi AH.
b. Periode Penyempurnaan
Sejak diterbitkan secara lengkap pada 1980, sebenarnya penyempurnaan al-Qur’an dan Tafsirnya Depag RI terus-menerus dilakukan oleh Lajnah Pentashih Mushaf al-Qur’an-Pusat Penelitian dan Pengembangan Lektur Keagamaan. Perbaikan yang agak luas pernah dilakukan pada 1990 pada masa Menag Munawwir Syadzali (1983-1993). Hanya saja, saat itu tidak mencakup perbaikan secara substansial melainkan hanya pada aspek kebahasaan.
Dan perbaikan yang lebih luas baru dilakukan pada masa Menag Prof. Dr. KH. Said Aqil Husein al-Munawwar setelah terbit KMA No. 280 Tahun 2003 yang diawali dengan digelarnya Musyawarah Kerja Ulama Ahli al-Qur’an yang berlangsung 28-30 April 2003 dan dihadiri 56 peserta, baik ulama, akademisi, pakar ilmu sosial, kedokteran atau pemerhati.
Adapun aspek penyempurnaan dalam KMA RI No. 280 Tahun 2003 ini, sebagaimana dipaparkan ketua timnya, Dr. KH Ahsin Sakho Muhammad, meliputi;
b.1. Judul. Sebelum memulai penafsiran, tulis ketua tim, ada judul yang disesuaikan dengan kandungan kelompok ayat yang akan ditafsirkan. Dalam tafsir penyempurnaan, perbaikan judul itu dilakukan dalam kontek struktur bahasanya. Terkadang tim juga mengubah judul jika dirasa perlu. Ini misalnya karena judul awal dinilai kurang sesuai dengan kandungan ayat-ayat yang ditafsirkan.
b.2 Penulisan kelompok ayat. Dalam penulisan kelompok ayat ini, tulis ketua tim, rasm yang digunakan adalah rasm mushaf standar Indonesia yang telah banyak beredar dan juga mushaf yang ditulis ulang yang diwakafkan oleh Yayasan Iman Jama’ kepada Depag RI untuk dicetak dan disebarluaskan. Hanya saja, jika kelompok ayatnya terlalu panjang, maka tim merasa perlu membagi kelompok ayat dimaksud menjadi beberapa kelompok dan setiap kelompok diberikan judul baru.
b.3. Terjemah. Dalam menerjemahkan kelompok ayat, tulis ketua tim, terjemah yang dipakai adalah al-Qur’an dan Terjemahnya edisi 2002 yang telah diterbitkan oleh Depag RI pada 2004.
b.4. Kosakata. Pada al-Qur’an dan Tafsirnya yang lama, tulis ketua tim, tidak ada penyertaan kosakata ini. Dalam edisi penyempurnaan ini, tim merasa perlu mengetengahkan unsur kosakata. Dalam penulisan kosakata, yang diuraikan terlebih dulu adalah arti kata dasar dari kata dimaksud, lalu diuraikan pemakaian kata itu dalam al-Qur’an dan kemudian mengetengahkan arti yang paling pas untuk kata itu pada ayat yang sedang ditafsirkan. Jika kosakata itu diperlukan uraian yang lebih panjang maka diuraikan, sehingga memberi pengertian yang utuh.
b.5. Munasabah. Sebenarnya, tulis ketua tim, ada beberapa bentuk munasabah atau keterkaitan antara ayat dengan ayat atau antara surah dengan surah. Misalnya munasabah antara satu surah dengan surah berikutnya, munasabah antara awal surah dengan akhir surah, munasabah antara akhir surah dengan awal surah berikutnya, munasabah antara satu ayat dengan ayat berikutnya, dan munasabah antara kelompok ayat dengan kelompok ayat berikutnya. Dan yang dipergunakan dalam tafsir ini hanya dua jenis munasabah, yaitu munasabah antara satu surah dengan surah sebelumnya dan munasabah antara kelompok ayat dengan kelompok ayat sebelumnya.
b.6. Sabab al-Nuzul. Dalam penyempurnaan tafsir ini, tulis ketua tim, sabab al-nuzul dijadikan sub tema. Jika dalam kelompok ayat ada beberapa riwayat tentang sabab al-nuzul, maka sabab al-nuzul pertama dijadikan sub judul. Sedangkan sabab al-nuzul berikutnya cukup diterangkan dalam tafsirnya saja.
b.6. Tafsir. Secara garis besar, tulis ketua tim, penafsiran yang ada tidak banyak mengalami perubahan, karena masih cukup memadai. Kalaupun ada perbaikan, maka lebih pada perbaikan redaksi, menulis ulang penjelasan yang telah ada tanpa mengubah makna, meringkas uraian yang telah ada, membuang urian yang tidak perlu atau uraian yang berulang-ulang, membuang uraian yang tidak terkait langsung dengan ayat yang sedang ditafsirkan, mentakhrij Hadis atau ungkapan yang belum ditakhrij, dan atau mengeluarkan Hadis yang tidak sahih.
b.7. Kesimpulan. Tim, tulis ketua tim, juga melakukan perbaikan kesimpulan. Karena tafsir ini bercorak hida’i, maka dalam kesimpulan akhir, tafsir ini juga berusaha mengetengahkan sisi-sisi hidayah dari ayat yang telah ditafsirkan. Benarkah kesimpulan itu telah sesuai konsep corak hida’i, barangkali hanya pembaca yang dapat menilainya.
Pengindekan juga merupakan kreasi baru yang dapat kita temukan pada al-Qur’an dan Tafsirnya edisi yang disempurnakan. Kendati pengindekan itu tidak dilakukan oleh Tim Penyempurnaan Tafsir Depag, melainkan oleh pihak percetakan, tetap saja menurut penulis ini menjadi sub yang tak kalah penting untuk diapresiasi. Menariknya, setiap jilid selalu menampilkan pengindekan itu, sehingga akan sangat memudahkan pembaca menemukan tema atau kata tertentu yang sedang dicarinya di dalam tafsir Depag ini.

VI. EDENTIFIKASI METODOLOGIS
Sebagian ulama menyamakan antara manhaj dengan tahariqah, dan sebagian lain membedakannya. Tidak terlalu penting dibahas secara detail siapa yang menyamakan dan siapa yang membedakan, karena tulisan ini tidak diniatkan untuk mengulas secara panjang-lebar penyamaan atau pembedaan itu. Hanya saja dalam makalah ini, untuk memudahkan, penulis lebih cenderung membedakannya dengan pembedaan yang sangat simpel, yaitu bahwa manhaj cakupannya lebih luas ketimbang thariqah.
Pertama, manhaj. Manhaj dalam keilmuan tafsir acapkali dibedakan menjadi dua, al-tafsir bi al-ma’tsur atau bi al-naqli dan al-tafsir bi al-ma’qul. Menurut Shalah Abd al-Fattah al-Khalidi, dalam karyanya Ta’rif al-Darisin bi Manahij al-Mufassirin, al-tafsir bi al-ma’tsur memang diperhadapkan secara konfrontatif pada al-tafsir bi al-ma’qul. Jika yang pertama lebih cenderung mengandalkan nukilan dari riwayat, sebaliknya yang kedua cenderung mengandalkan akal. Namuan demikian, sebetulnya kategorisasi binner seperti ini tidaklah mutlak. Karena yang pertamapun tak berarti meninggalkan akal sepenuhnya dan sebaliknya yang kedua juga tidak berarti meninggalkan nukilan riwayat sepenuhnya. Karenanya, kategorisasi itu harus dimaknai dalam kontek dominitas (mana yang dominan) dalam sebuah karya tafsir.
Dan dalam kontek tafsir Depag, penulis mengkategorikannya sebagai ber-manhaj al-tafsir bi al-ma’tsur atau bi al-naqli. Ciri-ciri tafsir ini misalnya, bisa dilihat dari mashadir-nya, yaitu a), ma shahha min al-ahadits al-marfu’ah ila rasulillah shalla Allah ‘alaih wa sallam. b), ma shahha ‘an al-shahabah min aqwalin ma’tsuratin fi al-tafsir. c), ma shahha min aqwal al-tabi’in.
Ada juga yang menyatakan, al-tafsir bi al-ma’tsur bercirikan tafsir al-qur’an bi al-Qur’an, tafsir al-Qur’an bi al-sunnah, dan al-Qur’an bi aqwal al-shahabah. Sementara untuk tafsir al-Qur’an bi aqwal al-tabiin tampaknya masih terjadi perdebatan panjang yang berkutat pada: apakah aqwal al-tabiin bisa dinilai sebagai ma’tsur atau tidak.
Kedua, thariqah. Jika menggunakan analisis Abd al-Hayy al-Farmawi, maka thariqah al-tafsir bisa dibedakan menjadi empat; tahlili, ijmali, muqara(i)n dan maudhu’i. Dan menurut hemat penulis, ciri-ciri yang ada pada tafsir Depag lebih pas dengan ciri-ciri tahlili, yaitu thariqah yang menguraikan penafsiran ayat-ayat al-Qur’an sesuai urutan suratnya, dari awal surat hingga surat pemungkas.
Ketiga, laun. Menurut penelitian M. Shohib Tahar, tafsir Depag bercorak tafsir sunni. Sementara menurut Pedoman Penyempurnaan Tafsir 2003, tafsir Depag bercorak ijtima’i/tarbawi. Sedangkan berdasarkan pengakuan Ketua Tim Penmyempurnaan al-Qur’an, tafsir Depag ini bercorak hida’i. Bagi penulis sendiri, tidak masalah sebuah karya tafsir terdiri dari berbagai corak. Karena sejauh ini, ternyata tidak ada corak yang tunggal. Yang ada hanya corak yang dominan dan yang tidak dominan. Sebagai tafsir bercorak hida’i misalnya, tafsir Depag ini selalu menampilkan kesimpulan akhir yang tampaknya sebagai upaya mengetengahkan sisi-sisi hidayah dari ayat bersangkutan.
Keempat, isi/kandungan. Sebagai karya tafsir yang utuh menafsirkan seluruh ayat al-Quran, sudah pasti seluruh aspek yang ada di dalamnya tak luput untuk ditafsirkan. Karenanya, di dalamnya terkandung persoalan akidah, fikih, akhlak, tasawwuf, isyarat-isyarat ilmu pengetahuan seperti tehnologi, ekonomi, sosial, budaya, sejarah, dan sebagainya. Hanya, tentu saja porsi penafsiran atas bidang-bidang itu tidak sepenuhnya sama. Ada yang ditafsirkan secara panjang lebar, seperti persoalan fikih dan akidah, dan sebaliknya ada juga yang dielaborasi seperlunya, seperti masalah ilmu pengetahuan atau ekonomi.
Kelima, model pengulasan. Seperti telah disebutkan sebelumnya, menurut hemat penulis, tafsir Depag sangat sistematis. Ini bisa dilihat melalui cara tafsir ini mengulas sebuah ayat. Misalnya, pengulasan ayat ditempuh dengan memberi sub-sub bab secara spesifik; tema ayat, terjemah (ditulis italic), kosakata, munasabah (jika ada), sabab al-nuzul (jika ada), tafsir, dan kesimpulan. Dengan model pengulasan demikian, pembaca akan sangat termudahkan. Orang yang hendak mencari terjemah, bisa langsung merujuk pada sub bab terjemah. Yang berhasrat mencari makna kata, bisa langsung merujuk pada sub bab kosakata. Yang hendak mengetahui tafsir, munasabah, sabab al-nuzul atau bahkan langsung ingin mengetahui kesimpulan, maka tinggal merujuk pada sub bab yang diinginkan. Inilah kelebihan dan kemudahan yang dimiliki tafsir Depag.

VII. KETERPENGARUHAN
Menurut Adang Kuswaya, dalam tulisannya Menimbang Tafsir Depag RI: Telaah Penafsiran Surat al Fatihah, al-Qur’an dan Tafsirnya banyak terpengaruh, antara lain, oleh Tafsir al-Maraghi karya Ahmad Musthafa al-Maraghi (w. 1952 M), Tafsir Mahasin al-Ta’wil karya Muhammad Jamaluddin al-Qasimi (w. 1914 M), Tafsir Anwar al-Tanzil wa Asrar al-Tafshil karya al-Baidhawi (w. 1291 M), Tafsir al-Quran al-Karim karya Ibnu Katsir (w. 1373 M), Fi Dhilal al-Quran karya Sayyid Quthb (w. 1966 M), al-Manar karya Muhammad Abduh dan Rasyid Ridha, al-Jami’ li Ahkam al-Qur’an karya al-Qurthubi, dll. Bahkan menurut M. Sohib Tahar, dalam tulisannya Telaah tentang Tafsir al-Qur’an Departemen Agama RI, setidaknya 60 literatur dari berbagai aliran dan faham digunakan sebagai referensi untuk edisi revisinya.
Menurut penulis, rujukan yang digunakan oleh tim penyempurnaan tafsir Depag RI jauh lebih kaya ketimbang yang digunakan oleh tim-tim sebelumnya, kendati ada beberapa kitab rujukan yang sama. Karena itu, berdasarkan referensi yang digunakan, penulis akan berusaha melakukan klasifikasi rujukan-rujukan itu ke dalam beberapa kategori.
Pertama, rujukan kitab tafsir. Misalnya, Tafsir al-Bahr al-Muhith karya Abu Hayyan, Tafsir al-Qur’an al-Jalil Haqaiq al-Ta’wil karya Ahmad Abdullah, Ruh al-Ma’ani karya Syihab al-Din al-Sayyid al-Alusi, Tafsir al-Khazin karya Ali bin Muhammad al-Baghdadi, Anwar al-Tanzil wa Asrar al-Ta’wil karya Abdullah bin Umar al-Baidhawi (w. 1291 M), Tanwir al-Miqbas min Tafsir Ibn ‘Abbas karya Abu Thahir al-Fairuzabadi, al-Tafsir al-Kabir karya al-Fakhr al-Razi, al-Tafsir al-Wadhih karya Muhammad Mahmud al-Hijazi, Ahkam al-Qur’an karya Abu Bakar Ahmad al-Jashshash, Tafsir al-Jalalain karya Jalal al-Din al-Mahalli dan Jalal al-Din al-Suyuti, Tafsir al-Maraghi karya Ahmad Musthafa al-Maraghi (w. 1952 M), Mahasin al-Ta’wil karya Muhammad Jamal al-Din al-Qasimi (w. 1914 M), al-Jami’ li Ahkam al-Qur’an karya Muhammad bin Ahmad al-Qurthubi, Aisar al-Tafasir karya Abu Bakar Jabir al-Jazairi, Madarik al-Tanzil wa Haqaiq al-Ta’wil karya Abdullah al-Nasafi, Shafwah al-Tafasir dan Rawai’ al-Bayan fi Tafsir Ayat al-Ahkam keduanya karya Muhammad Ali al-Shabuni, Tafsir al-Bayan dan Tafsir al-Nur keduanya karya Hasbie al-Shiddiqie, Fath al-Qadir karya Muhammad bin Ali al-Syaukani, Jami’ al-Bayan fi Tafsir al-Qur’an karya Abu Ja’far al-Thabari, al-Tafsir al-Munir karya Wahbah al-Zuhaili, al-Kasysyaf karya Mahmud bin Umar al-Zamakhsyari, Ahkam al-Qur’an karya Abu Bakr Muhammad bin Abdullah Ibnu al-Arabi, Tafsir al-Quran al-Karim karya Ibnu Katsir (w. 1373 M), Gharaib al-Qur’an wa Raghaib al-Furqan karya Nidham al-Din al-Naisapuri, al-Jawahir fi Tafsir al-Qur’an al-Karim karya Thanthawi Jauhari, Kalimat al-Qur’an al-Tafsir wa al-Bayan dan Shafwah al-Bayan li Ma’ani al-Qur’an keduanya karya Hasanain Muhammad Makhluf, Tafsir Taysir al-Rahman karya Abd al-Rahman Nasir, Fi Dhilal al-Quran karya Sayyid Quthb (w. 1966 M), Talkhish al-Bayan fi Majazat al-Qur’an karya al-Saif al-Radhi, Tafsir al-Manar karya Muhammad Abduh dan Rasyid Ridha, dan Tafsir al-Qur’an al-Karim karya Mahmud Yunus.
Kedua, rujukan kitab ‘ulum al-Qur’an. Misalnya, I’jaz al-Qur’an karya Sayyid Muhammad al-Hakim, Mabahits fi Ulum al-Qur’an karya Manna’ Khalil al-Qaththan, Tsalats Rasail fi I’jaz al-Qur’an karya al-Rummani dkk, al-Tibyan fi ‘Ulum al-Qur’an karya Muhammad Ali al-Shabuni, al-Itqan karya Jalal al-Din al-Suyuti, al-Burhan fi ‘Ulum al-Qur’an karya Badr al-Din Muhammad al-Zarkasyi, Manahil al-‘Irfan fi ‘Ulum al-Qur’an karya Muhammad Abd al-‘Adhim al-Zurqani, Min Balagh al-Qur’an karya Ahad Badawi, Min Nasamat al-Qur’an karya Ghassan Hamdun, al-Qur’an wa I’jazuhu wa al-‘Ilm karya Muhammad Ismail Ibrahim, Mu’jizat al-Qur’an wa al-Tarqim karya Abd al-Razaq Naufal, Mabahits fi ‘Ulum al-Qur’an karya Subhi al-Shalih, Tafsir al-Misbah karya Muhammad Quraish Shihab, dan I’jaz al-Qur’an al-Bayani karya Hifni Muhammad Syarif.
Ketiga, rujukan kitab mu’jam. Misalnya, al-Mu’jam al-Mufahras li Alfadh al-Qur’an karya Muhammad Fuad ‘Abd al-Baqi dan al-Mu’jam al-Mufahras li Alfadh al-Hadits karya AJ Wensinck.
Keempat, rujukan kitab mufradat. Misalnya, al-Ta’rifat karya Ali bin Muhammad Syarif al-Jurjani, al-Mufradat fi Gharib al-Qur’an karya al-Raghib al-Asfihani, dan Kamus Bahasa Indonesia karya WJS Poerwadarminta.
Kelima, rujukan kitab Hadis. Misalnya, Shahih al-Bukhari karya Muhammad bin Ismail al-Bukhari, Musnad al-Imam Ahmad karya Ahmad bin Hanbal, dan Shahih Muslim karya Muslim bin Hajjaj al-Qusyairi al-Naisaburi.
Keenam, rujukan kitab terjemah al-Qur’an. Misalnya, the Holy Qur’an karya Abdullan Yusuf Ali, al-Qur’an dan Terjemahnya Depag RI, dan the Glorious Koran karya Pickthall Marmaduke.
Ketujuh, rujukan kitab sejarah. Misalnya, Tarikh Tasyri’ al-Islami karya Khudhari Beik, Hayah Muhammad karya Muhammad Husein Haikal, al-Sirah al-Nabawiyyah karya Ibn Hisyam, Tarikh al-Qur’an karya Abdusshabur Syahin, dan Dairah Ma’arif al-Qarn al-Isyrin karya Muhammad Farid Wajdi.
Ketujuh, rujukan kitab sabab al-nuzul. Misalnya, Asbab al-Nuzul karya Ali bin Muhammad al-Wahidi.
Dengan klasifikasi di atas, bisa dilihat bahwa tafsir Depag secara teologis kental aspek kesuniannya dengan asumsi semua rujukan dinukil dari brangkas kelompok Sunni. Bahkan dari segi sufisme juga Sunni. Fikihpun kental kesuniannya. Inilah pentingnya melakukan klasifikasi sumber rujukan yang digunakan tafsir ini.

VIII. KASUS PENAFSIRAN
a. Tentang al-Islam (Qs. Ali Imran ayat 19)

KEESAAN DAN KEADILAN ALLAH SERTA AGAMA YANG DIRIDAINYA

•                            

Terjemah
(19). Sesungguhnya agama di sisi Allah ialah Islam. Tidaklah berselisih orang-orang yang telah diberi al-Kitab kecuali setelah mereka memperoleh ilmu, karena kedengkian di antara mereka. Barang siapa ingkar terhadap ayat-ayat Allah, maka sungguh, Allah sangat cepat perhitungan-Nya.

Kosakata:
Baghyan (3: 19)
Akar katanya بغى yang mempunyai arti dasar tuntutan untuk melampaui batasan-batasan yang telah ditentukan. al-Baghyu biasa dipergunakan untuk dua pengertian, salah satunya digunakan untuk hal-hal terpuji, seperti melampaui batasan definisi perbuatan yang adil kepada yang ihsan atau mengerjakan sesuatu yang lebih dari sekedar kewajiban, seperti perbuatan-perbuatan yang disunahkan. Sedangkan pengertian al-baghyu yang kedua digunakan pada hal-hal tercela, seperti perbuatan yang melampaui batas-batas yang hak, yaitu perbuatan yang batil, diantaranya takabur, berbuat kerusakan, zalim, dengki dan sebagainya, secara garis besar setiap hal yang melewati batas kewajaran tertentu.

Munasabah
Dalam ayat-ayat yang lalu diterangkan kesesatan orang-orang kafir disebabkan mereka sangat dipengaruhi oleh harta dan anak-anak, sifat takwalah yang menyelamatkan manusia dari pengaruh harta benda itu. Maka dalam ayat-ayat ini diterangkan dasar-dasar ketauhidan yang menjadi sumber dari takwa tersebut, dasar agama yang benar yakni agama Islam.

Tafsir
(19) Agama yang diakui Allah hanyalah Islam, agama tauhid, agama yang mengesakan Allah. Dia menerangkan bahwasanya agama yang sah di sisi Allah hanyalah Islam. Semua agama dan syariat yang dibawa nabi-nabi terdahulu intinya satu, ialah “Islam”, yaitu berserah diri kepada Allah Yang Maha Esa, menjunjung tinggi perintah-perintah-Nya dan berendah diri kepada-Nya, walaupun syariat-syariat itu berbeda di dalam beberapa kewajiban ibadah dan lain-lain.”
Muslim yang benar ialah orang yang ikhlas dalam melaksanakan segala amalnya, serta kuat imannya dan bersih dari syirik.
Allah mensyariatkan agama untuk dua macam tujuan:
1. Membersihkan jiwa manusia dan akalnya dari kepercayaan yang tidak benar.
2. Memperbaiki jiwa manusia dengan amal perbuatan yang baik dan memurnikan keikhlasan kepada Allah.
(dan seterusnya, penulis)

Kesimpulan
1. Allah menyatakan keesaan Zat-Nya dan keadilan-Nya begitu pula para malaikat dan para ahli ilmu mengakui dan menyatakan ke-Esaan-Nya.
2. Semua agama yang dibawa oleh para nabi, adalah satu, Islam, yaitu agama berdasarkan tauhid serta berserah diri kepada Allah. Karenanya, sebutan agama-agama samawi itu tidak tepat, karena agama samawi hanya satu.
3. Para rasul bertugas menyampaikan agama Allah kepada umatnya.

b. Kebenaran Agama-agama (Qs. al-Baqarah ayat 62).

PAHALA BAGI ORANG YANG BERIMAN

•     •                   

Terjemah
(62). Sesungguhnya orang-orang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani dan orang-orang Shabiin, siapa saja (diantara mereka) yang beriman kepada Allah dan hari akhir, dan melakukan kebajikan, mereka mendapat pahala dari Tuhannya, tidak ada rasa takut pada mereka, dan mereka tidak bersedih hati.

Kosakata:
as-Sabiin (2: 62)
as-Sabiin berasal dari kata kerja saba’a-yasba’u yang artinya berpindah dari satu agama ke agama yang lain. Dengan demikian, Sabiin berarti orang-orang yang berpindah dari satu agama ke agama yang lain. Yang dimaksud dalam ayat ini adalah orang-orang yang beragama Sabi’ah, yaitu agama yang mengajarkan ibadah dengan penyembahan kepada bintang. Agama ini merupakan salah satu agama kuno yang saat ini sudah hilang dan tidak berkembang lagi. Selain itu, penganutnya juga sudah tidak dapat ditemukan. Pada masanya, kata ini dipergunakan untuk menyebut penduduk Mesopotamia, Irak, yang menyembah bintang. Keterkaitannya juga karena penduduk Mesopotamia kuno adalah penyembang bintang.

Munasabah
Dalam ayat yang lalu Allah menerangkan keingkaran dan kesalahan-kesalahan orang Yahudi, yang menyebabkan mereka mendapat kemurkaan Tuhan dan menderita kehinaan dan kemiskinan, maka pada ayat ini Allah menjelaskan bahwa semua golongan agama lain pada masanya, jika mereka beriman dan bertobat, tentulah mereka mendapat pahala di dunia dan di akhirat, seperti yang diperoleh orang-orang mukmin lainnya.

Tafsir
(62) Dalam ayat ini Allah menjelaskan keadaan tiap-tiap umat atau bangsa pada masanya yang benar-benar berpegang pada ajaran nabi-nabi mereka serta beramal saleh, mereka akan memperoleh ganjaran di sisi Allah, karena rahmat dan maghfirah Allah selalu terbuka untuk seluruh hamba-hamba-Nya.
“Orang-orang mukmin” dalam ayat ini ialah orang yang mengaku beriman kepada Muhammad Rasulullah Saw dan menerima segala yang diajarkan olehnya sebagai suatu kebenaran dari sisi Allah. Sabiin ialah umat sebelum Nabi Muhammad saw, yang mengetahui adanya Tuhan Yang Maha Esa, dan mempercayai adanya pengaruh bintang-bintang. Pengertian beriman ialah seperti yang dijelaskan Rasul saw sewaktu Jibril a.s. menemuinya. Nabi berkata, (hanya ditulis artinya, penulis) Agar kamu beriman kepada Allah, malaikat-malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, rasul-rasul-Nya, dan pada hari Kiamat dan kamu percaya qadar baik atau buruk. (riwayat Muslim dari Umar r.a.)
Orang Yahudi ialah semua orang yang memeluk agama Yahudi. Mereka dinamakan Yahudi karena kebanyakan mereka dari keturunan Yahudi, salah seorang keturunan Yakub (Israil). Orang-orang Nasrani ialah orang-orang yang menganut agama Nasrani. Kata Nasrani diambil dari suatu daerah Nasirah (Nazareth) di Palestina tempat Nabi Isa dilahirkan. Siapa saja diantara ketiga golongan di atas yang hidup pada zamannya, sebelum kedatangan Nabi Muhammad saw dan benar-benar beragama menurut agama mereka, membenarkan dengan sepenuh hati akan adanya Allah dan hari Kiamat, mengamalkan segala tuntutan syariat agamanya, mereka mendapat pahala dari sisi Allah. Sesudah kedatangan Nabi Muhammad saw, semua umat manusia diwajibkan beriman kepadanya dan seluruh ajaran yang dibawanya, yakni dengan menganut Islam.

Kesimpulan
1. Orang-orang Islam, orang Yahudi, orang Nashrani dan orang Sabiin yang beriman dan beramal saleh sesuai dengan masa berlakunya syariat masing-masing memperolah pahala dan kebahagiaan di dunia dan akhirat.
2. Sesudah kedatangan Nabi Muhammad Saw, semua umat manusia wajib mengikuti agama yang dibawanya.

c. Kesetaraan Lelaki-Perempuan (Qs. al-Nisa’ ayat 34).

PERATURAN HIDUP SUAMI ISTERI

                                       •     

Terjemah
(34) Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (isteri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh, adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasehat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Mahatinggi, Mahabesar.

Kosakata
Qawwamun (4: 34)
Kata qawwamun adalah jamak dari kata qawwam bentuk mubalagah dari kata qa’im, yang berarti orang yang melaksanakan sesuatu secara sungguh-sungguh sehingga hasilnya optimal dan sempurna (al-Manar). Oleh karena itu, qawwamun bisa diartikan penanggung jawab, pelindung, pengurus, bisa juga berarti kepala atau pemimpin, yang diambil dari kata qiyam sebagai asal kata kerja qama-yaqumu yang berarti berdiri. Jadi kata qawwamun menurut bahasa adalah orang-orang yang melaksanakan tanggung jawab atau para pemimpin dalam suatu urusan. Pada ayat ini, qawwamun adalah orang-orang yang memimpin, yang mengurusi atau bertanggungjawab terhadap keluarganya yaitu para suami selama mereka melaksanakan kewajiban tanggung jawabnya kepada keluarganya. Kata qawwamun disebutkan satu kali dalam al-Qur’an, yaitu an-Nisa’/4:34.

Munasabah
Ayat-ayat yang lalu melarang iri hati terhadap seseorang yang memperoleh karunia lebih banyak, kemudian menyuruh agar semua harta peninggalan diberikan kepada ahli waris yang berhak menerimanya, menurut bagiannya masing-masing. Ayat ini menerangkan alasan laki-laki dijadikan pemimpin kaum perempuan, dan cara-cara menyelesaikan perselisihan suami isteri.

Tasir
(34) Kaum laki-laki adalah pemimpin, pemelihara, pembela dan pemberi nafkah, bertanggungjawab penuh terhadap kaum perempuan yang menjadi isteri dan yang menjadi keluarganya. Oleh karena itu, wajib bagi setiap isteri menaati suaminya selama suami tidak durhaka kepada Allah. Apabila suami tidak memenuhi kewajiban dan tanggungjawabnya, maka isteri berhak mengadukannya kepada hakim yang berwenang menyelesaikan masalahnya. (dan seterusnya, penulis).

Kesimpulan
1. Kaum laki-laki adalah pemimpin, pemelihara, pembela dan pemberi nafkah dan bertanggung jawab penuh terhadap kaum perempuan yang telah menjadi istri dan keluarganya.
2. Setiap isteri wajib menaati suaminya dalam mengurus rumah tangga, memelihara kehormatannya, memelihara harta suaminya.
3. (dan seterusnya, penulis)

d. Hubungan antar Agama-agama (Qs. al-Baqarah ayat 120).

KEINGKARAN ORANG KAFIR TERHADAP KENABIAN MUHAMMAD SAW

     •             •                

Terjemah
(120) Dan orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan rela kepadamu (Muhammad) sebelum engkau mengikuti agama mereka. Katakanlah: “Sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk (yang sebenarnya)”. Dan jika engkau mengikuti keinginan mereka setelah ilmu (kebenaran) sampai kepadamu, tidak akan ada bagimu pelindung dan penolong selain dari Allah.

Kosakata
Al-Millah (2: 20)
Millah sinonim dengan ad-din atau syari’ah. Kata millah sendiri berarti apa yang Allah syariatkan kepada hamba-hamba-Nya melalui nabi-nabi. Perbedaan antara din dan millah, bahwa din (agama) diidhofahkan (disandarkan) kepada Allah atau Muhammad saw, seperti dinullah atau dinu Muhammad, sedangkan millah hanya diidhofahkan kepada nabi tertentu, seperti Nabi Ibrahim; millah Ibrahim (Ali Imran/3: 95) atau millah aba’i (Yusuf/12: 38). Kata millah bisa juga diambil dari imlal artinya mendiktekan dan menuliskan. Ajaran agama dituliskan agar supaya diamalkan. Ungkapan “hatta tattabi’ millatahum” merupakan kinayah dari rasa putus asa terhadap orang-orang Yahudi dan Nasrani yang tidak mau mengikuti syariat Islam. Mereka tidak mengikuti ajaran Islam bahkan mereka menginginkan Muhammad-lah yang mengikuti ajaran mereka karena mereka tidak benar-benar mengikuti ajaran Taurat dan Injil, kalau mereka benar-benar mengikuti, pasti mereka beriman karena sifat-sifat nabi disebutkan dalam kitab-kitab suci tersebut.

Munasabah
Ayat-ayat yang telah lalu menerangkan tentang pengakuan orang Yahudi dan Nasrani bahwa Allah mempunyai anak dan Allah mempunyai sekutu. Ayat ini menerangkan tentang pengingkaran orang musyrik Mekah terhadap kenabian Muhammad dan pengingkaran terhadap apa yang dibawanya.

Tafsir
(120) Ayat ini menyatakan keinginan Ahli Kitab yang sebenarnya sehingga mereka melakukan tindakan-tindakan terhadap orang-orang yang beribadah di masjid Allah, merobohkan masjid, menyekutukan Allah, dan mengingkari seruan Nabi Muhammad Saw, nabi terakhir. Mereka tidak akan berhenti melakukan tindakan itu sebelum Nabi Muhammad dan pengikutnya menganut agama yang mereka anut, yaitu agama yang berasal dari agama-agama yang dibawa para nabi yang terdahulu, tetapi ajaran-ajarannya sudah banyak diubah-ubah oleh mereka. Karena itu, hendaklah kaum muslimin waspada terhadap sikap Ahli Kitab, janganlah ragu-ragu mengikuti petunjuk Allah yang diturunkan kepada nabi-nabi-Nya, bukan petunjuk yang berasal dari keinginan dan hawa nafsu manusia, terutama keinginan dan hawa nafsu orang-orang Yahudi dan Nasrani. (dan seterusnya, penulis).

Kesimpulan
1. Allah mengutus para rasul disertai dalil-dalil dan bukti-bukti yang lengkap. Hanya orang yang telah tertutup hatinya dan ada penyakit di dalamnya yang tidak mau memahami dalil-dalil dan bukti-bukti itu.
2. Tugas seorang rasul hanyalah menyampaikan agama Allah, bukan untuk menjadikan manusia berimana kepada Allah. Beriman atau tidaknya seseorang, adalah urusan Allah.
3. Orang Yahudi dan Nasrani tidak rela seseorang menganut agama Islam. Mereka selalu berusaha agar kamu mengikuti mereka. Allah tidak akan menolong orang yang telah mengetahui kebenaran, tetapi tidak mau mengikutinya atau mengamalkannya.

IX. KELEBIHAN-KELEBIHAN
Secara jujur, harus diakui bahwa al-Qur’an dan Tafsirnya menyimpan banyak kelebihan, baik kelebihan yang terkait langsung dengan substansi tafsirnya itu sendiri ataupun dari sisi kemunculannya. Misalnya pertama, sebagaimana diakui M. Quraish Shihab, dalam karyanya Menabur Pesan Ilahi, tafsir Depag ini telah berhasil mengisi kekosongan kitab tafsir di Indonesia. Tentu, ini menunjukkan bahwa tafsir yang ditelorkan Depag ini muncul pada saat yang tepat, sehingga akan banyak bermanfaat bagi umat Islam di Indonesia.
Kedua, para penulisnya memiliki kompetenensi di bidangnya. Dikatakan M. Quraish Shihab, kerja sebuah tim yang anggota-anggotanya memiliki kualifikasi yang diperlukan – apabila terkoordinir dengan baik – dan dengan waktu yang memadai, tanpa dipaksa oleh target penyelesaian yang ketat, pastilah menghasilkan satu karya yang melebihi karya perorangan. Nama-nama anggota tim, imbuhnya, baik tim awal yang menyusun tafsir ini maupun tim yang melakukan perbaikan, adalah orang-orang yang cukup kompeten, paling tidak pada masanya. Diakuinya, memang ada di antara mereka yang sedikitpun tidak mengerti – jangankan mendalami bahasa Arab atau pakar yang diandalkan dalam bahasa Indonesia atau bidang ilmu tertentu – namun agaknya keterlibatan mereka atau paling tidak nama mereka masih diperlukan dalam konteks kondisi satu proyek pemerintah ketika itu. Karena itu, ia menganjurkan, jika dugaan ini benar, maka ini bisa menjadi faktor kelemahan yang harus dihindari di masa yang akan datang. Sayang sekali, karena ketawadhuannya, beliau tidak mau “tunjuk hidung” siapa orang yang “hanya diperlukan” dalam kontek proyek ini.
Ketiga, menurut hemat penulis, al-Qur’an dan Tafsirnya ditulis dengan sistematis, menggunakan sub-sub bab yang akan sangat memudahkan kerja para pembaca, seperti yang telah penulis singgung sebelumnya. Misalnya, setiap menafsirkan ayat, maka pembaca akan menjumpai banyak sub bab; terjemah, kosakata, munasabah, tafsir, sabab al-nuzul, atau kesimpulan. Jika pembaca ingin mengetahui arti ayat, cukup melihat sub terjemah. Jika ingin mengetahui makna sebuah mufradat, cukup mencari sub kosakata. Jika ingin mengetahui tafsir ayat, cukup melihat sub tafsir, dan seterusnya. Ini akan membuat nyaman para pembaca dan banyak menghemat waktu. Bisa dibayangkan, bagaimana susahnya mencari hal-hal tersebut jika kitab tafsir yang ada tidak memiliki sistematisasi pensuban seperti ini? Disamping menyusahkan, tentu saja juga akan membuang banyak waktu. Itulah sisi positif lain tafsir Depag.
Keempat, kendati M. Quraish Shihab mengritik tafsir Depag sebagai bertele-tele, namun penulis melihat sebaliknya, yaitu tidak bertele-tele. Sebab, ukuran bertele-tele itu juga tidak tegas. Quraish menilainya bertele-tele dari sisi ketebalan jilid-jilidnya. Namun dalam tataran praktis, karya tafsir Quraish justru lebih tebal ketimbang karya Depag. Selain itu, jikapun tafsir Depag dirasa bertele-tela dan banyak menampilkan informasi yang tidak perlu, toh untuk memudahkan pembaca tafsir Depag telah memberi pilihan kepada pembaca untuk merujuk, misalnya, kesimpulan. Dengan langsung merujuk kesimpulan, dugaan bertele-tele jelas akan hilang.
Kelima, menampilken index. Kendati index ini, asumsi penulis, tidak dibuat oleh tim pentafsir maupun tim penyempurnaan tafsir Depag, melainkan dibuat oleh penerbit, namun tetap saja perlu mendapat apresiasi yang tinggi. Dengan index, pembaca akan terbantu memudahkan tema atau point tertentu yang ia cari di dalam tafsir ini.
Sedang terkait substansi, penulis tidak banyak menyorotnya, karena itu akan sangat subyektif. Masing-masing orang akan memiliki pandangan yang berbeda-beda. Untuk itu, dalam hal substansi ini, penulis lebih cenderung menyorotnya dalam point kritikan-kritikan di bawah ini.

X. KRITIKAN-KRITIKAN
Untuk melakukan kritik atas al-Qur’an dan Tafsirnya, baik kritik substansi maupun kritik non-substansi, penulis lebih banyak meminjam kritikan orang lain yang penulis yakini sangat layak dan sangat kredibel melakukan tugas kritik ini. Mereka adalah M. Quraish Shihab, Nasaruddin Umar dan Nashruddin Baidan. Ketiganya doktor bidang tafsir yang tidak patut lagi diragukan kemampuannya. Dan “kebetulan” juga, ketiganya tidak terlibat secara langsung dalam proyek penerbitan tafsir Depag itu, sehingga sikap kritis tidak terkikis dari mereka. Sebaliknya, mereka cenderung sangat kritis terhadap tafsir Depag ini.
Pertama, Kritikan M. Quraish Shihab
a. Peruntukan tidak Jelas. M Quraish Shihab, dalam buku barunya Menabur Pesan Ilahi, menuliskan, bahwa peruntukan Tafsir Depag tidak jelas, apakah untuk orang awam, ilmuwan atau siapa. Quraish menyatakan, “Jika dilihat bilangan jilidnya, terkesan bahwa ia ditujukan kepada masyarakat berpendidikan tinggi dan itupun bagi mereka yang memiliki penghasilan memadai.” Tapi, imbuhnya, jika melihat kandungan isinya yang telah beredar dan yang telah disempurnakan, maka terkesan bahwa tafsir ini lebih banyak ditujukan kepada masyarakat umum.
Peruntukan ini penting ditegaskan, karena hampir setiap karta tafsir sebetulnya memiliki obyek pembacanya masing-masing. Sesuai obyeknya itu, maka peredaksian, ketebalan jilid, atau model penyampaian isi, harus disesuaikan kemampuan mereka. Jika tidak, sangat mungkin pesan-pesan yang ingin disampaikan gagal total. Bila ini terjadi, tafsir yang orientasi awalnya sebagai hidayah malah ujungnya tak akan membantu apa-apa. Misalnya, untuk obyek masyarakat umum, penyampaiannya tidak bisa disamakan dengan kelompok masyarakat berpendidikan tinggi. Begitu juga sebaliknya. Karenanya, penyampaikan yang ‘ala qadri ‘uqulihim (tergantung obyeknya) sangat penting dipertimbangkan.
Karena itu juga, yang tak kalah penting diingat adalah, bahwa dalam dunia penafsiran ada lingkaran proses yang selalu kait-mengait: tafsir itu sendiri, cara penyampaian, dan pembaca. Ketiganya harus selalu memiliki ketersambuangan yang baik. Tidak boleh ada misskomunikasi antara satu dengan lainnya yang akan menyebabkan tidak sampainya apa yang ingin disampaikan.
b. Jilid Ketebalan. Dikatakan M Quraish Shihab, siapapun sasaran yang dikehendaki, hendaknya jilidnya tidak terlalu tebal sehingga dapat dijangkau pembaca. Cendekiawan tidak membutuhkan banyak contoh atau aneka riwayat. Kalangan umum tidak mampu membeli satu judul buku yang terdiri dari ribuan halaman dan juga tidak akan betah membaca secara tuntas karya-karya yang panjang.
Itulah problem sesungguhnya yang acap kali dihadapi para mufassir dan juga tak disadarinya. Kenikmatan menafsirkan tak jarang malah menjadikan karyanya sebagai fih kullu syai’in illa al-tafsir. Di lautan itu ada semuanya, kecuali ikan. Ini memang sulit terhindarkan dalam tataran praktis, kendati sangat mudah diwacanakan. Buktinya, M Quraish Shihab sendiri, yang selalu menekankan kerenyahan karya tafsir sehingga dapat dikunyah siapa saja, baik yang punya gigi maupun yang tidak, toh tetap saja ketika menulis Tafsir al-Mishbah tidak bisa menghindari ketebalan jilid. Alasannya satu: kenikmatan mengarungi samudera al-Qur’an (baca: menafsirkan) tak jarang membuat lupa idealitas sebuah karya tafsir.
c. Tidak Menampilkan Perbedaan Pandangan. Menurut M. Quraish Shihab, tafsir Depag tidak menampilkan perbedaan pandangan ulama menyangkut masalah-masalah yang menyentuh perhatian masyarakat, agar tidak timbul kesan bahwa hanya satu pendapat yang memonopoli kebenaran. Dikatakannya, fungsi al-Qur’an sebagia ma’dubat Allah (hidangan Allah) yang tentu saja beraneka ragam pilihan suguhannya, perlu benar-benar ditampakkan.
Menurutnya, memang sesekali perbedaan itu telah disinggung, namun uraiannya belum cukup untuk melahirkan toleransi di tengah-tengah masyarakat kita sebagaimana sebagian diantaranya tidak memiliki relevansi dengan situasi dewasa ini, paling tidak masyarakat Indonesia.
Menurut hemat penulis, dengan tidak menampilkan perbedaan pandangan diantara ulama atas sebuah persoalan tertentu, itu menunjukkan bahwa tafsir Depag telah memiliki keberpihakan primordial dan frame pemikiran tertentu, baik dalam bidang fikih, akidah, maupun tasawuf. Keberpihakan primordial seperti inilah yang akan melanggengkan eksklusivisme pandangan keagamaan umat Islam. Namun demikian, barangkali bisa dimaklumi, karena sedari awal tafsir Depag memang tidak diniatkan sebagai tafsir perbandingan antar berbagai perbedaan pandangan ulama. Dengan ujaran lain, tafsir ini memang diniatkan sebagai tafsir monolitis nan eksklusif.
d. Tidak Menunjang Kerukunan Hidup Beragama. Dengan untaian kata yang sangat halus, sopan, rendah hati, samar-samar, tidak tegas dan sangat diplomatis, sebetulnya M. Quraish Shihab “menuding” tafsir Depag tidak mendukung kerukunan hidup beragama. Misalnya terkait penafsiran tentang Qs. al-Baqarah ayat 120.
Quraish dengan halus menulis, “Penulis – dalam keterbatasan rujukan dan pengetahuan – tidak menemukan seorang ulama tafsir, baik yang terdahulu maupun yang kemudian, yang memberi penafsiran semacam ini. (contoh penafsirannya telah disebutkan sebelumnya, penulis). Sekali lagi, kita bisa berbeda pendapat, tetapi apakah tidak sebaiknya dikemukakan juga pendapat-pendapat yang demikian banyak dan mudah ditemukan yang – menurut hemat penulis (Quraish, red) – lebih tepat sekaligus dapat menunjang kerukunan hidup beragama.”
Ungkapan yang sangat halus ini menunjukkan kebijaksanaan yang tinggi dari seorang M. Quraish Shihab. Namun di sebalik kehalusan ungkapannya, tersimpan kritikan yang maha dahsyat, menyangkut dukungan atas kerukunan hidup beragama di negeri ini. Jika boleh dijabarkan lebih jauh lagi, barangkali ungkapan Quraish itu bisa dimaknai, bahwa model tafsir Depag dalam hal ini justru akan “meningkatkan” ketidakrukunan (bukannya kerukunan) hidup beragama.
e. Banyak Alih Bahasa Tidak Tepat. Menurut M. Quraish Shihab, pengalihbahasaan suatu kalimat tidak mungkin sama sepenuhnya dengan seluruh kandungan yang dimaksud oleh kalimat yang dialihbahasakan. Lebih-lebih kalimat bahasa Arab yang kosakatanya sangat kaya, sehingga tidak ditemukan padanannya dalam bahasa lain. Karenanya, sulit menemukan penerjemahan yang berhasil. Namun demikian, diingatkannya, bukan berarti kita tidak perlu berusaha sekuat kemampuan untuk itu.
Dan, Quraish melihat adanya ketidaktelitian pengalihbahasaan dalam tafsir Depag. Misalnya, kata al-Baqarah sebagai nama surah. Mengapa harus diterjemahkan dengan “sapi betina”, padahal itu bentuk tunggal dari baqar yang digunakan untuk menunjuk yang jantan maupun yang betina. Tidak semua lafal yang menggunakan ta’ marbuthah menunjuk kelamin betina. Misalnya tamrah (kurma) atau syahmah (lemak). Karena kritikan tajam ini pula, tafsir Depag edisi yang disempurnakan tidak lagi menerjemahkan baqarah dengan sapi betina melainkan (cukup) sapi.
f. Ada Unsur Plagiat. Menurut M. Quraish Shihab, untuk kasus penafsiran surat al-Dhuha, al-‘Alaq, al-Zalzalah, dan lain-lain, tafsir Depag diduga kuat menjiplak Tafsir al-Maraghi karya Muhammad Musthafa al-Maraghi yang juga guru Bustami A. Ghani. Quraish menulis, “Di sana penulis (Quraish, red) temukan bahwa sekian banyak uraian merupakan terjemahan harfiah, kalau enggan berkata 99 % maka paling tidak 95 %, adalah teks asli dari Tafsir al-Maraghi.”
Kalaupun ada perbedaan, ujar Quraish, itu hanya pada contohnya saja. Jika pada surat al-Zalzalah al-Maraghi mencontohkannya dengan gempa di Italia, maka tafsir Depag mencontohkannya dengan gempa Krakatau. Tidak lebih dari itu. Jika dugaan ini benar, maka ini merupakan tindakan yang menurut Quraish “sungguh tidak pantas terjadi dari satu tim yang dibentuk secara resmi oleh pemerintah, lebih-lebih Depag.”
Kedua, Kritikan Nasaruddin Umar. Saat diskusi Bias Jender dalam Penafsiran al-Quran, di Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Nasaruddin menyatakan, terjemahan al-Quran yang diterbitkan Depag hanya mendasarkan pada tafsir klasik, yang dilakukan oleh beberapa ulama yang hidupnya dalam budaya menjunjung tinggi posisi laki-laki (patriarki).
Ketiga, Kritikan Nashruddin Baidan. Menurut Nasruddin dalam bukunya Metodologi Penafsiran al-Qur’an, tafsir Depag tidak mengapresiasi nuansa ke-Indonesiaan. Dikatakannya, “…tafsir Depag terlihat mengikuti pola dan metode yang diterapkan oleh tafsir-tafsir berbahasa Arab seperti al-Maraghi sehingga corak keindonesiaannya tidak tampak. Di sini terletak perbedaannya yang mencolok dari Tafsir Hamka karena meskipun dari segi isinya tak jauh dari tafsir yang berbahasa Arab, tapi tafsir Hamka dikemas di dalam budaya bangsa kita dan gaya bahasa Indonesia popular yang amat dekat dekat dengan kehidupan bangsa Indonesia. Dengan demikian, penafsiran Departemen Agama tersebut dapat dikatakan tidak mengembangkan pemikiran ke-Indonesiaan di dalam penafsiran al-Qur’an melainkan lebih berfungsi sebagai transfer ide-ide yang ada dan berkembang di Timur Tengah, serta tidak mengemukakan gagasan baru yang bersifat ke-Indonesiaan.”
Keempat, Kritikan Pemakalah.
a. Tafsir Depag dilingkupi pandangan eksklusifisme dan monolitis. Tafsir Depag sangat menutup diri dari pandangan-pandangan yang berada di luar domain mainstream. Padahal ini sejatinya bisa saja dimanfaatkan sebagai pengayaan atau keragaman tafsir Depag. Tapi yang jelas, itulah pilihan rasional (rational choice) yang telah menjadi pilihan tafsir Depag dan harus dihargai kendati dengan ketidakpuasan.
b. Buruknya peredaksian. Orang-orang yang teliti terhadap aspek kebahasaan, susunan kalimat dan pilihan diksi, akan dengan mudah melihat bahwa tafsir Depag sangat buruk dari sisi peredaksian. Banyak sekali gaya menuangkan peredaksian yang tidak seragam dan cenderung asal-asalan. Mengapa demikian? Ini karena tafsir Depag disusun oleh sebuah tim yang terdiri dari banyak person dengan kemampuan tulis-menulis berbeda. Ada yang memang memiliki skill menulis baik, sehingga penuangan diksinya baik, dan lebih banyak lagi yang tidak memiliki skill menulis sama sekali, sehingga diksinya buruk. Perpaduan peredaksian orang yang memiliki skill menulis baik dengan orang yang tidak memiliki skill menulis baik dalam sebuah karya, maka hasilnya akan buruk, jika tidak ditengahi oleh editor. Karenanya, menurut hemat penulis, dibutuhkan editor atau penyelaras bahasa, sehingga keserasian peredaksian akan terwujud. Mungkin, editor atau penyelaras bahasa inilah yang tidak dimiliki tim pentafsir Depag.

XI. KHATIMAH
Diingatkan oleh M. Quraish Shihab dalam karya barunya, Menabur Pesan Ilahi, bahwa tak ada satu kitab tafsir, walaupun disusun oleh tim, yang dapat memuaskan semua pembacanya. Menurutnya, itulah rumus yang dikenal di kalangan para penulis ilmu al-Qur’an. Namun, jika membandingkan satu karya dengan karya lainnya, maka akan dapat ditemukan bahwa yang ‘ini’ lebih baik dari yang ‘itu’ atau yang ‘itu’ lebih mendekati sasaran daripada yang ‘ini.’
Untuk itu, ambillah apa yang terbaik dari al-Qur’an dan Tafsirnya buah kerja keras Departemen Agama RI dan berilah masukan atau kritikan konstruktif untuk meminimalisir kekurangan-kekurangan yang ada. Wa Allah a’lam bi al-shawab.[]

Daftar Pustaka

al-Qur’an al-Karim
Adang Kuswaya, Menimbang Tafsir Depag R.I: Telaah Penafsiran Surat al Fatihah, dalam http://www.stainsalatiga.ac.id.
Depag RI, al-Qur’an dan Tafsirnya (edisi yang disempurnakan), Jakarta, Depag RI, 2004.
Howard M Federspiel, Kajian al- Qur’an di Indonesia, Bandung, Mizan, 1996.
M. Quraish Shihab, Menabur Pesan Ilahi, Jakarta, Lentera Hati, 2006.
M. Shohib Tahar, Telaah tentang Tafsir al-Qur’an Departemen Agama RI, dalam Jurnal Lektur al-Qur’an, Volume 1, No. 1, 2003, Jakarta, Puslitbang Lektur Keagamaan Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan Departemen Agama RI, 2003.
Media Indonesia, Kamis, 10 Oktober 2002.
Nasaruddin Umar, Argumen Kesetaraan Jender, Jakarta, Paramadina, 2001.
Nashruddin Baidan, Metodologi Penafsiran al-Qur’an, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2000.
Nurul Huda Maarif, KH Ali Mustafa Yaqub MA; Kiai Yang Penulis, Penulis Yang Kiai, dalam Majalah Bina Pesantren edisi 1/2004, Jakarta, Depag RI-P3M.
Nurul Huda Maarif, Membincang al-Tafsir bi al-Ma’tsur Lebih Kritis Lagi, makalah di Pascasarjana UIN Jakarta, 2004.
Shalah Abd al-Fattah al-Khalidi, Ta’rif al-Darisin bi Manahij al-Mufassirin, Dimasyq, Dar al-Qalam, 2002 M/1423 H.

*yang pingin makalah di atas lengkap dengan foot notenya, mohon kirim email ke nurulhudamarif@gmail.com

Saya Kan Wakil Rakyat!

2006-07-20T20:55:00.000-07:00

Oleh Nurul Huda Maarif

Sore itu, beberapa hari setelah Sidang Paripurna DPR RI menetapkan tunjangan Rp. 10 juta perbulan untuk wakil rakyat, terjadi dialog ala kadarnya antara seorang wakil rakyat (selanjutnya disingkat Warak) dengan yang ’diwakili’nya, di Warteg Watut Matraman. Warak itu memang kerap mampir di sana, sekedar untuk menunjukkan bahwa dirinya suka berbaur dengan wong cilik (selanjutnya disingkat Wocil). Oalah…

“Wah, tambah kaya saja sampean,” seloroh Wocil yang tampak bodoh dan lusuh itu. Kebodohan dan kelusuhan memang absah baginya, karena selama ini selalu dibodohin dan dilusuhin wakilnya itu.

“Kamu nyindir saya?” tanya Warak itu sok peka, yang selama ini nyaris tidak punya kepekaan sama sekali.

“Sampean baru saja dapat pulung, to?,” tanya Wocil itu lagi.

“Pulung apa?,” tanya balik Warak, pura-pura tidak ngerti konteks.

“Sampean kan kini dapat tunjangan Rp. 10 juta perbulan. Apa itu nggak pulung?”

”Oh..itu. Itu bukan pulung. Pulung itu kalau tiba-tiba saya dapat sesuatu, tanpa upaya apapun. Saya kan wakil rakyat, wakil kamu. Saya selalu membela rakyat dalam setiap tarikan nafas. Membela itu capek. Butuh tenaga dan fikiran. Dan perlu kamu tahu, zaman ini tidak ada pembelaan tanpa kompensasi. Siapa yang mau?,” ceramah Warak itu mulai membodohi.

”Tapi, untuk pembelaan yang tidak seberapa itu, mengapa kompensasinya begitu besar? Padahal sudah ada gaji pokok yang juga besar?,” tanya Wocil itu benar-benar bodoh.

“Itu disesuaikan kenaikan BBM saja.”

”Di tengah rakyat miskin yang tawuran, bacok-bacokan, pada pingsan, membunuh RT, hanya untuk mendapat KKB secuil Rp. 100-300 ribu? Apa itu tidak keterlaluan?”

”Tidak ada yang keterlaluan. Yang keterlaluan itu kalau pembelaan saya pada wong cilik tidak mendapat kompensasi apapun. Saya kan wakil rakyat! Capek!”

”Termasuk rencana kenaikan gaji pada Januari 2006 mendatang tidak keterlaluan?”

”Tentu saja! Itu sama sekali tidak keterlaluan! Itu normal saja.”

Mereka pun ngeloyor pergi dari warung kelas bawah itu. Warak itu langsung ngacir dengan mobil mewahnya, setelah memencet remote control, entah ke hotel mana. Sedang Wocil itu tertatih-tatih berjalan dengan terompahnya yang kebesaran, disertai keringat bercucuran, menuju gubuk kardusnya yang reot di bawah jembatan sungai Matraman.
Diam-diam, sejuta tanya menyeruak menembus pikiran bodohnya.

“Enak juga jadi wakil rakyat. Diam dapat uang. Teriak sekali muncul berlembar rupiah dari mulutnya. Tidur ngorok juga menyemburkan uang. Plesiran disangoni. Jangan-jangan ngiler atau kentut juga menghasilkan uang. Hebat! Ha..” gumamnya.

Padahal, Wocil dengan ekonomi mengenaskan yang menjadi mayoritas penghuni negara ini, ngos-ngosan hanya untuk mencari sesuap nasi, puntang-panting hanya untuk beli sekaleng susu, pecicilan hanya untuk menyekolahkan anak walau nggak sampai sarjana, mpot-mpotan hanya untuk bayar sewa kontrakan, eh, Warak itu…

”Apakah Warak itu betul-betul mewakili rakyat? Apakah tunjangan di saat seperti ini juga mewakili hati nurani rakyat?,” tanyanya aneh.

Wocil itupun teringat dawuh Mantan Presiden RI Romo KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur), saat berbuka puasa bersama di RM Raden Kuring, Cikini, Jakarta, Minggu (23/10/2005). Ini kebiasaan Gus Dur tiap Ramadhan; mengumpulkan kawula alit, ngobrol ngalor-ngidul, hanya untuk menghibur kepenatan mereka, sembari memberi jamuan ala kadarnya.

Saat itu Gus Dur dawuh: “Tunjangan Rp. 10 juta di tengah-tengah kondisi begini kok rasanya risih. Keadaan kita krisis kok seolah-olah wakil rakyat itu tidak krisis. Apa itu tidak lari dari kenyataan?”

”Kalau begitu, yang wakil rakyat itu mereka atau Gus Dur? Sulit juga mengidentifikasi mana yang wakil rakyat sesungguhnya dan mana bunglon yang berjubah wakil rakyat. Tidak ada ukuran fisiknya, ” gumamnya lagi asal-asalan.

Wocil itu lalu manggut-manggut mengakui apa yang pernah dituturkan Raden Ngabehi Bagus Burham Ronggowarsito, bahwa jaman ini adalah jaman edan. Yang nggak edan nggak keduman. Yang waras ikut-ikutan edan, hanya untuk keduman.

”Semuanya serba jungkir-balik. Yang kaya ngaku miskin hanya biar dapat KKB. Yang miskin ngaku miskin nggak ada yang percaya. Edan tenan! Yang wakil maunya jadi bos. Yang bos malah seperti wakil. Lihat saja tuh Wapres. Maunya jadi bos saja. Juga MUI yang ‘wakil’ Tuhan, maunya jadi Tuhan. Termasuk wakil rakyat. Katanya wakil kok malah jadi cakil yang rakus,” gumamnya lagi kian asal-asalan.

Itulah tabiat Wocil. Sering dibodohin membuat mereka asal ngejeplak saja, seakan tidak ada adab sama sekali pada wakil rakyatnya. Wocil memang tidak tahu bagaimana beradab pada mereka. Juga tidak tahu, apakah mereka pantas diadabi atau tidak. Ingat! Mereka itu wakil rakyat yang terhormat, lho! Yang ngaku-nya punya hati nurani, padahal hati saja tidak punya, apalagi hati nurani. Ha..[]

*Pernah dipublikasikan www.gusdur.net